pinjam online ojk 2022

Semangat bela diri saya adalah Pangu

Mahfud MD Sebut Aparat Jadi Backing Tambang Ilegal, KSAD Tanggapi Begini******

JAKARTA — Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang menyebut bahwa ada aparat dan pejabat yang menyokong (backing) pertambangan ilegal.

“Aparat bisa juga aparatur sipil, ya, belum lengkap itu,” kata Maruli saat konferensi pers di Mabesad, Jakarta Pusat, Senin (22/1/2024), dilansir Antara.

Promosi Solo Technopark & Penajam Paser Utara Kerja Sama Siapkan Tenaga Kerja Kompeten

Maruli menyebut pernyataan Mahfud soal aparat belum lengkap. Pasalnya, menurut dia, istilah “aparat” bisa merujuk ke banyak hal, sehingga ia mempertanyakan aparat mana yang dimaksud Mahfud.

“Jadi, ya saya bilang begitu, aparat itu yang mana?” ujarnya.

Menurut Maruli, TNI AD telah menerapkan asas hukum kepada setiap prajurit. Ia meyakini pihaknya tidak berani melakukan sesuatu yang melanggar hukum, termasuk menyokongi pertambangan ilegal.

“Jadi, kita sulit juga lah di zaman sekarang ini, terus terang saja, kalau misalnya kita begitu-begitu, masuk video kita takut sekarang ini. Jadi, enggak seberani itu lagi kita. kita sudah mulai. Memang kadang-kadang hukum itu akan taat setelah ada pemaksaan,” ujarnya.

“Kalau kita bermain-main dengan tambang begitu menjaga-menjaga, difoto, saya yakin responsnya cepat ini,” sambung KSAD.

Selain itu, Maruli mengaku pihaknya tidak tahu menahu soal kewenangan legalitas pertambangan. Namun, ia mempersilakan semua pihak untuk melapor jika memang ditemukan adanya indikasi prajurit yang berbuat demikian.

“Karena yang mempunyai kewenangan itu sebetulnya kan dari kementerian yang memberikan secara hukum, secara legalitas. Kami enggak tahu sebetulnya. Tapi kalau itu ada arah indikasi ke sana, ya, silakan dilaporkan,” tutur Maruli.

Lebih lanjut Maruli mengatakan, prajurit yang terbukti menyokongi tambang ilegal akan disanksi, sebagaimana kasus-kasus terdahulu.

“Saya kira laporan seperti ini ada masa sekitar berapa tahun yang lalu tentara ikut dalam penambangan-penambangan ini. Itu banyak yang dicabut jabatannya, anggota-anggota juga banyak, sehingga menurut apa yang kita dapatkan informasi sekarang ini, sangat drastis menurun untuk yang mengurus-mengurus hal tersebut,” katanya.

Sebelumnya, Mahfud MD, saat debat keempat yang diselenggarakan KPU RI di Jakarta Convention Center (JCC), Minggu (21/1/2024) malam, mengatakan bahwa mencabut izin usaha pertambangan (IUP) tidak mudah dilakukan karena banyak mafianya.

“‘Cabut saja IUP-nya’, nah itu masalahnya. Mencabut IUP itu banyak mafianya, banyak mafianya. Saya sudah mengirim tim ke lapangan, ditolak, sudah putusan Mahkamah Agung. Itu begitu. Bahkan KPK seminggu lalu mengatakan untuk pertambangan di Indonesia itu banyak sekali yang ilegal dan itu di-backing oleh aparat-aparat dan pejabat. Itu masalahnya,” kata Mahfud.

pengamat dunia

5 Pejabat Ini Rela Mundur demi Dukung Ganjar******

SOLO —Dukungan untuk pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, terus bermunculan dari berbagai kalangan menjelang pemungutan suara Pemilu 14 Februari 2024.

Sejumlah pejabat bahkan rela mengundurkan diri demi berjuang bersama Ganjar-Mahfud untuk memenangi Pilpres 2024.

Promosi Dulu Terimpit Pandemi, Klaster Usaha Ini Berkembang Berkat BRI KlasterkuHidupku

Terkini adalah mundurnya Abdi Negara Nurdin atau dikenal sebagai Abdee Slank dari posisi komisaris di PT Telkom Tbk. guna mendukung Ganjar-Mahfud.

