voucher xl 8gb

Pertempuran yang tak terkalahkan

TV LED 50 Inch di Transmart Full Day Sale Mulai dari Rp4,9 Jutaan******

Lagi cari televisi baru untuk di rumah? Nah, pas banget! Beli di Transmart aja ya besok.

Soalnya, Transmart akan menggelar pesta diskon seharian bertajuk Full Day Sale: Merdeka Belanja pada Selasa (29/8).

Lihat Juga : Kejutan Transmart Gak Abis-abis, Full Day Sale Ada Lagi 29 Agustus

Harganya ntuk pembelian TV LED 50" UHD Smart. Diskonnya hampir 40 persen dari harga normal Rp7,99 juta per unit.

Kalau mau lebih besar lagi ada juga nih diskon untuk pembelian TV LED 65" UHD Smart aneka merek mulai dari Rp7,67 juta per unit. Diskonnya juga enggak kalah besar dari harga normal Rp11,2 juta per unit.

Wah untung besar deh pokoknya kalau beli TV di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja. Makanya jangan sampai kelewatan ya!

Seluruh diskon ini dapat dinikmati dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Selain TV, ada juga diskon untuk pembelian bahan pangan, kebutuhan rumah tangga, elektronik, furnitur, sampai sepeda listrik. Semua diskonnya dijamin besar-besaran!

Yuk langsung mampir ke gerai Transmart terdekat dan buru diskon TV di Full Day Sale: Merdeka Belanja!

Penguasa Istana Kesepuluh

Luhut ke Rakyat Rempang: Minta Ganti Rugi Cash Silahkan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku pro terhadap masyarakat dengan memberikan rumah dan uang terkait penanganan pembangunan Rempang Eco City. 

"Tadi saya ada ratas (rapat terbatas) dengan presiden dan Menteri-menteri terkait. Saya kira penanganannya sudah baik," ujar Luhut saat ditemui di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat, Senin (25/9).

"Kan, ada yang pingin relokasi, ya dikasih (seluas) 500 meter rumah. Tapi kalau ada yang ingin ganti (dengan) cashjuga silahkan," sambungnya.

"Semua tetap kita pro kepada masyarakat," kata Luhut.

Sebelumnya, relokasi warga untuk pembangunan Rempang Eco-City, Batam memicu polemik. Warga menolak direlokasi dan aparat kepolisian melakukan tindakan represif.

Presiden Jokowi memberi perhatian khusus terhadap kasus ini. Ia mengakui ada komunikasi buruk dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) tersebut.

Jokowi mengirim Menteri Investasi Bahlil Lahadalia untuk mengatasi persoalan-persoalan di Rempang. Bahlil berjanji akan mengubah pendekatan dalam pembangunan di Rempang.

"Kami akan mengerahkan cara-cara yang lembut," ujar Bahlil di Batam, Kepulauan Riau, Senin (18/9).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengatakan kompensasi yang diberikan bagi warga terdampak pembangunan Eco City di antaranya setiap kepala keluarga diberi tanah 500 meter persegi.

"Dan dibangunkan rumah dengan ukuran 45 meter persegi sebesar Rp120 juta setiap kepala keluarga. Besar itu, daerah terluar," kata Mahfud di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (11/9).

Tak hanya itu, Mahfud mengatakan warga akan mendapatkan kompensasi berupa uang tunggu sebelum relokasi sebesar Rp1.034.000. Kemudian diberi uang sewa rumah untuk menunggu pembangunan masing-masing Rp1 juta.

[Gambas:Video CNN]

Alam Dewa Kegelapan

Dari 64 Juta UMKM RI, Baru 11 Persen Terdaftar di Ditjen KI Kumham******

Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laolymengatakan masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Indonesia yang belum mendaftarkan produk-produk hasil kekayaan intelektual (KI) ciptaannya ke Kementerian Hukum dan HAM.

Menteri Yasonna mengatakan dari 64 juta UMKM di Indonesia baru 11 persen yang mendaftarkannya ke Ditjen KI di Kemenkuham. Lebih lanjut, ke depannya dia ingin hal tersebut perlu didorong.

"Dari 64 juta UMKM kan baru 11 persen yang (memiliki) perlindungan kekayaan Intelektual," kata dia, saat kegiatan 'Satu Jam Bersama Menkumham' di Universitas Udayana, Jimbaran, Kabupaten Bali, Bali, Jumat (1/9).

"Dan secara hukum dia menjadi tidak terlindungi. Dan pada suatu saat ada orang yang menggunakan merk yang sama karena dia sudah melihat potensinya akan menimbulkan persoalan," imbuh Yasonna.

Lihat Juga : Pengusaha Minta Pemprov DKI Tak Wajibkan Swasta Beli Mist Generator

Yasonna juga menyatakan pelindungan KI seharusnya menjadi komponen penting dari kebijakan ekonomi nasional. Namun, faktanya 90 persen dari UMKM di Indonesia belum memiliki kesadaran untuk mendapatkan pelindungan KI terhadap produk dan karyanya.

