ciputrabet

Kendalikan dunia

Promo Merdeka Belanja Transmart Cuma Satu Hari, Jangan sampai Terlewat******

Menyambut Hari Kemerdekaan, Transmart Full Day Sale hadir lagi besok, Selasa (15/8) di seluruh gerai Transmart se-Indonesia selama seharian penuh bertajuk 'Merdeka Belanja'.

Enggak tanggung-tanggung, diskonnya 50% + 20% yang berlaku mulai dari toko buka hingga pukul 22.00 WIB waktu setempat.

Lihat Juga : Daftar Produk Diskon di Transmart Full Day Sale Merdeka Belanja

Berbagai macam produk di Transmart bakal mendapat diskon sampai 50 persen, mulai dari daging,fashion item, kosmetik danfragrance, furnitur, peralatan dapur, hingga produk elektronik seperti TV, AC, kulkas, mesin cuci, sampai sepeda listrik!

Belum punya Allo Prime? Jangan khawatir, tinggal downloadsaja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Sebelum belanja di Transmart Full Day Sale ketahui dulu apa saja syarat dan ketentuannya berikut ini.

1. Tambahan diskon 20 persen berlaku untuk nasabah Allo Prime Allo Bank, Syariah Card Bank Mega Syariah, atau Kartu Kredit Bank Mega.
2. Untuk produk elektronik maksimal pembelian 2 pcs per kategori (TV, AC, kulkas, mesin cuci).
3. Untuk kebutuhan sehari-hari, pembelian maksimal 12 pcs per produk item.
4. Untuk pembelian ayam maksimal 2 ekor dan daging 2 kg.
5. Untuk sepeda listrik maksimal pembelian 2 unit.
6. Untuk kosmetik dan fragranceberlaku diskon 10 persen reguler dan tidak berlaku diskon di Body Shop dan Sport Station.
7. Diskon tidak berlaku untuk minyak goreng, susu bayi dan anak, mi instan, beras, terigu, telur, rokok, minuman beralkohol, parcel/hampers, gadget dan laptop, dan produk lainnya yang bertanda 'Tidak Berlaku Diskon'.
8. Diskon tidak berlaku untuk kartu Mega Corporate Mega Wholeshale Card, Mega Groserindo, TVS & Trans Hello.
9. Tidak dapat refund.
10. Tidak berlaku pembelian partai besar.

Jangan sampai terlewat promo belanja diskon satu hari ini! Pastikan belanja pakai Bank Mega atau Allo Bank ya supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Perburuan protagonis tanpa batas

KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar******

PT Kereta Cepat Indonesia-China (KCIC) menjelaskan soal kabar 12 orang pekerja subkontraktor proyek Kereta CepatJakarta-Bandung (KCJB) belum dibayar.

GM Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa menyatakan bahwa perusahaan tidak memiliki memiliki perikatan apapun dengan sub kontraktor.

Ia menjelaskan pihaknya hanya berkontrak dengan kontraktor yang tergabung dalam konsorsium HSRCC (High Speed Railway Contractors Consortium). Selanjutnya, kontraktor dapat menunjuk subkontraktor berdasarkan spesialisasinya, sehingga terdapat perikatan pekerjaan antara kontraktor dengan sub kontraktor.

"Selama ini KCIC telah melakukan berbagai langkah percepatan pembayaran. Hal ini tercermin dari selisih progres konstruksi dan progres investasi yang tidak terpaut jauh," ucap Eva melalui keterangan resmi, Selasa (8/8).

Progres konstruksi, lanjut Eva, menggambarkan nilai pembayaran oleh KCIC kepada kontraktor. Sementara, progres investasi adalah biaya yang sudah dikeluarkan oleh kontraktor.

Menurutnya, progres konstruksi proyek KCJB terhitung hingga akhir Juli 2023 mencapai 95,71 persen, sedangkan progres investasi sudah mencapai 99,9 persen.

Terkait dengan pekerjaan relokasi fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos fasum) yang dilaksanakan oleh subkontraktor PT Pusaka Jaya Perkasa, berdasarkan keterangan kontraktor HSRCC, PT Pusaka Jaya Perkasa telah menerima pembayaran 100 persen atau senilai Rp17,9 miliar untuk lima pekerjaan.

Sementara, satu pekerjaan lainnya telah dibayarkan 64 persen atau senilai Rp2,05 miliar dan sisa pembayarannya menunggu kelengkapan dokumen dari kontraktor.

Eva menambahkan KCIC terus menjalin komunikasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan pembangunan KCJB secara tepat waktu dan tepat biaya.

"Proses pembayaran kepada kontraktor selalu memperhatikan tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), yaitu melalui verifikasi hasil fisik pekerjaan di lapangan dan dokumen yang lengkap," terang Eva.

