erek2 27 922Jutaan kata 934718Orang-orang telah membaca serialisasi
《mpo108》
Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.
Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.
"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).
"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.
Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.
Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.
Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.
Lihat Juga :Mengenal LPEI di Tengah Laporan Sri Mulyani soal Korupsi Rp2,5 T |
Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.
Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.
Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.
Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.
Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.
"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.
[Gambas:Video CNN]
Mega Insurance******
Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.
"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).
Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.
Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.
"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)Label:slot judi、situs gacor sekarang、linkslotdemo
Terkait:slot paling terpercaya、pagi slot、bonus288、ug slot login、demo slot 100 juta、klikslots、info situs slot gacor、cara mendapatkan voucher gratis akulaku、pinjol menggunakan dana、mamibet
bab terbaru:sgp 88 slot(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Bambang Susantono curhat anggaran 2024 diblokir Rp21,7 miliar oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.
Hal itu disampaikan dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi II DPR RI, di Jakarta, Senin (18/3). Bambang menyebut anggaran yang diblokir itu setara dengan 5 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp434 miliar.
"Jadi ini pagu DIPA Rp343 miliar ada yang diblokir seperti kementerian lain, yakni 5 persen. (Jadi) total pagu belanja (2024) Rp412 miliar," ucap Bambang.
Blokir anggaran itu diketahui dari surat bernomor S-1082/MK.02/2023 tertanggal 29 Desember 2023 tentang Automatic AdjustmentBelanja Kementerian/Lembaga TA 2024 yang dikirimkan Sri Mulyani kepada para menteri Kabinet Indonesia Maju, Jaksa Agung, Kapolri, kepala lembaga pemerintahan non-kementerian dan para pimpinan Kesekretariatan Lembaga Negara.
Dalam surat itu, Sri Mulyani mengatakan blokir anggaran merupakan arahan Jokowi pada penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran TA 2024. Blokir anggaran juga dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi geopolitik global.
Di sisi lain, Bambang telah mengajukan tambahan anggaran senilai Rp122 miliar untuk belanja pegawai ke Kementerian Keuangan pada Maret ini.
Selain itu, pihaknya juga bakal mengusulkan tambahan anggaran 2024 sebesar Rp3,56 triliun. Tambahan anggaran ini terbagi untuk beberapa pos.
Lihat Juga :Mendagri Curiga Ada Permainan Pengusaha di Balik Mahal Minyak Goreng |
Rinciannya, untuk deputi bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam Rp457 miliar. Lalu, deputi bidang sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat Rp57,4 miliar.
Kemudian, untuk deputi bidang transformasi hijau dan digital Rp864,3 miliar dan deputi bidang perencanaan dan pertanahan Rp15,03 miliar. Adapun tambahan anggaran terbesar adalah untuk deputi bidang sarana dan prasarana, yakni Rp2,17 triliun.
"Mengajukan tambahan anggaran utamanya untuk menampung atau mengelola fasilitas infrastruktur sarana dan prasarana yang akan diserahterimakan pada kami dari kementerian/lembaga lain," kata Bambang.
Lebih rinci, tambahan anggaran Rp2,17 triliun untuk deputi bidang sarana dan prasarana mencakup Rp587,4 miliar untuk program operasional dan perawatan.
Kemudian, untuk program pengembangan sarana prasarana dan manajemen transportasi Rp347,1 miliar, program pengembangan dan pembangunan sektor perumahan dan pemukiman Rp893,7 miliar, dan program perencanaan sektoral infrastruktur dasar Rp18,1 miliar.
Selanjutnya, untuk program perencanaan sektoral infrastruktur sosial Rp2 miliar, penyelenggaraan kurasi pembangunan persetujuan PBG dan AMDAL Rp7,3 miliar, dan program pengembangan serta pembangunan sarana prasarana gedung pemerintahan Rp28,4 miliar.
Lalu, untuk program penyusunan kebijakan bidang sarana dan prasarana Rp11,9 miliar, koordinasi, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan bidang sarana prasarana Rp13,3 miliar, dan program penangan bencana kebakaran Rp265,5 miliar.
[Gambas:Video CNN]
Indonesia tak mau asal menaturalisasi, tapi juga melakukannya secara terbatas di sejumlah kecil cabang olahraga ...Jakarta (ANTARA) - Vietnam dan Thailand pernah mencibir langkah Indonesia ketika merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad tim nasional sepak bolanya.
