joker 888 slot

Pistol Tuhan menangis darah

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Dunia Idiom

RI Butuh Suntikan Dana untuk Transportasi Umum Terintegrasi******

Plt. Asisten Deputi Infrastruktur Konektivitas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Lukijanto mengatakan Indonesia butuh pendanaan dari swasta untuk membiayai pengembangan transportasi umum yang terintegrasi di perkotaan.

Hal ini karena keuangan negara sangat terbatas, sedangkan kebutuhan pengembangan transportasi umum harus dilaksanakan secepat mungkin.

"Integrasi sumber pendanaan untuk pengembangan transportasi massaltentu ini dengan alokasi APBN yang terbatas untuk sektor infrastruktur dan kapasitas fiskal daerah yang terbatas, maka pendanaan yang diinisiasi oleh loan ataupun hibah juga perlu diintegrasikan dengan sumber pendanaan kreatif lainnya," ujarnya dalam Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Kamis (20/10).

"Kita juga mengetahui bahwa sektor transportasi ini menjadi sektor penyumbang emisi gas rumah kaca ketiga terbesar di Indonesia. Oleh karena itu, kita perlu melakukan transformasi, yaitu sektor transportasi menuju transportasi yang berkelanjutan," jelasnya.

Untuk mendukung pengurangan emisi karbon melalui transportasi terintegrasi ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah melakukan kajian atau studi kelayakan di enam kota besar di Indonesia, yakni Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, Semarang dan Makassar.

Kajian ini dilakukan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang telah disusun sejak lama.

"Nah tentu ini dilakukan dengan berbagai strategi pengembangan sistem angkutan umum massal perkotaan. Di mana salah satunya adalah rencana mobilitas perkotaan yang berkelanjutan dan integrasi," jelasnya.

Ia menilai pengembangan ini menjadi keharusan karena industri transportasi, selain menjadi penghasil emisi karbon terbesar, juga memakan anggaran cukup besar dari subsidi.

Hal ini tercermin dari subsidi energi tahun ini yang membengkak lebih dari tiga kali lipat dari sebelumnya sekitar Rp170 triliun menjadi Rp502 triliun karena kenaikan harga minyak dunia. Jadi, langkah ini selain mengurangi emisi karbon, juga meringankan beban subsidi APBN.

"Oleh karena itu Kemenko Marves terus mengkoordinasikan percepatan pengembangan ekosistem kendaraan listrik, termasuk pada angkutan umum sebagai solusi agar CO2 yang dihasilkan jauh lebih rendah dan sekaligus juga sebagai solusi penghematan BBM," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Setengah kebahagiaan seumur hidup

Pertamina Patra Niaga Buka Peluang Kerja Sama Bisnis NFR di SPBU******

Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga fokus mendorong pengembangan bisnis Non-Fuel Retail (NFR), dengan memanfaatkan jaringan stasiun pengisian bahan umum (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra mengatakan, dalam pengembangan layanan atau bisnis NFR ini, pihaknya terus membuka peluang atau berkolaborasi mengembangkan bisnis baru dengan mitranya.

"Bisnis NFR ini adalah upaya pengembangan SPBU menjadi one stop service. Bisnis NFR ini pun merupakan bisnis yang potensial, baik bagi Pertamina maupun mitra bisnis, serta bagi SPBU itu sendiri," jelas Mars Ega dalam keterangannya, Kamis (20/10).

"Jaringan SPBU Pertamina dan Pertashop bisa menjadi kesempatan bagi para mitra atau pelaku usaha dalam melakukan penetrasi bisnis yang mereka lakukan di wilayah baru, karena sekali lagi SPBU Pertamina ini ada dari Sabang sampai Merauke," tambahnya.

Mars Ega melanjutkan, sebagai komitmen pengembangan bisnis NFR di SPBU, Pertamina sedang menyiapkan skema-skema kerja sama yang menguntungkan. Salah satunya adalah jika sudah memiliki izin usaha SPBU, maka akan terbuka peluang untuk mengembangkan bisnis lainnya di SPBU tersebut.

"Ini adalah keseriusan Pertamina Patra Niaga mengembangkan potensi layanan one stop servicedi SPBU. Sebagai komitmen, Pertamina Patra Niaga akan menuangkan semangat kolaborasi ini dalam bentuk pakta kolaborasi dengan mitra-mitra bisnis pada acara Pertamina Tenants Day hari ini, karena ke depan, bisnis NFR akan kami terus perluas dan kembangkan," kata Mars Ega.

