lazada pakai akulaku

biksu perang terakhir

PUPR Tuding Anies Salah Baca Data BPS soal Jalan Era SBY vs Jokowi******

Kementerian PUPR angkat suara soal pernyataan bakal calon presiden Anies Baswedan yang membandingkan pembangunan jalan gratis dalam pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden JokoWidodo (Jokowi).

Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian menilai ada kesalahpahaman Anies dalam memahami data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Yang disebut bahwa pembangunan jalan zaman SBY lebih panjang dari zaman Jokowi, itu bukan itu maksud dari BPS itu. Jadi salah interpretasi data BPS," katanya saat ditemui di Gedung DPR RI, seperti dikutip Detik, Rabu (24/5).

"Saya punya jalan provinsi nih, jalannya udah ada, bukan dibangun. Nah di tahun 2000 sekian nanti ada SK (Surat Keputusan) baru, ini jalan provinsi berubah jadi jalan nasional," terangnya.

Dengan demikian, jika ada penambahan jalan nasional di era SBY bukan berarti berasal dari hasil pembangunan. Kalaupun ada jumlahnya hanya sedikit. Hal ini berlaku juga di era Jokowi.

Artinya, kata dia, tidak ada hubungannya antara penambahan status jalan dengan hasil pembangunan jalan baru.

Anies sebelumnya menyebut pembangunan jalan gratis selama pemerintahan Presiden SBY lebih banyak dibandingkan era Jokowi saat ini.

Dari data yang dimiliki, Anies membeberkan Jokowi baru berhasil membangun jalan tol sepanjang 1.600 kilometer (km) dan jalan umum atau tak berbayar alias gratis sepanjang 19 ribu km.

Sedangkan, pada era pemerintahannya selama dua periode SBY berhasil membangun 20 kali lipat dari yang direalisasikan Jokowi.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat. Kita belum bicara mutu, standar, itu baru panjang," kata Anies dalam acara Milad PKS di Istora Senayan, Sabtu (20/5) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi: Saya menjadi beruang kutub

BPKP Siap Bantu Erick Thohir Cari Biang Kerok BUMN Bermasalah******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) siap membantu Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir untuk mencari biang kerok perusahaan pelat merah bermasalah.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim menyebut pihaknya siap melakukan audit terhadap BUMN jika diminta Erick Thohir. Namun, ia enggan blak-blakan soal berapa perusahaan pelat merah bermasalah yang menjadi incaran.

"Ya Insyaallah akan ke sana (audit BUMN bermasalah), kalau dimintakan. Sepengetahuan saya belum. Secara resmi, formil belum. Kalau dimintakan saya kira BPKP akan turun," tegasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

Menteri BUMN Erick Thohir memang getol menyuarakan bersih-bersih di kementeriannya. Ia mengatakan aksi bersih-bersih juga dilakukan dengan merampingkan jumlah perusahaan pelat merah dari 108 BUMN menjadi 41 BUMN.

Ia pernah mengumumkan hasil laporan yang dia terima terkait dana pensiun BUMN, di mana sebesar 65 persen bermasalah. Erick menegaskan hanya 35 persen perusahaan BUMN yang mampu mengelola dana pensiunnya dengan baik.

Menurutnya, salah satu modus korupsi yang sering dilakukan lembaga pengelola dana pensiun perusahaan pelat merah adalah sengaja menghilangkan aset. Erick mengungkapkan dari sekian lembaga dana pensiun yang melakukan korupsi, dua di antaranya Asabri dan Jiwasraya.

"Track record-nya sudah ada. Ada aset yang hilang, investasi yang dimainkan atau dana yang dikorupsi," ujar Erick di depan 41 direksi lembaga dana pensiun di lingkungan BUMN dalam acara 'Pencegahan Korupsi dan Perbaikan Sistem, Rabu (11/1).

"Sekarang saya bekerja sama dengan BPKP untuk menyusun blacklist, siapa saja direksi yang korup akan masuk daftar ini. Dan yang bisa mencabut dari blacklist hanya Presiden Republik Indonesia. Kita baru selesai dengan Asabri dan Jiwasraya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Porter dari kedua dunia

Luhut soal Bantuan Mobil Listrik: Tak Ada Uang Negara Keluar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyatakan tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif pembelian mobil listrik.

Hal itu disampaikan Luhut untuk merespons kritik terhadap subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik.

