situs slot baru

Thor yang marah

Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal?******

Buruh menanggapi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang meminta mereka tidak banyak menuntut kenaikan upahkepadapengusaha, terutama jika perusahaan sedang 'buntung'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan Prabowo tak tahu realita kehidupan yang dihadapi buruh. Ia mengatakan kebutuhan hidup tak hanya bagi buruh, semakin hari semakin mahal. 

Untuk biaya pendidikan anak saja misalnya, meski pemerintah selalu gembar soal pendidikan murah, sampai saat ini kenyataannya masih mahal. Tak hanya sekolah, biaya untuk tinggal juga tiap tahun naik.

Selain kebutuhan hidup yang makin mahal, Ristadi mengatakan selama ini banyak pengusaha yang tidak mau terbuka soal kondisi keuangan perusahaan kepada buruh.

Sehingga, ia menilai wajar jika buruh kemudian menuntut kenaikan upah sesuai tingkat kebutuhan hidup pekerja.

"Salah pengusaha juga tertutup soal ini dengan pekerja buruh karena dianggap urusan dapur yang pekerja tidak boleh tahu. Jadi saat untung pengusaha enggak mau cerita, baru saat merugi cerita, akhirnya pekerja enggak percaya," katanya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Namun ia mengaku tidak heran karena Prabowo merupakan pengusaha.

Mirah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dilakukan di setiap perusahaan. Pasalnya tidak semua perusahaan buntung, ada juga yang untung besar.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, kata Mirah, buruh pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Tapi kan kita bicara keseluruhan, bicara kenaikan upah itu bicara makro. Ada banyak perusahaan untung bagus, itu harus berbagi secara adii terkait upahnya. Artinya buruh minta kenaikan upah secara berkeadilan," kata Mirah.

Ia mengatakan seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan. Prabowo seharusnya menyampaikan dengan lebih bijak bahwa ketika perusahaan sedang rugi maka pengusaha dan buruh bisa duduk bersama untuk membahas upah.

"Ketika perusahaan untung maka Pak Prabowo harusnya menyampaikan di publik, berikanlah upah buruh secara berkeadilan. Jangan pengusaha rakus. Harusnya gitu Pak Prabowo menyampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terutama jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.
Permintaan ia sampaikan saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11). Prabowo mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia meminta itu semua.

Pertama, itu semua bisa mencekik pengusaha.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya.

Kedua, banyaknya program pemerintah yang sudah mensejahterakan rakyat, terutama kaum buruh. Ia menyebut saat ini sudah ada program layanan kesehatan murah dan gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat, termasuk kaum buruh.

Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya menambah program prorakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Berubah menjadi pahlawan Sanwu

Kemnaker Bocorkan Tiga Komponen Baru Perhitungan Upah Buruh******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) membocorkan rumus baru perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024. Ada tiga komponen yang dipertimbangkan menjadi dasar perhitungan upah buruh.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Ia berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

"Beberapa hal yang diatur dalam revisi PP tersebut, antara lain terkait dengan upah minimum dan peran dewan pengupahan daerah," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com,Selasa (7/11).

Revisi PP Pengupahan memang ditunggu para buruh dan pengusaha. Terlebih, batas pengumuman UMP 2024 sudah mepet.

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan bahwa pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan.

"Dalam hal 21 November jatuh pada Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, upah minimum provinsi ditetapkan dan diumumkan oleh gubernur 1 hari sebelum Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi," tulis Pasal 29 ayat (2) beleid tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Buruh Tolak 3 Komponen Perhitungan UMP yang Disodorkan Kemnaker******

Kelompokburuhtegas menolak perhitungan upahminimum provinsi (UMP) 2024 berdasarkan 3 komponen yang disiapkan pemerintah.

Komponen yang dimaksud adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu. Untuk komponen indeks tertentu, buruh menolak karena variabel itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan UMP tidak sesuai harapan.

"Faktor indeks tertentu inilah yang memastikan kenaikan upah minimum di bawah 5 persen, jika inflasi berada di bawah 3 persen dan pertumbuhan ekonominya sekitar 5 persen," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi kepada CNNIndonesia.com, Kamis (9/11).

Serupa, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK Indonesia) Mirah Sumirat ingin KHL dimasukkan dalam formula perhitungan UMP 2024. Terlebih, terjadi lonjakan harga bahan pokok termasuk beras yang semakin mempersulit kondisi buruh.

