situs hari ini

Dokter yang Dimanjakan Beracun

sport 123 slot

KPU: PSS di Paniai aman, lancar dan kondusif******

Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) di 92 TPS Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2), berlangsung dengan aman dan lancar serta kondusif.

"Penyelenggaraan pemungutan suara susulan di Kabupaten Paniai berjalan aman, lancar, kondusif dan tidak ada masalah," ujar Idham di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat.

Ia mengungkapkan PSS Kabupaten Paniai sedang memasuki tahap rekapitulasi penghitungan suara manual berjenjang di tingkat kecamatan.

Idham pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di 92 TPS PSS Kabupaten Paniai.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan KPPS di 92 TPS PSS di Kabupateb Paniai," ucapnya.

Adapun 92 TPS di Kabupaten Paniai itu meliputi, Distrik Kebo 33 TPS, Distrik Aweida 12 TPS, Distrik Muye 22 TPS dan Yagai 25 TPS.

Baca juga: Bawaslu RI sebut PSS di Paniai tunggu sinyal hijau dari pihak keamanan

Baca juga: Kapolda Papua: 92 TPS di Paniai gelar pemungutan suara susulan

Sebelumnya, Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik mengatakan pemungutan suara susulan (PSS) dilaksanakan di Kabupaten Paniai, Papua Tengah, Senin (26/2).

"Pelaksanaan PSS di Kabupaten Paniai Provinsi Papua Tengah di 92 TPS dilaksanakan pada 26 Februari 2024," ujar Idham saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Ia menyebutkan PSS dilakukan di 92 tempat pemungutan suara (TPS) di daerah itu, salah satunya karena faktor alam yang memengaruhi distribusi logistik.

"Faktor alam dalam distribusi logistik menjadi faktor utama pertimbangan," ujarnya.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Sistem transformasi tingkat dewa

cara agar di acc pinjol

Kemenkeu sebut insentif pajak fasilitasi tes pasar kendaraan listrik******

Jakarta (ANTARA) - Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Rustam Effendi mengatakan bahwa kebijakan pemberian insentif pajak pada impor kendaraan listrik memberikan fasilitas bagi pelaku usaha untuk melakukan tes pasar.

“Akhirnya, (insentif) sebagai jalan untuk memberikan fasilitas semacam tes pasar itu sebenarnya sangat logis dengan berbagai macam prospek. Itu sangat logis,” ujar Rustam dalam acara bertajuk, “Update dan Sosialisasi Insentif atas Investasi KBLBB kepada Stakeholder” yang digelar di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, Rustam mengatakan akan lebih baik apabila masyarakat disuguhi model kendaraan listrik yang lebih beragam.

Akan tetapi, kata dia, terdapat keraguan dari sejumlah produsen kendaraan listrik luar negeri akibat beban pajak yang berlapis, seperti pajak penjualan barang mewah (PPnBM), pajak pertambahan nilai (PPN), hingga bea masuk.

“Mereka untuk masuk ke Indonesia (jadi) ragu-ragu. ‘Ini saya jual ke dalam, laku nggak dengan beban pajak yang 50 persen, bea masuk, ditambah PPNBM?’,” ujar Rustam.

Baca juga: Kemenkeu: Pemerintah dukung habis-habisan industri kendaraan listrik

Oleh karena itu, menurut Rustam, sangatlah tepat memberikan insentif berupa bea masuk 0 persen untuk impor kendaraan listrik, baik dalam bentuk utuh (CBU) maupun terurai lengkap (CKD), pengurangan pajak penghasilan (PPh) 100 persen untuk badan usaha yang melakukan kegiatan produksi, perakitan, dan/atau impor kendaraan listrik.

Kemudian, juga terdapat insentif berupa pajak penjualan barang mewah (PPnBM) ditanggung pemerintah 15 persen untuk impor mobil listrik, dan pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah sebesar 10 persen untuk pembelian mobil listrik.

Ia berpandangan bahwa berbagai insentif tersebut menjawab keraguan para produsen kendaraan listrik yang belum masuk ke Indonesia, dengan cara memberi kesempatan bagi mereka untuk mencoba pasar.

