situs penghasil uang terpercaya

Perampok Ruang dan Waktu

Vice Umumkan PHK Ratusan Karyawan dan Setop Terbitkan Konten******

Vice Media bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ratusan karyawan hingga menghentikan penerbitan di situs webnya.

CEO Vice Media Bruce Dixon mengungkap langkah ini dilakukan lantaran perusahaan tengah melakukan perubahan mendasar pada visi strategis, di bawah kepemilikan investor baru.

"Keputusan ini tidak dibuat dengan mudah, dan saya memahami dampak signifikan yang akan ditimbulkan terhadap mereka yang terkena dampak," ujar Dixon kepada para karyawannya melalui memo internal, Kamis (22/2), dilansir dari CNN Business.

Ia menjelaskan situs yang berfokus pada gaya hidup wanita Refinery29 bakal terus beroperasi secara independen. Ia menyebut Vice sedang dalam diskusi lanjutan untuk menjual bisnis tersebut.

"Mitra keuangan kami sangat mendukung dan telah setuju untuk berinvestasi dalam model operasi ini di masa mendatang. Kami akan menjadi lebih kuat dan lebih tangguh saat kami memulai fase baru dalam perjalanan kami," katanya.

Menjelang pengumuman PHK tersebut, suasana di dalam Vice Media terasa suram. Para karyawan berjuang untuk bekerja di tengah rumor yang beredar tentang nasib media tersebut.

Lihat Juga : Gaji dan Fasilitas Ahmad Dhani, Once Cs Jika Terpilih Jadi Anggota DPR

Seorang karyawan senior Vice menyebut kabar itu sungguh memilukan.

"Sangat menyedihkan melihat sekelompok reporter yang telah memberikan dampak yang signifikan di dunia harus mengakhiri pekerjaan mereka dengan cara seperti ini," ujar dia.

Vice Media, yang pernah menjadi perusahaan rintisan media digital yang bernilai miliaran dolar, telah mengalami kesulitan besar dalam beberapa tahun terakhir.

Perusahaan ini diakuisisi dari kebangkrutan oleh Fortress Investment Group dan dua kreditur lainnya tahun lalu dengan nilai hanya US0 juta atau setara Rp5,45 triliun (asumsi kurs Rp15.588 per dolar AS).

Pergeseran strategis radikal yang diumumkan oleh Dixon secara efektif menandai akhir dari Vice Media yang selama ini dikenal di industri ini.

Setelah dianggap sebagai masa depan bisnis, Vice Media dengan cepat menyusut selama 12 bulan terakhir, mengakhiri beberapa program berita dan memberhentikan para karyawannya.

Divisi berita Vice mendapat pengakuan atas jurnalismenya, meraih penghargaan paling bergengsi di industri ini untuk pelaporan lapangan yang mendalam dari seluruh dunia.

Pada 2020 silam, Vice meraih Penghargaan Pulitzer untuk pertama kalinya untuk pelaporan audio tentang pencari suaka yang diculik di Meksiko.

Sementara itu Vice News memimpin perolehan Emmy Awards untuk kategori berita dan dokumenter dalam beberapa tahun terakhir, bersaing dan terkadang melampaui organisasi berita yang sudah mapan.

Kemudian baru pekan ini, Vice News memenangkan Polk Award untuk pelaporan televisi untuk liputannya tentang tentara bayaran Rusia.

Meskipun divisi redaksi mendapat pujian atas pemberitaannya, Vice terjerat dalam berbagai kesulitan bisnis dan perubahan eksekutif. Hal ini termasuk pengunduran diri salah satu pendiri, Shane Smith, pada 2018 dan kepergian penggantinya, kepala eksekutif Nancy Dubuc, pada awal tahun ini.

Ketika Vice menjajaki penjualan, perusahaan juga terus melakukan restrukturisasi dan memangkas jumlah tenaga kerjanya. Tahun lalu, perusahaan ini membatalkan program andalannya 'Vice News Tonight' sebelum mengajukan pailit pada Mei 2023 silam.

Dengan ini, Vice Media menjadi salah satu perusahaan dalam daftar panjang penerbit digital yang telah mengumumkan PHK dalam beberapa bulan terakhir.

