poker 88

cara lunas pinjol 383Jutaan kata 231036Orang-orang telah membaca serialisasi

《poker 88》

Pesantren Al Ishlahiyyah Kediri jelaskan lokasi santri meninggal******

Peristiwa kasus ini terjadi di PPTQ Al Hanifiyyah yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah

Kediri, Jatim (ANTARA) - Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah di Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, menjelaskan soal terjadinya penganiayaan santri hingga meninggal yang terjadi bukan di pesantrennya.

"Peristiwa kasus ini terjadi di PPTQ Al Hanifiyyah yang lokasinya berdekatan dengan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah," kata Pimpinan Pondok Pesantren Al Ishlahiyyah Kabupaten Kediri Abdullah Hisyam Chumaidi di Kediri, Selasa.

Pihaknya juga ikut berduka cita atas meninggalnya santri PPTQ Al Hanifiyyah tersebut. Ia mendoakan semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT serta keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan.

Ia juga menekankan bahwa dari informasi yang diterimanya perkara ini sudah ditangani Polres Kediri Kota dan sudah ada penetapan tersangka.

"Kasus ini sudah diproses hukum oleh Polres Kediri Kota dan sudah ada penetapan tersangka," kata dia.

Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur mengungkapkan bahwa pondok pesantren tempat BM (14), santri yang menjadi korban penganiayaan rekannya di PPTQ Al Hanifiyyah, Dusun Kemayan, Desa Kranding, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri tidak memiliki izin sebagai tempat pondok pesantren.

Baca juga: Kemenag Jatim ungkap pesantren tempat santri dianiaya tak miliki izin

Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur Mohammad As'adul Anam mengatakan bahwa keberadaan PPTQ Al Hanifiyyah tersebut belum memiliki izin operasional pesantren.

Ia juga menambahkan pesantren tersebut mulai beroperasi pada 2014 hingga saat ini. Pesantren itu dihuni 74 orang santri putri dan putra ada 19 orang.

Pihaknya juga ikut berduka cita dengan kejadian tersebut. Ia sangat menyayangkan kejadian kekerasan yang dilakukan pelajar, terlebih lagi di lingkungan pesantren.

"Kami menyayangkan kekerasan di Pondok Pesantren Al Hanifiyyah Mayan Mojo itu dan turut bela sungkawa pada keluarga korban atas kejadian tersebut," kata dia.

Dirinya juga mengungkapkan fakta bahwa salah satu pelaku adalah kerabat korban yakni AF (16) asal Denpasar Bali. Untuk saat ini, keempat pelaku yakni MN (18) asal Sidoarjo, MA (18) asal Kabupaten Nganjuk, dan AK (17) asal Surabaya sudah ditahan di Polres Kediri Kota.

Kapolres Kediri Kota AKBP Bramastyo Priaji mengemukakan polisi memang telah menangkap empat pelaku yang diduga terlibat dalam penganiayaan santri di pesantren Mojo, Kabupaten Kediri itu.

Baca juga: Polisi Kediri tangkap empat santri terkait kasus teman meninggal

Korban adalah BM (14), yang merupakan adik kelas para pelaku. Korban berasal dari Afdeling Kampunganyar, Dusun Kendenglembu, Desa Karangharjo, Kecamatan Glenmore, Banyuwangi.

Ia menjelaskan kasus itu dilakukan berulang-ulang. Diduga, terjadi kesalahpahaman di antara anak-anak tersebut sehingga menyebabkan kejadian penganiayaan berulang.

Pengasuh PPTQ Al Hanifiyyah Mayan Mojo, Fatihunada mengaku dirinya tidak tahu kejadian itu. Pada Jumat (23/2) ia tiba-tiba diberi laporan jika santrinya itu sudah meninggal dunia.

"Saat itu saya capai dan dibangunkan. Saya dapat laporan anak itu jatuh terpeleset di kamar mandi. Saat itu juga tidak muncul dugaan dan saya tidak sempat melihat karena mengurus ambulans dan keperluan untuk berangkat ke sana (Banyuwangi)," kata Gus Fatih, sapaan akrabnya.

