jitu69

Kebangkitan Taikoo

Pemerintah Rutin Gelar Rapat Mingguan Demi Jaga Inflasi******

Plt Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Ekonomi dan Pembangunan La Ode Ahmad mengatakan segala upaya dilakukan pemerintah termasuk rapat setiap pekan demi pengendalian inflasi.

Sebab, hingga saat ini inflasi masih menjadi momok bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

La Ode mengatakan rapat dilakukan tidak hanya di level pemerintah pusat, namun dengan seluruh daerah di Tanah Air.

Selain mengadakan rapat rutin mingguan dengan seluruh kepala daerah, Kemendagri juga memberikan surat edaran berisi langkah penguatan pangan yang bisa dilakukan. Langkah ini cukup berhasil, sehingga banyak daerah yang bisa mengendalikan inflasi dengan baik.

Salah satunya, sebelumnya pemerintah memberikan instruksi agar pemda bisa menggunakan 2 persen dari Dana Transfer Umum (DAU) nya untuk mengendalikan inflasi. Dana tersebut diberikan sebagai bentuk subsidi untuk kendaraan logistik.

"Dia (daerah) punya APBD misalnya, dia punya biaya tak terduga misalnya, ini mau diapain, gimana caranya untuk mengendalikan inflasi misalnya. Jadi kami menyiapkan tools untuk itu, kita berikan surat edaran," jelasnya.

Tak hanya Kemendagri, ia menyebutkan instansi lain seperti Kementerian Keuangan juga memiliki tools sendiri untuk bisa membantu mengendalikan inflasi di daerah. Misalnya, memberikan bansos bagi masyarakat untuk mempertahankan daya beli di tengah lonjakan harga barang.

"Pengendalian inflasi tidak hanya pada ekosistem ekonomi, tapi semua stakeholder. Jadi penanganan inflasi ini betul-betul menjadi isu prioritas. Jadi sama dengan seperti dulu kita mengendalikan covid," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Jianghu

Menaker Bantah Perppu Ciptaker Hapus Cuti Melahirkan dan Haid******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Perppu Ciptaker) tidak menghapuscuti melahirkandan haid bagi pekerja wanita.

Ida menerangkan kedua cuti tersebut masih diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

"Ketentuan-ketentuan di UU Nomor 13 Tahun 2003 yang tidak diatur di UU Ciptaker maupun Perppu Ciptaker berarti tetap berlaku, misalnya tentang cuti melahirkan," ujar Ida di Kompleks DPR RI, Rabu (11/1).

"Pekerja/buruh perempuan yang dalam masa haid merasakan sakit dan memberitahukan kepada pengusaha, tidak wajib bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid," bunyi aturan itu.

Sementara itu, cuti melahirkan dimuat dalam Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.

"Pekerja/buruh perempuan berhak memperoleh istirahat selama 1,5 bulan sebelum saatnya melahirkan anak dan 1,5 bulan sesudah melahirkan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan," bunyi pasalnya.

Jaminan bagi pekerja perempuan yang mengambil dua hak cuti tersebut tetap menerima gaji dijamin dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b untuk cuti haid, dan Pasal 84 untuk cuti melahirkan.

Jawaban Ida ke DPR

Hari ini, Ida menjelaskan substansi pembahasan saat dipanggil Komisi IX DPR RI untuk membahas Perppu Cipta Kerja.

Rapat kerja (raker) tersebut sejatinya dilakukan terbuka, tetapi Ida meminta rapat dilanjutkan secara tertutup untuk pendalaman dari para anggota DPR terkait isi Perppu Ciptaker tersebut.

"Mereka (DPR) sebenarnya berharap agar nanti pada proses penetapan peraturan pemerintah (PP) memperluas dialog dan diskusi. Mereka juga ingin diajak berdiskusi bersama tentang konten yang akan diatur dalam 2 PP, yakni PP tentang pengupahan dan PP tentang outsourcing atau alih daya," ujarnya.

