pola mahjong gacor

Master Kartu Permainan

Buat Jokowi Marah, Hotman Paris Desak Pemda Ubah Aturan Pajak Hiburan******

Hotman Paris mendesak pemerintah daerah merevisi aturan kenaikan pajak hiburan40-75 persen karena klaimnya, kebijakan itu telah membuat Presiden Jokowi marah.

Pengacara kondang itu mengklaim Jokowi marah karena tak tahu detail soal kenaikan tarif pajak hiburan di UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Itulah yang menjadi alasan Hotman, Inul Daratista, dan para pebisnis di bidang jasa hiburan lainnya masif melayangkan protes.

"Pemda berhak kalau sudah keburu keluarkan (peraturan daerah), pemda dia berhak membatalkan itu. Dengan mengatakan kembali kepada perda yang lama," ucap Hotman usai bertemu Airlangga di Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Senin (22/1).

Hotman juga mengutip Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. Menurutnya, ini memperkuat desakan pengusaha agar pemda tak mengerek tarif pajak hiburan.

Berdasarkan audiensi dengan Menko Perekonomian Airlangga dan terbitnya SE mendagri, Hotman mengimbau para pejabat pemerintah daerah segera kembali ke aturan pajak lama.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kepada semua pemda sudah boleh kau menerapkan, kau sudah boleh tidak patuh untuk melaksanakan yang 40 persen. Kau (pemda) berwenang kembali ke tarif pajak lama sesuai dengan perintah Presiden Jokowi melalui menteri dalam negeri yang dasarnya adalah pasal 101 (UU HKPD)," tandasnya.

Terpisah, Airlangga mengatakan insentif fiskal itu ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (perkada) dengan memberitahukan kepada DPRD. Menurutnya, keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD membuat bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

"Penerapan insentif fiskal dilaksanakan sesuai karakteristik wilayah, dengan pertimbangan budaya dan penerapan syariat Islam (seperti di Aceh). Sehingga beberapa daerah tetap dapat meneruskan tarif pajak yang ada, sedangkan daerah berbasiskan pariwisata dapat menetapkan tarif sebagaimana tarif pajak sebelumnya," kata Airlangga dalam keterangan resmi, Sabtu (20/1).

Kaisar Dewa Mekanik

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani

Sistem boneka pamungkas

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea Band Kecilku

Taksi Terbang IKN Akan Diuji Coba di Samarinda Mei atau Juni 2024******

Taksi terbang Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara akan segera diuji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda, Kalimantan Timur.

"Pada hari ini, kami menerima kunjungan dari produsen taksi terbang Hyundai Motors yang melakukan survei rencana uji coba di Bandara APT Pranoto Samarinda," kata Kepala Unit Pelaksana Bandar Udara (UPBU) APT Pranoto Samarinda Maeka Rindra Hariyanto, dikutip dari Antara, Selasa (6/2).

"Ini akan menjadi tempat yang pertama kali diuji coba penggunaan taksi terbang untuk IKN," tegasnya.

Ia menegaskan Bandara APT Pranoto Samarinda siap mengakomodir kegiatan tersebut. Meski, kepastian dan kesiapan uji coba taksi terbang tetap bergantung keputusan Hyundai Motors.

"Dari sisi operasional, bandara ini tidak sepadat, seperti halnya Balikpapan. Kami juga menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan, baik itu dari rute, jam terbang, slot, hingga tempat singgah," jelasnya.

"Ini masih sifatnya survei awal, belum ada penetapan lokasi pasti. Mereka juga akan memikirkan bagaimana mendatangkan pesawat tersebut menggunakan kapal hingga nanti sampai ke Samarinda," imbuh Maeka.

Taksi terbang masuk dalam sistem transportasi IKN yang disebut Intelligent Transport System (ITS). Beberapa waktu lalu, Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital Otorita IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan konsepnya mirip seperti drone yang bisa mengangkut penumpang dan barang.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Jahat Tanpa Mahkota dari Dunia Lain

Koper Kece buat Liburan, Harga Mulai Rp500 Ribuan di Transmart******

Transmart Full Day Sale menghadirkan promo menarik untuk berbagai kebutuhan liburan. Salah satunya ada koper dengan desain kekinian yang dijual dengan harga terjangkau mulai dari Rp500 ribuan.

