mpo369

Tuan Perang Ling Tian

LRT Jabodebek Dapat Subsidi Nyaris Rp120 M******

LRT Jabodebek mendapatkansubsididalam bentuk dana Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp119,79 miliar atau nyaris Rp120 miliar.

Kucuran dana ini secara simbolis ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal dan Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo.

"Khusus untuk LRT Jabodebek saja, kami menganggarkan dana kewajiban pelayanan publik (PSO) sebesar Rp119.793.951.000 (hampir Rp120 miliar) pada 2023," kata Risal dalam keterangan resmi, Kamis (7/12).

Sementara itu, Dirut KAI Didiek mengatakan pihaknya berkomitmen melaksanakan penugasan PSO tersebut dengan sebaik mungkin. Ia menegaskan KAI siap menjalankan amanah dari Kemenhub sesuai kontrak.

Lalu, bos KAI itu memastikan pihaknya bakal meningkatkan pelayanan sarana, fasilitas, dan pelayanan lain. Didiek menyebut upaya ini dilakukan dengan koordinasi dan kolaborasi bersama stakeholder terkait.

"KAI akan terus mendukung pemerintah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dengan menghadirkan transportasi umum yang saling terintegrasi sehingga masyarakat dapat bertransportasi menggunakan angkutan massal dengan nyaman," tutur Didiek.

[Gambas:Video CNN]

Novel Qin Feng dan Lin Xue

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Perang bertanda Naga

Kemenkop UKM Ungkap Modus Plafon Kriting, Cara Bank Curangi Aturan KUR******

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) membongkar modus plafon kriting yang dilakukanbanknakal untuk mengakali kredit usaha rakyat (KUR).

Deputi Bidang Usaha Mikro Kemenkop UKM Yulius mengatakan modus ini melanggar Permenko Nomor 1 Tahun 2023. Pasalnya, KUR dengan maksimal pinjaman Rp100 juta seharusnya tidak boleh dikenakan jaminan atau agunan.

Temuan ini didapatkan Kemenkop UKM dari survei kepada 1.047 debitur yang tersebar di 23 provinsi. Yulius merinci 531 responden atau 51 persennya adalah laki-laki dan sisanya perempuan.

"Habis ini kita akan segera bersurat kepada bank-bank terkait hal yang melanggar aturan tersebut," imbuh Yulius.

Kemenkop UKM mencatat dari 894 debitur KUR mikro dan super mikro, ada pelanggaran berupa pengenaan agunan 16,1 persen alias 144 orang. Padahal, KUR dengan maksimal Rp100 juta itu tidak boleh dikenakan agunan.

Selain itu, Yulius mengatakan pelanggaran-pelanggaran tersebut akan dibawa ke Forum Pengawas KUR yang dikepalai Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Harapannya, awal 2024 permasalahan kredit ini sudah mulai bisa diselesaikan.

Kemenkop UKM enggan merinci bank mana saja yang diduga melanggar. Hanya saja, pihaknya bakal menegur bank-bank yang terindikasi berbuat curang.

"(Nama) bank-bank kami sudah ada, tapi mohon maaf kami tidak bisa sebutkan karena terkait kode etik. Tapi kami sudah akan bersurat ke bank-bank yang ada, kami akan lakukan peneguran," tutur Asisten Deputi Bidang Pembiayaan Usaha Mikro Kemenkop UKM Irene Swa Suryani.

"Dalam survei 187 bank, tetapi yang melanggar hanya beberapa persen, itu di data ada 16,1 persen. Merata (BUMN dan swasta), pelanggaran di semua bank ada," imbuhnya.

Yulius kemudian menimpali penjelasan asistennya soal bank penyalur KUR terbesar di Indonesia.

"Yang jelas penyalur (KUR) terbesar adalah BRI, 70 persen," tandas Yulius.

[Gambas:Video CNN]

memaksa langit

Luhut Bahas Metode Belajar 'Gasing' dengan Puan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Panjaitan menerima kunjungan Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, di Singapura pada Selasa sore (28/11).

