cara bayar kredivo lewat bukalapak

Jelajahi dunia baru

Sinergi BUMN Luncurkan Pakai Molis dengan Kalkulator Penghematan Biaya******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bersama dengan beberapa perusahaan BUMN meluncurkan platform inovatif bertajuk 'Pakai Molis'. Website ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh informasi terkait motor dan mobil listrik (Molis), dengan harapan dapat mempercepat adopsi kendaraan listrik secara massal di Indonesia.

Wakil Menteri BUMN I, Pahala Mansury, menjelaskan bahwa kementerian berkomitmen untuk berperan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, produktif, dan kompetitif. Dia mengungkapkan bahwa kolaborasi dari semua pihak sangat penting guna menciptakan ekosistem yang baik dalam meningkatkan jumlah pengguna kendaraan listrik.

"Peralihan ke kendaraan listrik ini akan membantu mengurangi penggunaan energi berbasis impor yang kotor dan mahal ke energi berbasis domestik yang bersih dan murah, sehingga kedaulatan energi nasional semakin kokoh," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (23/5).

Darmawan juga menyebutkan berbagai keuntungan apabila masyarakat beralih menggunakan Molis, yang paling mencolok adalah penghematan biaya bahan bakar sampai 80 persen.

Hal ini dikarenakan Molis yang ada saat ini punya baterai lebih awet dan pengisiannya jauh lebih ekonomis. Selain itu, secara teknologi lebih modern, lebih ramah lingkungan, polusi suara dan udara bisa dikurangi.

"Selain itu, masyarakat juga dapat dukungan pemerintah melalui skema bantuan pembiayaan untuk beralih ke Molis ini," ujarnya.

Di sisi lain, Direktur Utama Indonesia Battery Corporation (IBC), Toto Nugroho, menambahkan pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah untuk mengakselerasi kendaraan listrik ke masyarakat. IBC pun berkomitmen untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik dengan mempercepat industri hilirisasi nikel hingga menjadi baterai.

"Ini penting bagi Indonesia sehingga bisa meningkatkan TKDN hingga 80 persen dari kendaraan listrik saat ini," tambah Toto.

Dirinya juga optimistis, dengan masifnya kendaraan listrik di Indonesia dan didukung dengan pertumbuhan industri kendaraan listrik mampu menjadikan Indonesia sebagai pemain kendaraan listrik utama di Asia Tenggara bahkan Asia.

Dengan diluncurkannya website inovatif ini, diharapkan masyarakat Indonesia semakin tertarik dan terbantu dalam memahami manfaat serta kemudahan beralih ke kendaraan listrik. Adopsi massal kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan meningkatkan kualitas udara di Indonesia.

Berubah menjadi seorang putri

Profil Erwin Aksa yang Polisikan Rommy PPP soal Cek Bodong Rp35 M******

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Erwin Aksa menjadi sorotan setelah melaporkan Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy alias Rommy ke kepolisian. Ia tidak terima dengan pernyataan Rommy soal cek bodong.

Erwin merasa sangat dirugikan dengan tudingan Rommy. Politisi sekaligus pengusaha ini mengaku langsung dihubungi pihak bank dan berbagai kliennya karena cap sebagai penipu imbas pernyataan Rommy tersebut.

Lantas, siapakah Erwin Aksa?

Setelah lulus Erwin bergabung dengan perusahaan milik sang ayah, Aksa Mahmud, yakni Bosowa Corporation. Pada 2006 ia pun diangkat menjadi komisaris utama Bosowa.

Bosowa merupakan salah satu grup yang memiliki banyak gurita bisnis. Bidang bisnis tersebut mulai dari otomotif, semen, pertambangan, energi, jasa keuangan, properti, dan pendidikan.

Erwin juga merupakan keponakan mantan wakil presiden Jusuf Kalla (JK). Ayah Erwin, Aksa Mahmud, merupakan adik ipar JK.

Lihat Juga : Proyek Lampu Pocong Gagal Total, KPPU Duga Ada Persekongkolan Tender

Erwin juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) pada periode 2015-2020.

Selain itu, ia juga pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) pada periode 2008-2011. Ia mendapatkan 104 dukungan pemilih dari 165 suara yang sah pada pemungutan suara di Musyawarah Nasional Hipmi ke-13 di Nusa Dua, Bali.

Rommy mengaku pernah ditipu Erwin Aksa lewat cek bodong bernilai Rp35 miliar. Ia mengaku dihalang-halangi Erwin saat mencairkan cek tersebut. Pernyataan itu disampaikan Rommy dalam siniar Total Politik.

