tafsir mimpi 17

Budidaya kembali: Saya adalah Tuhan yang sejati

Agung Podomoro Jual Neo Soho Mall Rp1,44 T, Sebagian Buat Bayar Utang******

PT Agung Podomoro Land Tbk, melalui anak usaha PT Tiara Metropolitan Indah (TMI), menjualNeo Soho Mall kepada PT NSM Assets Indonesia (NSMAI) seharga Rp1,44 triliun (termasuk PPN) pada Selasa (26/9).

Perusahaan menilai harga jual tersebut sesuai dengan nilai pasar yang wajar.

Corporate Secretary APLN Justini Omas mengungkapkan transaksi penjualan Neo Soho Mall ini merupakan bagian strategi jangka panjang perusahaan untuk memperkuat bisnis.

Dengan demikian, NSMAI akan dimiliki oleh NSM Asset Japan LLC (NSMAJ) dan TMI dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 71,42 persen dan 28,58 persen.

NSMAJ dimiliki secara langsung oleh Hankyu Hanshin Properties Corporation (HHP) Jepang, yang sebelumnya telah membangun kemitraan strategis dengan APLN melalui transaksi penjualan Central Park Mall pada tahun 2022.

Selain meningkatkan kemitraan strategis dengan HHP, yang merupakan perusahaan serta investor properti kelas dunia, penjualan Neo Soho Mall memungkinkan APLN untuk membayar sebagian utang bank.

"Selain sebagian dana hasil penjualan Neo Soho Mall dipakai untuk investasi kepemilikan 28,58 persen saham di NSMAI, sisanya, sekitar Rp850 miliar, seluruhnya digunakan untuk melunasi sebagian pinjaman APLN kepada Bank Danamon," jelas Justini melalui keterangan resmi di Jakarta, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Dunia para dewa di akhir zaman

5 Temuan Sementara Hasil Survei Warga Rempang oleh Ombudsman******

Ombudsman RI mengungkapkan lima hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyek Rempang Eco City.

Pertama, Ombudsman menemukan bahwa sertifikat hak pengelolaan (HPL) atas nama BP Batam belum diterbitkan. Hal ini dikarenakan lahan yang dimohon belum jelas sebab masih dikuasai oleh masyarakat.

"Badan pertanahan akan mengeluarkan sertifikat kalau area itu sudah tidak ada penghuni lagi. Itulah kenapa, mereka sepertinya kemudian tergesa-gesa untuk mendesak warga di kampung-kampung tua itu keluar dari area itu," ucap Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/9).

"Meskipun dapat diperpanjang dengan persetujuan menteri. Kalau dalam jangka waktu ini enggak terbit, ya memang kemudian gugur kalau dia enggak mengajukan perpanjangan. Artinya sertifikat HPL tidak akan pernah terbit," jelas Johanes.

Kedua,program Rempang Eco City memang termasuk proyek strategis nasional (PSN). Dasar hukum ini baru saja keluar tahun ini dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

Ketiga,terdapat warga yang tetap menolak relokasi yang dilakukan oleh BP Batam. Johanes menjelaskan bahwa warga di tiga kampung tua di Rempang merasa tempat tinggalnya sudah turun temurun dan tak ada jaminan akan mendapatkan sumber mata pencaharian yang sama.

"Pada dasarnya, beberapa kampung yang kami survei, warga merasa mereka ini sudah turun-temurun, generasi ke generasi di sana. Bahkan ada yang sampai 6-7 generasi sudah di situ dan mereka merasa tidak ada jaminan bahwa mereka kalau dipindahkan akan mendapatkan sumber-sumber mata pencaharian yang sama," lanjut dia.

Selain itu, menurut temuannya, pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif dan menyampaikan informasi yang menyeluruh terkait apa yang direncanakan dan apa yang akan terjadi kepada warga di Pulau Rempang.

"Warga menilai belum ada kepastian, baru janji-janji. Memang secara objektif kita tahu bahwa tempat-tempat untuk memindahkan mereka juga belum siap," ungkap Johanes.

Keempat,belum ada dasar hukum terkait ketersediaan anggaran, pemberian kompensasi dan program yang dijanjikan secara keseluruhan dari BP Batam. Dalam hal ini, terkait dengan pemberian kompensasi berupa rumah pengganti, uang tunggu dan hunian sementara bagi warga terdampak.