Copyright © ANTARA 2024
Transmart Full Day Sale balik lagi dengan diskon besar-besaran seharian penuh pada Minggu (31/3). Sepeda listrik tak luput didiskon gede-gedean di Transmart.
Untuk aneka sepeda listrik merek Pacific dan Exotic, Transmart kasih diskon hingga 25% + 20%.
Lihat Juga :![]() |
Gede banget kan diskon yang ada di Transmart Full Day Sale? Khusus produk sepeda listrik, pembelian maksimal dibatasi 2 unit per transaksi.
Pelanggan bisa mendapat diskon tambahan 20 persen di Transmart Full Day Sale dengan pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.
Bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega nggak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart.
Jika belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download saja aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.
Ingat ya, serbu Transmart Full Day Sale besok dan borong belanjaan sebanyak-banyaknya di gerai Transmart terdekat.
Diskon besar-besaran ini cuma berlaku besok saja, dimulai dari gerai Transmart buka hingga pukul 22.00 waktu setempat.
Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank ya, supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
(fef/fef)Sebentar lagi Lebaran, stok kebutuhan harian di rumah sudah aman? Jangan sampai nunggu kosong ya, mumpung ada Transmart Full Day Sale mending belanja sekarang yuk, diskonnya sampai 20 persen.
Mulai dari sarden kaleng, susu, kopi, sirup, camilan, pempers, sampai sabun cuci semuanya berlaku diskon.
Lihat Juga :![]() |
Sebelum belanja, cek di bawah ini ya daftar produk kebutuhan harian yang diskon di Transmart Full Day Sale seluruh Indonesia.
Semua pelanggan bisa bawa pulang produk kebutuhan harian dengan harga diskon. Caranya cukup menggunakan pembayaran melalui Allo Prime, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.
Bagi yang belum punya Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah jangan khawatir. Aplikasi Allo Bank dapat diunduh dari hp kemudian upgradeakunnya ke Allo Prime.
Apabila pelanggan ingin membuka kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah bisa langsung mengajukan pembukaan secara instan diboothyang tersedia di setiap gerai Transmart.
Mumpung masih ada waktu, yuk ajak keluarga sambil ngebuburit ke Transmart terdekat sekarang dan borong semua produknya.
![]() |
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.
Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.
"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).
Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.
"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.
Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.
"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.
Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
[Gambas:Video CNN]
Driver ojek online mengkritik Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah yang baru mau mengatur tunjangan hari raya (THR) ojol. Pasalnya, layanan ride hailingsudah eksis di Indonesia sejak 2015.
Ketua Umum Asosiasi Driver Online (ADO) Taha Syafariel mengatakan rentang waktu dari kemunculan transportasi online dengan pembahasan THR bagi pengemudi sangatlah lama. Ia menyindir pemerintah membiarkan eksploitasi yang berkepanjangan menimpa para mitra.
"Ke mana saja (pemerintah) selama ini? Padahal, kami yakin sanak keluarga para petinggi negara ini sudah sangat terbiasa menggunakan jasa layanan ojol dan taksi online," ucap pria yang akrab disapa Ariel itu kepada CNNIndonesia.com, Rabu (27/3).
Ariel menegaskan pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan sudah terbukti tidak tanggap terhadap hubungan kerja ojol dengan perusahaan aplikasi, seperti Grab hingga Gojek. Teranyar, ia menyindir soal blunder Kemnaker soal THR ojol yang membuat gonjang-ganjing.
Menurutnya, Kemnaker seharusnya bisa bertanya atau berkonsultasi terhadap para pakar terkait nasib para pengemudi ojol ini. Ariel menuding kementerian pimpinan Ida Fauziyah itu malas untuk meminta pendapat ahli.
"Pada prinsipnya aturan main yang tepat antara penyelenggara teknologi, yaitu perusahaan aplikasi, dengan penyelenggara transportasi atau kurir harus di level kebijakan pemerintah. Nyatanya, pemerintah Indonesia 'enggan' mengurusi persoalan ini," kritik Ariel.
"Kalau pengusaha atau perusahaan aplikasi gak bisa memberikan THR kepada mitranya yang selama ini memberikan penghasilan besar kepada perusahaan aplikasi karena alasan kemitraan, ini kan gila namanya? Buat apa jadi pengusaha? Walaupun pola kemitraan kan perusahaan aplikasi mendapatkan hasil dari layanan yang kami lakukan," tegasnya.