"Kita tidak memberikan insentif, jangan keliru, tidak pernah kita menyebutkan insentif, yang kita berikan adalah kita potong pajaknya. Dari 11 menjadi 1 persen. Beda ya, jadi tidak ada uang negara yang keluar," kata Luhut dalam China (Sichuan)-Indonesia Economic and Trade Conference, di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (29/5) malam.

"Jakarta ini air quality-nya (kualitas udaranya) kan jelek. Kalau kita kurangi bus (konvensional), bus ini kita targetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil," terangnya.

Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai US miliar per tahun.

"Kalau kita kurangi mobil (konvensional) ini, kita kurangi motor, kita kurangi lagi nanti yang lain, kita akan bisa kurangi impor kita," ujarnya.

Program bantuan itu sendiri diluncurkan untuk mempercepat adopsi kendaraan listrik di Indonesia.

Jika dirinci, pemerintah memberi bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda dua berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit. Bantuan serupa juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik.

Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda empat berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah (PPN-DTP) 10 persen.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir kembali pada tahun 1993

Pengusaha Tuding Mafia Impor Bawang Putih Menjamur Jelang Pemilu 2024******

Himpunan PengusahaMuda Indonesia (HIPMI) menuding mafiaimpor bawang putih merajalela jelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Bidang Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan M Hadi Nainggolan menuding ketergantungan Indonesia terhadap impor bawang putih rawan dimanfaatkan mafia.

Bahkan, Hadi menuding para mafia tersebut memiliki beking atau pihak yang melindungi untuk melancarkan aksi tak terpuji tersebut.

"HIPMI mendesak pemerintah kiranya segera bisa menghentikan dan menindak praktik-praktik kartel mafia impor bawang putih dan hortikultura agar tidak merugikan negara, pelaku usaha lainnya, serta masyarakat yang menjadi konsumen," tegas Hadi.

Hadi menyebut pemerintah tak bisa membiarkan ekosistem yang tidak sehat. Ia menuding impor bawang putih yang sangat dikuasai para kartel mafia bakal makin menjamur dan punya beking kuat jelang Pemilu 2024.

Ia mengutip data Kementerian Pertanian (Kementan) yang merinci kebutuhan konsumsi bawang putih nasional sebesar 560 ribu ton per tahun ini, di mana data produksi dalam negeri pada 2020 lalu hanya sanggup menyediakan 81.800 ton. Dengan begitu, ada celah untuk mafia bermain dalam importasi ini.

"Kita berharap pemerintah dan penegak hukum bisa bertindak tegas demi menjaga tata niaga yang lebih sehat. Apalagi komoditas ini menjadi salah satu kebutuhan pokok di Indonesia," harap Hadi.

Ia mengatakan pemicu harga bawang putih yang mahal dan kerap langka adalah permainan kartel. Pada akhirnya, tak jarang kenaikan harga komoditas ini menjadi penyumbang inflasi.

Selanjutnya, HIPMI berharap pemerintah bisa melibatkan pelaku usaha dan asosiasi untuk menyelesaikan masalah ini. Hadi berharap suara pengusaha bisa lebih didengar agar tata niaga komoditas hortikultura bisa lebih transparan.

CNNIndonesia.comberupaya menghubungi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendag Suhanto untuk mengonfirmasi tudingan mafia bawang putih tersebut. Namun, belum ada tanggapan dari pihak terkait.

[Gambas:Video CNN]

pewaris keluarga

Sejarah Hotel Sultan yang Kini Diambil Alih Pemerintah******

Pemerintah resmi ambil alih pengelolaan Hotel Sultanyang berlokasi di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Sekretariat Negara Setya Utama pada Maret 2023 lalu. Menurutnya, pengelolaan jatuh ke tangan pemerintah setelah memenangkan sengketa lahan dengan PT Indobuildco.

Satya menjelaskan, bahkan dalam amar putusan PK-1 majelis hakim MA itu, PT Indobuildco dihukum untuk membayar royalti kepada Kemensetneg dalam hal ini kepada PPK GBK.

Dengan putusan ini, maka menandai kepemilikan baru Hotel Sultan adalah pemerintah setelah selama ini dimiliki oleh pihak swasta.

