tmarket3

Alkimia Shinto

Kemenkeu: PUPR Minta Tambahan Anggaran IKN hingga Rp8 T******

Anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) bakal membengkak tahun ini. Pasalnya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta tambahan anggaran untuk mega proyek itu.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan anggaran IKN pada pagu 2023 sebenarnya ditetapkan sebesar Rp23 triliun. 

"Tambahannya ya kira-kira yang mereka (PUPR) sudah minta sejauh ini sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun," ujar Isa dalam media gathering, Selasa (21/3).

Anggaran tambahan ini rencananya akan digunakan untuk pembebasan lahan yang nantinya disediakan bagi pengembang.

"Kan pak presiden minta tanah untuk disiapkan untuk para investor disiapin. Nah itu nanti perlu (dana)land development," imbuhnya.

Namun, ia menekankan tambahan anggaran tersebut belum final. Kemenkeu masih melihat apakah anggaran tersebut mencukupi atau perlu ditambah lagi.

"Tapi masih diperkirakan akan bertambah apa nggak, belum final," pungkas Isa.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Anjing Setan Api Penyucian

Eksportir Bisa Potong Gaji Buruh 25 Persen Maksimal 6 Bulan******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memperbolehkan eksportirmemotong gajipekerjanya sampai 25 persen, dengan jangka waktu maksimal enam bulan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global.

"Dan ini hanya enam bulan. Jangan dipikir ini berlaku forever. Ini berlaku hanya enam bulan saja," ujar Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial (PHI Jamsos) Indah Anggoro Putri dalam konferensi pers, Jumat (17/3).

Ada lima industri yang diperbolehkan memotong gaji karyawan sampai 25 persen, yakni industri tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, kulit dan barang kulit, furnitur, dan industri mainan anak.

"Jadi sekali lagi, tidak semudah itu semua pabrik buruh boleh melakukan penyesuaian gaji upah, boleh memotong gaji, upahnya, akibat terbit Permen ini. Nggak semudah itu," jelasnya.

Ada tiga syarat yang ditetapkan Kemnaker untuk industri bisa melakukan pemotongan gaji. Pertama, industri tersebut memiliki minimal 200 orang pekerja.

Kedua, persentase biaya tenaga kerja terhadap biaya produksi minimal sebesar 15 persen. Ketiga, barang produksi bergantung pada permintaan pesanan dari Amerika Serikat (AS) dan negara di benua Eropa, yang dibuktikan dengan surat permintaan pesanan.

Sedangkan, prosedur penyesuaian upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah nilai upah terakhir sebelum pemotongan.

Kemnaker pun memastikan akan terus mengawasi pelaksanaan aturan ini agar tidak ada buruh yang dirugikan. Pengawasan dilakukan bekerja sama dengan berbagai pihak.

"Tidak hanya kami, serikat pekerja, serikat buruh di setiap perusahaan pun juga harus mengawasi implementasinya. Apakah sudah sesuai dengan Permen 5/2023 ini atau tidak," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

Mandor Masjid Zayed Kerja di Gresik******

PT Waskita Karya(Persero) Tbk mengungkapkan para mandor pekerja proyek pembangunan Masjid Syeikh Zayed Solo; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa sudah bekerja di daerah lain meskipun masih punya utangRp145 juta ke warung kecil di sekitar proyek masjid tersebut. 

Informasi itu disampaikan oleh Director of Operation I & QSHE I  Waskita Karya Ketut Pasek Senjaya. Ia mengatakan para mandor terpantau sudah bekerja di wilayah Gresik, Tangerang dan Ambon.

Namun katanya, Waskita Karya ingin memediasi penyelesaian utang mandor ke pemilik warung. Akhirnya dengan itikad baik itu, pihaknya memanggil mandor dan meminta mereka ke Solo guna menyelesaikan utangnya.

Menurutnya, Waskita Karya juga langsung membantu proses mediasi antara para mandor dengan pemilik warung. Karenanya, saat ini utang Rp145 juta tersebut telah dibayarkan.

"Kami bantu mediasi antara mandor dan pihak warung walaupun secara langsung bukan merupakan tanggung jawab Waskita dan puji syukur sudah selesai dengan pembayaran secara langsung dan tanda tangan berita acara," jelas Pasek.

Para mandor pun menyampaikan permintaan maaf karena membuat kegaduhan dan permasalahan yang menjadi topik perbincangan. Bahkan, sampai membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming ikut berkomentar.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Wali Kota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," ucap mereka.

Sementara itu, Dian Ekasari selaku pemilik warung berterima kasih dan menyatakan tidak ada maksud untuk membuat kegaduhan. Ia hanya ingin haknya dipenuhi.