Baca juga: Polres Temanggung selidiki kasus pengeroyokan santri hingga meninggal

Pewarta: Asmaul Chusna
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Retno: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

“Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi,” tutur Retno dalam keterangan tertulisnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi.

“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” kata Retno.

Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang menjadi tanggung jawab kolektif semua negara.

Di ASEAN, ujarnya, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human RightsDialogue sementara di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

“Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota,” ujar Retno.

Ia pun menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” ujar Retno menambahkan.

Baca juga: Menlu: ICJ harus nyatakan pendudukan Israel ilegal
Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menlu Retno bicara soal Palestina di ICJ pada 23 Februari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Menko Hadi nilai pemberian bintang empat ke Prabowo sesuai prosedur******

"Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya,"

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahajanto menilai penyematan pangkat bintang empat yang dilakukan presiden Joko Widodo ke Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sudah sesuai dengan prosedur.

"Itu melalui proses dan sudah dilakukan semuanya," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, Prabowo sebelumnya telah menerima Bintang Yudha Dharma Utama pada tahun 2022. Bintang tersebut merupakan tanda kehormatan tertinggi di lingkungan TNI.

Bintang tersebut, lanjut dia, sama dengan tanda kehormatan yang disematkan presiden saat yakni jenderal bintang empat.

Selain itu, Prabowo juga dianggap layak mendapat penghargaan tersebut lantaran sepak terjangnya dalam dunia militer Indonesia.

Untuk diketahui, hari ini Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa dari purnawirawan jenderal bintang tiga menjadi jenderal bintang empat kehormatan dari Presiden RI Joko Widodo.

Presiden yang akrab disapa Jokowi saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2024 di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, menganugerahkan penghargaan itu kepada Menhan RI karena dia dinilai berjasa dan berkontribusi terhadap pembangunan bangsa terutama bidang pertahanan dan keamanan.

“Saya ingin menyampaikan penganugerahan pangkat secara istimewa berupa Jenderal TNI kehormatan kepada Bapak Prabowo Subianto. Penganugerahan ini adalah bentuk penghargaan sekaligus peneguhan untuk berbakti sepenuhnya kepada rakyat, kepada bangsa, dan kepada negara,” kata Presiden Jokowi dalam acara Rapim TNI-Polri di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Presiden juga mengucapkan selamat kepada Prabowo atas kenaikan pangkat istimewa itu. “Saya ucapkan selamat kepada Bapak Jenderal Prabowo Subianto,” kata Jokowi ke Prabowo.

Dalam rangkaian rapat, Presiden Jokowi lanjut melepaskan tanda pangkat jenderal bintang tiga, dan menyematkan tanda pangkat jenderal bintang empat kepada Prabowo, sekaligus menyerahkan keputusan presiden (keppres) yang menjadi dasar kenaikan pangkat istimewa itu. Prabowo dalam acara itu mengenakan seragam PDU TNI lengkap dengan brevet, tanda jasa, dan tanda kehormatan.

Prabowo menerima kenaikan pangkat istimewa berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 13/TNI/Tahun 2024 yang diteken oleh Presiden Jokowi pada 21 Februari 2024.

Dengan demikian, per hari ini, Menhan RI resmi menyandang titel “Jenderal TNI (HOR)” di depan namanya. Dia menambah deretan purnawirawan TNI yang menerima penghargaan kenaikan pangkat istimewa jenderal kehormatan setelah Luhut Binsar Pandjaitan, Hendropriyono, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Sarwo Edhie Wibowo.

Dalam acara pemberian kenaikan pangkat istimewa itu, beberapa orang dekat Prabowo terlihat hadir dan duduk di barisan depan, salah satunya putra tunggal Prabowo, Ragowo Hediprasetyo Djojohadikusumo, yang juga akrab disapa Didiet Prasetyo.

Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di GOR Ahmad Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo, yang juga menyempatkan diri untuk memberi arahan-arahan kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Dalam rapat gabungan TNI-Polri tahun ini, TNI selaku tuan rumah mengangkat tema “TNI-Polri Siap Mewujudkan Pertahanan Keamanan untuk Indonesia Maju”.

