trik slot biar menang 899Jutaan kata 412655Orang-orang telah membaca serialisasi
《nyicil hp di akulaku》
Holding BUMN Pangan Bakal Lepas Bisnis Kondom******Jakarta, CNN Indonesia--
Holding BUMN Pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID FOODingin melepaskan bisnis kondomyang saat ini dikelola anak usahanya, PT Mitra Rajawali Banjaran.
Direktur Utama RNI Frans Marganda Tambunan menjelaskan perusahaan sebelumnya merupakan binaan Kementerian Keuangan sehingga bisnisnya tidak berfokus pada pangan saja.
"Kenapa, memang jadi banyak core bisnis di dalam? Memang awalnya kan RNI di bawah binaan Kementerian Keuangan. Jadi dulu gado-gado, ada alat kesehatan dan farmasi, perkebunan, bahkan kita dulu punya Phapros yang kita divestasi ke PT Bio Farma (Persero). Jadi macam-macam," katanya dalam Ngopi BUMN di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Selasa (10/10).
"Terkait pabrik Mitra Banjaran (PT Mitra Rajawali Banjaran) di Bandung, tahun lalu kita sudah coba divestasi ke teman kita Bio Farma. Cuma memang ada ketidakcocokan harga dan sebagainya, jadi kita tunda," imbuh Frans.
Menurutnya, ID Food saat ini sedang berfokus untuk melakukan penyehatan perusahaan terlebih dahulu. Ia menegaskan divestasi perusahaan kondom milik pemerintah itu akan dilakukan ke sesama BUMN.
Selain ada BUMN yang berjualan kondom, Frans menyebut ID Food juga punya anak usaha lain yang tidak sejalan dengan urusan pangan. Beberapa di antaranya adalah pabrik karung, perkebunan, hingga alat suntik.
Anak perusahaan di bawah ID Food yang tidak terkait langsung dengan pangan juga akan didivestasi. Ia menegaskan langkah ini sebagai upaya refocusing gerak perusahaan.
[Gambas:Video CNN]
Pengusaha Respons Langkah MK Tolak Gugatan UU Cipta Kerja******Jakarta, CNN Indonesia--
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) merespons Mahkamah Konstitusi(MK) yang menolak permohonan uji formil Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
Adapun permohonan tersebut diajukan oleh 15 organisasi serikat pekerja.
Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Bob Azam menuturkan dengan ditolaknya permohonan itu, polemik tentang ketenagakerjaan bisa diakhiri.
Lebih lanjut, Bob mengatakan persoalan saat ini adalah tentang bagaimana cara meningkatkan nilai tambah tenaga kerja RI.
Apalagi, kata dia, jumlah angkatan kerja Indonesia cukup berlimpah, yakni 140 juta orang. Namun, sebanyak 60 persen dari jumlah tersebut, tingkat pendidikannya masih di level SD dan SMP.
Oleh karena itu, Bob menyebut pendidikan dan pelatihan vokasi bisa menjadi solusi meningkatkan kualitas angkatan kerja Indonesia.
"Kemudian juga melalui program sertifikasi, sehingga SDM (sumber daya manusia) kita bisa menjadi driverpergerakan ekonomi kita ke depan," imbuh Bob.
Ia menambahkan saat ini banyak negara maju yang menghadapi krisis jumlah angkatan kerja. Sementara, di Indonesia jumlahnya berlimpah.
Bob mengingatkan para pemangku kepentingan harus saling mendukung peningkatan kualitas SDM yang sudah dimiliki.
"Mudah-mudahan kita bisa meningkatkan kerja sama lebih baik lagi dengan serikat pekerja dan pemerintah, serta pemerintah daerah," pungkasnya.
MK menolak permohonan uji formil Perppu Cipta Kerja menjadi UU.
Permohonan yang diajukan 15 organisasi serikat pekerja ini terdaftar dengan Nomor Perkara 54/PUU-XXI/2023.
Adapun permohonan diajukan oleh Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional; Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin - SPSI; Federasi Serikat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif KSPSI; Federasi Serikat Pekerja Listrik Tanah Air (Pelita) Mandiri Kalimantan Barat.
Lalu, Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan; Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia; Gabungan Serikat Buruh Indonesia; Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia; Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia; Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia; Serikat Buruh Sejahtera Independen '92; Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman; dan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Salah satu petitumnya, pemohon meminta MK membatalkan UU Nomor 6 Tahun 2023.
"Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Ketua MK Anwar Usman saat membaca amar putusan di Gedung MK, Jakarta, Senin (2/10).
Anwar menyatakan pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.
Keputusan ini diwarnai perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim konstitusi, yaitu Wahiduddin Adams, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, dan Suhartoyo.
Lihat Juga :JK Klaim BUMN Punya Utang Rp300 M ke Kalla Group |
Label:sgp slot online、pinjaman online yang aman dan bunga rendah、slot judi
Terkait:abcslot、cabe888、situs depo 50 bonus 50、naga95、ceriabet88、klik388、provider slot88、adapundi pinjaman online、prediksi togel hongkong untuk malam ini、ada kami pinjol resmi atau tidak
bab terbaru:julo ojk(2024-07-01)
Perbarui waktu:2024-07-01
《nyicil hp di akulaku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,rajawinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《nyicil hp di akulaku》bab terbaru。