ferari88 slot

Teknik Menelan Surga Kuno

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dosa Lumen

Jajan Hemat dengan Promo 'Nyemil No Labil' Transmart******

Mau ngemil tapi sering bingung pilihnya? Enggak perlu bingung, langsung aja datang ke Transmart dan pilih sendiri camilannya.

Soalnya, lagi ada promo 'Nyemil No Labil' di Transmart. Berbagai camilan mulai dari es krim, wafer, kripik, sampai minuman ringan diskon.

Lihat Juga : Belanja Online di Transmart 1 Jam Sampai Pakai Grabmart

Diskon juga berlaku untuk pembelian es krim Campina 350 ml sebesar 30 persen dan Aice Alpukat, Strawberry, Chocolate, Vanilla Sundae 800 ml diskon 35 persen.

Selain itu, masih ada banyak diskon untuk pembelian produk susu, minuman ringan, wafer, biskuit, sampai permen. Promonya berlaku dari 15-28 Februari 2023.

Jangan lupa bayarnya pakai Allo Bank atau kartu kredit Bank Mega, soalnya ada diskon tambahan sebesar 10 persen. Kalau pakai kartu debit Bank Mega diskonnya 5 persen.

Yuk, tunggu apalagi? Langsung borong snack kesukaanmu pakai promo Nyemil No Labil di Transmart!

Rumah pertanian pastoral dalam perjalanan waktu

Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun Kesepakatan China******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perpanjangan kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) bukan hanya kemauan China, tetapi juga perusahaan pelat merah Indonesia.

Ia mengatakan hal yang menjadi pertimbangan perpanjangan konsesi KCJB hingga 80 tahun adalah pembengkakan biaya (cost overrun).

"Pertimbangannya pasti cost overrunmenambah biaya masing-masing konsorsium, jadi pasti mereka minta tambahan konsesi di waktu. Jangan bilang ini maunya china, enggak, maunya si BUMN juga lah, kan sahamnya 60 persen BUMN," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (17/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal cost overrunmencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequencydan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Lebih lanjut, pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Pihaknya berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan angka tersebut sudah final.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengan cost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Saat seorang otaku bertemu dengan dunia kultivasi

Jokowi Bakal Impor Beras Meski Panen Raya Tiba: Kita Butuh, Stok Tipis******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia masih akan mengimpor berasmeski Februari ini sudah mulai masuk panen raya. Menurutnya, stok Bulog tipis dan tidak memenuhi kebutuhan beras nasional.

"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 (ribu) ton, jadi mau tidak mau harus (impor)," kata Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).

Jokowi menyebut beras impor juga akan disalurkan ke provinsi yang menjadi penghasil beras nasional. Jika tidak, ia khawatir harga beras akan melambung.

Sejatinya, Jokowi mengatakan Februari ini dan Maret mendatang Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Stok beras diproyeksikan melimpah hingga 1,9 juta ton di masa panen raya tersebut.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga telah melapor ke Presiden Jokowi bahwa panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Mentan Syahrul mengklaim produktivitas beras tidak meleset dari analisis pemerintah.

Syahrul merinci total lahan pertanian yang sudah panen pada Februari ini mencapai 1 juta hektare. Ia mengatakan jumlah panen itu akan meningkat pada puncaknya, yakni Maret hingga April 2023. Menurut Syahrul, produksi beras pada puncak panen setidaknya mencapai 5,9 juta ton.

"Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan rujukan. Walaupun dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu. Tetapi kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS," ujar Syahrul usai menghadap Jokowi di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (17/2), dikutip dari Antara.

Sementara itu, saat Jokowi mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya, ia menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.

Lihat Juga : Mentan Lapor Jokowi 1 Juta Ha Lahan Padi Mulai Panen Raya Februari Ini

Terlepas dari itu, Jokowi sebenarnya sempat jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak impor. Hal itu ia sampaikan di awal masa jabatannya pada 2014 lalu.

"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Desember 2014 silam.

Petualangan seorang gadis cerdas

Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMNPT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.

Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit.

"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.

Jauh sebelum putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.

Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.

Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar.

Lihat Juga : Rubicon Anak Pejabat DJP Aniaya Putra Petinggi Ansor Tak Masuk LHKPN

Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai Rp7,29 triliun.

Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.

Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun dan ekuitasnya pun minus Rp9,51 triliun.

Pada Juni 2017 Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Katering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.

Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.

PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.

Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Menteri Basuki Batasi Penggunaan TKA di Proyek Infrastruktur 5 Persen******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono membatasi buruhatau tenaga kerja asing (TKA) dalam proyek infrastruktur maksimal 5 persen.

Pembatasan itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/SE/M/2023 tentang Pengendalian Penggunaan Barang Impor dan/atau Tenaga Kerja Asing Pada Penyediaan Infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Melalui Pola Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha yang ditetapkan pada 16 Januari lalu.

"Penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dan pada 2023 dan 2024 sebesar paling tinggi 5 persen (lima persen) dari pagu Kementerian PUPR," tulis poin E nomor 1 aturan tersebut, dikutip pada Selasa (21/2).

Basuki menjelaskan maksud dan tujuan diterbitkannya surat tersebut, yakni sebagai panduan operasional bagi badan usaha yang akan menggunakan barang impor dan/atau TKA pada pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Selain itu, SE ini bertujuan untuk mengendalikan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR melalui pola KPBU.

Namun, penggunaan barang impor dan/atau TKA dalam proyek infrastruktur masih bisa diberikan dengan persetujuan Menteri PUPR melalui beberapa tahapan, yakni:

a. Pimpinan badan usaha mengajukan permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi selaku Ketua Tim Pengarah P3DN Kementerian PUPR ditembuskan kepada Direktur Jenderal unit organisasi terkait dengan melampirkan hasil pencarian informasi ketersediaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan justifikasi teknis dari kebutuhan spesifikasi;

b. Direktur Jenderal Bina Konstruksi melaksanakan rapat pembahasan bersama pihak-pihak terkait, selanjutnya melaporkan hasil rapat kepada Menteri PUPR untuk mendapatkan arahan persetujuan penggunaan barang impor dan/atau TKA;

c. Menteri PUPR memberikan persetujuan terhadap penggunaan barang impor dan/atau TKA;

d. Dalam hal Menteri tidak memberikan persetujuan maka diperlukan penyesuaian spesifikasi teknis oleh badan usaha dengan memperhatikan ketersediaan PDN dan tenaga kerja dalam negeri;

e. Format surat permohonan penggunaan barang impor dan/atau tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran ini.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan," tutup isi SE tersebut.

[Gambas:Video CNN]