tabelhk

Menantu Kaisar Abadi

slotgaming88

Kemendagri: Rakornas Satpol PP untuk mencari solusi bersama******

Padang (ANTARA) - Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Kemendagri, Amran menilai Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satpol PP menjadi ajang untuk mencari solusi bersama terhadap tantangan kerja ke depan. "Kita menyadari bahwa personel di berbagai daerah memiliki permasalahan masing-masing. Melalui Rakornas ini, kita harapkan setiap daerah dapat berbagi pengalaman, dan saling belajar untuk perbaikan-perbaikan di masa yang akan datang," katanya di Padang, Sabtu. Ia mengatakan itu saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dalam Rangka HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas tingkat Nasional di Padang. Amran juga mengingatkan personel Satpol PP dan Satlinmas dalam menjalankan tugasnya harus senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan, menjunjung tinggi ideologi Pancasila, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi, dan terus meningkatkan komitmen pengabdian kepada bangsa dan negara.

Baca juga: Satpol PP segel minimarket di Gegerkalong Bandung karena langgar Perda

Baca juga: Kota Padang tuan rumah HUT ke-74 Satpol PP dan HUT ke-62 Satlinmas Sementara itu Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi mengapresiasi peran Satpol PP dan Satlinmas di seluruh Indonesia, yang selama ini terus berupaya menjaga ketenteraman dan ketertiban umum (Trantibum) di tengah kehidupan masyarakat. "Kita patut berbangga dan mengapresiasi peran penting Satpol PP dan Satlinmas dalam menjaga trantibum, terlebih selama pelaksanaan Pemilu serentak Februari 2024 yang proses serta tahapannya masih berlangsung sampai hari ini," katanya. Ia menyebut peran Satpol PP dan Satlinmas juga sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan agenda demokrasi lainnya, yaitu Pilkada serentak yang akan digelar pada November 2024 nanti. Oleh karena itu, kesiapsiagaan personel Pol PP dan Linmas sangat dibutuhkan. "Tidak lama lagi, masyarakat juga akan memilih 545 kepala daerah di 37 provinsi, 415 kabupaten, dan 93 kota di seluruh Indonesia. Kami meyakini, tentunya seluruh personel telah berpengalaman dalam menjaga trantibum. Namun demikian, jangan sampai lengah," katanya.*

Baca juga: Satpol PP patroli rutin guna kenyamanan wisatawan di Labuan Bajo

Baca juga: Legislator minta Satpol PP dan dinas terkait kelola sampah APK

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2024

Anak perempuan sah itu tidak bermoral

daftar slot terbaru 2022

Polisi terapkan sistem buka tutup jalur di lokasi longsor Liwa******

buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan

Lampung Barat (ANTARA) - Kepolisian Resor Polres Lampung Barat, melakukan sistem buka tutup jalur, di lokasi tanah longsor yang menutupi bahu jalan lintas barat Liwa Lampung Barat menuju Krui Kabupaten Pesisir Barat.

"Tidak ditutup. Hanya diberlakukan buka tutup jalur akibat material tanah longsor yang masih menutupi separuh jalan, Kecuali roda 6 atau lebih hanya diperbolehkan melintas di atas pukul 17.00 WIB," kata Kasat Lantas Polres Lampung Barat Iptu David Pulner saat dihubungi dari Lampung Selatan, Sabtu.

Ia menyebut bahwa saat ini sebagian material longsor sudah dievakuasi petugas dari ruas jalan dan hingga kini proses evakuasi material masih terus berlangsung.

Baca juga: Longsor, jalur lintas Liwa-Krui Lampung ditutup untuk kendaraan besar
Baca juga: Polisi evakuasi ibu hamil terjebak macet akibat longsor Lampung Barat

Ia juga mengatakan, hingga saat ini petugas gabungan penanggulangan bencana alam Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari TNI, Polri dan dinas terkait bahu membahu untuk membantu masyarakat yang akan melintas di jalur tersebut.