"Sekarang ini harusnya dipertimbangkan situasi dan kondisi harga-harga barang kebutuhan pokok tinggi, harga beras semakin tinggi, sepertinya tidak terkendali. Juga belum ada kompensasi kepada buruh soal harga BBM naik di 2022. Itu artinya masih menambah PR pemerintah bagaimana untuk menambahkan angka-angka kenaikan tersebut kepada formula UMP yang akan diberikan di 2024," tuntut Mirah.

Menurutnya formula pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu akan menahan kenaikan upah buruh. Pada akhirnya kenaikan UMP 2024 ia prediksi tidak akan lebih dari 7 persen.

Sejatinya, Mirah menyebut para buruh mengusulkan kenaikan UMP 15 persen kepada pemerintah. Ia menegaskan usul ini sudah berupa angka kompromi.

Seharusnya kata Mirah, upah buruh bisa naik sampai 20 persen-25 persen.

"Tapi karena kami memang paham betul kondisi ekonomi saat ini, para pelaku usaha, dan sebagainya. Kami mengambil jalan tengah (kenaikan UMP 2024) 15 persen permintaannya, padahal angka itu sudah sangat-sangat minim," tegasnya.

"Maksudnya apa ini indeks tertentu? Jadi semakin ambigu. Pertumbuhan ekonomi plus inflasi sudah, kalau tak malu ya mereka pakai itu saja. Tapi ya (agar) seolah-olah mengolah angka secara sungguh-sungguh dengan memunculkan variabel indeks tertentu yang sesungguhnya mereka (pemerintah) juga tak mengerti. Pada saat diimplementasikan 'membatasi' angka UMP itu tidak boleh lebih dari 7 persen," tutup Mirah.

[Gambas:Video CNN]

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya sedang mengebut revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Anwar berjanji Kemnaker akan segera merilisnya dalam waktu dekat, sehingga seluruh pihak diminta bersabar.

Anwar merinci akan ada 3 variabel utama yang dipertimbangkan pemerintah dalam pengupahan buruh. Ketiganya adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu.

"Indeks tertentu tersebut digambarkan dalam bentuk simbol alfa yang merupakan kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Selasa (7/11).

Pada pasal 29 ayat 1 PP Nomor 36 Tahun 2021 ditegaskan pemerintah harus mengumumkan UMP paling lambat pada 21 November di tahun berjalan. Jika tanggal tersebut merupakan Minggu, hari libur nasional, atau hari libur resmi, maka pengumuman UMP harus dilakukan sehari sebelumnya.

Kembali ke dunia roh

Erick Thohir Respons Ganjar soal Banyak BUMN Bangkrut******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir merespons pernyataan calon presiden (capres) PDIP Ganjar Pranowo soal banyak perusahaan pelat merah bangkrut.

Ganjar menyebut banyak BUMNkarya bangkrut, karena tidak bekerja secara efisien.

Erick sendiri meyakini pernyataan Ganjar itu bukan hal yang negatif. Ia menilai Ganjar menyatakan kritik itu agar BUMN bisa lebih baik lagi.

"Bagaimana penugasan di jalan tol sekarang transparan, mana yang feasible, mana yang kurang feasible. Kalau yang feasible tentu kita lakukan aksi korporasi. Kalau kurang feasible ya pemerintah hadir," imbuhnya.

Lebih lanjut, Erick mengaku terbuka terhadap kritik dan saran yang disampaikan semua pihak. Apalagi, saat ini sudah masuk tahun politik. Ia pun yakin capres lain bakal memberikan pernyataan atau kritik terhadap kondisi BUMN saat ini.

"Tapi saya yakinkan kepada para calon presiden, empat tahun terakhir ini BUMN sudah ke arah yang sangat bagus, hasilnya sudah ada, tetapi apakah masih ada kekurangan? Ya pasti ada, yang namanya kesempurnaan hanya milik Allah SWT, jadi saya terbuka," tutur Erick.

Ganjar mengatakan banyak BUMN karya bangkrut dalam acara Sarasehan 100 Ekonom, Rabu (8/11). Hal itu ia sampaikan menanggapi pernyataan panelis terkait BUMN yang sulit balik modal karena menggarap proyek infrastruktur yang dibebankan pemerintah kepada mereka.

"Sudah ada berapa perusahaan, BUMN bangkrut, yang karya-karya karena ngurus ini? Banyak. Inefisien kuncinya," kata Ganjar.