Ketua Umum DPP Hiswana Migas, Rachmad Muhammadiyah yang akrab dipanggil Yeni menyambut baik rencana pengembangan bisnis NFR di SPBU. Menurutnya, potensi pasar NFR di SPBU ini sangat baik karena strategisnya lokasi SPBU.

"Di negara maju, bisnis NFR ini bisa menyumbang 30 persen sampai 40 persen pendapatan bagi SPBU tersebut, karena yang dijual pada bisnis NFR ini adalah kebutuhan-kebutuhan masyarakat, misal minimarket atau kafe. Karena inilah Hiswana Migas menyambut baik pengembangan NFR di SPBU," jelas Yeni.

Direktur PT Birotika Semesta (DHL Express), Rocky Joseph yang mengelola bisnis logistik dan ekspedisi turut membeberkan alasan keuntungan bisnis NFR di SPBU Pertamina.

"Pertama akses, lokasinya mudah dijangkau bahkan di jalan utama. Kedua keamanan, karena cenderung ramai jadi mengurangi potensi kecurian atau perampokan. Ketiga adalah lahan parkir karena gabung dengan SPBU, belum lagi jika konsumen kami ada kebutuhan sekaligus untuk mengisi BBM atau beli makan dan minum di convenience store," pungkas Rocky.

Pertamina Patra Niaga saat ini membuka peluang sebesar-besarnya dalam mengembangkan bisnis NFR di SPBU. Saat ini yang sudah berjalan antara lain adalah minimarket, café, autocare, dan media advertising.

Saat ini juga terbuka peluang kerjasama untuk ekosistem kendaraan listrik seperti Charging Station atau Battery Swapping Station, serta kerjasama di bidang digital dan aplikasi yakni melalui program loyalty MyPertamina.

Cermin iblis serba bisa

Alasan Agung Podomoro Jual Central Park Rp4,5 Triliun******

PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) menjual kepemilikan saham di Central ParkMall (CPM) kepada PT CPM Assets Indonesia. Pusat perbelanjaan itu berlokasi di Podomoro City, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

CPM dijual untuk menyehatkan kondisi keuangan dan membayar utang kepada Guthrie Venture Pte Ltd yang akan jatuh tempo pada 20 November 2022. Nilai transaksi jual beli CPM mencapai Rp4,53 triliun.

Sebagian hasil penjualan tersebut juga digunakan untuk membeli saham baru yang diterbitkan CPM Assets Indonesia sebesar 28,58 persen pada 23 September 2022. Dengan begitu, perseroan masih memiliki saham atas Central Park Mall.

Adapun aset yang dijual terdiri dari 149 sertifikat hak milik atas satuan rumah susun (SHMRS) milik perseroan atas Pusat Perbelanjaan (Mal) Central Park.

Transaksi jual beli tersebut dilakukan berdasarkan akta penyertaan keputusan pemegang saham di luar rapat nomor 43, 23 September 2022.

Perseroan menerangkan bahwa transaksi yang dilakukan adalah transaksi material. Artinya, transaksi itu merupakan bagian dari kegiatan usaha yang dijalankan dalam rangka menghasilkan pendapatan dan akan dilakukan secara rutin, berulang atau berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Poseidon

Komunitas Konsumen Desak Kemenkes Ungkap Merek Obat Berbahaya******

Ketua Komunitas KonsumenIndonesia (KKI) David Tobing mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengumumkan daftar nama produk yang mengandung bahan berbahaya, termasuk senyawa etilen glikol (EG) yang melebihi ambang batas.

"KKI mendesak Kemenkes juga segera publikasi nama-nama obat sirop mana yang mengandung bahan berbahaya, maupun yang tidak demi kenyamanan dan keamanan kepada pengguna obat (konsumen), terlebih lagi obat- obatan tersebut banyak beredar dan dijual bebas," ujar David dalam keterangan resmi, Jumat (21/10).

Dalam hal ini, ia mengapresiasi sikap BPOM yang mengumumkan lima obat sirop dengan kandungan senyawa EG yang melebihi ambang batas. Namun mereka tetap meminta pemerintah mempublikasikan 15 dari 18 obat yang dinyatakan Kemenkes mengandung senyawa (EG).

"Hal ini perlu agar tidak meresahkan anak dan orang tua si anak yang merupakan konsumen pengguna obat," ujarnya.