Ia mengklarifikasi kenapa meminta rapat digelar tertutup karena pemerintah sudah menyampaikan Perppu Ciptaker tersebut ke DPR. Selain itu, Ida menegaskan pemerintah sudah menunjuk beberapa menteri yang akan menjadi wakil untuk menjelaskan perppu ini.

Ida merinci wakil pemerintah tersebut adalah Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopulhukam) Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto, dan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ia sekaligus membantah tudingan yang beredar bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak dilibatkan dalam perancangan Perppu Ciptaker tersebut.

"Khusus untuk klaster ketenagakerjaan (Kemnaker) juga dilibatkan karena memang perubahan perppu itu terkait klaster ketenagakerjaan dan menteri agama terkait penetapan halal," terangnya.

[Gambas:Video CNN]

kelaparanku yang hebat

Erick Thohir Bongkar Modus Korupsi Dana Pensiun BUMN******

Menteri BUMN Erick Thohir ungkap moduskorupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah. Salah satunya, sengaja menghilangkan aset.

Hal ini disampaikan Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN, pada Rabu (11/1) malam dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem'.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujarnya dikutip, Kamis (12/1).

"Sebagai profesional, dengan amanah Merah Putih, kita wajib jagalegacyini," imbuhnya.

Ia menyebutkan saat ini makin meningkatkan kerja sama dengan berbagai lembaga pemerintah untuk memelototi direksi BUMN. Jika ada yang ketahuan korupsi, maka akan dikenakan sanksi.

"Sekarang saya bekerjasama dengan BPKP untuk menyusun blacklist,siapa saja direksi yang korup, akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklisthanya presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

Sebelumnya, Erick mengumumkan dari laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, sebesar 65 persen bermasalah. Hanya 35 persen saja perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

"Saya mau bersih-bersih, mumpung masih ada waktu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

tawanan Naruto

Erick Thohir Bakal Persulit Bos BUMN Dapat Bonus******

Menteri BUMN Erick Thohir akan mempersulit atau memperketat aturan bagi bos perusahaan negara untuk mendapatkan bonus tahunan.

Pengetatan aturan pemberian insentif ini tertuang dalam materi uji publik draf Rancangan Peraturan Menteri (Permen) BUMN yang tengah digodok pemerintah.

Dalam Permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk bisa mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Adapun tingkat kesehatan perusahaan bakal dinilai berdasarkan aspek keuangan, operasional, dan administrasi. Bonus kepada petinggi perusahaan BUMN akan diberikan berdasarkan nilai yang diperoleh dengan minimal 70 persen.

Isu lain yang dibahas dalam Permen BUMN ini adalah pengetatan persyaratan pemberian tantiem atau insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Disebutkan juga bahwa salah satu syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja adalah laporan tahunan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian. Aturan itu akan diubah untuk memperketat syarat pemberian tantiem atau insentif kinerja.

"Mengubah syarat opini auditor atas laporan tahunan menjadi Wajar Tanpa Pengecualian," tulis penjelasan di materi tersebut.

Selain itu, isu strategis yang ada dalam aturan ini adalah pemberian long term incentive (LTI) untuk direksi dan dewan komisaris BUMN. Pada penjelasan isu strategis itu disebut, LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri atau bukan bagian dari tantiem.

"LTI merupakan komponen penghasilan tersendiri (bukan bagian dari tantiem) yang diberikan dengan mempertimbangkan pencapaian target kinerja dan tata kelola yang telah mendekati praktik terbaik internasional," tulis penjelasan di materi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kaisar Kekacauan

Dinas Bina Marga Buka Suara Soal Lelang Proyek Konten Masjid Al Jabbar******

Kepala Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Jawa Barat Bambang Tirtoyuliono mengklarifikasi soal lelangproyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar yang mencapai Rp20 miliar. 

Bambang menjelaskan lelang proyek konten tersebut sebetulnya merujuk pada museum yang ada di lingkungan Masjid Al Jabbar.