“Saya kira logika ini sangat baik untuk memberikan insentif CBU,” kata Rustam.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menegaskan bahwa Kementerian Keuangan mendukung penuh terkait kebijakan kendaraan listrik atau electric vehicledi Indonesia.

“Jadi, harapannya, harusnya dari pabrikan global itu nggak ragu-ragu lagi,” ucap Rustam.

Baca juga: Total investasi perakitan kendaraan listrik RI capai Rp4,49 triliun

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Bunuh yang abadi dan bunuh Tao

asus togel

Ada IKN, Pengusaha Tetap Pilih Berbisnis di Lokasi yang Banyak Orang******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menegaskan ekspansi bisnistetap mengacu pada lokasi yang banyak konsumen meski nantinya ada Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Wakil Ketua Umum Kadin Juan Permata Adoe menekankan pihaknya tak menutup mata bahwa Pulau Jawa saat ini masih cukup ramai dalam urusan bisnis.

"Kalau bicara IKN, kita pengusaha tentunya memilih lokasi yang di mana konsumennya banyak, itu sudah pasti," tegas Juan dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

Terlepas dari prospek bisnis di IKN, pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) mengeluhkan aturan negara yang dianggap mempersulit impor barang. Padahal, mereka mengaku selama ini sudah taat pajak.

Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) juga merasa mal-mal di Indonesia dibayangi dengan ancaman keberlangsungan industri usaha ritel, khususnya di 2024 ini.

APPBI mengkritik upaya pemerintah membatasi produk impor. Mereka menilai negara seharusnya memberi insentif untuk produk-produk dalam negeri agar bisa berkembang dan bersaing di pasar ekspor.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual turut mendengar keluhan pengusaha. Airlangga menekankan pemerintah perlu mempelajari geliat sektor ritel di negara lain sebagai pembanding kebijakan di Indonesia.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," tuturnya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambah Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

kemabukan

pinjaman go ojk

Melihat Perkembangan Hotel Nusantara IKN yang Terkait Maruarar Sirait******

Jakarta, CNN Indonesia--

Politikus Maruarar Sirait buka-bukaan soal pembangunan Hotel Bintang Lima Nusantara di IKN yang dilaksanakan oleh Konsorsium Nusantara pimpinan Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Cerita ia sampaikan terkait posisinya di konsorsium. Mantan anggota PDIP Perjuangan itu mengatakan ikut berinvestasi di ibu kota baru lewat Konsorsium Nusantara yang dipimpin Bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan.

Konsorsium itu diketahui beranggotakan sejumlah pengusaha, termasuk dirinya.

"Ya orang saya sudah investasi, sudah setor uang. Kalau investor kan setor modal, ya kan, gimana kita jadi investor kalau nggak setor modal? kalau nggak salah 20 Desember (2023 kemarin) Pak Jokowi sudah mengunjungi (proyek hotel Nusantara di IKN)," katanya.

Pada Desember lalu, Ara menceritakan bahwa pembangunan hotel sudah mencapai lima dari delapan lantai yang direncanakan. Dengan perkembangan itu, ia percaya diri pada Agustus mendatang, hotel sudah bisa dipakai.

"Ya kan kita sama-sama investasi ya, Pak Prajogo, Pak Frangky, Pak Aguan, Pak Boy, saya juga dan beberapa pengusaha lainnya kan sama-sama investasi. Kita kan dua kali ke sana (IKN) tuh, Agustus ke sana terus September yang sama Presiden (Joko Widodo) groundbreaking itu kan. Nah sekarang kan sudah sampai lantai lima tuh pembangunannya," tuturnya, Jumat (8/12).

"Jadi gerakannya (proses pembangunannya) cepat dari delapan lantai kan rencananya, itu hotel bintang lima namanya Nusantara. Jadi dari delapan lantai sekarang sudah lantai lima, jadi cepat kita kerjanya. Karena kita target tahun depan tuh kalau bisa Agustus sudah bisa dipakai begitu, kurang lebih 8 bulan lagi, kan kita sama-sama investasi ya," sambung Ara.

Keikutsertaan Ara dalam proyek IKN tercium usai ia mengunggah foto dirinya bersama dengan Aguan, Prajogo Pangestu, Frangky Wijadja, dan Boy Thohir di sebuah meja bundar pada Desember lalu.