"KI ini adalah power tool untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang harus dimanfaatkan secara optimal, penggunaan strategi KI dapat menambah nilai dari aset-aset yang dimiliki," jelasnya.

Ia menyebutkan, di era digitalisasi seperti saat ini jangkauan pasar untuk pelaku UMKM sudah terbuka luas.

Produk-produk UMKM tersebar secara masif baik dalam negeri maupun di luar negeri melalui platform digital. Kemudahan ini diiringi dengan maraknya tingkat pembajakan dan pemalsuan dari produk atau karya cipta. Oleh sebab itu, pemahaman akan pentingnya pelindungan KI terhadap pelaku usaha masih sangat diperlukan.

Yasonna menilai salah satu daerah yang berhasil memanfaatkan KI untuk membangkitkan roda perekonomiannya adalah Provinsi Bali.

"Selama ini yang diketahui orang, tulang punggung perekonomian Bali adalah sektor pariwisata yang menjadi bidang paling terdampak selama pandemi. Akan tetapi peningkatan pendaftaran KI dari Bali justru naik selama pandemi," ujar Yasonna.

Lihat Juga : Xiaomi Ngaku Untung di Tengah Tren Anjlok Penjualan Hp, Cek Sebabnya

Ia menjabarkan, pada awal pandemi tahun 2020, sebanyak 2.250 permohonan KI dari Provinsi Bali yang diajukan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Angka tersebut kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi sebesar 4.265 permohonan. Kemudian pada tahun 2022 meningkat menjadi 5.555 permohonan, dan hingga periode Agustus 2023 sudah mencapai 3.874 permohonan.

Jumlah terbaru tersebut, ujar Yasonna, mengalami peningkatan sebesar 18 persen dibandingkan pada tahun sebelumnya di periode yang sama.

"Saya bersyukur bahwa Bapak Gubernur dengan komitmennya membuat contoh-contoh peran KI untuk peningkatan ekonomi di Bali, bagaimana produk lokal didorong untuk selalu tumbuh," ujarnya.

Sementara, di sisi lain, Menteri Yasonna sendiri menyadari bahwa luasnya wilayah Indonesia merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat menciptakan ekosistem ekonomi kreatif yang berbasis KI. Ia mengatakan butuh sinergitas antara pemangku kepentingan untuk dapat merangkul para pelaku usaha lokal agar tidak hanya mengembangkan produknya dengan baik, tetapi juga melindungi kekayaan intelektualnya.

Lihat Juga : Apa Itu Hak Paten, Jenis, Syarat, dan Masa Berlakunya

zaman prasejarah yang tak terbatas

Arsjad Resmi Cuti dari Indika******

Arsjad Rasjid resmi cuti sebagai ketua umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan Direktur Utama PT Indika Energy Tbk demi fokus menjabat sebagai Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Hal tersebut Arsjad lakukan untuk menjunjung tinggi komitmen dalam menjaga netralitas dan tata kelola (governance) yang baik.

"Keputusan ini saya buat agar tidak mencampurkan adukkan urusan organisasi saya di Kadin Indonesia dan jabatan saya di PT Indika Energy Tbk," katanya melalui keterangan resmi, Selasa (26/9).

Sementara itu, kepengurusan di PT Indika Energy Tbk akan dilaksanakan sesuai dengan anggaran dasar dan tata kelola di perusahaan.

Lebih lanjut, Arsjad mengatakan bergabung dan menjadi Ketua TPN adalah salah satu bentuk kontribusi dirinya bagi masa depan Indonesia.

"Saya ingin memastikan bahwa agenda-agenda jangka panjang dalam konteks ekonomi dan investasi yang telah diusung oleh Presiden RI Joko Widodo dan para pendahulunya, dapat terlaksana dengan baik," ucap Arsjad.

Lihat Juga : Kapan TikTok Shop Bakal Dilarang Berjualan di Indonesia?

Para petinggi partai politik pendukung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024 sepakat menunjuk Arsjad sebagai ketua TPN.

Keputusan itu diambil dalam rapat pimpinan partai politik pengusung Ganjar yang dihelat di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (4/9).

Para petinggi partai juga menunjuk mantan Panglima TNI Jenderal purn. Andika Perkasa menjadi salah satu wakil ketua tim kampanye.

[Gambas:Video CNN]

Jingfangnian

Profil Sofiah Balfas, Direktur Bukaka Tersangka Baru Korupsi Tol MBZ******

Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama Sofiah Balfas sebagai tersangka baru dugaan kasus korupsi proyek Tol Jakarta Cikampek II (Japek) elevatedalias Tol MBZ.

"Setelah melakukan pemeriksaan secara intensif, tim penyidik pada hari ini menetapkan Direktur Operasional II PT Bukaka Teknik Utama, SB, sebagai tersangka," kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kuntadi dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (19/9) lalu.