Lihat Juga :Profil Helena Lim, Crazy Rich PIK di Pusara Korupsi Tata Niaga Timah |
Ia mengusulkan THR untuk para pengemudi transportasi online ini bisa dengan pembebasan potongan pada H-7 lebaran. Ariel mengatakan beban potongan dari aplikator selama ini sangat besar, yakni hampir 30 persen.
Akan tetapi, Ariel melihat pemerintah tampak 'abai'. Padahal, ia menyebut negara bisa dengan tegas menindak para pengusaha yang tidak memberikan hak THR untuk para mitranya tersebut.
"Melihat bahwa keberadaan perusahaan aplikasi ini sudah hampir 10 tahun lamanya dan gak sepeserpun pernah memberikan THR, seharusnya pemerintah menegur keras, diberikan sanksi, tutup sekalian kalau perlu," tandasnya.
Senada, Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengkritik keras sikap Kemnaker. Ia menegaskan THR sangat penting menjelang lebaran karena dibutuhkan untuk berbagai kebutuhan driver, termasuk mudik.
Lihat Juga :Berapa Potongan Pajak THR Lebaran? |
Lily menyoroti dalih aplikator yang mengganti THR dengan insentif. Menurutnya, bukannya menyejahterakan driver, pengusaha malah semakin memeras keringat mitranya.
"Alih-alih membayarkan THR dan memberikan hak libur, para aplikator justru berlomba agar pengemudi ojol dan kurir untuk terus bekerja saat lebaran dengan program insentif kenaikan tarif dan bekerja (on bid) di saat mudik di kampung halaman," tuturnya.
Ia mengatakan pembahasan soal pekerja transportasi online di Kemnaker tak kunjung rampung sejak tahun lalu. Imbasnya, nasib ojol dan kurir paket jadi tak menentu jika berlandaskan hubungan kemitraan, bahkan merugikan.
Lily menilai pernyataan Kemnaker selalu berubah dan terkesan hanya membela kepentingan aplikator selaku pemilik modal. Padahal, SPAI menilai kepentingan rakyat banyak yang harus didahulukan.
Lihat Juga :Jokowi Restui Pembukaan Rute Kapal Palu - IKN |
"Maka aturan tersebut harus melindungi dengan menetapkan hubungan aplikator dan pengemudi ojol dan kurir sebagai hubungan kerja mengacu pada UU Ketenagakerjaan. Untuk itu, DPR juga harus mengawasi proses pembuatan regulasi tersebut dengan melibatkan serikat pekerja dan komunitas pekerja ojol serta kurir," pinta Lily.
"Supaya ada kepastian soal THR ini, kami mendesak Kementerian Ketenagakerjaan mewajibkan aplikator untuk membayarkan THR minimal sebesar upah minimum provinsi (UMP) dalam bentuk uang dengan cara dibayarkan penuh tanpa dicicil selambatnya H-7 lebaran," desaknya.
Ketua SPAI itu bersikukuh THR harus diberikan pengusaha kepada driver ojol. Jika aplikator mangkir atau terlambat, Kemnaker diminta tegas menjatuhkan sanksi dan denda.
Sebelumnya, Menaker Ida mendapatkan masukan dari anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Edy mendorong Kemnaker merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dengan memasukkan pekerja kemitraan sebagai penerima THR.
"Saya kira mungkin kita butuh aturan tentang perlindungan tenaga kerja di luar hubungan kerja pada layanan angkutan berbasis aplikasi, yang mungkin di dalamnya mengatur tentang pemberian THR atau apapun namanya yang diberikan oleh pengusaha aplikator kepada pekerja ojol, atau mereka yang berada dalam hubungan kemitraan," jelas Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (26/3).
Sementara itu, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker Indah Anggoro Putri menilai masukan untuk merevisi Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 kurang tepat. Menurutnya, beleid itu mengatur tentang THR keagamaan secara khusus.
Akan tetapi, Putri mengklaim pihaknya sudah punya draf rancangan permenaker mengenai perlindungan bagi pekerja kemitraan dengan dua perhatian utama.
"Yaitu (pertama) mengenai pengaturan upahnya, termasuk THR, dan yang kedua adalah perlindungan Jamsosteknya," ucap Putri.
"Kendala yang kami hadapi adalah karena rancangan permenaker ini adalah cross ya, karena ini adalah new platform digital workers. Ini masih perlu kami bahas dengan beberapa kementerian lain terkait, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub)," tambahnya.
[Gambas:Video CNN]
《mpo108》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,link slot 100 new memberHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《mpo108》bab terbaru。