Erwin menjelaskan persoalan cek itu terjadi saat Pemilihan Gubernur (pilgub) Sulawesi Selatan 2018. Saat itu, Erwin memberi cek agar PPP memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Agus Arifin Nu'mang-Tanribali Lamo.

Cek diberikan, PPP pun memberikan rekomendasi, dan pasangan Agus-Tanribali bisa mendaftar pilgub. Erwin mengaku urusannya selesai sampai di situ.

Ia mengaku tak paham apa yang dimaksud Rommy dengan cek bodong. Selain tak tahu-menahu kelanjutan dari lobi tersebut, Erwin berkata tak pernah berkomunikasi dengan Rommy.

"Kalau memang bodong, dia yang melaporkan saya ke polisi, bukan kebalikannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.combeberapa waktu lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Said Aqil Diangkat Jadi Komisaris PT IBFN******

PT Intan Baru Prana Tbk (IBFN) mengangkat mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU)Said Aqil Siradj sebagai Komisaris Utama.

Hal itu disepakati melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2022.

Emiten yang telah mengubah bisnis usahanya dari sektor pembiayaan ke bidang perdagangan dan pengangkutan komersial itu juga mengangkat Petrus Halim sebagai Direktur dan Alexander Reyza sebagai Komisaris Independen.

Direktur IBMF Petrus Halim mengatakan alasan memilih Said Aqil sebagai komisaris utama karena kemampuan dan sifat kebijaksanaan yang dimiliki Said sangat dibutuhkan oleh perseroan saat ini.

"Kami sudah kenal selama 2-3 tahun. Kami mengenal sebagai sosok yang arif, bijaksana yang dibutuhkan IBFN," ujarnya dalam konferensi pers seperti dikutip dariCNBC Indonesia, Rabu (10/5).

Menurut Petrus, kemampuan Said itu dapat memperkuat jaringan perseroan dalam memperluas pangsa pasar dan jaringan bisnisnya.

"Dari sisi bisnis kami, berjejaring luas. Bisa memberikan sudut pandang yang beda dari bisnis sebelumnya, memberikan warna dan ada hal-hal yang belum kita lihat sehingga bisa memberikan terobosan bagi IBF," pungkas Petrus.

[Gambas:Video CNN]

Said Aqil sebenarnya sudah menduduki sejumlah kursi komisaris utama usai dirinya kalah dari Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya dalam pemungutan suara pemilihan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Muktamar NU ke-34 pada akhir 2021 lalu.

Tak hanya satu perusahaan, Said menjadi komisaris utama di tiga perusahaan. Pertama, di PT MNC Televisi Network (iNews). Kedua, PT MNC Portal Indonesia (MPI).

Ketiga, PT KAI.

Dewa Bela Diri Yang Maha Tahu

Aliran Modal Asing Topang Gerak IHSG Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Selasa (23/5).

Namun, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat penguatan IHSG akan ditopang aliran modal asing di pasar modal Indonesia yang masih tinggi.

Namun, aksi tunggu pasar terhadap rilis data perekonomian dan kebijakan bunga acuan BI akan membatasi penguatan.

Dengan sentimen itu, ia memprediksi indeks saham bergerak di rentangsupport6.636 danresistance6.789 pada hari ini.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan SMGR, BMRI, ITMG, ASRI,AKRA, dan TLKM.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguji resisten Fibonacci Retracement terdekat di level 6.777 karena membentuk candle bullishpada Selasa ini.

"IHSG akan membuka jalan menuju 6.852 apabila tutup di atas 6.777 pada chart harian," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan meminta investor memperhatikan beberapa saham berikut sebelum mengoleksinya yakni ADRO (speculative buy), AMRT (hold), BBNI (trading buy), EMTK (speculative buy), dan GOTO (buy on weakness).

IHSG ditutup di level 6.729 pada Senin (22/5). Indeks saham menguat 29 poin atau plus 0,43 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp11,04 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,65 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 297 saham menguat, 255 terkoreksi, dan 188 lainnya stagnan. Terpantau enam dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor kesehatan yang naik 0,99 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan Surga

IHSG Redup ke 6.663 Jelang Libur Kenaikan Isa Almasih******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.663 pada Rabu (17/5) sore. Indeks saham melemah 13 poin atau turun 0,20 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,61 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 30,93 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 201 saham menguat, 331 saham terkoreksi, dan 210 saham lainnya stagnan. Terpantau, 8 dari 11 saham di indeks sektoral melemah dipimpin sektor energi yang minus 1,14 persen. Sedangkan, tiga sektor saham lainnya menguat dipimpin oleh infrastruktur yang bangkit 0,83 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,64 persen, indeks NYSE Composite melemah 1,26 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,18 persen.

[Gambas:Video CNN]

Warisan langit berbintang di kota

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki