paylater pinjaman

Katalog dewa perang terkuat

Besaran Gaji Bripka Nuril yang Dicopot Buntut Ulah Istri******

Brigadir Polisi Kepala alias Bripka menjadi buah bibir belakangan ini imbas kasus seleb TikTok Luluk Nuril yang memarahi karyawan magang di swalayan.

Luluk adalah istri Bripka Nuril. Berkat aksi marah-marah tersebut ditambah Luluk doyan pamer gaya hidup mewah, sang suami dicopot dari jabatannya sebagai Kanit Binmas di Polsek Tiris, Probolinggo, Jawa Timur.

Padahal, jabatan tersebut baru didapatkan Nuril sekitar 3 bulan lalu usai promosi. Bripka Nuril bertugas di Polsek Tiris selama 8 tahun lamanya.

Berdasarkan beleid tersebut, gaji polisi dibedakan oleh pangkat dan lama kerja alias masa kerja golongan (MKG). Untuk bripka, gajinya berkisar Rp2.307.400 hingga Rp3.791.700.

Selain gaji, polisi juga mendapatkan beragam tunjangan. Tunjangan yang diterima mulai dari tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan pangan/beras/ lauk pauk, hingga tunjangan jabatan.

Berikut besaran gaji polisi termasuk Bripka:

Golongan I (Tamtama)

1. Bhayangkara Dua (Bharada): Rp1.643.500-Rp2.538.100
2. Bhayangkara Satu (Bharatu): Rp1.694.900-Rp2.617.500
3. Bhayangkara Kepala (Bharaka): Rp1.747.900-Rp2.699.400
4. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda): Rp1.802.600-Rp2.783.900
5. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu): Rp1.858.900-Rp2.870.900
6. Ajun Brigadir Polisi (Abrippol): Rp1.917.100-Rp2.960.700

Golongan II (Bintara)

1. Brigadir Polisi Dua (Bripda): Rp2.103.700-Rp3.457.100
2. Brigadir Polisi Satu (Briptu): Rp2.169.500-Rp3.565.200
3. Brigadir Polisi (Brigpol): Rp2.237.400-Rp3.676.700
4. Brigadir Polisi Kepala (Bripka): Rp2.307.400-Rp3.791.700
5. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda): Rp2.379.500-Rp3.910.300
6. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu): Rp2.454.000-Rp4.032.600

Golongan III (Perwira Pertama)

1. Inspektur Polisi Dua (Ipda): Rp2.735.300-Rp4.425.200
2. Inspektur Polisi Satu (Iptu): Rp2.820.800-Rp4.635.600
3. Ajun Komisaris Polisi (AKP): Rp2.909.100-Rp4.780.600

Golongan IV (Perwira Menengah)

1. Komisaris Polisi (Kompol): Rp3.000.100-Rp4.930.100
2. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP): Rp3.093.900-Rp5.084.300
3. Komisaris Besar Polisi (Kombes): Rp3.190.700-Rp5.243.400

Golongan IV (Perwira Tinggi)

1. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen): Rp3.290.500-Rp5.407.400
2. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen): Rp3.393.400-Rp5.576.500
3. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen): Rp5.079.300-Rp5.750.900
4. Jenderal Polisi: Rp5.238.200-Rp5.930.800

[Gambas:Video CNN]

Peri dan Setan Daqin

PM China Ungkap Volume Perdagangan Asean******

Perdana Menteri ChinaLi Qiang menyebut volume perdagangan Aseandan Chinatelah mencapai lebih dari US0 miliar atau Rp14.843 triliun (asumsi kurs Rp15.303 per dolar AS) sepanjang 2022.

Nilai tersebut naik lebih dari dua kali lipat volume perdagangan dibandingkan dengan 10 tahun silam.

"China dan Asean melihat perkembangan satu sama lain sebagai peluang penting, dan kami telah menjaga pasar terbuka satu sama lain. Tahun lalu, volume perdagangan dua arah kami mencapai lebih dari US0 miliar, dan itu lebih dari dua kali lipat volume sepuluh tahun yang lalu," katanya dalam KTT ASEAN, Rabu (6/9).

Li Qiang menambahkan, pada 2021 dalam pertemuan khusus untuk memperingati 30 tahun hubungan dialog Tiongkok-ASEAN, Presiden Xi Jinping berjanji akan membeli produk pertanian senilai hingga US0 miliar dari Asean dalam lima tahun mendatang.

"Hingga saat ini, produk senilai lebih dari 55 miliar dolar AS telah diimpor. Lebih cepat dari yang diharapkan," katanya.

Li Qiang menambahkan China dan Asean juga telah mencapai konsensus penuh terkait konektivitas regional, juga telah meraih kemajuan yang solid dalam membangun koridor perdagangan darat-laut internasional yang baru.

Lebih lanjut, Asean dan China kata dia telah berkomitmen mendorong koordinasi yang kuat, terutama dalam mendukung inklusivitas dan mendukung ekonomi yang berkelanjutan.

[Gambas:Video CNN]

otoritas maksimal

KCIC Akan Uji Coba Kereta Cepat Gratis September Ini******

PTKereta CepatIndonesia China (KCIC) berjanji mengadakan uji coba Kereta Cepat Jakarta-Bandung(KCJB) secara gratis untuk masyarakat umum pada September 2023 ini.

Direktur Utama KCIC Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan uji coba gratis untuk masyarakat umum bakal digelar sebelum peresmian yang direncanakan pada 1 Oktober 2023 mendatang.

"Kita harapkan September ini bisa kita mulai (uji coba gratis). Jadi, sebelumcommercial on date (COD)pasti kita akan lakukan uji coba untuk penumpang tidak berbayar, termasuk penumpang di kanan kiri trase yang terdampak. Itu pasti," katanya di Stasiun Halim, Jakarta Timur, Rabu (6/9).

Sementara itu, General Manager Corporate Secretary KCIC Eva Chairunisa mengatakan pihaknya masih memfinalisasi proses pendaftaran tersebut. Ia menyebut nantinya warga Indonesia bisa mendaftar melalui situs KCIC.

Namun, ia belum bisa memastikan kapan tanggal registrasi tersebut. Eva mengatakan masih dalam tahap koordinasi antarstakeholder.

Ia juga tidak merinci berapa kuota untuk masyarakat. Eva hanya mengatakan semuanya fleksibel tergantung kondisi di lapangan.

"Kita juga sudah mulai masyarakat yang di sekitar jalur rel, sudah pendataan. Terus kemudian ada pengajuan invitation dari berbagai instansi dan lain-lain. Nanti pasti ada, yang kita pastikan akan ada kuota masyarakat untuk melakukan pendaftaran secara mandiri," jelas Eva.

"Informasinya akan segera kita umumkan yang pasti tidak akan sulit untuk melakukan registrasinya. Ini baru pendataan yang warga sekitar karena memang kan diutamakan itu dulu yang di sekitar jalur mulai dari Halim sampai dengan Tegalluar," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

gelang musim semi ilahi

Membedah Biang Kerok Krisis Properti Bisa 'Hancurkan' Ekonomi China******

China tengah menghadapi krisis properti. Sejumlah raksasa real estat berjatuhan sejak 2021 mulai dari Evergrande hingga Country Garden baru-baru ini.

Padahal, sejak awal 2000-an, 'booming' sektor properti menjadi salah satu mesin pendorong ekonomi China. Setidaknya seperempat ekonomi China bergantung pada sektor properti dan turunannya.

Sektor ini juga mempekerjakan jutaan orang dan menjadi salah satu pilihan investasi bagi warganya. Tak heran, harganya terus menanjak seiring pertumbuhan populasi di wilayah perkotaan.

Apa penyebab krisis properti China?

1. China batasi utang perusahaan properti

Dilansir The New York Times, selama beberapa dekade terakhir, pemerintah China mengizinkan perusahaan properti berutang besar-besaran untuk membiayai proyeknya.

