kominfo pinjol

Peri dan Iblis Dahonglou

bola xyz slot

BMKG: Waspada hujan sedang hingga lebat di Yogyakarta pada 1******

Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi memicu kejadian bencana hidrometeorologi

Yogyakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) berawan saat malam tahun baru, Minggu.

"Untuk nanti malam pas pergantian tahun DIY diprakirakan berawan," kata Kepala Stasiun Meteorologi BMKG Yogyakarta Warjono saat dihubungi di Yogyakarta, Minggu.

Lima kabupaten/kota di DIY, termasuk kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta, tercatat memiliki kelembaban udara 65 sampai 95 persen dengan suhu udara 24 sampai 32 derajat Celsius dan diprediksi berawan pada Minggu (31/12) malam serta cerah berawan pada Senin (1/1) dini hari.

Sementara itu, lanjutnya, tinggi gelombang di sepanjang pesisir selatan DIY saat ini berkisar antara 1,25 - 2,5 meter atau kategori sedang.

Baca juga: BMKG: Waspadai potensi gelombang tinggi hingga awal tahun 2024

Menurut Warjono, mengacu hasil analisis dinamika atmosfer, potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat diprakirakan terjadi pada siang hingga sore hari di Kota Yogyakarta, termasuk kawasan Tugu, Malioboro, dan Keraton Yogyakarta.

Potensi hujan sedang-lebat juga diprediksi terjadi pada siang hingga sore di Sleman, Bantul, Gunungkidul, dan Kulon Progo bagian Utara.

"Hujan dengan intensitas sedang hingga lebat berpotensi memicu kejadian bencana hidrometeorologi," ujarnya. 

Potensi hujan sedang-lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang diprakirakan masih terjadi pada 1 dan 2 Januari 2024 di Kota Yogyakarta, Sleman, Bantul bagian utara, Kulon Progo bagian utara, dan Gunungkidul bagian utara pada siang hingga sore hari.

Baca juga: Mayoritas kota besar di Indonesia berpotensi diguyur hujan ringan

Warjono menyebutkan potensi hujan sedang-lebat disertai petir tersebut dipengaruhi adanya sirkulasi siklonik di Kalimantan sehingga menyebabkan daerah belokan angin (shearline) di Laut Jawa yang menyebabkan perlambatan kecepatan angin.

Secara umum pola angin baratan mulai aktif, namun sebagai dampak pola siklonik tersebut pola angin yang mendominasi di wilayah Jawa pada umumnya dan DIY pada khususnya masih bertiup dari arah Tenggara-Selatan dengan kecepatan berkisar 20 sampai 35 km per jam.

"Silakan untuk menjalankan aktivitas, namun terus memonitor publikasi informasi BMKG agar dapat melakukan langkah-langkah yang lebih aman dan nyaman," ujar Warjono.

Baca juga: Waspada hujan lebat & angin kencang pada malam Tahun Baru di Jabar



 

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023

Tiga alam itu bagaikan bunga kosong

cara pasang taruhan togel

Lebanon siap hadapi perang lawan Israel******

Teheran (ANTARA) - Menteri Tenaga Kerja Lebanon Moustafa Bayram menyatakan negaranya siap menghadapi kemungkinan konflik militer dengan Israel setelah serangan Israel meluas ke wilayah perbatasan Israel-Lebanon.

Bayram mengatakan keputusan akhir akan ditentukan di medan perang dan menegaskan Lebanon siap menghadapi perang apa pun yang melibatkan negaranya.

"Kami tidak menyerang siapa pun, namun kami berhak menjawab setiap agresi. Kami siap merespons semua agresi yang mungkin kami hadapi dan kami siap menghadapi perang apa pun yang terjadi," kata dia seperti dilaporkan kantor berita Palestina Sama.

Baca juga: Perang Gaza meluas, Kemlu siapkan strategi evakuasi WNI di Lebanon

Bayram menepis ancaman Israel akan membunuh Sekjen Hizbullah Sayyed Hassan Nasrallah, namun menandaskan Hizbullah menanggapi serius ancaman itu dann akan mengambil segala langkah guna melindungi para pemimpinnya.