Ia mengklaim sebagian besar obrolan mereka terkait proyek IKN, khususnya Hotel Nusantara.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

makhluk abadi

garuda888

Pesantren (Digipreneur Al******

Surabaya (ANTARA) - Tidak jauh dari Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya (MAS) dan Kantor PWNU Jawa Timur, tepatnya 200-an meter di sisi utara atau di Jalan Pagesangan Baru VIII/17, Surabaya, ada Pesantren Digipreneur Al Yasmin, yang peletakan batu pertamanya dilakukan Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa, Kamis (29/2/2024).

Biasanya, pesantren itu berbasis kitab, tapi pesantren yang pembangunannya diperkirakan selesai dalam hitungan bulan itu memiliki "nilai plus" berbasis era digital. Pesantren dengan konsep digipreneur itu mencakup dua hal sekaligus, yakni digital dan entrepreneurship.

Pesantren itu adalah lembaga pendidikan era digital yang berikhtiar menjawab tantangan era kekinian yang banyak dibanjiri gosip, sekaligus mengubah atau memanfaatkan era digital untuk hal positif secara keilmuan dan kemandirian. Jadi, ada perpaduan ilmu agama, ilmu digital, dan kemandirian dalam talenta digital.

"Pesantren yang kami rintis sejak 2021, dengan keputusan Kemenkumham Nomor AHU-0014731.AH.01.04 (Yayasan Santri Milenial Indonesia/ Yasmin), itu merupakan cita-cita lama sejak 20-an tahun lalu atas spirit yang ditanamkan almaghfurlah KHA Hasyim Muzadi (Ketua Umum PBNU 2000-2010)," kata inisiator Pesantren Digipreneur Al Yasmin, H Helmy M Noor, dalam perbincangan dengan ANTARA.

Dia mengaku mendapat inspirasi tentang digitalisasi dari almarhum KHA Hasyim Muzadi, bahkan pengasuh Pesantren Mahasiswa Al-Hikam, Malang, itu mengenalkan dirinya dengan dunia digitalisasi sejak muda.

DIa pernah diajak Kiai Hasyim Muzadi ke sebuah kampus di India yang memiliki studio cukup besar, yang melahirkan aktor-aktris dunia dari Hollywod. Kiai Hasyim Muzadi mengamanati Helmy untuk bisa membuat hal serupa, tapi berbasis pesantren/Islami, mengingat kelompok radikal juga masif di dunia digital.

Meski belum memiliki bangunan berwujud pesantren secara fisik, namun dirinya sejak mendapatkan keputusan MenkumHAM pada tahun 2021 itu telah mengadakan serangkaian kegiatan, seperti ngaji kitab "Nisa'u Ahlil Jannah", santunan anak yatim, pelatihan dakwah digital, dan bantuan kamera profesional ke beberapa pesantren.

Kini, Humas Masjid Al Akbar Surabaya itu bersama tim menyiapkan pembangunan pondok, dengan harapan ke depan akan dikembangkan tiga program, yakni pesantren mahasiswa, pesantren tematik, dan pesantren tahfidz/TPQ.

Program pesantren mahasiswa itu memang untuk santri yang menjadi mahasiswa, namun mahasiswa bertalenta khusus, seperti public speaking, desain grafis, musik, dan talenta kewirausahaan lainnya. Targetnya, santri menempa hobi untuk menjadi profesi.

Untuk program pesantren tematik lebih bersifat "pesantren kilat", yang mengemas pembelajaran tematik, seperti digital marketing, pertanian digital, konten kreator, media, advertisingdigital, dan ketrampilan khusus bertema digital lainnya.

Untuk program pesantren tahfidz/TPQ dikhususkan pada anak-anak untuk membelajari dasar-dasar Dinul Islam, sekaligus memahami Al-Quran pada usia dini, dengan suasana belajar yang tematik dan menyenangkan.

Dari tiga program itu, pesantren ingin mencetak santri era kekinian dengan dua kemampuan, yakni talenta digital (mahasiswa-intelektual-praktisi-kemandirian-tematik) dan kesalehan digital (dakwah digital-dinul Islam).

