slot gacor ui

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Nelangsa Komisaris PO Sembodo Mengaku Ditipu Rian Mahendra Rp2 M******

Perusahaan otobus (PO) Sembodo mengaku ditipu oleh pemilik PT Mahendra Transport Indonesia (MTI) Rian Mahendra sebesar Rp2,2 miliar.

Komisaris PO Sembodo Olive Jozsef bahkan menangis saat konferensi pers kasus dugaan penipuan tersebut pada Senin (11/12). Ia merasa ditipu oleh Ryan, tetapi ia justru mendapat serangan bertubi-tubi dari para simpatisan putra Haji Haryanto tersebut.

"Kalau saya pribadi, sebagai pihak yang banyak diserang dan disudutkan, saya enggak mau menyelesaikan ini dengan cara kekeluargaan. Soalnya, apa yang disampaikan harus dipertanggungjawabkan. Ini negara hukum, saya mau itu diproses hukum," ujar Olive, dikutip detikcom.

Tak hanya itu, Olive juga akan melaporkan para pendukung Rian yang menyampaikan ujaran kebencian kepadanya.

"Saya pribadi sangat sakit dengan yang disampaikan orang MTI termasuk Rian. Saya sudah banyak membantu mereka supaya terlihat profesional. Saya tahan ini selama 6 bulan sampai akhirnya saya berani klarifikasi," ujarnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum PO Sembodo Khairul Imam menuding Ryan melakukan penipuan dan menggelapkan uang yang semestinya diserahkan ke PO Sembodo.

Khairul menjelaskan PO Sembodo telah menyerahkan empat unit bus ke PO MTI di mana perusahaan Rian Mahendra tersebut harus membayar Rp50 juta - Rp60 juta ke PO Sembodo per bus setiap bulan sebagai setoran rutin.

PO Sembodo, lanjut Kharul, juga dijanjikan 49 persen saham MTI.

Namun, sejak Juni 2023 hingga sekarang MTI disebut tidak memenuhi perjanjian itu. Akibatnya PO Sembodo rugi hingga Rp2,2 miliar.

"Kerugian yang kami terima karena Rian Mahendra kurang lebih Rp 2,2 miliar. Kerugian itu berasal dari modal kerja berupaya (penyerahan) bus, cat armada, setoran, dan pengambilan barang berupa komponen bus," kata Khairul Imam di Cawang, Jakarta Timur, dikutip dari detikcom, Minggu (10/12).

Atas kerugian itu, PO Sembodo melaporkan Rian Mahendra ke polisi setelah sebelumnya mengirim somasi pada 4 dan 20 Oktober lalu.

Sementara itu, Rian Mahendra menanggapi kasus ini dengan menyampaikan tiga hal dalam akun Instagram pribadinya.

Pertama,Rian menyebutkan bahwa berita yang dituduhkan tidak benar.

"Bukti kontrak, percakapan dan lain-lain hanya akan saya buka di hadapan penyidik karena saya enggak terbiasa ngumbar keburukan orang," kata Ria

Kedua,Rian bersedia mematuhi jika ada panggilan dari pihak yang berwenang.

"Ketiga, saya juga enggak akan buat laporan balik kalau memang masalah ini selesai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem negara adidaya dua dimensi

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Kelahiran Kembali Budidaya Perkotaan

IHSG Layu ke 7.075 Usai Sektor Energi Terkulai 2,72 Persen******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.075 pada Rabu (13/12). Indeks saham melemah 49,96 poin atau naik 0,70 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,23 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 220 saham menguat, 346 terkoreksi, dan 194 lainnya stagnan. Terpantau delapan dari sebelas indeks sektoral melemah dipimpin oleh sektor teknologi minus 2,72 persen.

Sedangkan bursa saham Eropa kompak di zona hijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 0,22 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,27 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,14 persen.

Mengikuti Eropa, bursa Amerika kompak ditutup hijau. Indeks S&P 500 naik 0,46 persen, indeks NYSE tumbuh 0,07 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,70 persen.

[Gambas:Video CNN]

evolusi pasang surut

Cabai hingga Bawang Merah Makin Mahal Awal Pekan Ini******

Sebagian besar harga pangan naik pada Senin (11/12) ini. Kenaikan tertinggi masih terjadi pada komoditas cabai dan bawang merah.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga cabai merah besar naik 6,2 persen ke Rp79.650 per kg. Bahkan, harganya mencapai Rp135 ribu per kg di Pasar Gusher, Tarakan, Kalimantan Utara.

Cabai rawit merah juga kian 'menggigit'. Harganya tercatat naik 5,51 persen ke Rp99.500 per kg. Kenaikan juga terjadi pada cabai merah keriting sebesar 4,18 persen ke Rp78.500 per kg. Hanya cabai rawit hijau yang harganya turun 2,16 persen ke Rp65.650 per kg.

Komoditas pangan lain juga kian mahal. Tercatat, harga bawang putih ukuran sedang naik 1,6 persen ke Rp38.200 per kg. Lalu, gula pasir lokal naik 0,86 persen ke Rp17.750 per kg, telur ayam ras segar naik 0,34 persen ke Rp29.200 per kg, minyak goreng curah menanjak 0,33 persen ke Rp15.400 per kg.

