tok99toto

cara dapat uang dari hp tanpa modal 697Jutaan kata 585456Orang-orang telah membaca serialisasi

《tok99toto》

KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.

Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri

Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim

KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi: Sikap PM Netanyahu soal Palestina tak dapat diterima******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menentang pembentukan negara Palestina, sama sekali tidak dapat diterima.

“Harus tegas ini disampaikan dan saya menentang keras pernyataan Perdana Menteri Israel (Benjamin) Netanyahu mengenai tidak adanya masa depan bagi two-state solution—solusi dua negara,” kata Jokowi dalam keterangan persnya yang dipantau secara daring, Jumat.

Presiden Jokowi juga mengutuk keras serangan Israel terhadap kamp pengungsi Khan Younis di Jalur Gaza, yang menelan korban jiwa dan menyebabkan puluhan orang terluka.

"Sudah terlalu panjang daftar pelanggaran hukum internasional yang dilakukan oleh Israel," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi juga telah menerima laporan dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang hadir dalam debat terbuka Dewan Keamanan PBB di New York, AS, untuk membahas isu Gaza.

Dalam debat tersebut, Menlu Retno juga secara tegas menolak keras pernyataan PM Netanyahu.

"Sebelum berangkat ke New York, saya telah menyampaikan ke Menlu (Retno) untuk terus membawa suara tegas Indonesia dalam mendukung perjuangan bangsa Palestina,” kata Jokowi.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menegaskan bahwa Indonesia menolak masuknya kapal Israel ke wilayah Indonesia.

"Sekali lagi saya tegaskan kembali; pelabuhan-pelabuhan di Indonesia tidak akan digunakan untuk melayani kepentingan Israel," ujar Jokowi.

Pada Minggu (21/1), PM Netanyahu merilis sebuah pernyataan video yang menekankan bahwa dirinya menolak seruan Amerika—yang adalah sekutu dekat Israel—untuk membuat skenario pascaperang, yang mencakup jalan menuju pembentukan negara Palestina.

Netanyahu beralasan, dia ingin memastikan bahwa Gaza tidak lagi menjadi ancaman bagi Israel.

“Saya mendesak—mencegah pembentukan negara Palestina, yang akan menimbulkan bahaya eksistensial bagi Israel. Selama saya menjabat perdana menteri, saya akan terus mempertahankan desakan itu,” ujar Netanyahu.

Sikap Netanyahu itu dikecam oleh banyak pihak, termasuk di antaranya Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres

“Penolakan untuk menerima solusi dua negara bagi Israel dan Palestina, serta penolakan terhadap hak kenegaraan bagi rakyat Palestina, adalah hal yang tidak dapat diterima,” kata Guterres melalui X.

“Hak rakyat Palestina untuk membangun negaranya sendiri harus diakui oleh semua orang,” ujar dia, menambahkan.

Baca juga: Pemimpin Israel bermain api dengan menolak pendirian negara Palestina
Baca juga: Menlu Finlandia: waktu Israel untuk membela diri sudah berakhir
Baca juga: Israel akan lanjutkan perang di Gaza hingga sandera dibebaskan

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

PN Jaksel benarkan Firli kembali daftarkan praperadilan******

Jakarta (ANTARA) - Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Djuyamto membenarkan telah menerima pendaftaran kembali gugatan praperadilan oleh mantan Ketua KPK Firli Bahuri.

“Bahwa benar ada permohonan praperadilan yang didaftarkan kembali oleh Komjen Firli Bahuri melalui kuasa hukumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari kemarin,” kata Djuyamto kepada wartawan di Jakarta, Selasa.

Permohonan praperadilan itu, kata Djuyamto, telah ditindaklanjuti oleh PN Jaksel dengan menunjuk hakim tunggal yang akan memeriksa perkara serta jadwal sidang pertama.

“Hakim tunggal yang ditunjuk Estiono,” kata Djuyamto.

Kemudian, untuk persidangan awal yakni mendengarkan gugatan pemohon dijadwalkan pekan depan.

“Sidang pertama Selasa tanggal 30 Januari 2024,” ujarnya.

Baca juga: Polda Metro Jaya siap hadapi gugatan praperadilan kedua Firli Bahuri

Sebelumnya, Firli Bahuri telah mengajukan gugatan praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait penetapan tersangka.

Gugatan Praperadilan tersebut telah diputus oleh PN Jaksel pada Selasa (19/12). Hakim tunggal Imelda Herawati Dewi Prihatin memutuskan tidak menerima gugatan praperadilan purnawirawan Polri tersebut.

"Mengadili dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon dalam pokok perkara, menyatakan permohonan praperadilan pemohon tidak dapat diterima," kata Hakim Imelda dalam sidang putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel), Selasa.

Imelda mengatakan penetapan Ketua KPK nonaktif Firli Bahuri sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya telah sesuai dengan prosedur dan sah menurut hukum yang berlaku sehingga, status tersangka Firli tetap sah dan tidak bisa digugurkan.

Firli ditetapkan sebagai tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 e atau Pasal 12 B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto Pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai 2023.

Baca juga: Firli selesai diperiksa, Polisi: berkas segera dikembalikan ke Kejati
Baca juga: Firli ditanyai 13 pertanyaan selama pemeriksaan 3 jam

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：rma789、cara menghasilkan uang dari ovo、juara gacor slot

Terkait：3dbet slot、link slot server luar、hari slot gacor、trik main rezeki nomplok higgs domino、indospin188、nangka 2d togel、indogenting、dana syariah pinjol、prediksi togel canada、mantap 138 slot

---

---

bab terbaru：link slot bagus hari ini（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07