situs slot gacor saat ini

Manual Kelangsungan Hidup Dunia Reinkarnasi

IHSG Menanjak ke Posisi 6.751 Sore Ini******

Indeks hargasahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.751 pada Kamis (2/11) sore. Indeks saham menguat 108,96 poin atau 1,64 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,39 triliun, dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 26,18 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 370 saham menguat, 167 terkoreksi, dan 215 lainnya stagnan. Terpantau, sembilan dari 11 indeks sektoral menguat dipimpin sektor teknologi, yakni plus 3,49 persen.

Kemudian indeks Straits Times di Singapura menguat 0,19 persen. Di sisi lain, indeks Shanghai Composite di China melemah 0,45 persen.

Sementara itu, bursa saham Eropa bergerak menguat. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 1,26 persen dan indeks DAX di Jerman menguat 1,35 persen.

Begitu juga bursa Amerika kompak menguat. Indeks S&P 500 menguat 1,05 persen, indeks Dow Jones menguat 0,67 persen, dan indeks NASDAQ Composite menguat 1,64 persen.

[Gambas:Video CNN]

Fajar Gelap Naruto

Alasan Terbang dari Kertajati ke Bali Hanya Rp600 Ribu******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan harga tiket pesawat dari Bandara Kertajati, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat menuju Denpasar, Bali cuma Rp600 ribu.

Menurutnya, harga tiket itu jauh lebih murah dibandingkan bandara lain. Budi mengatakan harga tiket pesawat di Bandara Kertajati bisa terjangkau karena pengaruh diskonlanding feeuntuk maskapai yang melayani penerbangan di bandara tersebut.

"Tarif ke Bali itu cuman Rp600 ribu-Rp700 ribu, itu bukan lagi insentif. Orang Bandung bisa foya-foya. Kalau dari Jakarta bisa Rp1,4 juta. Diskon 50 persen," kata Budi dikutip dari Antara,Minggu (29/10).

Selain diskon, Budi juga meminta kepada maskapai penerbangan seperti Garuda Indonesia, Citilink, Lion Air, Batik Air dan AirAsia untuk memberikan tiket khusus bagi penumpang.

Dengan begitu, tingkat okupansi pesawat di BIJB Kertajati semakin ramai.

"Ada satu konsep crowd-create-crowd, jadi keramaian itu menarik jumlah," katanya.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Maria Kristi Endah mengatakan saat ini penerbangan tujuan Denpasar menjadi favorit penumpang.

"Tujuan Denpasar sekarang ini sudah ramai. Sudah 80 persen," ucapnya kepadaCNNIndonesia.com, Senin (30/10).

Maria lantas memproyeksi penerbangan menuju rute-rute lainnya bakal segara meningkat. Apalagi, keramaian penumpang biasa terjadi pada masa liburan ataufix season,November-Desember mendatang.

"Mungkin November-Desember itu baru kira-kira lebih meningkat. Sekarang Oktober masih low season," katanya.

Bandara Kertajati resmi beroperasi penuh melayani penerbangan domestik dan internasional mulai Minggu (29/10) lalu.

Terdapat tujuh rute yang dilayani dari Bandara Kertajati. Berikut daftarnya:

1. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan (BPN)

2. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Syamsudin Noor, Banjarmasin (BDJ)

3. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Batam (BTH)

4. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Denpasar (DPS)

5. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Makassar (UPG)

6. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Kualanamu, Medan (KNO)

7. Penerbangan dari dan menuju Bandara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin II, Palembang (PLM)

Ketujuh rute tersebut dilayani pesawat jet maskapai Citilink, AirAsia, serta Super Air Jet.

Sementara itu, rute penerbangan berjadwal luar negeri tujuan Kuala Lumpur, Malaysia telah beroperasi sejak pertengahan Mei 2023. Selain itu, Bandara Kertajati juga telah melayani penerbangan umrah dan haji.

[Gambas:Video CNN]

mimpi bintang yang sempurna

Alasan Banyak Orang Terjerat Pinjol: Gaya Hidup Hedon******

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan alasan masyarakat kerap terjerat pinjaman online (pinjol) ilegal.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai masyarakat sering terjerat pinjol ilegal karena faktor latar belakang untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup hingga untuk membayar utang sebelumnya.

Ia mengungkapkan alasan tersebut berdasarkan survei.

Adapun tujuan atau alasan lainnya disebabkan oleh kebutuhan mendesak, perilaku konsumtif, tekanan ekonomi hingga literasi pinjol rendah.

"Kemudian perilaku konsumtif tadi, tekanan ekonomi, dan lain-lain. Jadi ini juga yang perlu kita waspadai kepada masyarakat. Ini kan sekarang ada muncul istilah hedonic treadmillya," ucap Kiki.

Ia menjelaskan istilah hedonic treadmilldikenal di dunia psikologi dengan bagaimana seseorang menginginkan gaya hidup yang lebih dan lebih lagi.

Oleh karena itu, berapapun penghasilan seseorang itu akan habis untuk mengikuti gaya hidup hedon mereka.

Menurut Kiki, hal tersebut yang kemudian akan menyebabkan masyarakat terjerat pada utang.

Ia pun menyoroti fenomena-fenomena FOMO (Fear of Missing Out), YOLO (You Only Live Once) hingga FOPO (Fear of People's Opinion) yang tak jarang dialami anak muda.

Kiki menilai fenomena-fenomena itu menyebabkan generasi muda tak menikmati hidup karena banyak mendengarkan pendapat orang lain.