Untuk itu, ia mengimbau warga yang tidak memiliki kepentingan mendesak untuk tidak melakukan perjalanan, baik dari Lampung Barat menuju Pesisir Barat, maupun sebaliknya.

"Kami mengimbau kepada masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menuju Krui ataupun sebaliknya agar selalu waspada dan berhati-hati," katanya.

Baca juga: Waspada 10 ruas jalan nasional rawan banjir dan longsor di Lampung
Baca juga: Basarnas Lampung: Dua korban longsor Desa Juku Batu ditemukan
Baca juga: Alat berat buka jalan salurkan bantuan usai longsor Lampung Barat

Pewarta: Riadi Gunawan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Cincin bela diri abadi

jitu69

Kreasi Prasasti Perdamaian kampanyekan toleransi lewat film******

Jakarta (ANTARA) - Kreasi Prasasti Perdamaian (KPP), sebuah wirausaha sosial yang didirikan pegiat anti terorime dan radikalisme Noor Huda Ismail, mencoba mengampayekan toleransi melalui film "Ahmadiyah's Dilemma" dan "Puan Hayati: Threads of Faith".

"Film ini bertujuan awareness campaignatau membangun kesadaran publik agar bisa menerima aliran keyakinan lain yang secara sosiologis bagian dari negara yang harus dilindungi," kata Noor Huda dikutip dari siaran pers di Jakarta, Sabtu. 

Kedua film tersebut dibedah di Universitas Pamulang Kampus Viktor di Tangerang Selatan, Banten, Sabtu, dengan menghadirkan pembicara Noor Huda Ismail, rapper yang juga penganut Ahmadiyah Malik Ros, serta Dwi Setiyani Utami dan Nata Hening Graita Prameswari, penganut aliran kepercayaan Puan Hayati. 

"Ahmadiyah's Dilemma" menjelajahi lebih dalam perjuangan yang dihadapi oleh pengikut Ahmadiyah. Sedangkan dalam Film Puan Hayati: Threads of Faith, Dwi Utami dan Nata Hening menjelaskan tentang seberapa besar komitmen pada keyakinan Puan Hayati di Jawa Tengah.

"Sebuah film dapat mengajar manusia untuk saling bertoleransi walaupun memiliki latar belakang agama yang berbeda," ujar Noor Huda yang sekaligus menjadi sutradara kedua film itu.

Dia pun menilai film ini dapat mengajarkan sesama manusia untuk memanusiakan manusia melalui toleransi. Dengan toleransi yang tinggi, dia yakin Indonesia akan menjadi bangsa yang lebih besar karena keberagamannya.

Di kesempatan yang sama, Ketua Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Andy Yentriyani menilai masyarakat masih belum teredukasi dengan baik akan banyaknya perbedaan.

"Hal ini yang membuat rasa toleransi di tengah masyarakat menjadi rendah sehingga sikap intimidatif terhadap sesuatu yang berbeda semakin tinggi," ujarnya.

Dia pun mengaitkan hal tersebut terhadap posisi perempuan yang kerap menjadi target intimidasi dan kekerasan.

Dengan adanya dua film ini, Andy berharap perbedaan yang berujung sikap dan tindakan intimidatif dapat berkurang di tengah masyarakat.

"Karena hidup berdampingan sangat penting. Dari peristiwa intoleransi pasti ada perempuan yang jadi korbannya, dengan persoalan yang dia harus hadapi, langsung pada dampak peristiwa itu," kata Andy.

Baca juga: Pemkab Kudus datangkan Habib Ja'far untuk perkuat toleransi

Baca juga: Wali Kota Denpasar: Perayaan Imlek wujud kolaborasi dan toleransi


 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Sigit Pinardi
Copyright © ANTARA 2024

Teratai Putih Mo Dharma

geng76

Menjaga APBN yang berdaulat dan tangguh meredam guncangan******

Kini, Pemerintah saat ini juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Jakarta (ANTARA) - Berlangsungnya ketahanan suatu negara salah satunya ditentukan oleh kebijakan fiskal. Anggaran negara yang sehat dengan pengelolaan yang bijaksana menjadi penentu kemampuan suatu negara dalam mempertahankan kedaulatannya.