"Itu kan tidak serta-merta uangnya ada, ya mesti harus ada dasar hukumnya juga agar program jalan," katanya.

Kelima,seluruh perkampungan tua di Batam belum ditetapkan batasnya oleh Pemkot Pemerintah Kota Batam. Johanes mengatakan hal ini secara langsung dinyatakan oleh Lembaga Adat Melayu yang mewakili komunitas kampung tua.

"Mereka sejatinya menghendaki segera ada penetapan batas-batas kampung tua itu yang pernah dimulai tahun 2004 dengan berbagai kebijakan pemerintah kota saat itu tapi tidak tuntas," ungkap dia lebih lanjut.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

Luhut Ingin Lebur Seluruh Organisasi Transportasi di RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bakal melebur seluruh organisasi transportasidi Indonesia menjadi satu.

"Iya, kita mau lebur, kita lihatlah. Jadi besok kami akan ketemu dan nanti ahli Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kita undang," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air

"Sekarang bagaimana itu menjadi satu, jadi satu komandannya. Nanti kita cari CEO-nya siapa," ujarnya.

Akan tetapi, Luhut tidak merinci lebih detail bagaimana rencana peleburan organisasi transportasi tersebut. Ia juga tidak membahas dampaknya kepada badan atau lembaga yang sudah ada.

Luhut hanya menegaskan bangsa Indonesia harus guyub mengurus transportasi. Menurutnya, pemerintah akan mengakomodasi pikiran atau ide-ide cemerlang masyarakat serta para pakar.

Ia juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi lain untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia. Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Lihat Juga : Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober

Sebelumnya Luhut mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek.

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin dirinya.

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Jokowi meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi. Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," katanya.

Legenda Moli

Bansos Beras Akan Diperpanjang Sampai Maret 2024******

Direktur Utama Perum BulogBudi Waseso alias Buwas menyampaikan pemerintah akan memperpanjang periode pembagian bantuan sosial(bansos) beras.

Hal ini tak lepas dari harga beras yang tinggi buntut penurunan produksi imbas El Nino. Pemerintah berharap gelontoran bansos beras bisa meredam kenaikan harga beras sekaligus inflasi dan juga membantu masyarakat miskin memenuhi kebutuhan mereka.

Buwas mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memang sudah memberikan bansos tersebut kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM) untuk periode September-November 2023.

Buwas mengatakan Jokowi akan tetap memberikan bansos lagi pada Desember 2023 mendatang. Tak hanya itu, kepala negara juga bakal memberikan bansos untuk periode Januari-Maret 2024 mendatang.

"Januari-Maret presiden memberikan bantuan lagi pada 21,3 juta KPM, berarti ada 600 ribuan ton lagi (yang dikeluarkan Bulog)," ucap Buwas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (12/10).

[Gambas:Video CNN]

Seiring dengan pembagian bansos tersebut, kata dia, cadangan beras Bulog pun tentu berkurang. Oleh karena itu, pihaknya juga bakal bekerja keras untuk menyediakan beras.

Apalagi, pemerintah sudah menugaskan kembali untuk impor 1,5 juta ton beras tahun ini.

"Bukan pemerintah senang impor, tidak, tapi untuk menjamin ketersediaan. Kepastian bahwa kecukupan pangan khsusunya beras itu betul-betul ada," ucap Buwas.

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Wapres Minta Produksi Baja dalam Negeri Meningkat******

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendorong produksi baja dalam negeri terus meningkat seiring dengan tingginya permintaan.

Pasalnya, Ma'ruf menilai industri baja di Indonesia adalah penopang utama dalam infrastruktur.

Mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, jalur kereta api, pembangkit listrik, kilang minyak, serta proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara.

Menurutnya, kebutuhan baja nasional naik lebih dari 40 persen dalam lima tahun terakhir.

Sebab itu, ia menyoroti beberapa aspek terkait peningkatan kemandirian industri baja nasional.

Pertama,pentingnya menerapkan secara tegas dan konsisten Tingkat Kandungan Dalam Negeri dan standar Standar Nasional Indonesia untuk produk baja, dengan tujuan mendukung pembangunan nasional dan mencapai kemandirian industri dalam negeri.

Hal ini dianggap semakin penting mengingat Pemerintah sedang mengakselerasi berbagai proyek infrastruktur, termasuk pembangunan IKN dan program kendaraan listrik.