Kuntadi mengatakan penyidik menemukan bukti dugaan tersangka menggunakan perannya untuk melakukan pemufakatan jahat, yakni mengatur dan mengubah spesifikasi barang terkait proyek Tol MBZ tersebut.

Kasus ini merupakan dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan Tol MBZ ruas Cikunir-Karawang Barat, termasuk on/off ramppada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat. Nilai kontrak proyek ini mencapai Rp13,5 triliun.

Lantas, siapa sebenarnya sosok Sofiah Balfas?

Dikutip dari situs resmi Bukaka, Sofiah Balfas adalah wanita kelahiran 1 April 1967. Ia merupakan jebolan Teknik Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) pada 1990.

Sofiah disebut sibuk ke sana kemari memperkaya kemampuan manajerialnya melalui berbagai pelatihan. Ia diklaim aktif mengikuti sejumlah kegiatan terkait tata kelola perusahaan (GCG), kepemimpinan, hingga seminar standar pelaporan keuangan internasional (IFRS).

Ia lantas bergabung di Bukaka sejak 1992 lalu. Mulanya, Sofiah masuk ke dalam tim pemasaran di unit usaha road construction equipment(RCE) hingga 2001.

Setelah 9 tahun menjadimarketing, Sofiah didapuk sebagai Kepala Unit Usaha Peralatan Pembangunan Jalan (RCE) Bukaka pada 2001. Ia mengemban jabatan tertinggi di unit RCE tersebut tujuh tahun lamanya sampai 2008.

Usai pengabdian di unit RCE, Sofiah secara resmi diangkat menjadi Direktur Operasional Bukaka pada 11 Juni 2008. Pengangkatan tersebut tercatat dalam Akta Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Nomor 13 yang disetujui notaris bernama Masnah Sari.

"Dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di bidang rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (EPC); pemasaran; serta operasi dan produksi, saat ini beliau (Sofiah) juga dipercaya menduduki posisi direktur di anak perusahaan, yaitu PT Bukaka Mandiri Sejahtera sejak 2008 dan PT Bukaka Forging Industries sejak 2009," rinci di situs Bukaka.

Kendati, Bukaka menegaskan Sofiah Balfas tidak punya saham langsung maupun tidak langsung pada perseroan.

Emiten berkode BUKK itu juga menekankan sang direkturnya tersebut tidak terafiliasi dengan anggota dewan komisaris, direksi, serta pemegang saham utama alias pengendali perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Sistem Kelahiran Kembali Kapitalis Besar di Dunia Lain

Usai Ditolak, Pemohon Akan Kembali Ajukan PKPU Waskita Karya******

Kuasa Hukum Pemohon PKPU PT Waskita Karya (Persero) Tbk Agusto Naur kecewa dengan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menolak gugatan permohonan kliennya, Donny Hartarto Lasmana.

"Menolak permohonan pemohon PKPU. Dua menghukum Para Pemohon PKPU membayar biaya perkara," kata hakim dalam putusan pengadilan, Kamis (24/8).

Donny adalah salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Pada kesempatan itu, Agusto menyatakan akan kembali mengajukan permohonan PKPU melalui skema yang berbeda.

"Iya, pokoknya pantang mundur lah. Sampai dia diputus PKPU oleh kreditur lain, kita pantang mundur," kata Agus ditemui usai Sidang Pembacaan Putusan PKPU Waskita di PN Jakarta Pusat, Kamis (24/8).

"Sebenarnya ada niatan kami dari kreditur lain yang ngajuin. Kreditur kami kan kemarin supplier, kami bond holder. Sekarang mau kita balik, kreditur lain sebagai pemohon, kami sebagai kreditur lain," imbuhnya.

Lihat Juga : Harga Beras Kompak Melonjak di Pasar Tradisional Jakarta

Adapun salah satu poin yang membuat permohonan ditolak lantaran tidak adanya peran serta Wali Amanat dalam permohonan ini. Sementara menurut Majelis Hakim, permohonan pemegang obligasi harus oleh Wali Amanat.

"Sebenarnya kami kecewa. Karena kan ini alasannya harus oleh Wali Amanat. Sebenarnya sudah ada dua atau tiga putusan sebelumnya yang mengabulkan tanpa perlu Wali Amanat. Dan ini kan kalau ada disparitas seharusnya hakim memilih yang paling adil. Sementara dari Waskita ini yang paling adil lewat PKPU terlepas ini dengan Wali Amanat," jelasnya.

Waskita Karya memiliki utang pokok sebesar Rp 5 miliar kepada pemohon yakni Donny Hartarto Lasmana yang merupakan salah satu pemegang Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Tahun 2018.

Dalam hal ini, Agusto ragu akan ada penjadwalan yang jelas terkait pembayaran utang kliennya.

"Itulah ini kan skemanya enggak jelas, jadi ya masih nunggu arahan dari Wali Amanat, tapi kita sih ragu akan dibayar sesuai schedul. Saya curiga ini akan diketok PKPU. Ujung-ujungnya kesana, dischedullewat PKPU," katanya.

[Gambas:Video CNN]