"Terima kasih kepada Wali Kota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Masalah utang Rp145 juta mandor Masjid Sheikh Zayed ke pedagang kecil di sekitar proyek masjid itu mengemuka belakangan ini. Hal itu terjadi setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. 

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

Dian mengatakan tiga mandor tersebut berinisial N, G, dan G. Utang itu terhitung dimulai sejak pembangunan masjid mulai 2021 lalu.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.

Peternak Jiwa Zhu Xiaoshan

Buruh Lepas MR DIY Curhat Kena PHK usai Tuntut Jadi Pekerja Tetap******

PT Duta Sentosa Yasa atau yang dikenal dengan nama MR DIY dituding melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak kepada 25 karyawannya. PHK tersebut ternyata sudah berlangsung sejak April 2022 dan terus berlanjut hingga hari ini.

Ahmad Taufik selaku korban PHK tersebut mengatakan dirinya harus berjuang sendirian menuntut haknya, sebelum akhirnya terbentuk Serikat Buruh PT Duta Sentosa Yasa (SB DSY) pada Juni 2022.

Taufik mengatakan dirinya adalah korban pertama PHK sepihak dari MR DIY, sebelum akhirnya bertambah menjadi total 25 orang.

Mulanya, Taufik bergabung bersama MR DIY sejak Juni 2021 sebagai pekerja harian. Toko ritel yang menjual berbagai peralatan rumah dan aksesoris itu menjanjikan Taufik upah Rp125 ribu per hari. Tidak ada kontrak, hanya ucapan lisan.

Ia bertugas di gudang MR DIY yang berlokasi di Marunda Center, Bekasi, Jawa Barat sebagai salah satu staf. Namun, Taufik merasa ada eksploitasi dari perusahaan.

"Kita waktu itu tanpa kontrak. Jadi cuma lisan saja. Di dalam, masa daily worker itu banyak, seingat saya angkatan saya itu ada sekitar 70-100 orang. Dalam proses daily workerterjadi kekurangan upah. Setelah kita cek di UU bahwa pekerja harian itu ada perhitungannya yang kira-kira menurut UU harusnya diterima Rp191 ribu per hari," tuturnya.

Taufik mengacu pada aturan tenaga kerja yang berlaku di Indonesia bahwa pekerja harian lepas tidak boleh bekerja lebih dari 21 hari dalam sebulan. Selain itu, perusahaan yang mempekerjakan pekerja harian selama 3 bulan berturut-turut maka harus mengangkat buruh tersebut sebagai pekerja tetap.

Ia mengatakan dipekerjakan dengan status pekerja harian lepas selama 3 bulan berturut-turut atau tepatnya 83 hari. Namun, perusahaan menolak untuk mengangkat Taufik sebagai pekerja tetap alias Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sudah saya laporkan terkait hal itu, dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat terkait permasalahan yang saya alami dan diperiksa. Kemudian Disnakertrans mengeluarkan nota pemeriksaan, isinya adalah saya benar menjadi PKWTT demi hukum dan harus dipekerjakan kembali. Tapi itu juga gak dijalankan sama perusahaan. Akhirnya saya menempuh perselisihan dan PHK," ungkap Taufik.

Selain itu, Taufik menuntut selisih kekurangan upahnya saat menjadi pekerja harian di MR DIY. Disnakertrans Jawa Barat turut membenarkan hak Taufik dan buruh lainnya di perusahaan tersebut. Pada akhirnya, PT Duta Sentosa Yasa membayarkan tuntutan selisih upah tersebut.

Meski perusahaan membayarkan tuntutan selisih upah tersebut, masih ada beberapa karyawan yang belum menerima haknya. Bahkan, Taufik mengeluhkan pembayaran kekurangan upah yang lama sekali prosesnya.

"Itu lama sekali dibayarkannya. Bahkan, sampai hari ini teman-teman masih ada yang proses menagih pembayaran kekurangan upah itu dan belum dibayarkan juga. Kalau saya melaporkan kekurangan upah itu dari sejak lama, dari sejak PHK April 2022, tapi baru dibayarkan kemarin 28 Februari 2023. Lama banget dengan nominal yang gak seberapa itu lamanya bukan main," jelasnya.

Menurutnya, masih ada sekitar 5-6 orang anggota SB DSY yang belum menerima pembayaran kekurangan upah tersebut. Namun, Taufik menyebut ada juga karyawan lain yang tak menerima pembayaran kekurangan upah tersebut, yakni di luar 30 anggota aktif serikat buruh DSY.

Taufik bersama SB DSY mengaku sudah banyak mengadukan permasalahan ini kepada Disnakertrans Jawa Barat. Laporan tersebut ditindaklanjuti dengan pemanggilan perusahaan dan pihak buruh, hingga pada akhirnya perusahaan terbukti melanggar dan diharuskan mengangkat para karyawannya tersebut sebagai pekerja tetap.

