situs judi slot gampang menang

Catatan Perjalanan Dimensi Raja Iblis

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

Buruh Ancam Mogok Nasional Imbas UMP 2024 Naik Sedikit******

Serikat buruh mengancam mogok nasional imbas pemerintah memaksakan upah murah dalam penetapan upah minimum provinsi (UMP) 2024.

Ketua Umum Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Sunarno menuding pemerintah gagal membuat konsep pengupahan di Indonesia.

KASBI menegaskan PP Nomor 51 Tahun 2023 adalah aturan yang hanya melanggengkan upah murah untuk buruh.

"Pemerintah memaksakan pemberlakuan upah murah menggunakan PP Nomor 51 Tahun 2023. Maka, dalam waktu dekat ini menjelang penetapan UMK kota/kabupaten kami kaum buruh anggota KASBI di berbagai daerah akan bergerak turun ke jalan sampai ada kenaikan upah mengacu pada kebutuhan hidup riil kaum buruh sesuai survei kebutuhan hidup layak (KHL)," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (22/11).

"Pemogokan sangat tergantung aliansi dari berbagai serikat buruh di daerah. Saat ini pun kami sedang banyak konsolidasi aliansi untuk mendorong terjadinya pemogokan nasional, serentak di berbagai daerah," tegas Sunarno.

Ia menyebut KASBI sudah melakukan aksi demonstrasi di berbagai daerah. Ada di tiga daerah Jawa Barat, yakni Karawang, Subang, dan Cimahi.

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Presiden Partai Buruh Said Iqbal berjanji akan menggelar mogok massal dalam waktu dekat. Ia akan mengerahkan para buruh anggotanya untuk turun ke jalan.

Ia menyebut mogok nasional akan diselenggarakan antara 30 November 2023 hingga 13 Desember 2023. Kendati, Iqbal belum memastikan kapan aksi mogok nasional ini digelar.

Iqbal hanya menjanjikan mogok nasional akan melibatkan 5 juta buruh di 100 ribu lebih perusahaan di Indonesia.

"Aksi mogok nasional ini menggunakan dasar hukum yang jelas, yakni UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Buruh. Di dalam pasal 4 (UU Serikat Buruh), salah satu fungsi serikat adalah mengorganisir pemogokan," jelasnya dalam keterangan resmi, Selasa (21/11).

Penetapan UMP 2024 di beberapa daerah sudah diumumkan kemarin. Kendati, kenaikan upah tak sesuai tuntutan buruh sebesar 15 persen.

Tak sedikit, kenaikan upah buruh di beberapa daerah kurang dari Rp50 ribu. Sebut saja di Aceh yang hanya naik Rp47 ribu hingga buruh Gorontalo dengan kenaikan Rp35 ribu saja.

[Gambas:Video CNN]

Benua Faying

Pemkab Karawang Usul UMK 2024 Naik 12 Persen, Dekati Rp6 Juta******

Pemerintah Kabupaten (pemkab) Karawang mengusulkan upah minimum kabupaten (UMK) 2024 naik hingga 12 persen, mendekati Rp6 juta.

Pada Surat 561/6071/Disnakertrans tentang UMK 2024 disebutkan rekomendasi kenaikan UMK Karawang 2024 adalah 12 persen dari Rp5.176.179 menjadi Rp5.797.321. Kenaikannya Rp621.142.

"Kami telah memutuskan bahwa rekomendasi kenaikan UMK Karawang 12 persen," kata Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Karawang Rosmalia Dewi, dikutip dari Antara, Jumat (24/11).

Menurutnya, rekomendasi kenaikan 12 persen upah buruh Karawang ini sudah ditandatangani Pelaksana Tugas Bupati Karawang Aep Syaepuloh dan disampaikan ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Meski begitu, Pemprov Jabar belum mengetok apakah usulan Pemkab Karawang ini disetujui atau tidak. Jika sudah disetujui, maka UMK Karawang yang baru ini akan mulai berlaku pada 1 Januari 2024.

Jika upah buruh Karawang naik Rp621 ribu pada tahun depan, ini lebih besar dari kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jabar 2024. Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin hanya menaikkan UMP sebesar 3,57 persen alias Rp70.825 dari Rp1.986.670 ke Rp2.057.495.

Bey mengatakan dasar perhitungan UMP 2024 adalah PP Nomor 51 Tahun 2023 tentang Pengupahan. Ia yakin beleid tersebut sudah mengakomodir semua kepentingan pihak terkait.

Namun, Bey membolehkan buruh di Jawa Barat berunjuk rasa untuk menanggapi penetapan besaran UMP tersebut asalkan berjalan tertib.

