situs slot terbaru hari ini

makhluk abadi

Pemerintah, Menolehlah ke Timur Tengah Agar Badai PHK Bisa Dicegah!******

Bayang-bayang pemutusan hubungan kerja (PHK) masih menyelimuti buruhatau tenaga kerjadi Indonesia.

Setelah sebelumnya badai PHK menimpa karyawan startup, sekarang masalah itu mengintai pekerja sektor lain. Baru-baru ini Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani mengingatkan badai PHK berpotensi mengintai pekerja di sektor padat karya.

Namun, ia tak merinci kapan gelombang PHK sektor padat karya akan terjadi.

Ancaman itu juga dibenarkan oleh Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana. Ia menyebut ada lima hal yang memicu ancaman gelombang PHK di sektor padat karya tersebut.

Pertama, risiko resesi yang akan mengakibatkan daya beli menurun. Kedua, permintaan menurun. Misalnya, permintaan ekspor di industri padat karya yang didorong oleh situasi geopolitik global.

Ketiga, tuntutan efisiensi produksi di sektor padat karya, yang mendorong pergantian tenaga manusia ke mesin otomatisasi. Keempat, kendala rantai pasok global, seperti ketergantungan terhadap bahan baku dari negara lain.

Kelima,perubahan kebijakan pemerintah yang bisa jadi berorientasi dagang yang mengalahkan pertumbuhan industri dalam negeri.

"Nah, sekarang industri padat karya Indonesia menghadapi situasi-situasi itu," terang Danang.

Jika para pengusaha itu masih memprediksi soal PHK, Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja menyebut industri tekstil dan produk tekstil (TPT) malahan telah merumahkan 45 ribu karyawan sepanjang tahun ini.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy.

Ia mengatakan kondisi ini terjadi karena permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Melihat kondisi seperti itu, Jemmy berharap pemerintah melindungi pasar dalam negeri dari gempuran produk impor, sehingga bisa diisi oleh produsen dalam negeri.

Hal yang diharapkan oleh Jemmy tersebut, rupanya senada dengan apa yang disampaikan Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economics Action Institution Ronny P Sasmita. Ia menuturkan semua peluang atau ancaman yang bisa berujung pada PHK masif perlu dimitigasi oleh pemerintah.

Menurutnya, pemerintah harus melakukan beberapa hal. Pertama,membuat kebijakan fiskal yang memberikan prioritas pada penjagaan daya beli masyarakat dan pelebaran kesempatan kerja.

"(Seperti) bantuan sosial dan skema BLT lainya untuk segmen masyarakat kurang mampu dan kelas menengah bagian bawah," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Kedua,pemerintah bisa melakukan melakukan periodisasi dan klasterisasi dalam penerapan Revolusi 4.0. Artinya, pemerintah perlu melakukan penerapan teknologi secara bertahap saja atau tidak sekaligus.

Hal ini juga harus diterapkan pada bidang-bidang yang telah dikalkulasi secara cermat risikonya saja. Pasalnya, semakin masif penerapan teknologi tinggi dalam proses produksi, gelombang PHK tenaga kerja akan semakin besar.

"Penerapan teknologi tinggi memang meningkatkan efisiensi. Tapi efisiensi dari penerapan teknologi tinggi harus mengalami trade offdengan penggunaan tenaga kerja," jelas Ronny.

Ketiga,pemerintah bisa melakukan negosiasi terkait penetapan Upah Minimum Regional (UMR) agar tidak terlalu tinggi. Hal ini bisa dijadikan opsi alih-alih melakukan PHK.

Sebab, penurunan upah bisa menekan biaya produksi perusahaan, sehingga mereka bisa tetap berproduksi.

"Pemerintah juga bisa menegosiasikan dengan teliti soal UMR, baik dengan serikat buruh maupun dengan pengusaha, agar angkanya tidak menyebabkan dunia usaha melakukan lay offtenaga kerja," kata Ronny.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan melemahnya permintaan dari AS dan Eropa membuat produksi perusahaan melambat, sehingga PHK tidak bisa terhindarkan.

Oleh karena itu, pemerintah harus mengalihkan ekspor ke pasar alternatif terutama ke negara di Timur Tengah.

Sebab, berdasarkan catatan Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi negara-negara Timur Tengah dan Afrika Utara bisa mencapai 5,5 persen di tahun ini.

