dotmex99

kredit hp online tanpa survey tanpa dp 902Jutaan kata 231534Orang-orang telah membaca serialisasi

《dotmex99》

Gus Ipul sebut PWNU kecewa pernyataan Gus Nadir soal arahan Rais Aam******

PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir

Yogyakarta (ANTARA) - Sekjen PBNU Saifullah Yusuf mengatakan para pengurus wilayah NU (PWNU) kecewa dengan pernyataan Nadirsyah Hosein yang menyebut ada arahan dari Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar untuk mendukung pasangan calon tertentu di Pilpres 2024.

Dalam keterangan tertulis yang diterima di Yogyakarta, Rabu, Saifullah atau akrab disapa Gus Ipul mengatakan kekecewaan itu terkait tuduhan Nadirsyah yang menyebut Miftachul Achyar mengarahkan pengurus NU untuk mendukung salah satu pasangan calon peserta Pilpres 2024 melalui ucapan sam'an wa tha'atan(dengarkan dan patuhi) di sebuah pertemuan.

"Rais Aam (Miftachul Achyar) sama sekali tak pernah ada pernyataan itu. PWNU minta bukti siapa peserta yang bilang itu kepada Gus Nadir," kata Gus Ipul.

Oleh karena itu, wali kota Pasuruan, Jawa Timur, itu pun menyayangkan pernyataan Nadirsyah Hosein atau Gus Nadir karena dianggap telah menyebarkan berita bohong atau hoaks.

Baca juga: Gus Ipul sebut pilpres sekali putaran bisa hemat anggaran

Apalagi, lanjut Gus Ipul, Gus Nadir sama sekali tidak pernah tabayun atau mengklarifikasi langsung dengan orang-orang yang hadir pada pertemuan itu.

Sebelumnya, pada sesi wawancara dengan sebuah media, Gus Nadir secara terang-terangan menyitir kalimat sam'an wa tha'atan yang dia rujuk kepada Rais Aam PBNU KH Miftachul Achyar.

Menurut mantan Rais Syuriyah PCI NU Australia-New Zealand itu, arahan tersebut disampaikan dalam sebuah pertemuan di Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

"Tolong, sekali ini saja, sam'an wa tha'atan," demikian menurut Nadir yang dia akui itu sebagai kata-kata dari Rais Aam PBNU.

Baca juga: Presiden Jokowi resmikan Gedung Kampus UNU Yogyakarta pas Harlah NU

Terkait sinyalemen yang berkembang di tengah masyarakat akibat tudingan tersebut, Miftachul Akhyar mengingatkan agar seluruh warga Nahdliyin untuk tabayun dengan meneliti seluruh permasalahan yang ada.

Tabayun menjadi sebuah amanah yang ditanggung oleh seluruh umat manusia, terutama Nahdliyin serta pengurus NU secara keseluruhan.

"Manakala PBNU melakukan sesuatu, (maka) datang dan tanyakan. (Jangan) Belum datang sudah pengumuman," katanya dalam pembukaan acara Konferensi Besar NU 2024 di Pesantren Al Munawwir, Krapyak, Yogyakarta.

Menurut Kiai Mif, sapaan Miftachul Akhyar, tabayun merupakan senjata untuk menaklukkan "musuh-musuh" yang ada; sehingga jika tidak dilakukan, maka mereka akan kalah sebelum berperang.

Baca juga: Gus Yahya: Tekad NU mengabdi bangsa tak akan pernah luntur

"Sami'na wa atha'na. Di situlah Allah memberikan anugerah adalah perilaku ulama dulu. Bahkan, para nabi juga mengucapkan sami'na wa atha'na(kami dengar dan kami patuh)," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: NU berkontribusi luar biasa jaga keutuhan NKRI

Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Soal putusan praperadilan Eddy Hiariej, KPK: Itu koreksi formil******

Jakarta (ANTARA) - Ketua sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango mengatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas gugatan praperadilan mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Edward Omar Sharif Hiariej alias Eddy Hiariej adalah bentuk koreksi formil.

"Ingin kami sampaikan bahwa praperadilan itu satu bentuk koreksi formil, ya," kata Nawawi saat ditemui di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu.

Nawawi mengatakan KPK masih akan merapatkan putusan praperadilan tersebut bersama tim Biro Hukum yang mewakili KPK di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta jajaran Kedeputian Bidang Penindakan dan Eksekusi, khususnya satgas yang menangani perkara tersebut.

"Kita akan lihat aspek formil mana yang dianggap keliru," ucap Nawawi.

Baca juga: PN Jaksel putuskan penetapan tersangka Eddy Hiariej tidak sah

Sebelumnya, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan bahwa KPK akan mempelajari putusan praperadilan Eddy Hiariej lebih lanjut untuk menentukan langkah hukum berikutnya.

"Namun demikian KPK akan menunggu risalah putusan lengkap sidang praperadilan ini lebih dahulu,” kata Ali dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (30/1).

Menurut Ali, KPK dalam menetapkan Eddy sebagai tersangka telah mematuhi prinsip adanya dua alat bukti. Ia juga menyebut putusan praperadilan adalah menyangkut sisi formil, bukan materi pokok perkara Eddy.

"Objek sidang praperadilan ini hanya menyangkut sisi syarat formil, sehingga tentu tidak menyangkut substansi atau materi pokok perkaranya," kata Ali.

Baca juga: Menkumham respons putusan PN Jaksel terkait Eddy Hiariej

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Estiono memutuskan penetapan tersangka atas mantan Eddy Hiariej oleh KPK adalah tidak sah. Hal itu diputuskan dalam sidang pembacaan putusan yang digelar di PN Jakarta Selatan, Jakarta, Selasa (30/1).

"Menyatakan penetapan tersangka oleh termohon (KPK), sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terhadap pemohon (Eddy Hiariej) tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," kata Estiono.

Baca juga: KPK sebut Wamenkumham Eddy tersangka kasus dugaan suap

Dengan demikian, penetapan tersangka terhadap Eddy Hiariej dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kemenkumham tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

"Dalam eksepsi, menyatakan eksepsi termohon tidak dapat diterima," ujar Estiono.

Eddy Hiariej merupakan salah seorang tersangka yang ditetapkan penyidik KPK dalam kasus dugaan suap pengurusan administrasi tanpa melalui prosedur di Kementerian Hukum dan HAM.

Selain Eddy Hiariej, tersangka lainnya adalah pengacara Yosi Andika Mulyadi (YAM) dan asisten pribadi EOSH Yogi Arie Rukmana (YAR). Sementara itu, seorang lainnya yakni Direktur Utama PT Citra Lampia Mandiri (CLM) Helmut Hermawan (HH) telah ditahan oleh komisi antirasuah.

Baca juga: KPK periksa tiga saksi soal pemberian suap ke Eddy Hiariej
Baca juga: KPK optimistis praperadilan Eddy Hiariej ditolak hakim PN Jaksel
Baca juga: Eddy Hiariej ajukan praperadilan terkait penetapan tersangka oleh KPK

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cicilan online、sejenis akulaku、gacor slot hari ini

Terkait：slot gacor 555、mandiri888、slot88 mega、link slot tergacor terbaru、istana911 slot、slot977、pinjaman yg di awasi ojk、slot2500、bola168、mahjong ways gacor hari ini

---

---

bab terbaru：pinjam uang 5 juta tanpa jaminan（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02