Kedua,Wapres menggarisbawahi masalah tingkat emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh industri baja. Pada 2022, industri baja berkontribusi sekitar 7 persen dari total emisi gas rumah kaca global.

Oleh karena itu, Wapres meminta agar para pelaku industri baja juga mengadopsi konsep industri hijau sebagai langkah untuk melestarikan lingkungan dan sumber daya berkelanjutan.

"Untuk mencapai Emisi Nol Bersih pada 2060 atau lebih cepat, saya meminta agar industri baja nasional menjadi bagian integral dari ekonomi sirkular yang menerapkan konsep industri hijau. Proses produksinya harus berfokus pada efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan, serta memanfaatkan sampah sebagai energi alternatif," ujarnya.

Selain itu, Ma'ruf juga mengimbau agar industri baja meningkatkan keterlibatan UMKM.

Lihat Juga : BCA Akan Tutup Rekening Saldo 0 Mulai 1 November

Saat ini, sektor UMKM hanya berpartisipasi sekitar 7 persen dalam rantai pasok industri baja, sebuah angka yang jauh tertinggal dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN.

"Sebagai industri yang memiliki dampak berganda, saya meminta industri baja nasional untuk mengembangkan program dan insentif yang mendukung pertumbuhan UMKM dan memungkinkan mereka masuk ke dalam rantai pasok industri," tambahnya.

Terakhir,Wapres berharap bahwa PT. Lautan Baja Indonesia, melalui pabrik baru ini, dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat serta memenuhi permintaan baja, baik di tingkat nasional maupun global.

"Saya meminta PT. LBI untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan dan daya saingnya, serta menjaga kualitas produk agar dapat bersaing di pasar nasional, regional, dan global," pungkas Wapres.

[Gambas:Video CNN]

Sarjana Shenwu

Luhut Ingin Lebur Seluruh Organisasi Transportasi di RI******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menyebut bakal melebur seluruh organisasi transportasidi Indonesia menjadi satu.

"Iya, kita mau lebur, kita lihatlah. Jadi besok kami akan ketemu dan nanti ahli Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) kita undang," kata Luhut usai acara ulang tahunnya ke-76 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Lihat Juga : Menhub Cari Solusi Rencana Merger Garuda, Citilink, dan Pelita Air

"Sekarang bagaimana itu menjadi satu, jadi satu komandannya. Nanti kita cari CEO-nya siapa," ujarnya.

Akan tetapi, Luhut tidak merinci lebih detail bagaimana rencana peleburan organisasi transportasi tersebut. Ia juga tidak membahas dampaknya kepada badan atau lembaga yang sudah ada.

Luhut hanya menegaskan bangsa Indonesia harus guyub mengurus transportasi. Menurutnya, pemerintah akan mengakomodasi pikiran atau ide-ide cemerlang masyarakat serta para pakar.

Ia juga menyinggung soal titah Presiden Jokowi lain untuk mengintegrasikan sistem transportasi Indonesia. Luhut menyebut nantinya akan ada satu karcis untuk naik ke semua jurusan.

Lihat Juga : Mundur Sehari, Luhut Sebut Peresmian Kereta Cepat WHOOSH 2 Oktober

Sebelumnya Luhut mengatakan Presiden Jokowi ingin membentuk organisasi untuk mengatur integrasi transportasi publik di Jabodebek.

Luhut mengatakan Jokowi meminta organisasi tersebut dibentuk dalam satu bulan ke depan. Namun, organisasi tersebut tidak akan dipimpin dirinya.

"Presiden memerintahkan saya untuk melihat strukturnya dan membuat organisasi yang lebih efisien, dan saya nanti akan undang beberapa pakar-pakar untuk memberikan masukan," kata Luhut di Istana Kepresidenan, Rabu (27/9).

Jokowi meminta kolaborasi pemerintah dengan penyedia transportasi. Menurutnya, akan sangat bagus jika masyarakat cukup satu kali pesan, kemudian sistem sudah mengatur transportasi apa saja yang bisa digunakan.

"Misalnya pertama naik ojek ke stasiun, kemudian naik kereta, naik kereta naik Transjakarta sampe ke titik tujuan. sehingga tidak perlu dicari-cari, tidak perlu nunggu-nunggu karena semuanya sudah terintegrasi," katanya.