“Per hari Jumat kemarin, pukul 17.00 WIB saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” kata Abdee di Markas Slank di Jl. Potlot III, Duren Tiga, Jakarta Selatan, Sabtu (20/1/2024).

Abdee menyatakan pilihannya mundur dari posisi komisaris perusahaan pelat merah tersebut adalah untuk menghormati aturan dan etika.

“Biar tidak ada dusta di antara kita. Saya sudah melayangkan surat pengunduran diri,” tegas Abdee sebagaimana dilansir Antara.

Abdee menyatakan pula langkah tersebut merupakan bagian dari perjuangan Slank, yang sejak 2014 konsisten dan berkomitmen mendukung reformasi di Indonesia.

Dengan mendukung Ganjar-Mahfud, Abdee berharap segala bentuk praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) hilang dari Indonesia, sebagaimana cita-cita reformasi.
???????
“Kita juga harus menjaga demokrasi dan menurut kami yang paling tepat untuk itu adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” ujar Abdee.
???????
Dalam deklarasi dukungan dan informasi pengunduran diri Abdee, yang dihadiri langsung oleh Ganjar-Mahfud, Slank dan Slanker disebut telah pula menyampaikan sejumlah ide dan gagasan kepada pasangan calon tersebut dan mereka sebut sebagai Revolusi Cinta.
???????
“Insyaallah, niscaya, kalau menang bisa dijalankan,” kata Bimbim Slank.

Pengunduran diri Abdee dari posisi komisaris BUMN itu menambah panjang daftar para pejabat yang melepas posisinya untuk bergabung ke barisan pendukung Ganjar-Mahfud.

Berikut adalah beberapa pejabat yang memilih mundur dari jabatan di BUMN untuk mendukung Ganjar-Mahfud:

1. Andi Widjajanto

Andi Widjadjanto sebelumnya adalah Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) sejak 2022. Andi mengundurkan diri dari posisinya begitu diminta membantu Ganjar di Tim Pemenangan Nasional (TPN).

Andi mengumumkan pengunduran diri dari posisi gubernur Lemhanas pada 16 Oktober 2023.

“Pada saat TPN didaftarkan ke KPU, saya mengundurkan diri sebagai gubernur Lemhannas. Prosesnya akan diserahkan sepenuhnya kepada Bapak Presiden (Joko Widodo) melalui Menteri Sekretaris Negara (Pratikno),” kata Andi saat itu.
???????
Andi mengatakan satu-satunya alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik praktis. Dengan demikian, diharapkan Lemhanas terus dapat melaksanakan tugasnya dengan baik.

Andi Widjajanto bergabung dalam TPN Ganjar Presiden dengan posisi deputi 5.0 yang diumumkan Ketua TPN, Arsjad Rasjid, di Gedung High End, Jakarta Pusat, pada 11 Oktober 2023.

TPN Ganjar Presiden berubah nama menjadi TPN Ganjar-Mahfud setelah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengumumkan Mahfud Md sebagai calon pendamping Ganjar pada 18 Oktober 2023.

2. Eko Sulistyo

Eko Sulistyo adalah mantan aktivis yang kemudian mendapat mandat menjadi komisaris PT PLN Tbk sejak 16 Oktober 2020. Eko mengirimkan surat pengunduran dirinya ke Kementerian BUMN pada 26 Oktober 2023.

Eko mengaku baru mendapat informasi soal penunjukannya menjadi wakil ketua TPN Ganjar-Mahfud pada 25 Oktober 2023, meskipun Arsjad sudah mengumumkan kepengurusan TPN Ganjar-Mahfud pada 11 Oktober 2023.

Eko menjelaskan pengunduran dirinya itu sesuai aturan yang berlaku terkait komisaris di perusahaan pelat merah ketika menjadi tim sukses salah satu kandidat di kontes demokrasi.

3. Henry Yosodiningrat

Henry Yosodiningrat sebelumnya adalah komisaris Mitratel atau PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk, anak perusahaan PT Telkom Indonesia, sejak 22 April 2022. Henry mengumumkan pengunduran dirinya pada 1 Desember 2023.

Pengunduran dirinya itu diakui karena mendapat arahan langsung dari Mahfud MD untuk memperkuat struktur Deputi Hukum TPN Ganjar-Mahfud.

4. Andi Gani

Andi Gani Nena Wea mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden komisaris PT PP Tbk pada 24 November 2023 setelah sembilan tahun menjabat.

