12shio3

seribu pemburu

Jabar dan Jatim Tolak Impor Beras, Klaim Stok Berlimpah******

Pemerintah Provinsi Jawa Barat(Jabar) danJawa Timur (Jatim) berharap pemerintah pusat tidak lagi melakukan impor beras. Pasalnya, produksi beras tahun ini lebih dari kebutuhan penduduk hingga akhir tahun.

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Jawa Timur (Jatim) Hadi Sulistyo mengungkapkan jika impor beras dilakukan maka harga beras produksi dalam negeri harganya otomatis akan merosot.

Ia memaparkan produksi padi Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 diperkirakan mencapai 9,2 juta ton atau setara dengan 5,9 juta ton beras.

Sedangkan kebutuhan konsumsi masyarakat Jatim pada periode Januari-Oktober 2022 hanya sebesar 2,8 juta ton.

"Jadi bisa dipastikan bahwa beras di Jawa Timur tersedia dan stok aman. Kami sangat berharap agar tidak impor, tapi stok dalam negeri diserap dengan optimal oleh Bulog sesuai harga yang berlaku di lapangan sehingga membantu dan menyejahterakan petani," ungkap Hadi lewat keterangan tertulis, Kamis (1/12).

Selain itu, Jatim juga telah memanen beras dengan luas panen mencapai 105 ribu hektar, setara beras 389.000 ton pada November 2022.

Hadi menyebutkan dari hasil faktual, di sejumlah penggilingan padi kecil dan pedagang-pedagang Jatim terdapat ada 57 ribu ton beras. Termasuk juga diklaim banyak stok GKG maupun beras di penggilingan padi besar yang tersedia.

"Sesuai data, stok beras menunjukkan bahwa Jawa Timur masih surplus," kata Hadi.

Senada, Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat Dadang Hidayat mengungkapkan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi gabah kering giling mencapai 2,7 ton.

"Angka sementara BPS tahun 2022, produksi padi Jawa Barat September-Desember 2022 sebanyak 2,7 juta ton gabah kering giling (GKG) dan produksi ini setara dengan 1,56 juta ton beras," ungkapnya.

Data ini pun disandingkan dengan jumlah penduduk Jawa Barat 2020 sebanyak 49,93 juta orang dengan tingkat konsumsi beras menurut Dusenas DKPP Jawa Barat adalah 1,38 juta ton. Maka artinya, produksi beras di Jabar masih berlebih.

"Maka kebutuhan beras rakyat Jawa Barat sebanyak 1,38 juta ton sehingga Jawa Barat masih surplus beras sebesar 178.883 ton beras," Kata Dadang.

Menurutnya, stok beras ini tersebar hampir di semua Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Termasuk stok sekitar 10 persen dari surplus berada di penggilingan dan di gudang pedagang sebanyak 15.968,19 ton.

Saat ini, di Jawa Barat, harga rata-rata gabah kering panen sebesar Rp4.886, sehingga jika beras impor masuk langsung membuat harga gabah dan beras anjlok.

"Di samping stok di penggilingan dan gudang pedagang tentunya beras Jawa Barat juga tersebar dan tersimpan berupa stok di rumah tangga," ucap Dadang.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Kadin Dukung Apindo Gugat Pemerintah Soal UMP 2023******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendukung Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait gugatan atau uji materi atas Peraturan Menteri Ketenakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minum Provinsi (UMP) 2023 ke Mahkamah Agung.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid mengatakan para pengusaha mengikuti mekanisme atau kebijakan apapun yang ditetapkan pemerintah, namun butuh juga butuh kepastian hukum.

"Kalau kita melihat ada dualisme dari regulasi. Dualisme ini berbahaya membuat ketidakpastian hukum. Di sisi inilah waktu teman asosiasi datang dan bilang ada uji materiil kami mendukung karena kami melihatnya dari hukum, karena ada ketidakpastian dari sisi investor dan pelaku industri," ujarnya dalam diskusi media di Menara Kadin, Selasa (29/11).

"Jadi sebetulnya kaitan dengan UMP, suara industri macam-macam. Di sisi ini perlu adanya solusi. Industri tidak bisa disamakan. Ada industri, ada juga padat karya. Di sisi ini kita nggak sendiri," jelasnya.

Meski demikian, Rasyid kembali menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

"Jadi untuk UMP lebih baik diserahkan ke mekanisme yang ada. Saya menghormati proses yang ada. Saya tidak mau menyentuh hal tersebut, kalau berbicara cawe-cawe. Jadi kami harus menghargai proses tersebut. Saya setuju melihatnya kepastian hukum karena ada dualisme tadi," imbuhnya.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Kadin Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah tak pernah mengajak pengusaha membahas mengenai UMP 2023 yang ditetapkan berdasarkan Permenaker 18/2022 tersebut. Sehingga, ia melihat wajar saja Apindo melakukan gugatan.

Pasalnya, kata Sarman, kenaikan UMP yang ditetapkan tidak berdasarkan kemampuan pelaku usaha yang saat ini masih banyak belum pulih seutuhnya.

"Tiba-tiba keluar Permenaker 18/2022, bagi kami sangat aneh. Itu tidak melalui proses perundingan, ini kalau kita bicara UMP ya kan bicara antara pengusaha dan pekerja, jangan sampai siapa yang menetapkan, siapa yang bayar. Yang menetapkan pemerintah yang bayar siapa? pemerintah? Kita yang bayar," kata Sarman.

"Jadi kita yang mengetahui kemampuan pengusaha itu kan kita dalam hal ini, makanya kita sangat sayangkan. Jadi kalau Kadin sama Apindo melakukan gugatan ya sah-sah saja supaya kita punya kepastian hukum," imbuhnya.

