sultan138 slot

pencuri ganda

kumpulan situs slot online terpercaya

Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.

Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

penghancur proses

asia505

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Tuan Elang Salju

lazawin slot

KPU telah sahkan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di 32 provinsi******

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi),"

Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah mengesahkan rekapitulasi suara nasional di 32 dari 38 provinsi Indonesia pada hari ke-18 rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat nasional di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.

Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menuturkan bahwa pada hari ini hanya Provinsi Sulawesi Tengah yang terjadwal mengikuti rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional.

Oleh karena itu, Sulawesi Tengah merupakan provinsi ke-32 yang telah direkapitulasi.

"Dengan tambahan hari ini, 16 Maret 2024, untuk Provinsi Sulawesi Tengah berarti sudah 32 (yang selesai direkapitulasi)," ujar Mellaz di Kantor KPU RI, Jakarta, Sabtu.

Berdasarkan rekapitulasi nasional sejak Sabtu (9/3) hingga hari ini, KPU RI telah mengesahkan perolehan suara Pilpres pada 32 provinsi di tingkat nasional; yakni Daerah Istimewa Yogyakarta, Gorontalo, Kalimantan Tengah, Bali, Lampung, Bangka Belitung, Kalimantan Barat.

Selanjutnya, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Timur, Banten, Kalimantan Utara, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, Riau, Papua Barat, Sulawesi Utara, dan Bengkulu.

Berikutnya, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Aceh, NTB, Papua Selatan, Jambi, Maluku Utara, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah.

Dengan demikian, rekapitulasi penghitungan suara menyisakan enam provinsi lagi, yakni Jawa Barat, Maluku, Papua, Papua Pegunungan, Papua Tengah dan Papua Barat Daya.

"Nah, sisa enam provinsi itu yang di Pulau Jawa tersisa Jawa Barat, sisanya yang di Papua," katanya.

Dari keseluruhan provinsi yang sudah melakukan rekapitulasi, pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul di 30 provinsi, sedangkan dua sisanya dipimpin pasangan nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.

Kemudian pada pemilu legislatif diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai 20 Maret 2024.

Berikut hasil rekapitulasi tingkat nasional di 32 provinsi yang sudah dilakukan KPU:

1. Yogyakarta
Anies-Muhaimin: 496.280
Prabowo-Gibran: 1.269.265
Ganjar-Mahfud: 741.220

2. Gorontalo
Anies-Muhaimin: 227.354
Prabowo-Gibran: 504.662
Ganjar-Mahfud: 41.508

3. Kalimantan Tengah
Anies-Muhaimin: 256.811
Prabowo-Gibran: 1.097.070
Ganjar-Mahfud: 158.788

4. Bali
Anies-Muhaimin: 99.233
Prabowo-Gibran: 1.454.640
Ganjar-Mahfud: 1.127.134

5. Lampung
Anies-Muhaimin: 791.892
Prabowo-Gibran: 3.554.310
Ganjar-Mahfud: 764.486

6. Bangka Belitung
Anies-Muhaimin: 204.348
Prabowo-Gibran: 529.883
Ganjar-Mahfud: 151.109

7. Kalimantan Barat
Anies-Muhaimin: 718.641
Prabowo-Gibran: 1.964.183
Ganjar-Mahfud: 534.450

8. Sumatera Selatan
Anies-Muhaimin: 997.299
Prabowo-Gibran: 3.649.651
Ganjar-Mahfud: 606.681

9. Jawa Tengah
Anies-Muhaimin: 2.866.373
Prabowo-Gibran: 12.096.454
Ganjar-Mahfud: 7.827.335

10. DKI Jakarta
Anies-Muhaimin: 2.653.762
Prabowo-Gibran: 2.692.011
Ganjar-Mahfud: 1.115.138

11. Kepulauan Riau
Anies-Muhaimin: 370.671
Prabowo-Gibran: 641.388
Ganjar-Mahfud: 140.733

12. Nusa Tenggara Timur
Anies-Muhaimin: 153.446
Prabowo-Gibran: 1.798.753
Ganjar-Mahfud: 958.505

13. Kalimantan Selatan
Anies-Muhaimin: 849.948
Prabowo-Gibran: 1.407.684
Ganjar-Mahfud: 159.950

14. Banten
Anies-Muhaimin: 2.451.383
Prabowo-Gibran: 4.035.052
Ganjar-Mahfud: 720.275

15. Kalimantan Timur
Anies-Muhaimin: 448.046
Prabowo-Gibran: 1.542.346
Ganjar-Mahfud: 240.143

16. Kalimantan Utara
Anies-Muhaimin: 72.065
Prabowo-Gibran: 284.209
Ganjar-Mahfud: 51.451

17. Sulawesi Tenggara
Anies-Muhaimin: 361.585
Prabowo-Gibran: 1.113.344
Ganjar-Mahfud: 90.727

18. Jawa Timur
Anies-Muhaimin: 4.492.652
Prabowo-Gibran: 16.716.603
Ganjar-Mahfud: 4.434.805

19. Sulawesi Barat
Anies-Muhaimin: 223.153
Prabowo-Gibran: 533.757
Ganjar-Mahfud Md: 62.514

20. Papua Barat
Anies-Muhaimin: 37.459
Prabowo-Gibran: 172.965
Ganjar-Mahfud Md: 120.565

21. Riau
Anies-Muhaimin: 1.400.093
Prabowo-Gibran: 1.931.113
Ganjar-Mahfud Md: 357.298

22. Sulawesi Utara
Anies-Muhaimin: 119.103
Prabowo-Gibran: 1.229.069
Ganjar-Mahfud Md: 283.796

23. Bengkulu
Anies-Muhaimin: 229.681
Prabowo-Gibran: 893.499
Ganjar-Mahfud Md: 145.570

24. Sumatera Barat
Anies-Muhaimin: 1.744.042
Prabowo-Gibran: 1.217.314
Ganjar-Mahfud Md: 124.044

25. Sulawesi Selatan
Anies-Muhaimin: 2.003.081
Prabowo-Gibran: 3.010.726
Ganjar-Mahfud Md: 265.948

26. Aceh
Anies-Muhaimin: 2.369.534
Prabowo-Gibran: 787.024
Ganjar-Mahfud Md: 64.677

27. Nusa Tenggara Barat
Anies-Muhaimin: 850.359
Prabowo-Gibran: 2.154.843
Ganjar-Mahfud Md: 241.106

28. Papua Selatan
Anies-Muhaimin: 41.906
Prabowo-Gibran: 162.852
Ganjar-Mahfud Md: 110.003

29. Jambi
Anies-Muhaimin: 532.605
Prabowo-Gibran: 1.438.952
Ganjar-Mahfud Md: 234.251

30. Sumatera Utara
Anies-Muhaimin: 2.339.620
Prabowo-Gibran: 4.660.408
Ganjar-Mahfud Md: 999.528

31. Maluku Utara
Anies-Muhaimin: 200.459
Prabowo-Gibran: 454.943
Ganjar-Mahfud Md: 91.293

32. Sulawesi Tengah
Anies-Muhaimin: 386.743
Prabowo-Gibran: 1.251.313
Ganjar-Mahfud: 160.594

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Aku hanya ingin menjadi orang normal

nyicil hp di lazada

Kemnaker revitalisasi Balai K3, wujud reformasi awasi ketenagakerjaan******

Kami terus melakukan revitalisasi tidak hanya di Balai K3 Samarinda, tapi juga di Balai K3 lainnya

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menegaskan revitalisasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam melakukan reformasi pengawasan ketenagakerjaan di Indonesia.
 Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendorong revitalisasi terus dilakukan sampai upaya masifikasi dan perluasan kapasitas dan jangkauan pengujian K3 benar-benar bisa mendukung upaya pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terwujudnya tenaga kerja yang sehat, selamat, dan produktif. "Kami terus melakukan revitalisasi tidak hanya di Balai K3 Samarinda, tapi juga di Balai K3 lainnya," ujar Menaker Ida Fauziyah dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu.

Baca juga: Kemenaker prioritaskan revitalisasi Balai K3 dukung pembangunan IKN Pada 16 Maret 2024 Menaker Ida melakukan kunjungan kerja ke Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim). Dia menghadiri acara bertajuk "Brainstorming Program Pelayanan Balai K3 Samarinda dan Strategi Pengendalian Bahaya di Tempat Kerja." Ida menerangkan bahwa revitalisasi Balai K3 dilakukan baik terhadap kemampuan sumber daya manusia, sarana dan prasarana pengujian K3, maupun fasilitas gedung dan bangunan, agar kemampuan masifikasi dan perluasan jangkauan pengujian K3 bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya. Dia pun mendorong Balai K3 agar membangun kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan K3 di tingkat nasional maupun daerah. "Kolaborasi ini mutlak dilakukan oleh Balai K3 Samarinda dan seluruh Balai K3 di Indonesia," ucapnya.

Baca juga: Kemnaker minta Balai K3 jadi garda terdepan pastikan penerapan K3 Kemnaker  terus mendorong agar program kerja Balai K3 diarahkan untuk pembinaan personel K3 berupa pelatihan dan uji kompetensi di bidang K3 yang berkolaborasi dengan berbagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), Perusahaan Jasa K3, rumah sakit, perguruan tinggi, dan Kementerian atau Lembaga (K/L) lainnya. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk menunjang peningkatan kapasitas dan pemberdayaan personel K3. "Oleh karenanya diperlukan kerja sama dengan stakeholderK3, sekaligus untuk mengatasi keterbatasan SDM yang belum memadai bila dibandingkan dengan rasio kebutuhan layanan dan jangkauan wilayah kerja, yang dapat berdampak pada terhambatnya pelayanan," kata Menaker Ida Fauziyah.