Selanjutnya, gula pasir kualitas premium meningkat 1,42 persen ke Rp17.900 per kg dan minyak goreng kemasan bermerek 2 naik 0,26 persen ke Rp19.450 per kg.

Sementara itu, harga beras cenderung turun. Beras kualitas medium I turun 0,34 persen ke Rp14.700 per kg, beras kualitas super 1 turun 0,31 persen ke Rp15.950 per kg, beras kualitas super II turun 0,32 persen ke Rp15.450 per kg, dan beras kualitas bawah II minus 0,37 persen ke Rp13.400 per kg.

Penurunan harga juga terjadi pada daging sapi kualitas 1 merosot 0,25 persen ke Rp137.700 per kg, daging sapi kualitas 2 melandai 0,5 persen ke Rp128.600 per kg, dan minyak goreng kemasan bermerek 1 turun 0,24 persen ke Rp20.800 per kg.

Adapun harga beras kualitas bawah I tetap di level Rp13.550 per kg.

[Gambas:Video CNN]

panduan tuhan

Eks Bos TransJakarta Respons soal Klaim Pengguna Kendaraan Umum Anies******

Eks bos TransJakarta ikut bersuara usai calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan mengklaim ada kenaikan pengguna kendaraan umum di DKI Jakarta menjadi 1 juta orang per hari pada masa jabatannya.

Direktur Utama PT TransJakarta 2018-2020 Agung Wicaksono mengamini pembenahan transportasi umum yang dilakukannya berjalan seiring dengan pemerintahan Anies Baswedan di DKI Jakarta. Kala itu, Anies menjadi orang nomor satu di DKI pada 2017-2022.

"Saya waktu di TransJakarta (menjadi dirut), waktu itu kebetulan gubernurnya sudah Pak Anies. Juga dengan mandat dari beliau kita lakukan solusi di TransJakarta waktu itu jumlah penumpang meningkat menjadi 1 juta (per hari), beberapa hari setelah saya selesai di sana," jelas Agung dalam Virtual Zoom bersama CNNIndonesia.com,Rabu (13/12).

Oleh karena itu, eks bos TransJakarta itu sepakat bahwa masalah yang masih tersisa di Jakarta harus dibereskan. Kendati, Agung yang kini menjabat sebagai deputi bidang pendanaan dan investasi Otorita IKN tak sepakat bila pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur dibenturkan dengan penanganan masalah Jakarta.

Menurutnya, penanganan masalah, termasuk urusan transportasi umum bakal tetap berjalan meski ibu kota akhirnya pindah. Agung berpendapat Jakarta yang rencananya akan menjadi daerah khusus setelah ibu kota pindah ke IKN harus tetap berbenah.

"Kalau dibilang jangan tinggalkan Jakarta, justru itu, saya setuju. Masalah Jakarta harus diatasi, ini bukan berarti kita pindah ke IKN masalah Jakarta gak diatasi kok. Kan Pemerintah Jakarta masih ada, nanti menjadi daerah khusus rencananya, sedang digodok rancangan undang-undang (RUU)-nya," jelas Agung.

"Masalah di Jakarta tetap perlu ditangani, dilanjutkan apa yang sudah dikerjakan para gubernur-gubernur, Pak Jokowi (Gubernur DKI Jakarta 2012-2014 Joko Widodo), Basuki (Gubernur DKI Jakarta 2014-2017 Basuki Tjahaja Purnama), Djarot (Gubernur DKI Jakarta 2017 Djarot Syaiful Hidayat), Anies (Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 Anies Baswedan), dan sekarang Pak Heru (Plt Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono), itu harus terus ditangani. Sedangkan kami di IKN akan membangun sesuatu yang baru untuk masa depan yang membuat kita nanti bisa unggul di kancah internasional," tandasnya.

Sebelumnya, Anies mendapatkan pertanyaan dari capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tentang penanganan polusi udara di Jakarta berbekal anggaran Rp80 triliun. Pada debat pertama itu, Anies memamerkan prestasi yang dicapainya selama menjadi gubernur DKI Jakarta.

Anies mengatakan polutan muncul disebabkan dari pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang terbang ke Jakarta. Karena Jakarta punya indikator atau alat ukur, akhirnya muncul data polusi udara tersebut.

Ia menilai berbeda ketika angin bergerak ke arah Lampung, Sumatra, atau Laut Jawa yang tidak punya alat ukur polusi. Pada akhirnya, tidak muncul data polusi udara di wilayah-wilayah tersebut.

"Ya, kita punya masalah polusi. Karena itu kita kerjakan dengan apa? Kita lakukan, Pak. Satu, dengan pengendalian emisi dari kendaraan bermotor. Dan pengujian emisi sekarang wajib. Yang kedua, elektrifikasi kendaraan umum. Ketiga, konversi kendaraan umum. Dan dulu yang naik kendaraan umum hanya 350 ribu (orang) per hari, sekarang 1 juta per hari. Jadi itu kita kerjakan untuk menangani soal polusi di Jakarta," balas Anies kepada Prabowo dalam debat pertama capres Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12).

[Gambas:Video CNN]

Sistem pemburu penuh waktu Tianzun ini

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.