Outlet berita startup The Messenger ditutup bulan lalu, Business Insider memangkas 8 persen karyawannya. Kemudian, BuzzFeed mengatakan bahwa mereka akan memangkas 16 persen dari tenaga kerjanya karena merencanakan arah strategis yang baru.

Pemangkasan ini terjadi karena model bisnis yang membuat sebagian besar industri berita dan media bertahan selama beberapa dekade runtuh di tengah pasar periklanan yang lemah, anjloknya trafik rujukan media sosial, dan ancaman artificial intelligence (AI).

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Resmi Jadi Menteri ATR, Berapa Gaji AHY?******

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Pelantikan dilakukan pagi ini, Rabu (21/2) di Istana Negara.

AHY dilantik menggantikan Hadi Tjahjanto yang diangkat menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

Menjadi menteri, maka AHY akan mendapatkan gaji, tunjangan dan sejumlah fasilitas dari negara. Hal ini sama dengan menteri dan pejabat negara lainnya.

Sementara, untuk tunjangan menteri tertuang dalam Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 68 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 168 Tahun 2.000 tentang Tunjangan Jabatan bagi Pejabat Negara Tertentu.

Dalam kepres ini, ditetapkan tunjangan menteri sebesar Rp13.608.000 per bulan. Di mana, aturan ini berlaku sejak 1 April 2.000 lalu.

Artinya, untuk gaji pokok dan tunjangan saja, AHY akan mendapatkan sekitar Rp18 juta per bulan.

Namun, angka ini belum menghitung tunjangan lainnya maupun dana operasional serta fasilitas yang diperoleh oleh seorang menteri.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Keselamatan

Biden sebut AS akan mulai salurkan bantuan ke Jalur Gaza lewat udara******

Penerjemah: Nabil Ihsan
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Dominasi generasi muda

Gajah liar rusak kawasan wisata di Bandar Negeri Suoh Lampung Barat******

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

Oga Emas dari dunia lain

Teten soal Tindak Lanjut Pelanggaran TikTok: Tunggu Mendag******

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masdukimengatakan pihaknya masih akan berkoordinasi dengan Menteri PerdaganganZulkifli Hasan untuk menindak TikTok.

Maklum, TikTok masih kembali melakukan transaksi online melalui platform mereka sendiri. Padahal, hal tersebut sudah dilarang oleh pemerintah.

"Ya kami nanti tunggu Pak Mendag," ucap Teten di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (19/2).

Teten pun menegaskan pihaknya tidak mempermasalahkan TikTok saat ini sudah bekerja sama dengan Tokopedia. Namun, ia menyayangkan TikTok Shop masih beroperasi dengan cara yang sama sebelum dilarang beroperasi, di mana transaksinya masih berada di platform itu sendiri.

"Kami gak permasalahkan TikTok investasi di Tokopedia-nya, yang kami permasalahkan TikTok dalam praktiknya masih menggunakan TikTok Shop itu terintegrasi dengan media sosial," ujar Teten.

Di sisi lain, Tokopedia memberikan pandangan tersendiri soal praktik TikTok Shop tersebut.

Head of Communication Tokopedia Aditia Nelwan mengatakan meskipun telah melewati masa proses uji coba, transaksinya masih belum berpindah lantaran hal itu membuat pengguna tak nyaman saat melakukan pembayaran.

"Kita sangat mengutamakan kenyamanan pengguna. Kita menghindari pengguna itu berpindah aplikasi atau jump app ketika mau bayar, tiba-tiba ada aplikasi lain masuk. Jadi check out-nya masih akan di situ (TikTok) juga sama," kata Aditia dalam acara ngobrol santai dengan seller TikTok dan Tokopedia terkait program Beli Lokal di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, akhir tahun lalu.

Namun, Aditia memastikan setelah proses transisi ini rampung, Tokopedia bakal terlibat dalam semua pembayaran transaksi di TikTok Shop secara seamless atau di belakang layar, serta tidak akan disadari oleh pembeli.

"Tapi nantinya memang sistemnya yang memproses pembayarannya, yang transaksinya itu ada di kami (di Tokopedia) walaupun pelanggan merasa tidak ada perpindahan. Memang itu tujuannya, untuk orang tetap nyaman untuk belanja. Tapi di back end-nya (atau) di sistem belakangnya itu akan di Tokopedia. Ini juga butuh waktu," katanya.

[Gambas:Video CNN]