Dalam rapat itu, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo duduk dalam kelompok kursi yang sama dengan Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di sisi tengah panggung.

Sementara itu di sisi kanan dari arah depan panggung, ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo, dan Wakil Menteri Pertahanan Letjen TNI (Purn.) M. Herindra.

Kemudian di sisi kiri, ada Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto, dan Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani.

Pewarta: Walda Marison
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Label：libraqq、rtp juragan69 hari ini、slot online hari ini

Terkait：sukabet、permainan game slot online、main 508 slot、cara pinjol di shopee、slot 77 online、berlian888、lotus99、agen judi slot gacor、pinjam bri tanpa jaminan、erek erek batu akik

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：cara melihat youtube dapat uang（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26

Daftar bab terbaru

lainnyaBacaan TerkaitMore+

Dandani pakaian wanita, Laksamana

gacor situs

Wapres sampaikan pengalaman RI jaga perdamaian melalui dialog agama******

Wellington, Selandia Baru (ANTARA) - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menyampaikan pengalaman Indonesia dalam memperkuat dialog lintas agama dan moderasi beragama sebagai kontribusi menciptakan perdamaian dunia.

Pengalaman itu disampaikan Wapres Ma'ruf dalam agenda Dialog Lintas Agama pada kuliah umum di Universitas Victoria Wellington, Selandia Baru, Rabu.

"Indonesia dan Selandia Baru memiliki kesamaan, antara lain tingginya penghormatan terhadap keragaman, termasuk keragaman agama," katanya.

Ia mengatakan, Indonesia sejak dua tahun terakhir berkomitmen untuk aktif di bidang dialog lintas agama sebagai salah satu elemen penting dalam politik luar negeri Indonesia.

Indonesia bekerja sama dengan negara-negara lain dan komunitas internasional untuk mendorong saling pengertian antarpemeluk agama secara global.

Dikatakan Wapres Ma'rif, Indonesia memiliki modal yang kuat di bidang dialog lintas agama karena berangkat dari pengalaman sebagai negara yang sangat majemuk.

"Kami memiliki 278 juta penduduk,17 ribu pulau, enam agama yang diakui secara resmi, sekitar 1.300 suku, dan 718 bahasa daerah," katanya.

Pada kesempatan kuliah umum yang dihadiri sekitar 100 lebih mahasiswa dan sivitas akademika Universitas Victoria Wellington, Wapres menyampaikan pengalaman Indonesia dalam mengelola perbedaan, sehingga tidak menjadi faktor yang memicu perpecahan.

Baca juga: Wapres: RI-Selandia Baru berpandangan sama ciptakan perdamaian global

Baca juga: Wapres: Daging halal peluang dongkrak neraca dagang RI-Selandia Baru

Pertama, kata Ma'ruf, tradisi dialog lintas iman telah melembaga dan mengakar kuat di masyarakat sebagai pilihan pertama dan utama dalam mencari solusi atas persoalan bangsa Indonesia.

"Kami memiliki Forum Kerukunan Umat Beragama, yang anggotanya terdiri dari majelis-majelis agama yang ada di Indonesia, untuk mencegah terjadinya konflik berlatar belakang agama dan sekaligus menyelesaikan jika terjadi perselisihan internal dan lintas umat beragama," katanya.

Pemerintah juga memperkuat regulasi tentang kehidupan bangsa yang rukun dan damai, serta melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan pelanggaran atas nama agama, kata Ma'ruf menambahkan.

Kedua, kata Ma'ruf, Indonesia memegang teguh landasan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan harmoni.

"Nilai-nilai tersebut tertuang dalam ideologi Pancasila, Konstitusi 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi kesepakatan para pendiri bangsa Indonesia yang memiliki latar berbeda, nasionalis dan religius," katanya.

Sementara dari sisi kebijakan, tidak boleh ada regulasi yang diskriminatif berbasis agama di semua bidang, baik itu politik, ekonomi, hukum, budaya, maupun bidang-bidang lainnya, kata Ma'ruf menambahkan.

Berikutnya, Wapres menyampaikan peran pemuka agama dan masyarakat sipil yang kuat dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga terus dilibatkan dalam penyebaran nilai-nilai toleransi dan moderasi.