Baca juga: Menaker: Budaya K3 membentuk ekosistem ketenagakerjaan unggul

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Paviliun Kitab Suci Tibet Bergerak

keluaran sdy

Pemerintah Akan Berikan Hak Cuti Melahirkan Bagi PNS Pria******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan memberikan hak cuti melahirkanbagi para PNSlaki-laki. Hal akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

Saat ini, aturan yang dibuat sebagai pelaksana dari UU No. 20/2023 tentang ASN itu rancangannya tengah digodok pemerintah.

Salah satu poin yang akan diatur adalah hak cuti pendampingan bagi ASN pria yang istrinya melahirkan. RPP tersebut ditargetkan tuntas maksimal April 2024.

"Hak cuti tersebut merupakan aspirasi banyak pihak. Saat ini pemerintah meminta masukan dari stakeholder, termasuk DPR, terkait hal tersebut," imbuh Anas.

Anas mengatakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan belum diatur secara khusus. Artinya, ini akan jadi aturan baru.

Selama ini yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan.

Anas mengatakan hak cuti bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, atau biasa disebut "cuti ayah", sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi, berkisar 15 hari, 30 hari, 40 hari, hingga 60 hari.

"Untuk waktu lama cutinya sedang dibahas bersama stakeholder terkait yang akan diatur secara teknis di PP dan Peraturan Kepala BKN," ujarnya.

"Pemerintah berpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, termasuk saat fase-fase awal pasca-persalinan," kata Anas.

Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengungkapkan, dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik. Mengingat itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya manusia (SDM) terbaik penerus bangsa.

"Sesuai arahan Presiden Jokowi, ini menjadi salah satu inisiatif untuk kita terus berupaya mendorong peningkatan kualitas SDM sejak dini," ujar Anas.

[Gambas:Video CNN]

(agt/agt)

Kelahiran kembali dan kekayaan mengalir deras

mpoagen

PUPR Ungkap Proyek Giant Sea Wall Prabowo******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR buka suara soal proyek tanggul laut raksasa atau giant sea wallsepanjang pantai utara (pantura) Jawa yang baru-baru ini diungkapkan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan MenhanPrabowo Subianto.

Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan proyek tersebut merupakan rencana besar. Ia mengungkapkan diskusi mengenai proyek sudah pernah dibahas sejak 2016.

Namun, Zainal belum tahu secara detil terbaru terkait proyek.

Oleh karena itu, Zainal juga belum mengetahui berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun giant sea wall pantura.

Rencana pembangunan giant sea wall pantura pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia mengungkapkan pembangunan tanggul laut raksasa itu diperlukan demi mencegah penurunan tanah dan kenaikan air laut.

"Giant Sea Wallitu sangat diperlukan, karena kita ingin untuk menyelesaikan penurunan permukaan tanah yang terus-menerus terjadi dan juga banjir rob yang juga selalu terjadi," ucap Airlangga usai acara seminar nasional 'Strategi perlindungan Kawasan Pulau Jawa, Melalui Pembangunan Tanggul Pantai dan Tanggul Laut', di Jakarta, Rabu (10/1).

Selain itu, pembangunan tanggul laut raksasa sepanjang Pantura juga penting lantaran pembangunan tanggul yang hanya separuh-separuh kurang efektif. Saat ini, program laut Jakarta sudah masuk program strategis nasional (PSN).

Lihat Juga : Faisal Basri Sebut Sejumlah Menteri Mulai Tak Nyaman Bantu Jokowi

"Sehingga langkah berikut tentu perlu action untuk mewujudkan rencana pembangunan giant sea wall," imbuhnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengatakan pembangunan tanggul laut raksasa saat ini sangat dibutuhkan.

Di sisi lain, ia mengatakan sebenarnya bukan kapasitas menteri pertahanan membicarakan tanggul laut. Prabowo menegaskan dirinya bicara sebagai pimpinan politik.

Ia menyebut berdasarkan data dari para pakar pembangunan tanggul laut raksasa memerlukan waktu hingga 40 tahun.

"Pengalaman negeri Belanda ya seperti itu, 40 tahun. Nah masalahnya adalah pemimpin politik yg rela fokus berpikir mengerahkan segala kemampuan dalam kurun waktu 40-50 tahun," kata Prabowo.

"Ini kewajiban kita dan mungkin seandainya pak Airlangga, para menteri sekalian seandainya kita katakanlah mulai pembangunan besar-besaran dalam waktu-waktu yang akan datang katakanlah 3, 4, 5 tahun yang akan datang mungkin kita tidak akan lihat selesainya giant sea wall ini," sambungnya.

Prabowo juga memperkirakan pembangunan tanggul laut raksasa membutuhkan dana sebesar US miliar hingga US miliar atau sekitar Rp934,81 triliun (asumsi kurs Rp15.580 per dolar AS).

"Nanti selalu akan ada yang mengatakan Apakah bisa? Ini masalah bukan apakah bisa atau tidak bisa, ini harus kalau tidak pantai utara tenggelam," kata Prabowo.

[Gambas:Video CNN]

(sfr/sfr)