Tak terkecuali Indonesia. Republik ini perlu memastikan pengelolaan instrumen fiskal, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dikelola secara akuntabel agar keberlangsungan negara dapat terjaga dengan baik.

Kesadaran itu telah diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Beberapa waktu lalu, saat Rapat Kerja Kementerian Perdagangan, Februari lalu, dia menegaskan APBN harus dikelola secara akuntabel. Pasalnya, APBN merupakan instrumen yang menjadi penyokong negara dalam menghadapi gejolak ekonomi sekaligus untuk mencapai tujuan negara.

APBN mulanya merupakan warisan kolonial yang disusun berdasarkan Indische Comptablitetiswet(ICW), yang kemudian dipatenkan melalui Pasal 23 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 setelah Indonesia merdeka. Penyusunan APBN dilakukan oleh perhitungan anggaran oleh Pemerintah lalu diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), praktik yang masih berlaku hingga sekarang.

Namun, dalam jejak historis, penyusunan APBN mengalami berbagai dinamika. Fiskal negara pada era Soekarno kerap mengalami defisit karena pengeluaran besar-besaran untuk bidang militer demi mempertahankan kemerdekaan, yang berlanjut terciptanya inflasi tinggi usai Pemerintah memutuskan mencetak uang untuk membiayai pengeluaran.

Tak kunjung membaik, Soekarno membubarkan DPR pada akhir 1950-an usai APBN yang diajukannya ditolak. Dia juga mengeluarkan Perppu Nomor 6 Tahun 1960 untuk menetapkan APBN dan memecah posisi Menteri Keuangan menjadi beberapa jabatan menteri.

APBN kemudian bergerak pada arah baru di bawah pengelolaan Menteri Keuangan Ali Wardhana pada era Orde Baru. Kebijakan fiskal dirancang untuk berimbang antara penerimaan dan pengeluaran. Susunan Kementerian Keuangan pada era itu, atau disebut sebagai Departemen Keuangan, terus mengalami perubahan.

Inflasi berhasil ditekan, namun utang makin membengkak karena penerimaan negara kebanyakan bersumber dari utang luar negeri.

Instrumen fiskal negara akhirnya mengalami perubahan fundamental pascakrisis ekonomi 1997-1998 dan jatuhnya rezim Orde Baru. Format APBN disusun berdasarkan standar internasional Government Finance Statistic (GFS), di mana pinjaman bukan diklasifikasikan sebagai penerimaan negara melainkan sumber pembiayaan.

Pada masa itu juga lahir paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang menggantikan ICW warisan Belanda, di antaranya UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
 

APBN pada masa Jokowi

APBN pada masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga tak luput mengalami banyak gejolak. Salah satunya pandemi COVID-19 yang masuk ke Indonesia pada awal 2020 lalu yang menjadi hantaman keras bagi keuangan negara.

Pada periode krisis itu, APBN perlu hadir untuk memberikan perlindungan kesehatan serta kebutuhan hidup rakyat.

Di bawah kendali Sri Mulyani, anggaran negara menyediakan alokasi khusus untuk COVID-19 yang mulanya sebesar Rp52,4 triliun pada 2020, kemudian meningkat 81,3 persen menjadi Rp188 triliun pada tahun berikutnya. Anggaran COVID-19 baru ditekan pada 2022 setelah kondisi mulai pulih dan dihilangkan pada 2023.

Sementara itu, anggaran perlindungan sosial (perlinsos) yang digunakan untuk memberikan insentif dan subsidi naik signifikan pada masa pandemi. Pada 2019, anggaran perlinsos digelontorkan sebesar Rp308,4 triliun. Lalu, naik 61,5 persen pada 2020 menjadi Rp498 triliun. Anggaran perlinsos pada tahun berikutnya terus bertahan di atas Rp400 triliun, hingga terakhir pemerintah menganggarkan sebesar Rp496,8 triliun pada APBN 2024.