"Terkait hal ini, dua organisasi Islam terbesar Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, baru saja menerima Penghargaan Zayed untuk Persaudaraan Manusia dari Uni Emirat Arab, atas dedikasi dan komitmennya dalam memajukan moderasi, persaudaraan dan perdamaian," katanya.

Baca juga: Wapres minta dukungan Selandia Baru tingkatkan peran RI di Pasifik

Baca juga: Wapres sebut inisiatif Christchurch Call perlu dialog lintas agama

Baca juga: Wapres tawarkan kemitraan komprehensif RI-Selandia Baru di Pasifik

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

Cahaya Suci Wilayah Bintang

jawaraslot

AHY janji berantas mafia tanah sebagai komitmen bela rakyat kecil******

Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) berjanji untuk memberantas mafia tanah sebagai wujud komitmennya membela rakyat kecil.

“Kita (Kementerian ATR/BPN) serius akan melakukan langkah-langkah yang tegas, mau bagaimanapun tidak boleh ada yang melawan hukum di negeri kita. Apalagi kalau berhubungan dan berhadapan dengan rakyat, terutama rakyat kecil,” kata AHY saat pertemuannya dengan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin.

AHY mengatakan, agar mampu menghapuskan mafia tanah di Indonesia, pemerintah perlu menyiapkan strategi yang matang serta mempelajari situasi saat ini mengingat praktik mafia tanah merupakan kejahatan yang telah lama ada dan langgeng di Indonesia.

“Pemerintah akan hadir untuk membela rakyat kecil, tetapi kita juga ingin benar-benar memahami situasinya, karena situasi tanah dan sengketa tanah itu kompleks. Jadi sudah lama carut marut, jadi tidak boleh juga kita sembrono, kita juga ingin cepat tapi juga harus dengan diteliti dengan baik,” ujarnya.

Pertemuannya dengan Menko Airlangga membahas berbagai program agraria yang perlu dituntaskan seperti reforma agraria, pengadaan lahan untuk infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN), hingga kepastian hukum pertanahan.

Pada kesempatan yang sama, Menko Airlangga juga mengatakan bahwa permasalahan mafia tanah akan dibahas secara spesifik dalam beberapa pertemuan mendatang.

“Ya kalau itu nanti kita tangani secara spesifik,” kata Airlangga.

Sebelumnya, AHY mendapatkan mandat dari Wakil Presiden RI Mar’ruf Amin untuk segera menyelesaikan berbagai permasalahan agraria, salah satunya mafia tanah.

AHY sendiri mengaku kasus penyerobotan lahan oleh mafia menjadi tantangan terbesar bagi instansi yang sedang ia pimpin saat ini. Ia juga meminta dukungan dari masyarakat agar tanggung jawab yang kini menjadi bagian dari "pekerjaan rumah" Kementerian ATR terhadap pelayanan publik bisa segera dituntaskan.

Hingga hari keenam menjabat sebagai Menteri ATR sejak dilantik pada Rabu (21/2), AHY telah berkoordinasi dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Pertanian untuk bersinergi menyelesaikan proyek pemerintah.

Baca juga: AHY: Penyerobotan lahan oleh mafia tantangan terbesar Kementerian ATR

Baca juga: Menteri ATR/BPN AHY pimpin rakor berantas mafia tanah pada 1-4 Maret

Baca juga: Komisi III DPR RI dukung penuh AHY berantas mafia tanah

Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN AHY lanjutkan kebijakan gebuk mafia tanah

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Masuk ke filmnya

situs online gacor hari ini

TNI gagalkan aksi teror separatis terhadap pekerja proyek di Maybrat******

Maybrat (ANTARA) - Pasukan TNI Satgas Yonif 133/YS menggagalkan aksi teror dan penyerangan kelompok separatis terhadap pekerja proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata, Distrik Aifat Timur Tengah, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika Ganessakti di Maybrat, Sabtu, menjelaskan bahwa aksi teror kelompok separatis telah terjadi selama 3 hari berturut-turut hingga puncaknya beradu kontak tembak antara Tim Patroli Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS dan kelompok separatis.