Pekan lalu Perdana Menteri Lebanon Najib Mikati mengingatkan bahwa serangan Israel terhadap negaranya akan memperparah konflik kawasan sehingga memicu perang yang menyeret seluruh kawasan.

Pasukan Israel dan Hizbullah hampir setiap hari baku tembak sejak Israel melancarkan perang habis-habisan di Jalur Gaza mulai 7 Oktober lalu.

Baca juga: Menhan Israel: Aksi balasan telah dilakukan di Irak

Sumber: IRNA-OANA
 

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2023

Saat gelombang setan meningkat

slot semua bank

Begini cara bantu orang yang putus asa dan ingin akhiri hidup******

Jakarta (ANTARA) - Psikolog klinis dewasa lulusan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Nirmala Ika mengatakan bahwa mendengarkan, memvalidasi dan menerima perasaan orang terdekat yang bercerita tentang kondisinya yang putus asa dan bahkan ingin mengakhiri hidup, dapat menjadi langkah untuk membantunya.

"Ketika ada orang terdekat kita cerita mengenai kondisi mereka, kita perlu mendengarkan, memvalidasi dan menerima dulu perasaan itu. Jangan buru-buru dibawa ke hal positif atau dinasehati panjang lebar," kata dia kepada ANTARA melalui pesan elektroniknya, Jumat.

Menurut Ika, hal yang dibutuhkan orang ini hanya sosok yang bisa memahami, menerima dia apa adanya tanpa banyak menghakimi.

Baca juga: Ekspektasi eksternal picu maraknya kasus kesehatan mental anak muda

Baca juga: Menkes: Bersenang-senang kunci kesehatan jiwa

Kemudian, berbicara mengenai ciri orang yang sudah putus asa dan ingin mengakhiri hidupnya, dia berpendapat ini cukup sulit karena biasanya dia tidak terlalu menunjukkannya.

"Mungkin mereka pernah menunjukkan pada orang-orang yang mereka percaya tetapi ketika respon orang-orang itu tidak sesuai yang diharapkan mungkin dia jadi tidak menunjukkan lagi," ujar dia.

Merujuk pada Cleveland Clinic, ada sejumlah tanda peringatan umum pada seseorang yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya antara lain dia mengalami kesedihan dan perubahan suasana hati yang bertahan lama, tiba-tiba menjadi tenang setelah periode depresi atau kemurungan.

Selain itu, dia memilih untuk menyendiri dan menghindari teman atau aktivitas sosial, kehilangan minat atau kesenangan terhadap aktivitas yang sebelumnya disukai, ada perubahan sikap atau perilaku seseorang seperti berbicara atau bergerak dengan kecepatan atau kelambatan yang tidak biasa.

Ciri lainnya orang itu melakukan perilaku yang berpotensi membahayakan, seperti mengemudi sembarangan, berbicara tentang perasaan putus asa, tidak memiliki alasan untuk hidup, menjadi beban bagi orang lain, merasa terjebak atau berada dalam penderitaan emosional yang parah.

Apabila ada seseorang berbicara tentang bunuh diri dan menunjukkan faktor risiko yang dapat merugikan dirinya sendiri, sebaiknya tanggapi hal tersebut dengan serius. Sebisa mungkin singkirkan benda apa pun yang dapat dia gunakan untuk upaya bunuh diri.

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bunuh diri termasuk masalah kesehatan masyarakat yang utama. Setiap tahun lebih dari 700.000 orang bunuh diri.

Bunuh diri dapat dikaitkan dengan berbagai faktor dan tantangan sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis yang beragam, kompleks, dan saling terkait termasuk peristiwa kehidupan yang penuh tekanan seperti hilangnya mata pencaharian, pekerjaan, atau tekanan akademis, putusnya hubungan dan diskriminasi.