Sama seperti tahun sebelumnya, Sarman optimis gugatan yang diajukan pengusaha ke MA bakal menang. Karenanya, diharapkan UMP 2023 bisa kembali diformulasikan berdasarkan PP 36/2021.

"Feeling saya nggak mungkin kalah (gugatan). Feeling saya ya, karena bagaimanapun juga PP itu lebih tinggi dari Permenaker," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Era Abadi

Susi Singgung Program Bagi******

Mantan Menteri Kelalutan dan Perikanan Kabinet Kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti menyinggung soal rencana Kementerian ESDM dalam program bagi-bagi rice cookergratis untuk masyarakat yang membutuhkan anggaran dana Rp300 miliar.

Dalam akun Twitternya, Susi menilai alih-alih digunakan untuk bagi-bagi rice cooker, sebaiknya alokasi anggaran tersebut bisa digunakan untuk membangun 30 gedung sekolah dengan 6 ruang kelas baru, atau menggratiskan tagihan listrik masyarakat kurang mampu selama satu tahun.

"Dearest Ibu, Please ask them to change it into building 30 school with 6 new classroom. There are many school building in very bad condition. Or free thousand from one year electricity bill. So they can use their money for something else," tulis Susi dalam akun Twitter resminya @susipudjiastuti, Rabu (30/11).

[Gambas:Twitter]

Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan anggaran program bagi-bagi rice cooker senilai Rp300 miliar masih belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.

Dadan mengatakan hal itu menjadi salah satu kendala dalam rencana program bagi-bagi penanak nasi listrik (PNL) atau rice cooker.

"Rp300 miliar pengadaannya, tapi sampai sekarang belum ada itu anggarannya masih usulan dibahas di Komisi VII DPR RI," kata Dadan kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta Pusat, dikutip dari detikfinance, Selasa (29/11).

Wacana bagi-bagi rice cooker pertama kali terungkap dalam Forum Diskusi Publik yang digelar Jumat (25/11) lalu. Ternyata kebijakan ini masih sebatas pembahasan di Komisi VII DPR RI dan belum disetujui anggarannya.

[Gambas:Video CNN]

1970-an, agak manis

Dato Sri Tahir Jual Gedung Rp1 T ke Bank Mayapada******

Dato Sri Tahirmenjual gedung ex Plaza Bali senilai Rp1 triliun melalui PT Gatsu Griya Megatama (GGM) ke entitas usahanya sendiri, PT Bank Mayapada Internasional Tbk (MAYA).

Pembelian aset yang berlokasi di Jalan By Pass I Gusti Ngurah Rai, Kuta, Bali tersebut dilakukan pada 23 November 2022.

Pembelian gedung tersebut merupakan transaksi afiliasi karena gedung PT Gatsu Griya Megatama merupakan milik anak Dato Sri Tahir, Jonathan Tahir. Dato Sri Tahir juga merupakan salah satu pemegang saham perusahaan tersebut.

Adapun alasan Bank Mayapada membeli gedung tersebut lantaran harganya terbilang ekonomis. Selain itu, gedung itu selama ini juga disewa Bank Mayapada sebagai kantor cabang guna menunjang operasional perseroan.

Manajemen menyebut transaksi itu tidak termasuk transaksi material dan perubahan kegiatan usaha karena nilainya kurang dari 20 persen atas ekuitas perseroan senilai Rp13,85 triliun per Juni 2022.

Sementara GGM berkomitmen menggunakan dana penjualan gedung tersebut sebanyak-banyak Rp1 triliun untuk disetor kembali ke Bank Mayapada melalui rights issue yang akan digelar perseroan.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Pedang Tertinggi

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Tanda Naga di Langit Berbintang

Muhadjir Effendy Sepakati Ide Potong Jam Kerja Demi Hindari PHK******

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy setuju jika pengusaha dan pekerja sepakat untuk memotong jam kerja atau pengaturan shift alih-alih melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil, garmen, dan alas kaki.

Ia pun mengaku telah berkoordinasi dengan asosiasi pengusaha, asosiasi pekerja, dan pemerintah daerah.

"Boleh dilakukan, pemotongan jam kerja, pembagian shift, waktunya harinya, silahkan, dan yang penting mereka ada kesepakatan antara pihak pekerja dengan pihak perusahaan," ungkap Muhadjir di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Kamis (1/12).

Selain itu, Muhadjir juga meminta pihak BPJS Ketenagakerjaan memastikan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) bisa diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.

"Kemarin sudah kami atur. Mudah-mudahan bisa kami hambat lah, kami hambat kemungkinan terjadi PHK besar-besaran di tiga sektor itu terutama," tandas Muhadjir.

Menurutnya, alasan maraknya PHK di industri tekstil, garmen, dan alas kaki karena melemahnya permintaan ekspor.

Ia menyebut 99 persen pangsa pasar industri tersebut adalah ekspor ke Amerika Serikat (AS) dan Eropa. Menurut Muhadjir, saat ini di AS sedang terjadi over stock.

Sementara, ekspor ke Eropa menurun karena masyarakat di Benua Biru tengah menghadapi krisis, sehingga lebih berhemat dan memprioritaskan belanja makanan.

"Untuk PHK kemarin saya langsung berkunjung ke Serang (di Banten), ini yang punya potensi PHK ke depan itu adalah tiga sektor. Pertama, itu tekstil. Kedua, alas kaki. Ketiga, garmen. Kenapa itu terjadi? karena 99 persen produknya itu ekspor dan ekspornya itu ke AS dan Eropa," ujar Muhadjir.

Sebelumnya, badai PHK terus bermunculan seiring prediksi terkait pelemahan ekonomi global di tahun depan. Beberapa waktu belakangan, sejumlah perusahaan mulai mengurangi karyawan, baik startup maupun pabrik berorientasi ekspor.

[Gambas:Video CNN]