"Kenapa enggak pakai gadget baru, kenapa nggak ikut nonton konser ini, dan lain-lain. Akhirnya banyak terjebak dalam pinjaman-pinjaman yang sebetulnya mereka juga enggak punya kemampuan untuk bayar," tutur Kiki.

Demi memberantas maraknya kasus pinjol ilegal di Indonesia, OJK secara khusus berkomitmen untuk mengoptimalkan kinerja Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (PAKI) melalui koordinasi dengan kementerian atau lembaga terkait, baik dalam hal pencegahan maupun penindakan.

Satgas tersebut telah menghentikan sebanyak 1.484 entitas ilegal sejak 1 Januari 2023 sampai Oktober 2023.

Dari total jumlah itu, sebanyak 1.466 di antaranya merupakan entitas pinjol ilegal. Pada Oktober ini, OJK telah melakukan pemblokiran terhadap 53 nomor telepon, 309 akun WhatsApp, dan 47 rekening bank.

[Gambas:Video CNN]

Paman terkuat dalam sejarah

Pedagang Online Wajib Lapor Data Transaksi ke BPS******

Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) atau pedagang onlinediwajibkan melaporkan data dan informasi kepada Badan Pusat Statistik (BPS).

Data dan informasi yang dilaporkan termasuk jenis, waktu penyampaian, dan tata cara penyampaian data dan/atau informasi PMSE.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penyampaian dan Pengelolaan Data dan/atau Informasi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Aturan ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Pelaporan data oleh PPMSE nantinya dapat dilakukan melalui platform Indonesia Data Hub atau Indah. Platform ini menawarkan empat pilihan moda; electronic form, unggah berkas, kunjungan, dan machine to machine.

"BPS menjamin kerahasiaan data yang diterima dari penyelenggara PMSE dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan juga mengacu pada prinsip-prinsip fundamental statistik resmi negara sesuai panduan PBB atau UN Fundamental Principles of Official Statistics," lanjut Amalia.

Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2023 dikeluarkan dengan mempertimbangkan potensi besar transaksi digital sebagai akselerator perekonomian Indonesia.

BPS mencatat penetrasi akses internet Indonesia pada 2022 telah mencakup sekitar 183 juta penduduk. Dari jumlah itu,  16,51 persen di antaranya mengakses internet untuk pembelian barang dan jasa.

Menimbang hal tersebut, ia mengatakan  pemerintah perlu memiliki data transaksi elektronik yang akurat dan komprehensif agar dapat dirumuskan berbagai kebijakan berbasis data (data-driven policy).

Dengan begitu, ia berharap seluruh aktor dalam ekonomi digital dapat memperoleh manfaat, terutama konsumen dan UMKM dalam negeri yang mencakup lebih dari 99 persen usaha di Tanah Air.

[Gambas:Video CNN]

Tian Yun Xian Yuan

Tahu Tempe di Pasar DKI Masih Stabil di Tengah Lonjakan Harga Kedelai******

Harga tahutempe di pasar tradisional Jakarta masih stabil di tengah kenaikan hargakedelai. Padahal, Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) mengaku resah dengan kenaikan harga kedelai di tengah pelemahan rupiah.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, Rabu (1/11), salah satu pedagang tahu tempe di Pasar Santa, Jakarta Selatan, Mirna, menjual tempe seharga Rp12 ribu per papan. Ia mengatakan harga itu tidak mengalami kenaikan.

"Itu harga normal. Enggak pernah di bawah Rp12 ribu," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Senada, harga tahu juga stabil. Mirna menjualnya Rp7.000 per bungkus isi delapan potong.

Mirna mengatakan tahu sempat naik, dari sebelumnya Rp6.000. Namun itu terjadi delapan bulan lalu.

Ia pun mengatakan saat ini kedelai tidak mengalami kenaikan.

"Kalau sekarang enggak naik. Standard, lagi biasa," katanya.

Senada, Ucup, salah satu penjual di Pasar Rengas, Jakarta Selatan. mengatakan harga tahu tempe normal. Ia menjual tempe Rp10 ribu per papan, dan tahu Rp7.000 per bungkus isi delapan potong.

"Biasanya harganya segitu, stabil. Rp10 ribu sudah lama sejak corona," katanya.

Ketua Umum Gakoptindo Aip Syarifuddin mengatakan harga kedelai saat ini sudah menyentuh Rp13 ribu hingga Rp13.500 per kg. Padahal ketergantungan RI terhadap kedelai impor sama sekali tidak turun.

"Jadi dari pandangan teman-teman perajin tempe dan tahu, sekarang ini di seluruh Indonesia sudah gelisah dengan kenaikan harga kedelai tiap minggu. Impornya itu sampai sekarang tidak berubah, 90 persen lebih impor dan hanya 10 persen lokal," kata Aip kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (29/10).

Gakoptindo mengaku dilema dengan kondisi ini. Para perajin sejatinya ingin menaikkan harga tempe dan tahu.

Tetapi mereka diprotes oleh para penjual olahan kedelai di pasar.

"Tukang (perajin) tempe dan tahu ini sudah berlangganan dengan penjual di pasar. Jadi, kalau kita naikkan harga tempe dan tahu, pedagang marah sama kami, 'Naik melulu, naik melulu. Ini sudah ditipisin, dikecilin, ini itu'," curhat Aip.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******

Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.

Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.

Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.

"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.

Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.

Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.

Lihat Juga : Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol

"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.

Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.

Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.

Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.

Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.

Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.

"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.

Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.

Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]