trik pola room rezeki nomplok 318Jutaan kata 38806Orang-orang telah membaca serialisasi
《merdeka138》
Puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang******Jakarta (ANTARA) - Pembatasan periode waktu makan atau puasa intermiten aman dilakukan, tetapi tidak untuk semua orang menurut dr. Martha Rosana, SpPD dari Divisi Endokrin, Metabolik, dan Diabetes Departemen Ilmu Penyakit Dalam RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo-Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia.
"Intermittent fastingsebenarnya aman untuk banyak orang, tetapi tidak semua orang. Jadi ada beberapa kelompok yang kurang aman melakukan puasa atau intermittent fasting," kata Martha dalam seminar daring yang diikuti dari Jakarta, Sabtu.
Martha mengatakan, puasa intermiten atau yang biasa disebut sebagai diet puasa di antaranya dapat membantu mengurangi berat badan melalui pengurangan asupan kalori total dan membantu mengontrol rasa lapar maupun kenyang.
Menurut dia, puasa intermiten juga dapat membantu memperbaiki kondisi metabolik berupa tekanan darah, kadar gula darah, kadar lemak, dan kolesterol darah serta mendukung upaya perubahan gaya hidup yang berkelanjutan dan upaya untuk berhenti merokok.
Baca juga: Pasien diabetes dianjurkan konsultasi ke dokter jika hendak berpuasa
Namun demikian, Martha mengatakan, terdapat beberapa kelompok yang berisiko mengalami gangguan kesehatan apabila melakukan puasa intermiten.
Kelompok individu yang memerlukan perhatian khusus bila hendak mulai puasa intermiten yakni ibu hamil, ibu menyusui, pasien diabetes, pasien penyakit refluks gastroesofageal (GERD) atau gastritis yang belum terkendali, pasien penyakit ginjal atau livertahap lanjut, dan pasien dengan kondisi penyakit lainnya.
"Karena tentu saja kelompok ini harus memenuhi kebutuhan nutrisi. Kelompok ini tidak disarankan melakukan puasa sampai kondisinya benar-benar fit," kata Martha.
Martha menyampaikan, kelompok individu yang berisiko mengalami gangguan kesehatan disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter apabila hendak melakukan puasa intermiten.
Konsultasi dengan dokter diperlukan untuk memperoleh informasi terkait pemenuhan kebutuhan nutrisi, penggunaan obat-obatan, serta kondisi kesehatan guna menghindari risiko yang mungkin muncul akibat berpuasa.
Baca juga: Cara menahan hasrat ingin ngemil saat puasa berselang
Baca juga: Beda puasa intermiten dan asupan rendah karbohidrat untuk diet
Pewarta: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
KPU sudah koreksi data anomali Pilpres 2024 di 154.541 TPS******Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sudah mengoreksi data anomali perolehan suara Pilpres 2024 di 154.541 tempat pemungutan suara (TPS).
Adapun data anomali itu merupakan angka perolehan suara di dalam Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang tidak sesuai dengan Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024.
"(Perolehan suara) Pilpres sebanyak 154.541 TPS (telah diperbaiki)," ujar Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.
KPU melakukan koreksi secara bertahap sejak 15 Februari 2024. Selain perolehan suara pilpres, pengoreksian juga dilakukan terhadap data anomali dalam perolehan suara Pemilu DPR dan DPD di Sirekap.
"Pemilu DPR RI 13.767 TPS dan Pemilu DPD RI 16.450 TPS (yang sudah dikoreksi)," katanya.
Sementara itu, Hasyim menjelaskan temuan data anomali dan hasil koreksi untuk DPRD Provinsi dikerjakan oleh KPU Provinsi. Kemudian, data anomali dan hasil Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota dikerjakan oleh KPU Kabupaten/Kota.
Sirekap adalah alat yang dikembangkan dan digunakan oleh KPU untuk perhitungan suara. Alat bantu ini baru pertama kali diterapkan dalam Pemilu.
Sistem ini pun menjadi sorotan, karena mengalami galat hingga salah input data yang mengakibatkan adanya 'penggelembungan suara' salah satu pasangan capres-cawapres.
Sebelumnya, Kamis (15/2), Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari sebelumnya telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat terkait salah konversi untuk membaca data Formulir Model C1-Plano atau catatan hasil penghitungan suara Pemilu 2024 pada sistem informasi rekapitulasi (Sirekap).
"Kami di KPU masih manusia-manusia biasa yang sangat mungkin salah," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Kamis.
Ia pun memastikan bahwa kesalahan konversi itu akan segera dikoreksi. Sebab, KPU tak boleh berbohong dan harus menyampaikan informasi yang benar kepada masyarakat.
Baca juga: KPU: 1.113 TPS gelar pemungutan suara setelah 14 Februari
Baca juga: KPU: PSU di Kuala Lumpur gunakan dua metode selama dua hari
Baca juga: KPU nonaktifkan anggota PPLN Kuala Lumpur akibat pendataan pemilih
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024
Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024******Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.
Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.
"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi
Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.
"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.
Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.
Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.
"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.
Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.
Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang
Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.
"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.
Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.
Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
Label:apk cicilan barang、pinjam dana di bank bri、rollingan slot terbesar
Terkait:jpchas、cod slot、total138、voucher axis 3gb 5 hari、slot7777、max 138 slot、neng4d、harga voucher smartfren 2.5 gb 3 hari、pinjaman duit ojk、link situs slot paling gacor
bab terbaru:tafsir mimpi 3d abjad a sampai z(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《merdeka138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,indobet rtpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《merdeka138》bab terbaru。