[Gambas:Video CNN]

Sistem boneka pamungkas

Mimpi Hyperloop Elon Musk, Mobil Terbang hingga Pecel Lele di IKN******

Otorita Ibu Kota Negara (IKN) saat ini terus menggeber pembangunan ibu kota di Nusantara, Kalimantan Timur. Bukan sekadar pembangunan fisik, namun juga penyiapan sistem tata kota untuk mewujudkan Nusantara menjadi smart city. Kota yang bukan cuma layak ditinggali (liveable) namun juga kota yang dicintai (loveable).

Untuk menjadikan nusantara jadi kota cerdas, sejumlah penandatanganan nota kesepahaman (MoU) hingga penjajakan terus dilakukan. MoU yang baru-baru diteken bakan dilakukan langsung di pusat teknologi dunia, Silicon Valley di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Perusahaan-perusahaan digital seperti Cisco, Autodesk, ESRI, hingga Microsoft sepakat bekerja sama di Nusantara. Penjajakan dengan Meta, induk dari Facebook, Instagram, dan Whatsapp juga tengah dilakukan.

Lihat Juga : LAPORAN DARI AMERIKA SERIKATJokowi 'Jualan' SDA, Energi Hijau hingga IKN di APEC 2023

Nusantara kata Bambang sudah selayaknya disiapkan setara dengan kota-kota besar di negara maju lain. Karena itu kerja sama dengan perusahaan-perusahaan teknologi kelas dunia terus dilakukan.

"Harapannya sistem yang kita bangun bukan sistem kaleng-kaleng," ujarnya.

Namun sistem yang sustainable hingga 2045 dan tahun-tahun berikutnya. Memang menurutnya terkesan masih utopis rencana-rencana tersebut. Namun mau tidak mau kita harus menuju ke sana.

Selain perusahaan yang sudah digandeng saat ini, Bambang mengatakan pembicaraan dengan penyedia teknologi tingkat tinggi lainya juga akan dibahas.

Terang-terangan mantan Wakil Menteri Perhubungan ini menyatakan salah satu perusahaan yang berminat untuk menjajaki kerja sama adalah hyperloop.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatOtorita IKN Teken MoU dengan 3 Perusahaan Teknologi Dunia

"Hyperloop ini alat transportasi seperti ketapel dalam tabung, punya Elon Musk, bisa memindahkan orang dari satu tempat ke tempat lain dengan cepat sekali seperti pesawat jet," kata Bambang.

Alat transportasi ini menurutnya bakal dipakai di Neom, kota masa depan di Arab Saudi yang tengah disiapkan Pangeran Mohammed bin Salman (MbS). Kota dengan ukuran lebar hanya sekitar 200 meter ini, bakal dibangun ke atas setinggi 500 meter dan ke bawah 500 meter dengan panjang 170 km.

"MbS inginend to enditu cuma 20 menit, berarti kan pakai Hyperlopp," ujarnya.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatWujudkan Smart City, Para Pejabat IKN Kunjungi Silicon Valley

Mobil Terbang Hyundai

Bukan cuma dari Amerika Serikat, perusahaan teknologi dari negara-negara lain seperti Korea Selatan dan Jepang juga bakal digandeng IKN.

Bambang mencontohkan Hyundai akan bekerja sama soal penyediaan mobil terbang.

Sebelumnya Deputi Bidang Transformasi Hijau dan Digital IKN Mohammed Ali Berawi mengatakan sistem mobil otonom dan taksi terbang akan mulai diuji coba di IKN tahun depan.

"OIKN juga sudah melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan salah satu provider teknologi dari Korea Selatan untuk mengembangkan urban air mobility atau taksi terbang (sky taxi). Uji coba tersebut siap kita lakukan juga pada tahun depan," kata Ali seperti dilansir dari Antara.

Perusahaan asal Korea Selatan, Hyundai Motor Group, telah menandatangani nota kesepahaman dengan OIKN untuk pengembangan ekosistem Urban Air Mobility (UAM) ini.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

Saat menghadiri Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) 2023 di San Francisco, Bambang juga sempat melihat-lihat taksi Wisk, terbang otonom yang dikembangkan oleh raksasa industri penerbangan, Boeing.

Kendaraan tenaga listrik ini dikembangkan sejak 2010. Mempunyai kemampuan lepas landas secara vertikal, kendaraan berkapasitas 4 orang ini punya kecepatan 110 sampai 120 knot. Bentang 14 meter sayapnya dipasangi 12 baling-baling.