"Niat jahat tersebut berhasil digagalkan oleh Satgas Yonif 133/YS yang melaksanakan patroli perimeter sehingga membuat tiga orang dari kelompok separatis lari kocar-kacir ke dalam hutan," jelasnya.

Letkol Inf. Andhika menceritakan kronologi kejadian itu bermula saat pekerja proyek pembangunan puskesmas, Ansar (43) dan Faan Umpain (35), melihat beberapa orang yang tidak dikenal dengan gerak-gerik mencurigakan berada persis sekitar area proyek pembangunan.

Pekerja proyek itu merasa takut untuk melanjutkan kegiatan pembangunan puskesmas. Akhirnya, pekerja proyek pembangunan mendatangi Pos Ayata dan melaporkan kondisi itu.

"Menindaklanjuti laporan para pekerja itu, Tim Patroli Perimeter Pos Ayata Satgas Yonif 133/YS langsung melaksanakan patroli di sekitar belakang proyek pembangunan puskesmas," katanya.

Pada patroli itu, anggota tim melihat pergerakan tiga orang dari kelompok separatis dengan membawa dua pucuk senjata laras panjang jenis rakitan dan dua bilah parang sedang bergerak dan memantau aktivitas pekerja di sekitar proyek pembangunan puskesmas.

"Namun, gerakkan mereka digagalkan tim patroli saat itu," ujarnya.

Dari kejadian itu, menurut dia, menunjukkan bahwa kelompok separatis di Maybrat masih aktif untuk mengganggu keamanan masyarakat dan pembangunan infrastruktur.

"Saya mengimbau agar masyarakat dan pekerja proyek pembangunan puskesmas lebih berhati-hati dan jangan ragu untuk melaporkan setiap hal mencurigakan kepada kami," kata Dansatgas Yonif 133/YS Letkol Inf. Andhika.

Dalam aksi itu, lanjut dia, tidak ada korban jiwa, baik dari pihak satgas ataupun dari pihak masyarakat dan pekerjaan proyek pembangunan puskesmas di Kampung Ayata.

Baca juga: PDIP rekomendasikan pemerintah mengecap KKB sebagai separatis
Baca juga: Pj Gubernur Papua Pegunungan yakin KKB tidak dapat senjata dari asing

Catatan Mencuri Surga

situs slot semua bank

Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS******

Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.
"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai sekarang masih lanjut ada dua orang," kata Dedi.

Baca juga: Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua orang penyandang disabilitas tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan dengan kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

Dua orang peserta penyandang disabilitas itu memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir, tak kalah dengan peserta reguler.

Penugasan yang akan diberikan kepada personel dari penyandang disabilitas ini adalah satu orang akan bertugas sebagai dokter dan satu orang lainnya sebagai operator di bidang teknologi informasi.

"Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ujar Dedi.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi kebijakan disabilitas jadi anggota Polri

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menambahkan seluruh peserta yang lolos tahap akhir penerimaan SIPSS Polri, termasuk penyandang disabilitas, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024.

"Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara," kata Dedi menerangkan.

Penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas merupakan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan disabilitas.

Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para penyandang disabilitas dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Baca juga: Polri buka seleksi Bintara SIPSS jaring kelompok disabilitas

Dedi menambahkan Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan bintara mulai tahun ini.

"SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen bintara ke kelompok-kelompok disabilitas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu orang polisi wanita penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen perusahaan yang bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumetera Selatan.

Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri rekrut difabel menjadi ASN melalui Program Prioritas Kapolri

Versi lengkap novel Jueji

cara meminjam uang di adakami

Panglima TNI bentuk Koops Habema untuk satukan pola operasi di Papua******

Jakarta (ANTARA) - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto membentuk Komando Operasi (Koops) Habema demi menyatukan pola operasi TNI dan Polri dalam menangani konflik di beberapa daerah di Papua.

Agus meyakini Koops Habema, yang merupakan singkatan dari "harus berhasil maksimal", dapat meningkatkan efektivitas penanganan konflik di Papua, di mana dalam beberapa tahun terakhir menghadapi gangguan dan serangan dari kelompok pemberontak OPM.