“Ini adalah pilihan perjuangan pribadi saya, karena akan mendukung total Ganjar Pranowo-Mahfud Md,” ujar Andi Gani saat mengumumkan pengunduran dirinya.

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

TPN Ganjar******

SOLO —Juru bicara Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud Md, Chico Hakim, mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengenai presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang memperbolehkan mereka ikut berkampanye dalam masa pemilihan umum (pemilu)

“Terkait pernyataan presiden mengenai bolehnya seorang presiden berkampanye dan memihak terhadap salah satu pasangan calon, saya rasa memang secara undang-undang itu diperbolehkan,” kata Chico dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Promosi Cetak Rekor, Penumpang Kereta Cepat Whoosh Capai 21.000 Orang Sehari

Ia mengatakan presiden boleh ikut berkampanye sesuai Pasal 299 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Kendati demikian, dia tidak memungkiri akan ada anggapan dari masyarakat mengenai nepotisme yang semakin kental bila presiden ikut mengkampanyekan salah satu pasangan capres/cawapres.

“Tentunya ada semacam etika dan anggapan masyarakat tentang nepotisme dan lain-lain yang tentunya akan semakin kental apabila presiden mengkampanyekan salah satu paslon yang kebetulan di situ ada putra kandungnya,” jelasnya sebagaimana dilansir Antara.

Adapun pada Pasal 281 UU Pemilu menyebutkan, selama melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, menteri, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota wajib menjalani cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, berdasarkan Pasal 304 ayat (1) UU Pemilu, dalam melaksanakan kampanye, presiden dan wakil presiden, pejabat negara, pejabat daerah dilarang menggunakan fasilitas negara.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Jokowi menjelaskan bahwa presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

“Ya, nanti dilihat,” ujar Jokowi.

Transformasi Naga yang Dipanggil

Cak Imin Ajak Capres******

SOLO —Calon Wakil Presiden (cawapres) RI, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, mengajak seluruh pasangan calon presiden dan wakil presiden untuk melakukan tobat ekologis. Gagasan itu dia sampaikan sebagai closing statement pada Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1/2024) malam.

“Saya hanya mengajak Pak Prabowo, Pak Gibran, Pak Mahfud, Pak Ganjar, saya, Mas Anies, dan siapa pun untuk sama-sama tobat ekologis, memperbaiki ke depan menjadi lebih baik lagi,” kata Cak Imin.

Promosi Rancang Masa Depanmu Sejak Dini! DPLK BRI Ajak UMKM Persiapkan Dana Pensiun

Muhaimin mengingatkan bencana ekologis dan krisis lingkungan terjadi di mana-mana tanpa harus menyalahkan siapa pun. Namun, hal itu adalah suatu fakta yang perlu diantisipasi bersama secara baik.

“Kita saksikan kerusakan iklim dalam beberapa tahun terakhir, kerusakan lingkungan hidup yang mengkhawatirkan, bencana ekologis, banjir, longsor. Kalau mau jujur, kiamat makin dekat,” katanya menegaskan.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan bahwa Indonesia sudah terlalu berlebihan dalam mengeksplorasi nikel. Dia bahkan dengan tegas menyebut program hilirisasi itu dilakukan secara ugal-ugalan tanpa tanpa pertimbangan ekologi serta sosial.

Cawapres nomor urut 1 itu menambahkan, eksplorasi nikel yang berlebihan mengorbankan kondisi lingkungan dan menimbulkan konflik sosial.

“Masa depan kita tidak jelas. Di sisi lain kita mengorbankan lingkungan dan sosial kita, sekaligus keuntungan yang sangat berbatas bagi negara. Oleh karena itu, bukan soal gegabah, ini soal keberanian dan keberpihakan,” ujar dia.

Keabadian

Respons Jokowi, PSI: Keberpihakan Presiden di Pemilu Bukan Dosa******

SOLO —Sekjen DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Raja Juli Antoni, sependapat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa kepala negara maupun menteri boleh berkampanye selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Menurut Raja Juli, presiden maupun menteri merupakan warga negara yang memiliki hak politik untuk mendukung kandidat pilpres maupun partai politik, sehingga keberpihakan presiden pada pemilu bukan sebuah dosa.