"Perhatian masyarakat ini selain menjadi masukan penting sekaligus menjadi momen bagi kami menyosialisasikan museum Al Jabbar yang direncanakan diresmikan pada Februari 2023 mendatang," jelas Bambang dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Kemudian, benda-benda koleksi seperti alat perang, lembar mushaf sundawi, surat-surat korepondensi Nabi, tempat-tempat naskah tua, replika Al Quran besar, peti penyimpanan Quran, hingga naskah tua.

Museum Al Jabbar berkonsep sebagai sarana edukasi dengan membagikan pengetahuan kepada masyarakat, khususnya umat Islam di Jawa Barat. Materi dalam museum ini menyangkut sejarah nabi Muhammad SAW dan sejarah Islam di Indonesia serta Jawa Barat.

"Proses pengadaan barang atau jasa museum Al Jabbar ini sudah mengikuti prosedur juga dikawal oleh lembaga kebijakan pengadaan barang atau jasa pemerintah (LKPP) dan badan pemeriksa keuangan (BPK)," tegasnya.

Sebelumnya, mengutip laman resmi lpse.jabarprov.go.id, Pemrov Jawa Barat melelang proyek pembuatan konten Masjid Al Jabbar pada 1 April 2022 dengan kode tender 79267014. Namun, tender tersebut akhirnya dibatalkan meski sebelumnya sempat dilelang ulang.

"Tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran," tulis pernyataan alasan tender diulang dan akhirnya dibatalkan.

Tender tersebut dibuka atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah satuan kerja Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (Dinas BMPR) Provinsi Jawa Barat.

Meski dibatalkan, di dalam situs tersebut dijelaskan ada 55 peserta yang mengikuti tender pembuatan konten di Masjid Al Jabbar tersebut.

Dua peserta teratas adalah PT Wangsa Keling Saka Kamulyan dengan harga penawaran Rp14,42 miliar dan Sembilan Matahari yang memasang Rp15,49 miliar.

Di lain sisi, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang mendapat kritik pedas warganet mengatakan keseluruhan kompleks Masjid Raya Al Jabbar tidak hanya sekadar difungsikan sebagai masjid.

"Proyek kawasan Masjid Al Jabbar itu bukan hanya masjid," kata Ridwan Kamil di akun Twitternya @ridwankamil, Jumat (6/1).

Ridwan mengatakan kompleks ini memiliki Museum Digital Rasulullah dan Islam di Nusantara di area bawah masjid. Museum itu berisikan materi perjalanan peradaban Islam di Indonesia, khususnya Jawa Barat.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Raja Sepuluh Arah

Melihat Bonus Ahok Cs di Tengah Wacana Erick Persulit 'Fulus' Bos BUMN******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir bakal mempersulit bos-bos perusahaan pelat merah mendapatkan bonustahunan. Padahal, selama ini bos-bos BUMN mengantongi bonus puluhan miliar rupiah setiap tahunnya.

Erick bakal memberlakukan pengetatan aturan pemberian insentif yang tertuang dalam materi uji publik draf rancangan peraturan menteri (permen) BUMN. Aturan ini tengah digodok pemerintah.

Dalam rancangan permen BUMN tersebut, Erick mengatur sejumlah syarat bagi direksi atau komisaris BUMN untuk mendapatkan insentif. Salah satunya, bonus diberikan kepada anggota direksi dan komisaris jika tingkat kesehatan perusahaan paling rendah 70 persen.

Permen BUMN juga mengatur pengetatan persyaratan pemberian tantiem alias insentif kinerja direksi dan dewan komisaris/pengawas terkait hasil audit atas laporan keuangan.

Sebelumnya, aturan soal besaran gaji hingga bonus bos-bos BUMN diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-13/MBU/09/2021 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Jika dilihat berdasarkan laporan keuangan tahunan masing-masing BUMN, berikut besaran bonus yang dikantongi para bos BUMN:

1. Pertamina

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Pertamina (Persero) yang telah diaudit, kompensasi manajemen kunci dan dewan komisaris yang diterima pada periode yang berakhir 31 Desember 2021 sebesar US,77 juta dan US juta.