Selain pandemi, perekonomian juga dihadapkan dengan berbagai guncangan lainnya, seperti konflik geopolitik yang berdampak pada pasokan dan harga energi-pangan, perubahan iklim, serta kebijakan moneter global.

Berbagai krisis yang muncul membuat banyak negara mengalami perlambatan ekonomi, tak terkecuali Indonesia yang pertumbuhan ekonominya pernah terjerembap hingga minus 2,07 persen (year-on-year/yoy) pada 2020.

Untuk memulihkan perekonomian, Pemerintah menyusun berbagai reformasi ekonomi, misalnya, memberikan stimulus APBN untuk meningkatkan daya beli masyarakat. APBN sebagai instrumen fiskal juga bekerja sama dengan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) untuk mengendalikan inflasi agar kinerja konsumsi rumah tangga dapat terjaga.

Fiskal negara juga diperankan sebagai katalisator transformasi ekonomi, terutama mengenai pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM). Pembangunan infrastruktur ditujukan untuk menyokong pergerakan ekonomi yang diharapkan dapat mencapai pemerataan. Sementara pembangunan SDM diwujudkan melalui pendidikan, kesehatan, dan perlinsos.

Di samping itu, untuk makin memperkuat fundamental perekonomian nasional, pemerintahan Jokowi berupaya melakukan reformasi struktural yang diwujudkan dengan kelahiran sejumlah UU di bidang fiskal, di antaranya UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Dengan berbagai respons fiskal terhadap gejolak ekonomi itu, Indonesia mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, tepatnya 5,05 persen pada 2023, di tengah melemahnya perekonomian global. Dengan pencapaian itu pun, defisit fiskal tetap terjaga, di mana APBN mencetak defisit 1,65 persen pada tahun yang sama.

Sri Mulyani, dalam pertemuannya dengan Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers, berbangga mengatakan APBN mampu menjaga perekonomian sekaligus melanjutkan agenda pembangunan Indonesia tanpa harus mengorbankan kesehatan dan kredibilitasnya.


APBN transisi

APBN kini sedang diuji di tengah fase transisi pemerintahan. Terakhir kali Indonesia mengalami transisi pemerintahan hampir 10 tahun silam.

Kala itu, digunakan APBN Perubahan untuk menyikapi pergantian pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ke Jokowi. Pemerintahan SBY hanya mencantumkan anggaran untuk fungsi-fungsi dasar pemerintahan (baseline) saat menyusun APBN 2015. Hal itu dilakukan guna memberikan ruang fiskal untuk pemerintahan berikutnya, yang kemudian disempurnakan oleh Jokowi dengan program-program yang ia janjikan.

Kini, Pemerintah juga perlu mempersiapkan APBN untuk tahun depan, yang praktiknya bakal dijalankan oleh pemerintahan selanjutnya.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti, saat dihubungi ANTARA mengingatkan bahwa APBN pada masa transisi harus dilakukan pemantauan dan evaluasi. Dari sisi penerimaan negara, misalnya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) perlu terus dioptimalkan agar penerimaan tak bergantung dengan pajak dan cukai.

Sementara dari sisi pengeluaran, ia menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran yang ditujukan pada program-program prioritas produktif serta memiliki efek berganda (multiplier effect) lebih besar.

Terlebih ke depan, perekonomian diperkirakan masih sarat tantangan. Oleh karena itu, APBN harus disiapkan agar dapat tangguh menahan guncangan perekonomian sehingga dapat hadir untuk melindungi rakyat.



 

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Saya orang suci

slot66

Kemdikbudristek tingkatkan minat baca anak lewat penyediaan buku******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa (Badan Bahasa) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi terus berupaya meningkatkan minat baca generasi muda melalui penyediaan buku bacaan yang bermutu.

"Minat baca ini juga berkaitan erat dengan penguatan literasi yang merupakan salah satu program prioritas Kemendikbudristek," kata Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Hafidz Muksin, dalam keterangan resmi, di Jakarta, Sabtu (2/3).