Promosi Indeks Bisnis UMKM BRI Q3-2023 Ungkap Pelaku UMKM Masih Kuat dan Prospektif

“Pak Jokowi benar. Presiden dan menteri sebagai tokoh publik adalah warga negara yang punya hak politik untuk mendukung capres dan parpol yang ia suka. Pagarnya adalah tidak mempergunakan fasilitas publik untuk kampanye. Keberpihakan presiden terhadap capres dan parpol bukan sebuah dosa,” katanya dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Rabu (24/1/2024).

Ia mencontohkan pada Pemilu 2004, Megawati Soekarnoputri yang saat itu masih menjabat sebagai Presiden RI maju sebagai calon presiden dan berkeliling Indonesia mengampanyekan dirinya sekaligus PDI Perjuangan.

“Tidak ada masalah. Ibu Megawati sebagai tokoh politik ketika itu bisa membedakan dengan baik kapan berlaku sebagai presiden, calon presiden, dan ketua umum partai. Ibu Mega saat itu, tampaknya, berhasil tidak mempergunakan fasilitas dan uang negara untuk kampanye,” tutur dia sebagaimana dilansir Antara.

Negara lain pun begitu, kata Raja, seraya mencontohkan mantan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama, yang kala itu mendukung dan berkampanye untuk memenangkan Hillary Clinton sebagai calon presiden dari Partai Demokrat.

“Sekali lagi, ini sebuah praktik yang lazim di dunia politik yang tidak perlu dipersoalkan dan disesalkan,” kata Raja menegaskan.

Ia menambahkan idealnya Presiden Jokowi menindaklanjuti pernyataan tersebut dengan menyatakan dukungan terbuka.

“Saya kira pernyataan Pak Jokowi ini idealnya beliau follow updengan memberikan dukungan terbuka kepada pasangan calon (presiden dan wakil presiden) nomor (urut) 2 dan parpol nomor 15, PSI, partai Jokowi. Tidak masalah, tidak berdosa memberikan dukungan politik,” katanya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

“Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh loh kampanye, boleh loh memihak. Boleh,” kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jalan peri berkabut

Debat Cawapres 2024, Mahfud MD: Pemerintah Terlalu Intervensi Desa******

SOLO —Cawapres nomor urut 03 Mahfud MD mengatakan saat ini pemerintah terlalu banyak melakukan intervensi terhadap desa soal administrasi. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD dalam Debat Cawapres 2024 yang digelar di Jakarta Convention Centre, Jakarta, Minggu (21/1/2024).

Dalam debat bertemakan Pembangunan Berkelanjutan, Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup, Energi, Pangan, Agraria, Masyarakat Adat danDesaitu, cawapres yang kini juga menjabat sebagai Menkopolhukam ini mengkritik pemerintah soal desa dengan menggunakan pepatah dari Jawa.

Promosi BRI Angkat Potensi Perempuan lewat Holding Ultra Mikro di WEF 2024 Swiss

“Msalahnya, ada pepatah, desa mowo joro, negoro mowo toto.Ini yang di daerah-daerah lain tidak jalan. Negara terlalu intervensi ke desa soal administrasi,” kata Mahfud MD yang disiarkan langsung di kanal Youtube KPU RI, Minggu (21/1/2024).

Oleh sebab itu, ada program-program yang dijanjikan paslon nomor urut 03 itu terkait desa di Debat Cawapres 2024. Beberapa di antaranya, ada Desa Mandiri, 1.000 Embung, hingga Pembangunan Irigasi.

“Calon presiden kami Bapak Ganjar Pranowo punya catatan menarik. Pertama, ada program 1.000 Embung, Desa Mandiri, Mandiri Energi dan Mandiri Pangan, dan Pembangunan Irigasi. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, ada satu daerah Panggungharjo, dikenal sangat maju, koperasi jalan, irigasi jalan, UMKM jalan, dikelola oleh desa itu dengan baik,” tambah Mahfud.

Sebagai informasi, debat kali ini dimoderatori oleh Zilvia Iskandar dan Retno Pinasti. Debat cawapres kedua pada 21 Januari ini disiarkan secara langsung di saluran televisi nasional yakni SCTV, Indosiar, dan MetroTV. 

Berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1621 Tahun 2023, debat capres-cawapres berlangsung selama 150 menit, dengan pembagian 120 menit untuk segmen debat dan 30 menit untuk iklan.