hk paito warna

Budaya menaklukkan dunia lain

Sambut 2023, Petrosea Siapkan Strategi Diversifikasi & Ekspansi Bisnis******

PT Petrosea Tbk (PTRO) memperlihatkan kinerja solid pada tahun lalu dengan mencatatkan nilai kapitalisasi pasar tertinggi pada Desember 2022, sebesar Rp4,38 triliun.

Presiden Direktur Petrosea, Romi Novan Indrawan menyatakan menyambut 2023 dengan penuh optimisme. Hal itu antara lain didukung implementasi strategi diversifikasi sebagai pilar kunci perusahaan guna terus mengembangkan value propositionkepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan.

"Sampai dengan akhir tahun 2022, Petrosea berhasil mengantongi total nilai kontrak kurang lebih sebesar US,6 miliar atau setara dengan Rp24,8 triliun, yang merupakan wujud nyata dari ekspansi bisnis dan strategi diversifikasi untuk menjaga keberlangsungan usaha, termasuk menjadi lebih cost effectivedan mencatat profit margin yang lebih tinggi," ujar Novan.

Dalam menjalankan usaha, Novan menegaskan Petrosea berkomitmen penuh memprioritaskan pelaksanaan tata pengelolaan yang baik (GCG), aspek Environmental, Social and Governance(ESG), serta prinsip keberlanjutan. Salah satu langkah, pemanfaatan teknologi digital terkini melalui Minerva Digital Platform yang terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional perusahaan.

Haji Romo (Robert) Nitiyudo Wachjo selaku majority shareholderpun menyampaikan keyakinan atas potensi yang dimiliki Petrosea ke depannya.

"Petrosea akan semakin tumbuh dan mencatatkan kinerja yang kuat, sejalan dengan strategi repositioningperusahaan menjadi mine ownerdi masa mendatang," katanya dalam pertemuan apresiasi terhadap seluruh karyawan, Rabu (11/1).

Sepanjang tahun 2022, berbagai penghargaan domestik dan regional berhasil diraih Petrosea, termasuk "Best Responsibility of the Board" dan "Top 50 Mid Capitalization Public Listed Company" di ajang 13th IICD Corporate Governance Award 2022, "PROPER Daerah (PROPERDA)" dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan "ASEAN OSHNET Excellence Award 2022" untuk Petrosea Support Facilities (PSF), "Special Award for Sustainability" di IDC Future Enterprise Awards Asia Pacific 2022, serta empat penghargaan di ajang Indonesia Safety Excellence Award (ISEA) 2022.

Jiwa naga di dunia ini

Wilmar Sorot Permendag Ikut Andil Picu Kelangkaan Minyak Goreng 2022******

Kuasa hukum Grup Wilmar Rikrik Rizkiyana menduga salah satu penyebab kelangkaan minyak gorengkemasan pada 2022 adalah kebijakan pemerintah yang berubah-ubah.

Aturan yang ia maksud salah satunya adalah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 3 tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit.

Rikrik menyoroti aturan itu hanya mengatur harga eceran tertinggi (HET) untuk minyak goreng kemasan. Padahal, konsumsi minyak paling besar berasal dari minyak curah. Selain itu, harga crude palm oil (CPO) secara global pun meningkat yang mengakibatkan harga minyak goreng secara serempak naik. Termasuk harga minyak goreng curah.

Menurutnya, akibat harga minyak goreng kemasan lebih murah ketimbang harga migor curah, masyarakat pun melakukan rush buyinghingga tanpa sadar menimbun. Terlebih, menurutnya, kelangkaan ini hanya terjadi di retail modern.

"Terjadi rush buyingdi ritel modern dan habis dalam waktu cepat. Sehingga seolah-olah terjadi kelangkaan, karena orang enggak ada yang mau beli lagi minyak curah," paparnya.

Rikrik melanjutkan kebijakan pemerintah itu pun tidak dapat menyelesaikan permasalahan kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng. Sebaliknya, intervensi yang dilakukan pemerintah justru menimbulkan ketidakpastian di pasar domestik dan memperparah kondisi di masyarakat.

Ia pun menilai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tidak mempertimbangkan kebijakan pemerintah sebagai akar permasalahan kelangkaan minyak goreng tahun lalu.

"Dalam perkara ini, KPPU telah mengabaikan peran kebijakan pemerintah yang menjadi akar permasalahan dan hanya menuduh kepada produsen yang tunduk pada kebijakan pemerintah sebagai penyebab kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng," lontar Rikrik.

KPPU sebelumnya menduga ada penetapan harga minyak goreng yang dilakukan oleh 27 perusahaan dari 13 kelompok usaha yang berbeda, dengan lima perusahaan di antaranya berasal dari Grup Wilmar. Jejaring dagang ini biasa disebut kartel.

Selain itu, para terlapor juga diduga melanggar Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan pembatasan peredaran dan atau penjualan minyak goreng kemasan yang terjadi secara serentak dalam waktu yang sama pada periode bulan Januari 2022 hingga Mei 2022. 