Isu subkontraktor kereta cepat belum dibayar terkuak dari Surat Ikatan Sub Kontraktor dan Sub Konsultan KCJB yang ditandatangani pada 26 Juni 2023 yang salinannya beredar di media sosial. Permasalahan ini membuat beberapa perusahaan itu menghadapi kesulitan, seperti rumah disita hingga tak mampu membayar pendidikan anak. 

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Dewa Terlarang

Kementerian BUMN Ajak Freeport Diskusi Bareng Kemenkeu soal Bea Keluar******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) buka suara soal keluhan PTFreeport Indonesia (PTFI) soal Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan dulu memang ada skema nail-down dalam ketentuan perpajakan dan bea keluar ekspor yang harus PTFI.

Perusahaan asal Amerika Serikat tersebut sebelumnya menginginkan kebijakan perpajakan yang sama dengan yang tercantum di dalam kontrak (nail-down).

"Jadi itu kan memang ada konsep nail down dulu kan, itu kita ada beberapa hal aja yang nanti kita didiskusikan ke Kemenkeu," ungkap pria yang akrab disapa Tiko itu di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8/2023).

Kendati demikian, Tiko mengatakan PTFI tidak akan protes kepada pemerintah Indonesia.

"Freeport bakal diskusi sama Kemenkeu," ujarnya.

PTFI akan mengajukan keberatan dan banding terhadap penghitungan penetapan bea keluar.

VP Corporate Communications PTFI Katri Krisnati mengatakan keberatan itu terkait penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas PMK Nomor 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pasalnya, dalam PMK itu, Menkeu Sri Mulyani menetapkan bea keluar untuk konsentrat tembaga sebesar 7,5 persen pada paruh kedua 2023 dan 10 persen pada 2024 untuk perusahaan dengan progres smelter 70-90 persen.

Sementara untuk perusahaan dengan pembangunan smelter di atas 90 persen, bea keluar yang dikenakan akan menjadi 5 persen pada paruh kedua 2023 dan 7,5 persen pada 2024.

Freeport keberatan dengan ketentuan tersebut.

Keberatan diajukan karena pada akhir 2018, pemerintah Indonesia dan Freeport-McMoRan Inc., selaku pemegang saham PT Freeport Indonesia (PTFI), mencapai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Mengutip dokumen di Securities and Exchange Commission (SEC) AS, Freeport McMoRan, yang diterbitkan pada 3 Agustus lalu, Freeport menyebut berdasarkan IUPK, bea keluar harusnya ditetapkan nol atau gratis.

Pasalnya, berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam IUPK 2018, bea keluar tidak akan dikenakan bila progres pembangunan smelter mereka mencapai 50 persen.

Freeport menyatakan progres pembangunan Freeport menyatakan progres pembangunan smelter mereka sampai dengan Maret sudah mencapai yang dipersyaratkan oleh aturan. Dan kata mereka, pada Maret 2023, pemerintah memverifikasi progres konstruksi smelter Manyar milik PTFI.

Berdasarkan hasil verifikasi, pemerintah memastikan sendiri perkembangan pembangunan smelter Freeport sudah melebihi 50 persen. Karenanya, penghapusan bea keluar PTFI harusnya berlaku efektif per 29 Maret 2023.

[Gambas:Video CNN]

Jiwa Takdir yang Abadi

Anak Buah Muhadjir Sebut Ekonomi Biru Butuh Suntikan Rp1,4 T******

Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Sesmenko PMK) Andie Megantara menyebut transformasi ekonomi birubutuh suntikan Rp1,4 triliun.

Anak buah Muhadjir Effendy itu mengatakan Indonesia kaya akan sumber daya alam bahari, di antaranya hutan mangrove 3,36 juta hektare, terumbu karang 2,5 juta hektare, hingga kawasan konservasi seluas 28,9 juta hektare. Bahkan, megabiodiversityyang dimiliki Indonesia menempatkannya di urutan kedua terbesar di dunia, hanya kalah dari Brasil.

Dengan begitu, Andie memperkirakan kontribusi sumber daya bahari atau maritim Indonesia bakal menyumbang 12,5 persen dari produk domestik bruto (PDB) tanah air pada 2045 mendatang.

"Sehingga masih diperlukan sumber pendanaan lain yang bersifat kolaboratif dengan semangat baru dan keyakinan memandang, memahami, merespons secara strategis situasi yang semakin kompleks kemudian berinovasi dan transformasi kerja untuk mengatasi kesenjangan," tambah Andie.

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono menambahkan terdapat lima upaya yang dilakukan kementeriannya dalam transformasi tata kelola perikanan melalui ekonomi biru. Pertama,perluasan kawasan konservasi laut.

Kedua,penangkapan ikan terukur berbasis kuota. Ketiga,pengembangan budidaya laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan.