Korban PHK sepihak MR DIY menduga perusahaan berdalih dengan manipulasi data beroperasinya perusahaan di Indonesia. Hal tersebut dilakukan demi bisa melanggengkan sistem kerja kontrak alias Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

"Di laporan pemeriksaannya, perusahaan tuh mengaku ke Disnakertrans baru memulai usahanya di 2019. Padahal dari data-data yang kita kumpulkan perusahaan itu sudah jalan dari 2017," kata Taufik.

"Makanya di dalam nota pemeriksaan khusus itu, hasil pemeriksaan pengawas isinya perusahaan telah menjalani usahanya sejak 2017 sehingga pekerja yang ada di 2022 harus diangkat semuanya menjadi pegawai tetap. Kita mengacu hal itu, tapi perusahaan mengaku sama Disnakertrans baru menjalankan usahanya di 2019. Mungkin itu dalih perusahaan menolak, kayaknya, tapi gak tahu. Kita gak pernah dapat penjelasan pasti dari perusahaan," sambungnya.

Soal video viral di media sosial yang memperlihatkan para pekerja berselisih dengan pihak MR DIY, Taufik menjelaskan bahwa mereka tetap memperjuangkan haknya dengan ingin masuk kerja. Ia menegaskan dasar tersebut dilandaskan pada nota pemeriksaan khusus Disnakertrans Jabar tertanggal 16 Februari 2023.

Taufik mengatakan kejadian pada 4 Maret tersebut adanya adu argumen dari pihak pekerja dan perusahaan. Ia mengungkapkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan pengamanan ekstra untuk menghalang-halangi para pekerja.

"Di situ perusahaan memang sudah menyiapkan puluhan security, tentara, polisi, juga beberapa yang kita sebut orang gak dikenal tapi pakaian preman entah siapa. Beberapa hari setelah ramai-ramai itu memang kita dalam 2-5 hari masih datang ke perusahaan, saya mendampingi teman-teman. Ya begitu, dihalangi, diadang. Akhirnya kita gak bisa masuk," katanya.

Ia juga mengatakan buruh sudah mengajukan surat permohonan perundingan bipartit kedua untuk 16 Maret, di mana perundingan bipartit pertama sudah dilaksanakan pada 9 Maret. Namun, perusahaan membalas surat undangan tersebut dengan penolakan dengan dalih permasalahan selesai dan para buruh sudah habis kontrak.

CNNIndonesia.comberusaha menghubungi pihak PT Duta Sentosa Yasa alias MR DIY dan Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans Jabar Joao De Araujo Dacosta. Namun, kedua pihak tersebut belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Penciptaan

Jokowi Bubarkan Dua BUMN, Salah Satunya Karena Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Istaka Karya yang dibubarkan karena pailit dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Pembubaran itu masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Kedua aturan itu diteken Jokowi pada Jumat (17/30. Dalam aturan yang membubarkan PT Istaka Karya disebutkan, pembubaran dilakukan karena perusahaan berpelat merah itu dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Dalam aturan itu, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 13/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara dengan alasan likuidasi dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi pasal 2.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Lihat Juga : Alasan Jokowi Bubarkan BUMN Istaka Karya

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.

Master Setan Lukisan Gunung dan Laut

Kemnaker soal Cuti Bersama 23 Maret: Pelaksanaan Bersifat Pilihan******

Kementerian Ketenagakerjaan buka suara soal pelaksanaan cuti bersamayang ditetapkan pemerintah pada 23 Maret mendatang. Mereka menyerahkan pengimplementasian cuti bersama kepada para pengusaha.

Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor: M/3/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Cuti Bersama Pada Perusahaan yang telah ditandatangani oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.

Dengan terbitnya surat edaran itu, artinya, cuti bersama bisa diterapkan dan bisa tidak.

Dalam edaran ini disebutkan bahwa cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Karenanya, pekerja/buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, maka akan mengurangi hak cuti tahunan yang bersangkutan.

Sedangkan, bagi buruh yang tetap bekerja pada hari cuti bersama, maka hak cuti tahunannya tidak berkurang dan kepadanya diberikan upah seperti hari kerja biasa.

Merespons surat edaran itu, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) pun memberikan kewenangan bagi anggotanya untuk memutuskan sendiri pelaksanaan cuti bersama tersebut. 

Mereka mengatakan tak ada kewajiban yang mengharuskan pengusaha untuk memberikan cuti bersama kepada karyawannya.

"Kami serahkan ke masing-masing anggota," ujar Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani kepada CNNIndonesia.com.

[Gambas:Video CNN]