"Strategi yang saya berlakukan (untuk Papua) adalah smart power,yang merupakan kombinasi dari soft powerdan hard power, dan diplomasi militer. Implementasi strategi itu adalah pembentukan Komando Operasi Habema, harus berhasil maksimal. Untuk implementasinya, koops ini diharapkan bisa mengintegrasikan pola operasi TNI dan Polri; sehingga penanganan konflik di Papua dapat lebih efektif," kata Agus Subiyanto saat Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri Tahun 2024 di Markas Besar (Mabes) TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu.

Dalam kesempatan terpisah, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Nugraha Gumilar menyebut Koops Habema baru dibentuk belum lama ini. Namun, dia tidak menyebutkan detail tanggal pembentukannya.

Baca juga: Panglima TNI paparkan rencana bentuk lanud dan pasmar di IKN

Habema merupakan nama danau di Kabupaten Jayawijaya, Papua Pegunungan. Habema merupakan salah satu danau tertinggi di Indonesia karena letaknya di ketinggian lebih dari 3.300 meter di atas permukaan laut (mdpl) di kaki Gunung Trikora.

Tidak hanya membentuk komando operasi, TNI juga berupaya menerapkan sistem blok dalam latihan individu prajurit dan satuan, yang seluruhnya berlangsung terpusat di Pusat Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat) Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat, Batujajar, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat.

"Program ini khususnya diselenggarakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan konflik di Papua," kata Agus Subiyanto dalam rapim tersebut.

Rapim TNI-Polri di GOR A. Yani, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta, Rabu, dibuka oleh Presiden Joko Widodo yang juga memberikan arahan-arahan secara langsung kepada jajaran pimpinan TNI dan Polri. Sebanyak 362 pimpinan TNI-Polri hadir dalam rapat pimpinan gabungan itu.

Baca juga: Panglima sebut ada 2.820 prajurit TNI ditempatkan di IKN

nabi yang tak terbatas

slot lagi gacor malam ini

Gugatan Aiman ditolak, Polda Metro Jaya: Hormati putusan Pengadilan******

Jakarta (ANTARA) - Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak menyebutkan penyidik menghormati putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak gugatan praperadilan yang diajukan oleh Juru Bicara TPN Ganjar-Mahfud, Aiman Witjaksono.

Gugatan praperadilan itu terkait penyitaan telepon seluler ponsel dan lainnya dalam kasus dugaan "polisi tak netral". "Penyidik menghormati putusan tersebut dan mengucapkan terima kasih serta apresiasi terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa. Dengan demikian, kata dia, penyitaan yang telah dilakukan oleh penyidik Subdit Cyber Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Metro Jaya dalam penanganan perkara a quo adalah sah dan telah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 16 KUHAP dan Pasal 38 KUHAP. Ade Safri juga memastikan bahwa penyidik Subdirektorat (Subdit) Cyber Ditreskrimsus Polda Metro Jaya dalam melaksanakan tugas penyidikan, dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel serta bebas dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.

Baca juga: PN Jaksel tolak praperadilan Aiman terkait penyitaan telepon seluler
Baca juga: Polda Metro tak bacakan kesimpulan pada sidang praperadilan Aiman

Dirreskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak saat ditemui di Jakarta, Jumat (19/1/2024) (ANTARA/Ilham Kausar)

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono atas penyitaan telepon genggam, kartu SIM, akun media sosial dan email oleh penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," kata Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Delta Tama di Jakarta saat membacakan putusan gugatan praperadilan tersebut pada Selasa. Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) itu dalam pertimbangannya menyatakan bahwa surat penetapan penyitaan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah sah. Karena itu, kata Delta, penyitaan buang dilakukan oleh termohon dalam hal ini penyidik Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sah.

Sehingga, kata Delta, petitum yang diajukan oleh pemohon dari angka satu sampai lima dinyatakan ditolak seluruhnya. "Menimbang bahwa permohonan pemohon ditolak, maka pemohon adalah pihak yang dikalahkan. Maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil," tuturnya.

《poker 88》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，pinjam uang lewat danaHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《poker 88》bab terbaru。