Selain talenta digital, agaknya tematik dakwah, dalam konteks kesalehan digital juga tematik dakwah yang penting dan bahkan relevan menyauti "bangkitnya" para mantan anggota HTI, meski HTI telah resmi dibubarkan pada 19 Juli 2017 (Perppu Nomor 2 Tahun 2017).

Buktinya, para mantan anggota HTI menggelar acara Isra' Mikraj di TMII Jakarta pada 17 Februari 2024, yang berkedok nama "one ummah" untuk membangkitkan kembali HTI dengan misi "khilafah" (negara Islam) ala mereka.


Kesalehan digital

Khusus talenta digital (intelektual-praktisi-kemandirian) untuk santri dan mahasiswa di pesantren itu mendapat apresiasi dari Gubernur Jatim periode 2019-2024 Hj Khofifah Indar Parawansa saat peletakan batu pertama pesantren.

Khofifah yang juga Pembina Pesantren Digipreneur Al Yasmin menilai lembaga itu akan menjadi "kafetaria sistem" dalam penguatan dakwah bil mal atau harta, karena akan mencetak mahasiswa santri (mahasantri) dengan talenta digital yang profesional.

Menurut Khofifah, tampilnya peran pesantren itu didukung dengan berkembangnya kalangan profesional yang sangat luar biasa di lingkungan NU, sehingga dakwah lisan dan dakwah berbasis kitab akan berkembang lebih efektif, karena talenta mereka lebih riil dibandingkan dengan pola ceramah.

Dikatakan sebagai kafetaria sistem dalam dakwah "bil mal", karena pesantren itu akan menjadi pertemuan pemikiran yang berlanjut dalam pertemuan programatik, lalu berkembang menjadi pertemuan jejaring dalam pengembangan ekonomi.

Bahkan, pertemuan jejaring itu akan mampu menata pengembangan UMKM menjadi kelas tengah, menjadi besar dan menjadi potensi pasar. 

Selain talenta digital, agaknya kesalehan digital dalam konteks dakwah digital itu penting, mengingat radikalisasi lewat dunia digital juga didakwahkan para aktivis dan simpatisan kelompok radikal, meski ada yang berkedok nama "one ummah" untuk mengecoh masyarakat dan aparat.

Dakwah digital bukan sekadar viral, melainkan materi dakwah yang bermanfaat, karena dunia digital memang merupakan dunia yang merombak struktur komunikasi antarmanusia, dari komunikasi nyata menjadi komunikasi maya, yang bila tidak diberi konten yang benar dan baik justru akan menjadi "bumerang".

Jadi, sikap yang tidak bijak itulah yang bisa menjadi "mesin pembunuh" karakter. Ibaratnya, teknologi semakin maju, namun manusia semakin purbakala, karena karakter "menghalalkan" segala cara, seperti bukan manusia yang maju saja, melalui hoaks, framing, scam (penipuan), hack (retas), dan sebagainya.

Lebih dari itu, jebakan digital yang lebih gawat dari sekadar hoaks dan tindak kriminalitas bermodus digital adalah justru radikalisasi lewat dunia digital, seperti yang dilakukan kelompok tertentu yang terus mennggalang kader hingga berani tampil di depan pbulik.

Dosen UINSA M Ainur Rofiq Al Amin dalam buku "Kontra Narasi Melawan Kaum Radikal/Khilafers" menyebut ada pihak yang membenturkan Islam dengan Pancasila, dengan tema pertanyaan, "mana yang paling baik antara Islam dan Pancasila?" Tentu, kaum milenial yang awam akan menjawab Islam, kemudian ada ajak untuk memakai Islam dan meninggalkan Pancasila.

Padahal, "logika" itu salah besar, karena Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Tentu tidak pas membandingkan agama dengan ideologi, karena seharusnya agama dibandingkan dengan agama, dan ideologi dibandingkan dengan ideologi.

Oleh karena itu, alangkah indahnya bila Pesantren Digipreneur Al-Yasmin tidak hanya menyiapkan talenta digital, namun juga mencetak santri yang mahir bersikap saleh di dunia digital dan paham dengan jebakan dunia digital, serta tidak sekadar mementingkan viral dengan mengorbankan karakter.