Hafidz mengatakan Kemendikbudristek pada 2022 telah mendistribusikan sebanyak 15,4 juta eksemplar buku bacaan ke sejumlah sekolah dasar di seluruh Indonesia yang memiliki tingkat literasi rendah berdasarkan hasil asesmen nasional dan daerah 3T.

SD Negeri 003 Batu Aji, Kota Batam, Kepulauan Riau, merupakan salah satu penerima manfaat bantuan buku bacaan dari pemerintah tersebut.

Sekolah tersebut menerima sebanyak 1.670 eksemplar buku bacaan.

"Bangga rasanya melihat buku-buku tersebut telah dimanfaatkan dengan baik dan tepat sasaran oleh sekolah dan siswa. Sejati-nya pelaksanaan sekolah seperti inilah yang diharapkan oleh Mas Menteri (Pendidikan/Nadiem Makarim) ketika meluncurkan Merdeka Belajar Episode ke-23 berupa Buku Bacaan Bermutu untuk Literasi Indonesia," kata Hafidz Muksin.

Dia mengatakan pemanfaatan dan praktik baik terhadap pemberian buku bacaan tersebut menjadi dorongan bagi pemerintah untuk melanjutkan dan meningkatkan program pencetakan dan pengiriman buku bacaan bermutu.

"Pada tahun 2024, Kemendikbudristek akan mengirimkan lebih dari 21 juta eksemplar buku bacaan ke sekolah-sekolah," kata Hafidz Muksin.

Pewarta: Anita Permata Dewi
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Copyright © ANTARA 2024

Pedang Tanpa Jiwa

garansi slot terbaru

Ahli: Pemilu damai menjadi angin segar capai investasi Rp1.650 triliun******

Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini.

Jakarta (ANTARA) - Pengamat ekonomi Esther Sri Astuti mengatakan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah berjalan damai menjadi angin segar yang mendukung target pemerintah untuk mencapai masuknya investasi dalam negeri sebesar Rp1.650 triliun pada 2024. "Pemilu kondusif menjadi sinyal positif bagi pengembangan bisnis di Tanah Air untuk saat ini," kata Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) itu, di Jakarta, Sabtu (2/3). Setelah pemilu, para pelaku pasar dan investor juga merespons positif hasil penghitungan cepat. Hal itu ditunjukkan dengan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang naik pascapemilu. Sejak awal 2024 sampai dengan 16 Februari 2024, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 0,86 persen year to date (ytd) ke level 7.335,55. "Kemarin saya lihat di berita pasar itu merespons positif, mungkin karena ada dinilai ada kepastian berkelanjutan, karena nilai IHSG naik tidak turun, artinya respons pasar positif," katanya lagi. Hasil hitung cepat juga menunjukkan kemungkinan satu putaran pemilu, sehingga akan mempersingkat kekhawatiran para investor untuk mulai berinvestasi di Tanah Air. Usai Pemilu Serentak pada 14 Februari 2024, pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul berdasarkan quick count (hitung cepat) sejumlah lembaga survei. Esther berharap kondisi kondusif pascapemilu juga terus dapat terjaga demi berlanjutnya pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan bangsa. "Kita berharap itu dijaga terus damai, ke depan responsnya tetap positif terus dan negara Indonesia menjadi lebih sejahtera," ujarnya lagi. Setelah pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI baru pada Oktober 2024, maka para investor akan mulai menanamkan investasinya di Indonesia. Saat ini para pelaku pasar terus mencermati kondisi dalam negeri pascapemilu damai, dan diharapkan kestabilan politik terus terjaga. Sebelumnya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat realisasi investasi sepanjang 2023 mencapai Rp1.418,9 triliun, atau melampaui target yang ditetapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebesar Rp1.400 triliun (101,3 persen) dengan total penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.823.543 orang. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah menargetkan aliran masuk investasi pada 2024 mencapai Rp1.650 triliun.
Baca juga: Ketua PBNU minta semua pihak sebarkan pesan damai usai pemilu
Baca juga: Imam Masjid Istiqlal apresiasi Polri wujudkan pemilu damai

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024