Baca juga: Psikolog minta guru jangan abai gejala gangguan kesehatan mental siswa

Baca juga: Keluarga dan sekolah berperan penting bangun kesehatan mental anak

Baca juga: Pahami dan saring konten penting jaga kesehatan mental

Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2023

Shihuang Daluo

gopay138

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Karakter pendukung wanita terlahir kembali sebagai Phoenix dalam perjalanannya menuju keabadian

erek 96

PBNU ungkap alasan pemberhentian Ketua PWNU Jatim******

Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Amin Said Husni mengatakan pemberhentian Ketua PWNU Jawa Timur (Jatim) KH Marzuki Mustamar merupakan masalah internal organisasi.

"Ini hal biasa. Soal internal organisasi," kata Amin Said dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebelumnya Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar dicopot dari jabatannya oleh PBNU. Tidak dijelaskan secara rinci alasan pemberhentian tersebut.

Namun Amin mengatakan karena pemberhentian bersifat biasa dalam sebuah organisasi, maka semua pihak diminta tidak perlu membesar-besarkan masalah tersebut.

Baca juga: Erick Thohir dilantik sebagai Ketua Lakpesdam PBNU

"Jadi jangan dibesar-besarkan, apalagi ini sifatnya internal organisasi. Siapapun, apalagi yang tidak memahami masalahnya tidak perlu ikut berkomentar," ujar Amin Said.

Pemberhentian KH Marzuki Mustamar juga telah diproses sejak lama sehingga tidak ada kaitannya dengan kepentingan politik praktis tahun 2024.

"Proses pemberhentian juga sesuai AD/ART dan ketentuan yang ada," kata Amin Said.

Soal siapa penggantiannya, menurut dia, juga sudah ada aturannya. "Ya sesuai aturan yang ada saja," kata Amin Said.

Sementara itu terkait pemberhentian KH Marzuki Mustamar pada Rabu (27/12) malam, PBNU juga telah mensosialisasikan dan mengumpulkan seluruh Ketua PCNU dan pengurus PWNU Jawa Timur di Surabaya.

Baca juga: PCNU Surabaya tanggapi adanya protes pelantikan pengurus baru

 

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2023

Kembali ke Dinasti Sui dan Tang untuk menjadi abadi

situs slot yang lagi gacor hari ini

Lukas Enembe, dari PNS hingga Gubernur Papua dua periode******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Gubernur Papua Lomato Enembe atau lebih akrab dipanggil Lukas Enembe mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Selasa (26/12).

Kabar berpulangnya Lukas Enembe dikonfirmasi oleh Kepala RSPAD Gatot Soebroto Letnan Jenderal TNI dr. Albertus Budi Sulistya. Ketika dihubungi ANTARA lewat pesan singkat di Jakarta, Albertus mengatakan bahwa Lukas berpulang pada pukul 10.45 WIB.

Salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Antonius Eko Nugroho, menjelaskan mendiang akan dimakamkan di Jayapura. Jenazah Lukas Enembe akan dibawa ke Kota Jayapura pada Rabu (27/12) malam.

“(Diperkirakan) sampai Kamis (28/12) pagi di Jayapura. Dibawa langsung ke Koya, rumah beliau,” jelas Eko kepada ANTARA, saat dihubungi via pesan singkat di Jakarta.


Pendidikan dan karier

Lukas Enembe merupakan putra asli tanah Papua. Ia lahir di Mamit, Distrik Kembu, Kabupaten Tolikara, Papua, pada 27 Juli 1967 dari pasangan Tagolenggawak Enembe dan Deyaknobukwe Enumbi.

Berdasarkan laman Pemerintah Provinsi Papua, Lukas kecil bersekolah di SD Yayasan Pendidikan dan Persekolahan Gereja-Gereja Injili (YPPGI) Mamit dan lulus pada tahun 1980. Ia hijrah ke Kota Sentani untuk melanjutkan bangku sekolah di SMPN 1 Sentani (1983) dan SMAN 3 Sentani (1986).