Dengan begitu, alumni pesantren itu akan menjadi santri yang memiliki talenta digital yang kreatif, sekaligus mengembangkan kesalehan digital sebagai program tematik dalam dakwah digital yang disukai Generasi Z Islami (GenZI), tapi juga saleh dan dalam bingkai ajaran "Islam yang rahmatan lil alamin".
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Invasi Raja Iblis

erek96

Pengusaha Minta Pemerintah Perhatikan UMKM Seperti China******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha meminta Kementerian Keuanganmemperlakukan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia seperti yang dilakukan Chinaterhadap pengusaha cilik mereka.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Juan Permata Adoe menyebut China adalah salah satu pengimpor terbesar barang-barang Indonesia. Di lain sisi, Negeri Tirai Bambu itu ia klaim punya kebijakan pemberian rabat 12 persen bagi UMKM yang mengekspor produknya.

Juan menegaskan jika ingin terjadi peningkatan ekspor UMKM lokal, Indonesia perlu mengimbangi kerja sama bilateral yang ada. Salah satu benchmark-nya adalah dengan China yang memberikan rabat alias potongan pajak.

"Mestinya kita harus bisa menyamakan kebijakan China dengan 12 persen memberikan rabat, Indonesia juga harus memberikan rabat 12 persen. Kepada siapa kami mengusulkannya? Melalui Kementerian UKM. Waktu kami berdiskusi, Pak Teten bilang, 'Ini duit dari mana?'," jelasnya dalam Konferensi Pers di Rodenstock Building, Jakarta Barat, Selasa (16/1).

"Nah, ini memang ranahnya ada di Kementerian Keuangan, ini budget-nya ada di situ. Ini harus jadi dorongan kepada semua industri untuk mendorong agar mempunyai kesamaan perilaku terhadap UMKM-nya, karena di China UMKM-nya sudah pasti begitu (mendapatkan rabat pajak ekspor 12 persen)," imbuh Juan.

Di lain sisi, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) heran dengan sikap pemerintah yang malah membatasi impor. Menurutnya, ini justru mempersulit pengusaha, terutama di sektor ritel.

Ketua Umum APPBI Alphonsus Widjaja menyebut langkah itu berpotensi menimbulkan masalah baru, alih-alih mewujudkan tujuan membesarkan industri dalam negeri atau produk-produk lokal.

"Kami dari APPBI mengusulkan kepada pemerintah, jika memang tujuannya adalah untuk melindungi produk dalam negeri, saya kira kurang tepat dengan pembatasan impor. Seharusnya produk dalam negeri itu yang diberi insentif, dibantu dengan segala fasilitas untuk berkembang, bukan dengan cara membatasi impor," saran Alphonsus.

"Apalagi ritel ini, khususnya bicara fashion, ini sangat identik dengan gaya hidup, di mana dunia ini sudah sedemikian terbuka sehingga tidak bisa dibendung dan dicegah dengan berbagai ketentuan. Kecuali kalau negara kita tertutup seperti Korea Utara, tapi kan kita tidak seperti itu," tambahnya.

Keluhan serupa juga disampaikan pengusaha yang tergabung dalam Himpunan Peritel dan Penyewa Perbelanjaan Indonesia (Hippindo). Mereka keberatan jika impor barang-barang ritel untuk memenuhi kebutuhan konsumen tanah air dibatasi.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang hadir secara virtual menerima keluhan Hippindo dan pengusaha lain tersebut. Ia menekankan pemerintah masih perlu belajar dari perkembangan sektor ritel di negara lain sebagai pembanding dalam membuat kebijakan.

"Untuk menjaga agar bisnis ritel tumbuh, pemerintah terus melakukan penyempurnaan regulasi terkait kemudahan impor, walaupun saya mendengar ada keluhan dari Hippindo. Juga terkait perizinan berusaha, kita akan terus memudahkan implementasi pembukaan-pembukaan ritel," ucap Airlangga dalam sambutannya.

"Apalagi sektor ritel atau offlineini mendapatkan persaingan yang cukup ketat dari sektor online. Sehingga daya saing dari sektor offlineitu harus punya daya saing dibandingkan online, tetapi berdasarkan kebutuhan dari konsumen. Kalau daya saing hanya ditunjang regulasi, itu juga tidak akan bertahan lama," tambahnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)