Lihat Juga : Zulhas Janji Kisruh Minyak Goreng Beres dalam 2 Bulan

Hal itu jadi salah satu yang disebut KPPU memicu kelangkaan minyak goreng tahun lalu. Namun kuasa hukum Grup Wilmar Farid Nasution berpendapat banyaknya jumlah terlapor dalam kasus ini membuat kartel penetapan harga menjadi sangat sulit atau bahkan tidak mungkin dilakukan.

"Hal ini diperkuat dengan keterangan para saksi yang sudah dihadirkan di persidangan baik oleh Investigator maupun Terlapor yang mengaku tidak mengetahui adanya koordinasi antara pengusaha untuk menaikkan harga jual," ungkap Farid.

Farid melanjutkan, Investigator KPPU juga tidak dapat membuktikan bahwa pembatasan peredaran minyak goreng dilakukan oleh produsen. Sebab, produsen minyak goreng tidak punya kendali atas rantai distribusi minyak goreng yang begitu panjang. Rantai ini dimulai dari produsen, distributor, sub-distributor, agen, pedagang grosir, supermarket/swalayan, pedagang eceran, sampai dengan konsumen akhir.

"Berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, kenaikan harga dan kelangkaan minyak goreng bukan karena masalah produksi, tetapi karena kenaikan harga CPO, penerapan HET, dan kendala distribusi. Tidak ada saksi yang mengatakan kelangkaan karena produsen menahan pasokan," tandas Farid.

Jiuhuang Yantianlu

Luhut soal Simpang Siur Investasi Tesla: Mereka Minat, Kita Minat******

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah akan meladeni investasi Teslajika perusahaan asal Amerika Serikat itu berminat.

Luhut menyampaikan pemerintah masih terus berdiskusi dengan Tesla terkait rencana pembangunan pabrik di Indonesia. Namun, ia mengaku belum bisa membeberkan detail pembicaraan yang telah dilakukan.

"Ya mereka berminat, kita berminat," kata Luhut di Stadiom Madya Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat (13/1).

"Nanti akan diumumkan setelah difinalkan," ujarnya.

Luhut berkata pemerintah telah menyiapkan insentif investasi terkait rencana pembangunan pabrik Tesla. Dia menilai insentif itu cukup menarik dibandingkan dengan tawaran negara lain.

Sebelumnya, perusahaan kendaraan listrik asal Amerika Serikat Tesla dikabarkan akan berinvestasi di Indonesia. Jokowi pernah mengutus sejumlah menteri ke Amerika Serikat untuk membahas rencana itu.

Sejumlah pemberitaan menyebut Tesla akan segera membangun pabrik di Indonesia. Namun, bos Tesla Elon Musk membantah hal itu.

"Please be cautious about writing articles citing 'unnamed sources', as they are frequently false," tulis Elon di akun Twitter @elonmusk, Kamis (12/1).

[Gambas:Video CNN]

dunia fantasi yang hilang

Buruh Soal Iuran JKP: Hanya Pemanis Agar Perppu Ciptaker Disetujui******

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut aturan soal Jaminan Kehilangan Pekerjaan(JKP) di Indonesia tidak masuk akal dan menolak program tersebut. 

Menurutnya, program yang diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 20 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembayaran Dana Iuran Peserta Program JKP hanya pemanis agar Perppu Cipta Kerja diterima oleh semua kalangan, termasuk kelas pekerja. 

Menurutnya, JKP dalam di dunia internasional dikenal dengan nama unemployment insurance atau asuransi pengangguran. Menurutnya, hanya ada 2 sumber pembiayaan JKP yaitu APBN dan iuran. 

Iqbal menegaskan akad yang terjadi ketika membayar iuran kematian untuk pekerja ketika meninggal, begitu pula dengan akad untuk kecelakaan kerja. Bukan malah diambil untuk jaminan kehilangan pekerjaan.

"Anehnya uang yang diambil dari uang iuran saya (pekerja) itu untuk orang lain yang kehilangan pekerjaan. Itu bahaya benar. Tujuannya baik, tapi caranya salah. Saya tahu ini hanya untuk gula-gula agar kita tidak menolak omnibus law, hanya untuk kita menerima perppu atau UU Ciptaker," sambung Iqbal.

Ia menilai skema tersebut tidak masuk akal. Menurutnya, di seluruh dunia tidak ada sistem jaminan sosial seperti JKP tersebut. Kendati, ia tak tutup mata soal peran pemerintah yang membayar 0,22 persen iuran tersebut.

Meski begitu, Partai Buruh menolak skema JKP tersebut. Iqbal mengatakan seharusnya ada tiga sumber pembiayaan yang tepat untuk JKP tersebut.

Pertama, iuran dari buruh yang masih bekerja. Kedua, pengusaha yang ikut membayar iuran. Ketiga, pemerintah. Ia menegaskan seharusnya JKP tidak mengambil iuran jaminan kecelakaan kerja (JKK) maupun jaminan kematian (JKM).