Usai kunjungan, Luhut  mengatakan dia dan Puan banyak membahas banyak isu.

Salah satunya, program pelatihan Metode Gasing (gampang, asyik, dan menyenangkan) yang diciptakan dan dikembangkan oleh Yohanes Surya.

"Salah satu kunci penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan mengalokasikan investasi yang lebih besar dalam bidang pendidikan. Dan saya meminta betul kepada Mbak Puan untuk mendukung program yang juga menjadi perhatian Presiden Jokowi ini," ungkapnya dalam pernyataan yang dikeluarkan di Jakarta, Selasa ini.

Selain masalah itu, Luhut dan Puan juga membahas Pemilu 2024. Luhut mengaku dirinya dan Puan sepakat bahwa persatuan dan perdamaian haruslah menjadi prioritas utama di tengah Pilpres 2024.

Menurutnya, semua pihak memiliki tanggung jawab yang sama untuk memastikan bahwa kampanye berlangsung dalam kerangka saling menghormati dan menjunjung tinggi kepentingan bangsa.

"Saya dan Mbak Puan sepakat bahwa Pemilu ini haruslah berjalan dengan menyenangkan, dan meskipun kita semua memiliki pilihan yang berbeda-beda, tapi persatuan dan perdamaian haruslah selalu dijaga. Dan yang paling penting, kepentingan masyarakat haruslah menjadi yang utama,"  kata Luhut.

Sedangkan masalah lain yang juga dibahas Luhut dan Puan adalah soal peluang ekonomi baru untuk Indonesia, khususnya dalam aspek penangkapan dan penyimpanan emisi karbon menggunakan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS).

Sementara itu Puan berharap Luhut segera sembuh dan pulih seperti sedia kala.

"Yang paling utama adalah Pak Luhut sehat dan pulih seperti semula. Saya dan banyak masyarakat Indonesia mendoakan kesembuhan Pak Luhut," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Anjing kimia di dunia lain

Zulhas Dukung Womenpreneur Indonesia: Perempuan Kunci Sukses Bangsa******

Menteri Perdagangan RI Zulkifli Hasan (Zulhas) memberikan dukungan kepada para perempuan muda Indonesia yang menjadi pelaku usaha. Ia mengatakan bahwa perempuan memegang peran kunci dalam kesuksesan suatu bangsa dan peradaban.

Hal ini disampaikan Zulhas dalam pidatonya pada Pelantikan Kepengurusan Badan Otonom Womenpreneur Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP HIPMI) Periode 2023-2025 di The Energy Building SCBD, Jakarta, Rabu (6/12).

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengatakan 90 persen usaha di Tanah Air didominasi oleh UMKM. Dari jumlah tersebut, 65 persen pelaku UMKM merupakan perempuan.

"Saya bisa seperti ini karena perempuan, ibu saya. Waktu itu beliau usianya 24 tahun, saya usia 6 tahun. Sebelum saya masuk sekolah dasar ibu saya buka usaha kecil-kecilan di kampung. Saya dilatih, jaga warung, tutup warung, mulai hitung uang," kenang Zulhas.

"Itulah yang jadi bekal. Oleh karena itu, peran perempuan itu luar biasa. Saya lihat Womenpreneur ini, saya datang karena penting sekali acaranya," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Zulhas turut menyatakan bahwa Kemendag siap membantu para pelaku usaha muda, khususnya yang tergabung dalam Womenpreneur BPP HIPMI.

"Kemendag terbuka. Apa yang diperlukan dari kami, kami siap membantu," tandasnya.

Sebagai informasi, kegiatan ini turut dihadiri oleh Ketua Umum BPP HIPMI Akbar Himawan Buchari dan Ketua Badan Otonom Womenpreneur BPP HIPMI Melissa Hamid. Hadir pula istri Menteri Investasi/BKPM Sri Suparni Bahlil dan istri Menparekraf RI Nur Asia Uno.

Ruang tamu iblis

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]