Ia mengatakan hal itu terjadi karena tata kelola yang tidak baik dalam BUMN. Ia mengatakan perusahaan pelat merah seharusnya bisa menilai proyek yang akan dikerjakan.

"Kalau kemudian dipaksakan dan kapasitasnya enggak ada, masa iya sih BUMN kita sudah mengerti tidak feasibledia tidak melaporkan?," ucapnya.

Ganjar juga menyindir BUMN yang kemudian akhirnya harus disuntik modal negara. Ia mempertanyakan apakah ada sanksi bagi BUMN yang tak efisien.

"Akhirnya APBN disuntik terus, disuntik terus gitu kan. Ada nggak sih penaltinya ke mereka kalau kamu tidak perform kamu tidak gajian?," ujarnya.

Ke depan, Ganjar mengatakan akan me-reviewperusahaan-perusahaan BUMN yang bermasalah jika terpilih dalam Pilpres 2024.

"Artinya, ketika kita menangani hal-hal semacam ini, ini yang sebelah sini sudah terlanjur ugal-ugalan, yang di sini sudah terlanjur depend onjadi utang. Tugas kita menyelesaikan tak perlu menyalahkan," kata Ganjar.

[Gambas:Video CNN]

Karier Pesawat Dandy

Kemenhub Prediksi Puncak Arus Mudik Nataru Tahun Ini Terjadi 2 Kali******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memproyeksi puncak arus mudik libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 (Nataru) terjadi dua kali.

Berdasarkan data Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub, puncak arus mudik I akan terjadi pada 22-23 Desember 2023. Sementara, prediksi puncak arus balik I terjadi pada 26-27 Desember 2023.

Sedangkan, prediksi puncak arus mudik II terjadi pada 29-30 Desember 2023. Adapun prediksi puncak arus balik II terjadi pada 1-2 Januari 2024.

Budi mengatakan skenario pengaturan lalu lintas harus dipersiapkan lebih baik. Menurutnya, hal ini diperlukan agar masyarakat yang pulang kampung atau berwisata tetap aman dan mendapatkan pelayanan yang memadai.

Ia pun menyebut persiapan pelaksanaan angkutan Nataru tahun ini menjadi salah satu agenda yang dibahas pada Rakornis Perhubungan Darat Tahun 2023.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno menyampaikan Rakornis Bidang Perhubungan Darat pada tahun ini bertema 'Kolaborasi Kebijakan Untuk Transportasi Darat Yang Inklusif dan Berkelanjutan'.

Ia menuturkan bahwa ke depannya teknologi transportasi publik juga berkembang dengan pesat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi Kemenhub.

"Kami juga dituntut memiliki kesiapan dan kemampuan sumber daya manusia yang terbaik. Karenanya, kami berharap Rakornis ini menjadi sarana memperbaharui informasi dan untuk meningkatkan kemampuan kita semua," ujarnya.

Kisah iblis Tuan Quan mengejar istrinya

Erick Thohir Wajibkan Bos BUMN Nyaleg Mundur Atau Akan Diberhentikan******

MenteriBUMNErick Thohir meminta para direksi hingga komisaris perusahaan pelat merah mundur jika ikut mencalonkan diri menjadi anggota legislatif di Pemilu 2024.

Permintaan tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam surat tersebut, Erick juga meminta direksi hingga komisari BUMN mundur jika mencalonkan diri menjadi calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota.

Erick juga menjelaskan arahan itu dilakukan untuk menjaga netralitas BUMN, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi terkonsolidasi (Grup BUMN) sebagai entitas bisnis yang bebas dari kepentingan politik praktis.

Selain itu, Erick juga melarang insan BUMN ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye pemilu dan/atau pemilihan kepala daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah.

Insan BUMN juga ia larang menggunakan sumber daya Grup BUMN termasuk di dalamnya aset, anggaran/biaya, dan sumber daya manusia yang dimiliki Grup BUMN untuk kepentingan pribadi/kelompok/golongan termasuk untuk keperluan kegiatan yang berkaitan dengan pemilu dan pemilihan kepala daerah.

Kemudian, insan BUMN juga wajib menghindari, menghentikan, dan/atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis dalam rangka Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Selanjutnya, insan BUMN juga wajib melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu dan/atau UU Pemilihan Kepala Daerah kepada lembaga penyelenggara dan/atau pengawasan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Tak hanya itu, insan BUMN pun harus ikut memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan.

[Gambas:Video CNN]