"Ini potensi bagus untuk pengalihan ekspor," kata Bhima.

Pangkas Tarif PPN dan Tambah Uang BLT Subsidi Gaji

mimpi bintang yang sempurna

Surat Terbuka Karyawan Twitter untuk Elon Musk Terkait PHK******

Karyawan Twittermelayangkan surat terbuka kepada Elon Muskterkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, bos Tesla tersebut dalam tahap finalisasi mengakuisisi Twitter.

Karyawan Twitter curiga dengan wacana PHK besar-besaran yang diperkirakan berdampak pada 75 persen jumlah pekerja.

Kabar PHK besar-besaran tersebut santer di telinga para karyawan Twitter saat Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi.

"Mereka mengancam mata pencarian kami, akses perawatan kesehatan penting, dan kemampuan pemegang visa untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja," bunyi surat tersebut, dilansir dari TIME, Kamis (27/10).

"Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang terus-menerus dilecehkan dan diancam. Tanpa pekerjaan kami, tidak ada Twitter," lanjut isi surat tersebut.

Sementara, Musk memamerkan momen mengunjungi markas Twitter Inc di San Francisco, Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan menjelang tenggat waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menutup kesepakatan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar.

"Hal yang indah tentang Twitter adalah bagaimana ia memberdayakan citizen jurnalisme-orang dapat menyebarkan berita tanpa bias pendirian," cuit Musk di Twitter pada Rabu (26/10).

Mengutip Reuters, Twitter mengonfirmasi kunjungan Musk ke kantor San Francisco pada pekan ini, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Wuzong

Ekonomi Dunia Diprediksi Gelap, Bahlil Yakin Investasi RI Tetap Cerah******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin investasiIndonesia tetap cerah pada tahun depan, meskipun banyak kalangan memprediksi ekonomidunia bakal gelap.

Menurutnya, investasi tahun depan bahkan lebih baik dari tahun ini dan ditargetkan mencapai Rp1.200 triliun sampai akhir tahun ini.

"Menyangkut outlook 2023 saya jujur berhati-hati karena ekonomi global nggak menentu. Tapi Indonesia ada secercah harapan 2023 akan membaik. Secara pribadi, punya optimisme investasi 2023 akan jauh lebih baik ketimbang 2022," ujarnya dalam dalam pemaparan investasi kuartal III-2022 di kantor BKPM, Senin (24/10).

Untuk menggaet investasi di tahun depan, pemerintah menyiapkan beberapa stimulus yang akan menjadi 'pemanis' bagi investor. Namun, ia belum menjelaskan dengan detail apa saja yang akan ditawarkan kepada investor.

"Kami sedang menyusun perusahaan apa aja yang bakal datang pada 2023 untuk melakukan investasi dan perusahaan apa saja yang sekarang sudah existing dan tetap lanjutkan investasi. Nanti lanjutannya, kami sampaikan," jelasnya.

Bahlil menyebutkan telah menyusun target investasi sekitar Rp1.400 triliun pada 2023. Namun, angka tersebut belum pasti karena masih menunggu pembahasan internal pemerintah apakah target tersebut cukup realistis atau tidak.

"Target kita tahun depan Rp1.400 triliun. Naik (dari 2022), tapi saya belum bisa memastikan sekarang. Tim sekarang sedang dirumuskan. November nanti kita bicara," ungkapnya.

Sementara itu, untuk target tahun ini yang sebesar Rp1.200 triliun, ia juga optimistis bisa tercapai. Sebab, pemerintah sudah memiliki perhitungan potensi sisa investasi dari perusahaan yang bakal masuk dan yang sudah ada.

"Kami sudah mempunyai data terhadap perusahaan sedang investasi yang sudah 70 persen dan 60 persen yang harus mengejar targetnya sampai akhir tahun. Kami sudah hitung by name, alamat, jenis usaha, investasinya, closing kapan. Ada data itu semua. Kami bukan asbun (asal bunyi). Saya punya prinsip. Jadi optimis capai target Rp1.200 triliun," terang Bahlil.

Adapun realisasi investasi yang masuk ke Indonesia pada Januari-September 2022 sudah sebanyak Rp892,4 triliun atau 74,4 persen dari target.

Investasi ini terdiri dari Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp479,3 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebesar Rp413,1 triliun.