Manajemen kunci adalah direksi dan personil lain yang mempunyai peranan kunci dalam perusahaan. Mereka berhak mendapat US,77 juta alias Rp229,7 miliar (asumsi kurs Rp15.558 per dolar AS) per tahun.

Jika dibagi rata kepada 6 Dewan Direksi Pertamina, maka masing-masing orang mengantongi Rp38,29 miliar, termasuk Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati.

Sementara itu, besaran bonus untuk Dewan Komisaris Pertamina sebesar US juta atau setara Rp248,7 miliar per tahun. Jika dibagi rata kepada 7 Dewan Komisaris, termasuk Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok selaku Komisaris Utama, maka masing-masing mendapat Rp35,5 miliar per tahun.

[Gambas:Video CNN]

2. Bank Mandiri

Mengutip laporan keuangan 2021 PT Bank Mandiri (Persero), tantiem yang diberikan untuk 10 orang dewan komisaris mencapai Rp99,55 miliar. Sementara itu, untuk 12 orang direksi dibagikan Rp258,5 miliar.

Jika ditotal antara bonus dan tantiem untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021, 10 orang dewan komisaris mengantongi Rp110,8 miliar dan 12 orang Direksi mendapatkan Rp313,3 miliar.

3. BRI

Berdasarkan laporan keuangan 2021 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), total tantiem, bonus, dan insentif untuk dewan komisaris, direksi, dan karyawan kunci BRI mencapai Rp1,29 triliun.

Jika dirinci, tantiem untuk Direksi BRI mencapai Rp339,8 miliar, tantiem Dewan Komisaris BRI sebesar Rp135,6 miliar, sedangkan bonus dan insentif untuk karyawan kunci mencapai Rp814,9 miliar.

4. BNI

Sementara itu, tantiem yang diberikan untuk bos-bos PT Bank Nasional Indonesia (Persero) dibayarkan pada 2021 sebesar 7,18 persen dari laba bersih perseroan dalam periode 1 Januari 2020 hingga 31 Desember 2020.

Proporsi yang digunakan sebagai dasar perhitungan terhadap direktur utama, yaitu komisaris utama sebesar 45 persen, wakil komisaris utama 42,5 persen, dan anggota Komisaris lainnya sebesar 90 persen dari tantiem komisaris utama.

Sedangkan proporsi tantiem terhadap direktur utama, yaitu direktur utama 100 persen, wakil direktur Utama 90 persen, dan anggota direksi lainnya 85 persen.

Jika dirinci, besaran tantiem untuk 10 orang dewan komisaris BNI pada 2021 mencapai Rp52,2 miliar. Sementara itu, tantiem untuk 12 orang direksi BNI sebesar Rp145,5 miliar.

5. Telkom

Mengutip laporan keuangan 2021 milik PT Telkom Indonesia (Persero), total remunerasi yang dibayarkan Telkom kepada seluruh dewan komisaris yang menjabat pada periode 2021 dan periode sebelumnya mencapai Rp128,7 miliar.

Remunerasi tersebut terdiri atas honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya. Jika hanya tantiem, total yang diberikan kepada 16 Dewan Komisaris menyentuh Rp98,37 miliar.

Sementara itu, total remunerasi yang dikucurkan kepada direksi Telkom mencapai Rp298,3 miliar pada 2021. Jumlah tantiem yang diberikan kepada 20 direksi Telkom menembus Rp256,2 miliar.

Direktur Utama Telkom Ririek Adriansyah mengantongi tantiem terbesar mencapai Rp31,6 miliar. Posisi kedua disusul oleh Direktur EBIS Telkom sebesar Rp26,8 miliar yang saat itu masih diduduki Edi Witjara.