Sementara itu, Forum Advokat Peduli Anak (FAPA) menyampaikan bahwa penemuan kandungan berbahaya dalam obat tidak boleh sampai mengabaikan hak anak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan seperti yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 juncto Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 jo. UU No. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.

"Maka dari itu, jangan sampai pembatasan obat sirop yang tidak jelas dan akurat informasinya justru malah mengabaikan kesehatan anak yang sedang membutuhkan obat-obatan dalam bentuk sirup yang belum ada penggantinya," ujar perwakilan FAPA, Maria Ardiningtyas.

FAPA berharap Kemenkes dapat terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), sehingga para orangtua dapat mendapatkan informasi resmi mengenai obat sirop yang berpotensi menjadi penyebab gagal ginjal akut anak.

Selain itu, FAPA juga mengimbau adanya obat-obatan pengganti obat sirup secara gratis sebagai bentuk perlindungan anak.

"Amanat Pasal 45B dari UU Perlindungan Anak jelas menyatakan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan orang tua wajib melindungi anak dari perbuatan yang mengganggu Kesehatan dan tumbuh kembang anak, dengan harus melakukan aktivitas yang melindungi anak," tegas Maria.

Adapun lima obat yang diduga mengandung cemaran etilen glikol (EG) dan dietilen glikol (DEG) yang diterbitkan BPOM:

1. Termorex Sirup (obat demam), produksi PT Konimex dengan nomor izin edar DBL7813003537A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

2. Flurin DMP Sirup (obat batuk dan flu), produksi PT Yarindo Farmatama dengan nomor izin edar DTL0332708637A1, kemasan dus, botol plastik @60 ml.

4. Unibebi Demam Sirup (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL8726301237A1, kemasan Dus, Botol @ 60 ml.

5. Unibebi Demam Drops (obat demam), produksi Universal Pharmaceutical Industries dengan nomor izin edar DBL1926303336A1, kemasan Dus, Botol @ 15 ml.

[Gambas:Video CNN]

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Pemerintah Akan Kembangkan Busway di 10 Kota Besar di RI******

Kementerian Perhubungan memastikan akan ada transportasi bus umum seperti Transjakarta atau dikenal dengan nama busway di 10 kota besar di Indonesia, sepertiMedan, Bandung, Surabaya hingga Palembang.

Direktur Lalu Lintas Angkutan Jalan Kementerian Perhubungan Suharto mengatakan pemerintah memang telah mengembangkan transportasi bus ini sejak 2020 dan terus dipercepat. Langkah transformasi transportasi umum ini tertuang dalam dokumen RPJMN 2020-2024.

"Fokus kami adalah bagaimana pengguna bus bisa merasa nyaman layaknya menggunakan kendaraan pribadi, sehingga perpindahan moda transportasi ini dapat terjadi," ujarnya dalam acara Sustainable Transportation Forum 2022 di Bali International Convention Center, Jumat (21/10).

Selain itu, proporsi penggunaan transportasi umum di Indonesia masih kecil, yakni hanya 20 persen dari total penduduk. Angka ini masih sangat kecil dibandingkan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura.

Oleh karenanya, pemerintah dibantu oleh banyak pemangku kepentingan, termasuk lembaga-lembaga internasional untuk dapat menyukseskan program 'busway' ini dan memperluas wilayah-wilayah cakupan di kota-kota lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Mereka yang membantu adalah lembaga pembangunan internasional pemerintah Jerman, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Dalam hal ini, GIZ melakukan kajian di lima kota percontohan dari 10 kota sasaran pemerintah.

Sementara, untuk tarif busway di 10 kota tersebut akan berbeda dengan Transjakarta. Pasalnya ia menilai setiap daerah memiliki kondisi dan kemampuan masyarakat yang berbeda.

Menurut Suharto, kemenhub telah melakukan survei untuk melihat berapa kemampuan membayar masyarakat di 10 kota tersebut. Hasilnya sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan untuk menghitung berapa besaran subsidi yang bakal diberikan.

"Sekarang hasil survei (kemampuan bayar masyarakat) sudah ada di anggaran Kemenkeu. Kami masih menunggu berapa tarif yang tepat. Jadi regulasi PMK nya sedang disusun. Jadi sabar dulu saja, nanti akan kita rilis kalau sudah ada angka final," tegasnya.

Berikut 10 kota yang bakal memiliki 'busway' seperti Jakarta:

1. Palembang
2. Surakarta
3. Denpasar
4. Bandung
5. Makassar
6. Banjarmasin
7. Medan
8. Yogyakarta
9. Surabaya
10. Banyumas