Taksi terbang ini bisa mengudara 2.500 hingga 4.000 kaki dengan pengawasan penuh operator saat digunakan.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatBambang Pastikan Pembangunan IKN Tak Terpengaruh Hiruk Pikuk Pilpres

Sementara Jepang melalui perusahaan Sumitomo Forestry akan ambil bagian soal hutan yang berkelanjutan.

Dilansir dari situs resmi perusahaan, Sumitomo bergerak di bidang penyediaan material kayu yang ramah lingkungan. Selain itu di Indonesia perusahaan ini juga sudah menjalankan bisnis kehutanan skala besar di Kalimantan Barat.

Sumitomo mengklaim mendapatkan pengakuan atas inisiatif mengelola lahan gambut dengan cara efektif, mempertahankan bisnis sekaligus berhasil mengurangi emisi gas rumah kaca.

Bambang juga mengatakan, di IKN nantinya akan dibuat rumah teknologi. Tempat ini nantinya akan menggodok teknologi apa yang paling pas untuk diterapkan di IKN.

Foto: CNN Indonesia/Suriyanto Rombongan Otorita IKN saat mengunjungi booth taksi terbang Wisk milik Boeing di APEC 2023 San Francisco, Kamis (16/11).

UMKM Cita Rasa Lokal

Bukan cuma investor dalam negeri, IKN juga membuka kesempatan luas pada investor dalam negeri untuk berperan, bahkan di level usah mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Di tingkat pengusaha dalam negeri, telah terbentuk konsorsium untuk membangun IKN seperti rumah sakit, perkantoran, hotel dan proyek-proyek strategis lain.

Terdapat setidaknya 10 taipan dalam negeri dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan. Presiden Jokowi menyebut para pengusaha itu menggelontorkan Rp20 triliun untuk investasi di IKN.

Lihat Juga : Laporan dari Amerika SerikatKepala IKN soal Rem Investasi Asing: Kawasan Inti Kental Warna RI

Para pengusaha dalam negeri ini nantinya akan fokus di kawasan inti ibu kota baru. Sementara di luar kawasan inti nantinya akan bersama-sama dengan investor asing.

Selain itu, kata Bambang, UMKM juga akan dilibatkan di sana. "Misalnya nanti kita akan bangun tempat makan pecel lele, gudeg, soto banjar dan lain-lain. Itu nanti kan jadi bagian Nusantara" katanya.

Bambang menegaskan, ini adalah wujud IKN milik bersama, bukan milik orang per orang dan tak terkait dengan kepentingan politik. Apalagi pembentukan IKN sudah dipayungi undang-undang.

[Gambas:Video CNN]

Alih Teknologi dan Pendidikan Nusantara

Kaisar Barbar dari Tujuh Alam

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.

biarkan penyihir itu pergi

Komisaris BSI Arief Rosyid Mundur Usai 'Ikut' Prabowo******

Muhammad Arief Rosyid Hasan mengundurkan diri dari jabatankomisarisPT Bank Syariah Indonesia (BSI), setelah didapuk menjadi komandan pemilih muda dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Arief, yang juga Ketua Umum PB HMI 2013-2015, telah mengirimkan surat pengunduran dirinya dari BSI kepada komisaris BSI dan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Saya telah meminta izin kepada Komisaris Utama BSI Muliaman Haddad dan Menteri BUMN Erick Thohir. Dalam komunikasi yang terjalin, saya menyampaikan pengunduran diri. Ini sebagai komitmen saya, untuk menjaga maruah BSI sebagai salah satu lembaga perbankan milik BUMN, yang diandalkan bangsa Indonesia dan umat Islam," katanya dikutip Antara, Selasa (7/11).

"Suara pemuda adalah suara mayoritas dalam Pilpres 2024 mendatang. Yang terpenting adalah bagaimana generasi muda, benar-benar hadir, bukan hanya menjadi obyek apalagi komoditas. Sebaliknya, pemuda harus duduk bersama sebagai subyek dari kebijakan publik, untuk memperluas kebermanfaatan terhadap pemuda lain," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Maju Rosan Perkasa Roeslani memastikan pejabat publik yang masuk kepengurusan TKN Prabowo-Gibran bakal mengikuti aturan, terutama terkait kewajiban cuti atau mundur dari jabatan.

"Kami akan ikuti semua peraturan yang ada, kalau mereka harus cuti, mereka cuti, seperti Mas Gibran yang hari ini cuti, dan yang kalau di aturan harus mundur, ya (mereka) mundur," kata Rosan.

[Gambas:Video CNN]