[Gambas:Video CNN]

akun profesional kaisar

Produsen Tempe dan Tahu Bantah Stok Kedelai Cuma Cukup untuk 7 Hari******

Ketua Umum Gabungan Koperasi Produsen Tempe Tahu Indonesia (Gakoptindo) Aip Syarifuddin membantah pernyataan Badan Pangan Nasional (BPN) yang menyebut pasokan kedelai di Indonesia hanya cukup sampai tujuh hari ke depan.

Aip menjelaskan bahwa ada rapat koordinasi Kementerian Perdagangan dengan para importir kedelai. Namun, hasil yang ia terima dari pertemuan tersebut berbeda dengan pernyataan BPN.

"Jadi pernyataan itu (BPN) tidak sesuai dengan data yang saya terima. Kenyataan di lapangan, kenyataan di seluruh Indonesia itu (stok kedelai) tidak kurang. Jadi ada terus," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

Sementara, kebutuhan kedelai di Indonesia tercatat menyentuh 248,6 ribu ton per bulan. Dengan begitu, ketahanan stok kedelai masih sanggup hingga 1,6 bulan ke depan atau 48 hari.

Berdasarkan data tersebut, stok kedelai di Indonesia tidak akan habis dalam 7 hari ke depan, melainkan masih sanggup bertahan setidaknya sampai pertengahan Desember 2022.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan juga memastikan stok kedelai dalam negeri mencukupi dan aman hingga tiga bulan ke depan.

[Gambas:Video CNN]

"Kedelai kan sedang ramai, kedelai stoknya aman ya, aman. Sampai tiga bulan aman," ujarnya dikutip dariDetik, Selasa (25/10).

"Jadi ada yang bilang stoknya cuma seminggu. Itu hoax," lanjutnya.

Kendati demikian, Zulkifli mengakui memang harga kedelai saat ini masih tinggi. Sebab, stok yang ada saat ini diimpor saat harga global lagi tinggi-tingginya.

Di lain sisi, Aip Syarifuddin mengaku kabar simpang siur ini membuat beberapa anggotanya resah dan memutuskan untuk mogok produksi pada 29 hingga 31 Oktober mendatang.

"Intinya tempe dan tahu di Indonesia ada. Cuma di beberapa kota, khususnya tahu, ada yang tidak ada. Tahu langka di beberapa kota di Jawa Barat, seperti Subang dan Sumedang. Tapi tidak seluruh tukang tahu berhenti (mogok kerja). Kalau di Jakarta, kami pabrik tahu tetap jalan," pungkas Aip.

Jalan menuju kebangkitan

PHRI Tolak Ancaman Pidana Pasangan Belum Nikah Check In di Hotel******

Perhimpunan Hoteldan RestoranIndonesia Daerah Istimewa Yogyakarta(PHRI DIY) menentang isi aturan di Pasal 415 RKUHP yang berisi ancaman pidana bagi pasangan belum menikah yang check in atau menginap di hotel.

"PHRI DIY menolak rancangan undang-undang itu, bahkan PHRI seluruh Indonesia juga menolak undang-undang yang kayak begitu. Itu bermaksud baik tapi tidak benar, tidak tepat," kata Ketua PHRI DIY Deddy Pranawa Eryana, Selasa (25/10).

Deddy mengakui esensi atau maksud dari rencana aturan itu sejatinya baik. Hanya saja, ia khawatir kalau aturan itu jadi diterapkan, implementasinya nanti menimbulkan kontradiksi dengan gembar-gembor pemerintah soal memacu pertumbuhan ekonomi dari sektor pariwisata.

"Sebetulnya itu kan masalah moral dari seseorang. Itu sudah ada perda-nya, walaupun dalam rancangan itu ada delik aduan. Nah ini sebetulnya di perda itu ada aturannya, biar perda saja enggak perlu pakai undang-undang," ucapnya.

"Makanya kan sering Satpol-PP grebek dan sebagainya karena sesuai dengan perda, enggak perlu pakai undang-undang karena nanti menghambat pariwisata Indonesia," sambungnya.

Di lain sisi, lanjut Deddy, tiap-tiap hotel kini juga memiliki pangsanya tersendiri. Kehadiran hotel syariah di kota-kota besar dan tujuan wisata yang terus berkembang pun bisa jadi opsi bagi konsumen.