Jika melihat aturan di Permenaker Nomor 20 Tahun 2022 disebutkan dana iuran peserta program JKP dibayarkan oleh pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan, yang berasal APBN.

"Pemerintah membayarkan iuran peserta sebesar 0,22 persen dari upah sebulan yang dilaporkan oleh pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan," bunyi pasal 2 Permenaker Nomor 20 Tahun 2022.

"Iuran peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dibayarkan kepada BPJS Ketenagakerjaan setelah dilakukan rekomposisi terhadap iuran JKK dan iuran JKM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan," sambung pasal 2 ayat 2.

Adapun JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Peserta program JKP adalah pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha dan telah terdaftar serta membayar iuran.

BPJS Ketenagakerjaan nantinya melakukan verifikasi dan validasi terhadap persyaratan peserta dan penerima Dana Iuran Peserta. BPJS Ketenagakerjaan bertanggung jawab mutlak atas hasil verifikasi dan validasi apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian.

[Gambas:Video CNN]

Cincin bela diri abadi

Perdagangan China******

Nilai perdagangan ChinadenganRusiamencapai rekor tertinggi senilai 1,28 triliun renminbi (yuan) atau setara dengan Rp2.892 triliun (asumsi kurs Rp2.258 per yuan) sepanjang 2022.

Juru Bicara Administrasi Umum Kepabeanan China Lyu Daliang mengatakan nilai ekspor impor kedua negara tersebut pada 2022 menyumbang 3 persen dari total perdagangan Negeri Tirai Bambu itu.

Mengutip Reuters, Jumat (13/1), pengiriman barang China ke Rusia meningkat selama enam bulan berturut-turut. Sebaliknya, Rusia melipatgandakan ekspor liquefied petroleum gas (LPG) ke China sebagai upaya untuk mendiversifikasi penjualan ekspor energinya.

Bea Cukai China mencatat ekspor ke Rusia naik 8,3 persen (yoy) pada Desember 2022. Namun, angka ini turun dibandingkan kenaikan pada November 2022 yakni 17,9 persen.

Sementara itu, impor dari Rusia juga naik 8,3 persen (yoy) pada Desember 2022. Angka ini juga turun dibandingkan peningkatan pada November 2022, yakni 28,5 persen.

Penurunan itu terjadi imbas lonjakan kasus covid-19 yang mengakibatkan permintaan menurun.

Saat ini, China mulai melonggarkan pembatasan covid-19, sehingga kedua negara tersebut siap melanjutkan kerja sama dagang yang telah berjalan, dan memperdalam kerja sama strategis mereka.

[Gambas:Video CNN]

Dewa paling kuat dalam sejarah Infinity

Risma: Tercatat Penerima Bansos Itu Direksi Atau Pejabat Perusahaan******

Menteri Sosial Tri Rismaharini mengakui penyaluran bantuan sosialuntuk masyarakat miskin masih ada yang salah sasaran. 

Pernyataan diberikan terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut penyaluran bansos kepada 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tepat sasaran.

Risma menambahkan dari catatannya, ada juga penerima bantuan sosial yang memiliki jabatan tinggi di perusahaan.Tapi untuk penerima bansos ini, Risma mengatakan berdasarkan temuan di lapangan, pejabat perusahaan itu memang miskin dan karena itulah mendapat bantuan sosial.

BPK mencatat sejumlah keluarga penerima manfaat bantuan sosial merupakan direksi atau pejabat di sejumlah perusahaan. Temuan itu mereka dapat dari Sistem Administrasi Direktorat Jenderal Administrasi Umum Kementerian Hukum dan HAM 2022.

Risma mengatakan ia langsung menindaklanjuti temuan tersebut dengan menemui Menkumham Yasonna Laoly. Dari pertemuan itu, pihaknya akhirnya membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) karena dianggap tidak sinkron.

"Sudah saya sampaikan kemarin, keputusan kita, harus kita berikan syok terapi. Kita akan cutdan mereka nanti menyampaikan 'wong saya miskin'. Silakan nanti komplain ke kita, kita akan evaluasi," katanya.

Dia juga menyampaikan bahwa pihaknya telah membicarakan permasalahan tersebut dengan aparat penegak hukum dan perguruan tinggi mengenai solusi tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengatakan bahwa basis pemadanan data KPM bansos adalah NIK (Nomor Induk Kependudukan).

[Gambas:Video CNN]

Terkait 10.249 KPM bansos yang tidak tepat sasaran, Pahala menjelaskan bahwa sejumlah perusahaan meminjam KTP warga.

"Nah, waktu ke AHU itu kan pendaftaran perusahaan rupanya pinjam KTP segala macam. Di tempat kerja ini orang ternyata hanya orang yang bukan menjalankan perusahaan," ujar Pahala.

Berangkat dari itu, Pahala pun meminta Kemenkumham memperbaiki data di dalam sistem AHU. Pasalnya, menurutnya, banyak program bansos menggunakan NIK dengan nama-nama di sistem AHU yang belum terverifikasi.

"Menurut kami kan ke AHU minta diperbaiki," imbuhnya.