Ada banyak pilihan koper di Transmart yang didiskon. Mulai dari koper Polo Classic sampai President dengan berbagai ukuran dari yang kecil hingga besar, semua bisa disesuaikan dengan kebutuhan.

Lihat Juga : Transmart Tebar Diskon Berlipat Dua Hari Full di Semua Toko!

Ada juga koper President berbagai ukuran diskon 50 persen plus 20 persen. Pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah dapat diskon tambahan 20 persen.

Sementara untuk koper Polo Classic menawarkan harga spesial Rp555.000. Pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah dapat diskon tambahan 20 persen.

Gimana? Hemat dan bikin untung banyak bukan. Jadi pastikan bayarnya pakai Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Cara buka rekeningnya gampang, downloadaplikasi Allo Bank dari smartphonemelalui App Store atau Play Store, kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.

Sementara untuk kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah bisa mengajukan pembukaan secara instan di setiap gerai Transmart.

Ingat ya, koper diskon ini berlaku selama periode Full Day Sale berlangsung sejak Sabtu (10/2) hingga Minggu (11/2) sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Stok kopernya menyesuaikan ketersediaan di setiap gerai. Supaya tidak ketinggalan penawaran menariknya, yuk segera merapat ke Transmart terdekat.

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Profil Arief Sulistyanto, Eks Penyidik Munir Jadi Komisaris Asabri******

Komjen. Pol. (Purn) Arief Sulistyanto resmi menjadi Komisaris Independen PT Asabri (Persero) baru pilihan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menggantikan Komjen. Pol. Ari Dono Sukmanto.

Pengangkatan tertuang dalam Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI Nomor SK-36/MBU/02/2024 tanggal 16 Februari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT ASABRI.

"Kolaborasi Komjen. Pol. (Purn) Dr. Drs. Arief Sulistyanto, M.Si. sebagai Komisaris Independen bersama jajaran Dewan Komisaris dan Direksi diharapkan dapat lebih meningkatkan kualitas layanan kepada Peserta, berkolaborasi dalam melakukan transformasi, dan peningkatan inovasi berbasis digital," tulis manajemen dalam unggahan akun Instagram resmi @asabri_official pada Rabu (6/3).

Pria kelahiran Nganjuk, 24 Maret 1965 ini merupakan purnawirawan polisi.

Dilansir dari berbagai sumber, Arief lulus dari Akademi Kepolisian pada 1987. Setelah itu, ia meniti karirnya sebagai polisi di sejumlah daerah di Jawa Timur mulai dari Malang, Sidoarjo, hingga Pasuruan.

Kemudian, Arief ditarik ke ibu kota DKI Jakarta pada 1995. Di sana, ia sempat menjadi Kapolsek Metro Pasar Minggu dan Kota Bekasi. Selanjutnya, ia diangkat sebagai Kapolres Indragiri Riau pada 2003.

Selama di Polri, Arief terlibat dalam sejumlah penanganan perkara penting. Salah satunya kasus pembunuhan aktivis HAM Munir yang meninggal dalam pesawat pada 7 September 2004 lalu.

Hal itu ditandai dengan masuknya Arief sebagai anggota Tim Khusus Penyidikan Perkara Munir pada 2007. Setelah itu, karir Arief semakin moncer.

Pada 2014, Arief diangkat sebagai kepala Polda Kalimantan Barat. Saat menduduki jabatan itu, ia pernah menyeret dua rekan perwira polisinya ke penjara yakni AKBP Eddy Triswoyo dan AKBP Idha Endri Prastiono.

Kedua perwira polisi itu menjadi tersangka atas dua kasus berbeda. Untuk AKBP Eddy, ia diseret Arief ke penjara buntut kasus mark upanggaran telekomunikasi Polda Kalimantan Barat.

Sementara untuk Idha, ia diseret ke penjara buntut keterlibatannya dalam kasus peredaran narkoba.

Arief juga sempat menduduki jabatan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri.

Namun, ia hanya mengemban tugas itu selama lima bulan, Agustus 2018-Januari 2019, karena ditunjuk sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri.

Terakhir, Arief menduduki kursi Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri pada Februari 2021 sebelum akhirnya pensiun.

[Gambas:Video CNN]