Lukas kemudian merantau ke Kota Manado, Sulawesi Utara, untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia tercatat merupakan lulusan Program Studi Strategi Ilmu Sosial dan Politik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) pada tahun 1995.

Selama kuliah, Lukas Enembe terbilang aktif di organisasi kemahasiswaan. Ia pernah menjadi pengurus Senat Mahasiswa (Sema) FISIP Unsrat dan Ketua Organisasi Mahasiswa Jayawijaya Sulawesi Utara periode 1989–1992.

Setelah lulus, suami dari Yulce Wenda Enembe itu mengawali kariernya sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Kantor Sospol Kabupaten Merauke pada tahun 1996. Ia diangkat menjadi PNS di kantor yang sama pada tahun 1997.

Tahun 1998, Lukas mengambil izin belajar di Australia. Ia menyelesaikan pendidikan di The Christian Leadership & Second Linguistic in Cornerstone College, Australia pada tahun 2001.

Kembali ke Tanah Air, Lukas mulai aktif merambah dunia politik. Ia sempat menjadi penasihat beberapa partai politik di Pegunungan Tengah, Papua. Ia juga tercatat menjadi Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Papua periode 2006–2011.

Kariernya melesat saat menjadi Wakil Bupati Kabupaten Puncak Jaya periode 2001–2006 mendampingi Elieser Renmaur. Tak berselang lama, ayah dari tiga orang anak itu terpilih menjadi Bupati Kabupaten Puncak Jaya untuk periode 2007–2012.

Tidak berhenti di situ, karier Lukas kian menanjak saat ia terpilih menjadi Gubernur Papua. Lukas, bahkan dipercaya memimpin Papua untuk dua periode sekaligus, yakni periode 2013–2018 dan 2018–2023.


Terjerat rasuah

Sejak akhir 2022, nama Lukas Enembe ramai di media massa lokal dan nasional karena terjerat kasus suap dan gratifikasi terkait sejumlah proyek infrastruktur di Papua.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Lukas di Kota Jayapura, Papua, pada Selasa, 10 Januari 2023. Ia diterbangkan ke Jakarta melalui Manado. Keesokan harinya, KPK mengumumkan penahanan Lukas.

Selama proses peradilan, kondisi kesehatan Lukas memang tidak prima. Sehari setelah penangkapan, KPK menyebut Lukas memerlukan pemeriksaan kesehatan vital dan perawatan sementara di RSPAD Gatot Soebroto.

Penahanannya pun acap dibantarkan karena Lukas mesti dirawat di rumah sakit. Ketika bersidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Lukas sesekali tampak hadir dengan kursi roda atau dipapah oleh kuasa hukumnya.

Terkait kondisi kesehatan Lukas, majelis hakim pernah meminta pendapat kedua atau second opinion dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dari hasil pemeriksaan, Lukas dinyatakan laik untuk menjalani proses persidangan.

Kendati begitu, IDI menemukan bahwa Lukas Enembe memiliki riwayat stroke nonperdarahan dengan gejala sisa, diabetes melitus tipe dua terkontrol tanpa obat; hipertensi dengan penyakit jantung koroner tanpa tanda-tanda gagal jantung; serta penyakit ginjal kronik stadium lima atau stadium akhir akibat komplikasi diabetes melitus.

Proses peradilan tingkat pertama terhadap Lukas diputus pada Kamis, 19 Oktober 2023 di Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menjatuhkan vonis delapan tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider empat bulan pidana kurungan pengganti kepada Lukas.

Lukas Enembe juga dihukum untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp19.690.793.900. Selain itu, Ia divonis pula pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama lima tahun sejak dia selesai menjalani pidana pokoknya.

Ia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Lebih lanjut di tingkat banding, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperberat vonis Lukas Enembe menjadi pidana penjara selama 10 tahun, denda sebesar Rp1 miliar subsider pidana kurungan empat bulan, serta membayar uang pengganti sebesar Rp47,8 miliar.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2023