Namun, pada Agustus 2020, Beijing mengambil langkah drastis untuk mengerem gelembung sektor perumahan dengan menghentikan aliran dana murah ke perusahaan real estat.

Kebijakan itu dikenal dengan istilah 'tiga garis merah' (three red lines). Pertama, utang tidak boleh melebihi 70 persen aset (tidak termasuk uang muka dari proyek yang dijual berdasarkan kontrak).

Kedua, utang bersih tidak boleh lebih besar dari 100 persen ekuitas. Ketiga, cadangan uang minimal harus 100 persen dari utang jangka pendek.

2. Utang perusahaan properti menumpuk

Pembatasan utang oleh pemerintah membuat perusahaan properti China kalang kabut. Kas perusahaan seret hingga membuat sejumlah raksasa properti gagal bayar di tengah tumpukan tagihan dan utang.

Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat Standard & Poor's, lebih dari 50 pengembang Tiongkok gagal bayar atau gagal melakukan pembayaran utang dalam tiga tahun terakhir.

Pada 2021 lalu, Evergrande dilaporkan terancam gagal bayar utang. Saat itu, total utang perusahaan mencapai US0 miliar atau sekitar Rp4.725 triliun. Pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS.

Kondisi gagal bayar juga dialami oleh Modern Land dengan utang US0 juta, Fantasia Holding US5 juta, Shimao Group US miliar, hingga Country Garden US1, 7 miliar baru-baru ini.

Kas perusahaan yang memburuk juga berpengaruh pada lambatnya penyelesaian sejumlah proyek apartemen. Imbasnya, penyelesaian sejumlah proyek molor. Hal itu sempat membuat ratusan ribu konsumen properti di China demo tak ingin membayar cicilan pada tahun lalu.

Dilansir Reuters, Shanghai E-House Real Estate Research Institute memperkirakan proyek-proyek yang mangkrak menyumbang 3,85 persen dari pasar perumahan China pada paruh pertama 2022, setara dengan area seluas 231 juta meter persegi.

3. Penurunan permintaan properti usai pandemi

Sektor properti juga kesulitan untuk pulih dari pandemi covid-19. Pembelian rumah menurun. Warga mulai menahan untuk membeli properti terutama yang tujuannya untuk investasi.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutipChannel News Asia.

Di tengah krisis properti, Pemerintah China tahun lalu meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Sentral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Bisakah Larangan Tiktok Shop Lindungi Produk UMKM?******

FenomenaTikTok Shop tengah meresahkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Pasalnya barang jualan pedagang asli Indonesia di toko offlinemaupun marketplacelainnya kalah saing dengan produk Tiktok Shop yang sangat murah.

Bahkan, barang yang dijual pedagang di TikTok Shop dituding hasil perdagangan lintas batas alias cross border.Jika benar, banjir barang impor tersebut berarti langsung ditawarkan kepada pembeli tanpa melalui proses importasi yang semestinya.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan ada 21 juta UMKM lokal yang sudah terjun ke marketplace.Namun, pedagang lokal tetap kalah saing dengan banjir barang impor.

Pemerintah pun bergerak untuk mengatasi kondisi tersebut. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan pemerintah tengah mengkaji rencana pelarangan TikTok Shop di Indonesia.

Zulkifli mengatakan langkah ini sebagai tindak lanjut revisi Permendag Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Kendati demikian, rencana itu tak sepenuhnya didukung oleh seluruh elemen pemerintah. Misalnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno yang khawatir pelarangan TikTok secara total alias total ban justru akan mengganggu pelaku UMKM yang bermain di sana.

"Kalau total ban, pengguna TikTok ini sudah di atas 100 juta. Pasti akan menghasilkan disrupsi yang terlalu besar pada saat ini," kata Sandi.

Lantas bisakah pelarangan Tiktok Shop melindungi UMKM?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemerintah sebaiknya menghitung secara cermat rencana pelarangan Tiktok Shop.