Awal Mula Pembangunan Hotel Sultan hingga Dikuasai Swasta

Berdasarkan CNBCIndonesia yang mengutip arsip Gatra (2005), Hotel Sultan selama ini dikuasai oleh keluarga Sutowo. Di mana, pembangunannya menggunakan uang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Awal mulanya, Hotel Sultan dibangun dengan tujuan untuk menjamu para tamu konferensi pariwisata se-Asia Pasifik pada 1971 silam yang rencananya dihadiri sekitar 3.000 orang. Saat itu, Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah tapi tidak memiliki banyak hotel berskala internasional untuk menampung para tamu.

Karenanya, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin yang saat itu menjabat mengajukan surat kepada Pertamina untuk membangun hotel untuk menjamu para tamu. Kala itu, Direktur Utama Pertamina dijabat oleh Ibnu Sutowo (1968-1978).

Ali mengajukan pembangunan hotel kepada Pertamina karena perusahaan negara tersebut sedang berada di masa kejayaan dan tengah banyak uang. Apalagi, pihak swasta memang tidak diperbolehkan membangun hotel di lahan milik negara.

Permintaan Ali pun disetujui oleh Ibnu dan pada 1973 pembangunan hotel tersebut dimulai di bawah bendera PT Indobuild Co.

Dalam kesaksian Ali Sadikin, berdasarkan arsip Detik (30/1/2007), dia awalnya percaya kalau PT Indobuild Co milik Pertamina. Namun, saat hotel tersebut berdiri pada 1976 dia merasa ditipu Sutowo karena ternyata PT Indobuild Co bukan milik BUMN tersebut.

"Saya baru tahu Indobuild Co itu bukan Pertamina. Iya, saya tertipu," kata Ali Sadikin.

Berdasarkan buku Kiprah Keluarga Ibnu Sutowo oleh Tempo, hotel itu memiliki 1.104 kamar, sembilan ruang banquet dan satu ballroom, fasilitas olahraga dan rekreasi, serta beragam fasilitas hotel lima lainnya.

Hotel tersebut kemudian bekerja sama dengan jaringan hotel internasional, Hilton Hotels Corporation, yang membuat hotel di Senayan itu awalnya diberi nama Hotel Hilton.

Dari sinilah kontroversi hotel yang kini bernama Hotel Sultan itu berawal. Pemerintah memperbolehkan pihak swasta membangun dan mengelola bangunan di lahan negara. Bahkan, PT Indobuild Co diberi HGB selama 30 tahun.

PT Indobuild Co sendiri adalah milik keluarga Ibnu Sutowo, tepatnya dikelola langsung oleh anaknya, Pontjo Sutowo. Dengan kata lain, hotel tersebut bukan menjadi milik negara, tetapi malah dikendalikan keluarga Sutowo.

Setelah kontroversi berlangsung puluhan tahun, akhirnya saat ini pemerintah berhasil memenangkan hak kelola Hotel Sultan tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

IHSG Diprediksi Perkasa Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat terbatas pada perdagangan Kamis (25/5).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan penguatan terlihat dari pola pergerakan IHSG yang masih berada dalam rentang konsolidasi wajar dengan potensi kenaikan terbatas jelang rilis tingkat suku bunga BI.

"Sedangkan dari sisi fundamental perekonomian juga masih memperlihatkan kestabilan melihat dari data perekonomian yang telah terlansir. Faktor-faktor tersebut yang menopang pertumbuhan IHSG baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ICBP, BBRI, ASII, dan BSDE.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG membentukcandle hammerdan tetap berada di atas garis SMA-5.

"IHSG akan membuka jalan menuju 6.852 apabila tutup di atas 6.777 pada chart harian," ujar Ivan seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk hari ini, Ivan meminta investor memperhatikan beberapa saham berikut sebelum mengoleksinya yakni AMRT (speculative buy), ASII (hold), BRPT (trading buy), EMTK (speculative buy), dan GOTO (buy on weakness).

IHSG ditutup di 6.745 pada Rabu (24/5) sore. Indeks saham menguat 9,12 poin atau plus 0,14 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,75 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,62 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 230 saham menguat, 273 terkoreksi, dan 231 lainnya stagnan. Namun, terpantau enam dari sebelas indeks sektoral melemah, dipimpin sektor basic yang layu 0,31 persen. Di lain sisi, sektor infrastruktur menguat paling tinggi sebesar 1,22 persen.

[Gambas:Video CNN]