Keempat,pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Kelima,pembersihan sampah plastik di laut melalui partisipasi nelayan.

[Gambas:Video CNN]

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

Erick Thohir Buka Suara Soal Laporkan Podcast Tempo ke Dewan Pers******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara mengenai laporannya ke Dewan Pers terkait konten podcast Tempo berjudul 'Manuver Erick Thohir Lewat PSSI dan BUMN yang Tak Disukai PDIP (Bocor Alus Politik)'.

Menurut Erick, langkah yang ditempuh adalah bagian dari demokrasi karena menganggap konten tersebut tidak memenuhi prinsip kerja jurnalistik dan kode etik wartawan. Sebab, tidak ada hak jawab dari dirinya dalam podcast itu.

"Saya ke Dewan Pers, kan tetap bolehlah namanya demokrasi, itu kan bagian dari keseimbangan. Demokrasi itu kita jaga, apalagi dengan sosial media begini kan kita musti saling jaga," ujarnya dalam siaran Youtube Tempo, Selasa (8/8).

"Kita harus ciptakan juga pers yang beramanah dan bertanggung jawab dalam hal apapun. Jadi waktu itu saya arahnya ke Dewan Pers," kata dia.

Namun, saat ini ia meyakinkan bahwa masalah tersebut sudah selesai. Tidak ada lagi dendam kepada Tempo karena konten podcast yang sebelumnya dinilai menyudutkan dirinya.

"Jadi sekarang kita nggak ada isu kan. Hak jawabnya ini saja, kita sudah ketemu kan selesai," pungkas Erick.

Sebelumnya, Erick melalui Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komunikasi Nezar Patria, didampingi asisten pribadi, Ratna Irsana mengadukan Tempo ke Dewan Pers.

Menurut Nezar, Erick Thohir merasa konten tersebut merugikan lantaran tidak memenuhi prinsip kerja dan kode etik jurnalistik, dengan sebagian besar konten tidak melalui tahapan verifikasi dan konfirmasi sebagaimana diatur dalam kode etik jurnalistik.

"Menurut Pak Erick konten itu tidak berimbang dan tidak menghadirkan beliau sebagai narasumber sebagai pihak terkait untuk memberikan keterangan secara berimbang," kata Nezar dalam keterangan tertulis, Kamis (13/7).

Nezar menyampaikan konten berdurasi 37 menit itu berisikan percakapan tiga orang wartawan Tempo.

Ia menyebut informasi yang dipaparkan dalam konten tersebut lebih banyak berisikan gosip yang seharusnya berada di tingkat percakapan di ruang redaksi karena belum terverifikasi.

Namun, konten itu justru ditayangkan untuk konsumsi publik. Sehingga laporan pun dilayangkan oleh tim Erick.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian Sejati dalam Pemurnian Senjata

Bahlil Sebut Orang Jakarta Doyan Monopoli Tambang, Sawit hingga Pasir******

MenteriInvestasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut manusia di Jakarta doyan memonopoli usaha, sehingga menyingkirkan orang-orang di daerah.

Bahlil menegaskan dirinya selalu memikirkan porsi warga lokal di setiap investasi yang masuk ke daerah. Ia mengatakan setiap investasi tersebut harus melibatkan pengusaha lokal, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Orang daerah harus dijadikan sebagai tuan di negerinya, tidak boleh jadi tamu di negerinya sendiri. Yang kaya tidak boleh itu-itu saja. Orang Jakarta ini semua hal memonopoli, tambang mau, sawit mau, pasir mau, terus orang daerah di mana?" katanya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Di lain sisi, Gubernur Riau Syamsuar mengapresiasi peran pemerintah, khususnya melalui Peraturan Menteri Investasi/Kepala BKPM Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kemitraan di Bidang Penanaman Modal antara Usaha Besar dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Daerah. Ia menyebut beleid ini membantu UMKM naik kelas.

Berdasarkan beleid tersebut, Syamsuar menyebut pihaknya terus meminta peran pengusaha besar di Riau untuk bekerja sama dengan UMKM. Ia menegaskan capaian kemitraan bakal terus meningkat setiap tahunnya dengan adanya aturan ini.

Lihat Juga : Jokowi: Operasi LRT Jabodebek Kemungkinan 26 Agustus

"Capaian kemitraan yang diwujudkan Provinsi Riau selama dua tahun terakhir sebanyak 798 pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang bermitra dengan 22 pelaku usaha besar dengan nilai kesepakatan kemitraan Rp33,7 miliar. Jadi, tidak menggunakan uang APBD dan APBN," jelas Syamsuar.

Dengan adanya NIB yang diserahkan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia kepada para pelaku UMK perseorangan, Syamsuar juga berharap geliat ekonomi Pekanbaru dan sekitarnya bisa terus tumbuh.

[Gambas:Video CNN]