Ia mengingatkan jangan sampai karena pemerintah gagal meng-upgradekapasitas UMKM dalam memanfaatkan pasar digital, fasilitasonlineyang semestinya bisa membantu UMKM malah dilarang.

Menurutnya, Tiktok Shop bisa menjadi platformyang bermanfaat bagi UMKM jika pemerintah bisa mengaturnya dengan jelas.

"Di satu sisi bisa meng-upgradekapasitas UMKM agar bisa beradaptasi dengan platformseperti Tiktok Shop," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Ronny menilai Tiktok sebagai media sosial dengan e-commmercesebenarnya tidak terlalu beda jauh. Karenanya, ia menyarankan tiga langkah yang bisa dilakukan pemerintah.

Pertama,menyiapkan aturan yang jelas soal Tiktok Shop, terutama agar tidak menjadi platformuntuk produk-produk impor belaka, tetapi juga produk UMKM dalam negeri.

Ronny mengatakan pemerintah bisa memanggil manajemen Tiktok Indonesia untuk segera bermitra dengan produk-produk UMKM dan membatasi penjualan produk-produk impor

Kedua,program-program upgradingkapasitas UMKM harus dimasifkan agar UMKM bisa memanfaatkan platformseperti Tiktok Shop untuk memperluas pasar.

"Jadi agar Tiktok Shop tidak membunuh UMKM, pemerintah harus mengintegrasikan UMKM kita dengan platform Tiktok Shop," kata Ronny.

Bersambung ke halaman berikut...

Atur Social Commerce di Indonesia

evolusi pasang surut

BUMN Bina Karya Disuntik Modal Negara Demi Muluskan Proyek IKN******

Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelontorkan anggaran Rp500 miliar dari pos cadangan pembiayaan untuk memodali BUMNPT Bina Karya (Persero) demi memuluskan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Modal diberikan ke Bina Karya dalam bentuk Penyertaan Modal Negara (PMN).

"Ini adalah bentuk PMN, capex pertama. Ini adalah BUMN yang nanti dikonversi menjadi Badan Usaha Milik Otorita IKN (BUMO)," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (12/9).

Selain ke Bina Karya, pemerintah juga akan menggelontorkan modal negara untuk sejumlah BUMN. Jika ditotal, PMN tunai tahun ini yang diusulkan diambil dari pos cadangan pembiayaan menyentuh Rp4,51 triliun.

Dari jumlah itu, Rp3 triliun di antaranya dialokasikan kepada IFG selaku induk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia yang ditugaskan menyelesaikan kasus eks Jiwasraya.

Lalu, Rp1,01 triliun diinjeksikan kepada PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) alias InJourney. Ia mengatakan suntikan duit negara ini digunakan untuk restrukturisasi Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), yakni untuk menjaga kualitas infrastruktur KEK Mandalika dan pembangunan serta pengembangan KEK Sanur.

Penjelasan Sri Mulyani itu sempat dikritik Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKB Bertu Merlas. Ia menilai lebih baik suntikan Rp500 miliar itu diberikan kepada PT Telkom Indonesia Tbk ketimbang Bina Karya.

"Kenapa tidak kita ini kasih PMN ke PT Telkom? Kita tidak banyak pertanyaan. Apa gunanya si Bina Karya ini dikasih pekerjaan seperti itu (infrastruktur telekomunikasi), tidak sesuai dengan pekerjaannya," kritik Bertu.

Akan tetapi, Menkeu Sri Mulyani menegaskan PMN tersebut memang diperlukan Bina Karya. Ani, sapaan akrabnya, menekankan bahwa perusahaan pelat merah ini akan menjadi kelengkapan Otorita IKN.

"Jadi memang mission akan berubah dan itu akan sebagai ekuitas awal sehingga mampu menjalankan tugas dalam rangka kerja sama, terutama badan usaha lain, baik privateserta BUMN dalam dan luar negeri. Itu sebagai kelengkapan Otorita IKN," balas Ani.

[Gambas:Video CNN]