[Gambas:Video CNN]

Oleh karenanya, PHRI DIY tak melihat adanya urgensi pada pasal perzinaan dalam RKUHP yang  ia sebut bisa memidanakan pasangan belum menikah melakukan check in di hotel ini.

"Tidak ada (urgensinya). Makanya, baik tapi enggak tepat gitu loh. Wong hotel juga sudah ada yang syariah ya silakan pilih saja. Tergantung dari konsumennya wisatawannya," pungkasnya.

Aturan yang tertuang di Pasal 415 RKUHP menjadi perbincangan di tengah masyarakat dalam beberapa hari terakhir. Pasalnya rancangan aturan itu mengatur mengenai pasangan belum menikah yang berpotensi dipidana jika menginap di hotel.

Pasal 415 ayat (1) berbunyi, "Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan semua atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak kategori II."

Sementara itu, Pasal 415 ayat (2) menyatakan, "Terhadap Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan: a. suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan; atau b. orang tua atau anaknya bagi yang tidak terikat perkawinan."

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyatakan bahwa pasal perzinaan yang dimasukkan ke dalam draf RKUHP bakal merugikan dunia usaha, terutama bidang pariwisata dan perhotelan.

Sementara Juru Bicara Tim Sosialisasi RKUHP Albert Aries menilai polemik itu muncul karena belum ada pemahaman yang utuh dari publik termasuk kalangan Apindo.

Albert menjelaskan pengaturan tindak pidana perzinaan (Pasal 415 RKUHP) dan hidup bersama sebagai suami-istri di luar perkawinan/kohabitasi (Pasal 416 RKUHP) dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi lembaga perkawinan, yang diatur sebagai delik aduan (klach delicten) di RKUHP.

"Yaitu pengaduannya hanya dapat diadukan oleh suami/istri bagi mereka yang terikat perkawinan atau orang tua/anak bagi mereka yang tidak terikat perkawinan," terang Albert.

"Sehingga tidak akan pernah ada proses hukum terkait perzinaan atau kohabitasi tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berhak dan dirugikan secara langsung," sambungnya.

Ia menambahkan kewenangan dari kepala desa atau sejenisnya untuk mengadukan tindak pidana perzinahan atau kohabitasi telah dihapus dari draf RKUHP sebelumnya.

"Dengan kata lain, ruang privat seseorang justru menjadi terlindungi oleh hukum pidana karena masyarakat atau pihak ketiga lainnya tidak bisa melakukan pelaporan ke pihak yang berwajib, dan juga tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri (persekusi)," kata Albert.

Arus balik 2002

Surat Terbuka Karyawan Twitter untuk Elon Musk Terkait PHK******

Karyawan Twittermelayangkan surat terbuka kepada Elon Muskterkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Saat ini, bos Tesla tersebut dalam tahap finalisasi mengakuisisi Twitter.

Karyawan Twitter curiga dengan wacana PHK besar-besaran yang diperkirakan berdampak pada 75 persen jumlah pekerja.

Kabar PHK besar-besaran tersebut santer di telinga para karyawan Twitter saat Musk resmi menyelesaikan proses akuisisi.

"Mereka mengancam mata pencarian kami, akses perawatan kesehatan penting, dan kemampuan pemegang visa untuk tinggal di negara tempat mereka bekerja," bunyi surat tersebut, dilansir dari TIME, Kamis (27/10).

"Kami tidak dapat melakukan pekerjaan kami di lingkungan yang terus-menerus dilecehkan dan diancam. Tanpa pekerjaan kami, tidak ada Twitter," lanjut isi surat tersebut.

Sementara, Musk memamerkan momen mengunjungi markas Twitter Inc di San Francisco, Amerika Serikat. Kunjungan ini dilakukan menjelang tenggat waktu yang diperintahkan pengadilan untuk menutup kesepakatan pembelian Twitter senilai US$ 44 miliar.

"Hal yang indah tentang Twitter adalah bagaimana ia memberdayakan citizen jurnalisme-orang dapat menyebarkan berita tanpa bias pendirian," cuit Musk di Twitter pada Rabu (26/10).

Mengutip Reuters, Twitter mengonfirmasi kunjungan Musk ke kantor San Francisco pada pekan ini, tetapi menolak untuk berkomentar lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]