slot tergacor hari ini 2022

Menjadi penulis di Azeroth

Sistem Bayar Tol Nirsentuh Dimulai Desember 2022******

Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' atau nirsentuh mulai Desember 2022.

Hal ini sejalan dengan peluncuran aplikasi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Kamis (3/11).

"Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dikutip Antara, Jumat (4/11).

Danang berharap sistem MLFF ini bisa berjalan dengan baik dan sudah digunakan di seluruh ruas tol pada akhir 2023. Dengan demikian, maka pada 2024 semua ruas tol menggunakan sistem MLFF.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

[Gambas:Video CNN]

Catatan Pengaduan

Beda Fakta Pengusaha, Buruh dan Sri Mulyani Soal PHK Industri Tekstil******

Industritekstildan produk tekstil (TPT) terancam gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini, sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

"Potensi PHK sudah dapat dirasakan. Perkiraan 45 ribu karyawan sudah mulai dirumahkan," ujar Jemmy kepada CNNIndonesia.com, Rabu (26/10).

"Bilamana kondisi ini berlanjut, angka (karyawan dirumahkan) yang lebih besar akan terjadi," terang Jemmy.

Tak hanya itu, industri tekstil juga telah mengurangi jam kerja karyawan. Hal ini dilakukan untuk menjaga efisiensi industri.

Senada, Wakil Ketua Kadin Bidang Maritim, Investasi, dan Luar Negeri Shinta Kamdani memperkirakan sektor padat karya akan melakukan PHK. Hal ini terjadi lantaran permintaan pasar yang merosot.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi, padat karya untuk dipertahankan karyawannya itu sulit. Bahkan, mereka berupaya untuk tidak melakukan PHK, tapi sekali lagi, ini sulit. Karena permintaan dan pasarnya menurun signifikan, jadi mereka banyak melakukan efisiensi," ujar Shinta.

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal membantah hal tersebut.

"Tidak benar, Partai Buruh dan KSPI sudah mendalami fakta-fakta, tidak benar ada PHK 45 ribu lebih buruh di sektor tekstil, garmen, sepatu," ujarnya.

Said mengaku pihaknya pun telah memeriksa seluruh anggota KSPI. Hasilnya, tidak ada anggota yang mengalami PHK. Menurutnya kondisi ekonomi Indonesia masih cukup baik, sehingga tidak akan memasuki resesi tahun depan.

Oleh karena itu, ia menilai industri pun masih berjalan dan berproduksi.

Pernyataan Said seakan diamini oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Ani, sapaan akrabnya, menuturkan sampai saat ini kinerja dari industri tersebut sangat baik.

Misalnya ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

"Jadi ini memang terlihat ekspor untuk produk tekstil dan alas kaki masih cukup tinggi," jelasnya.

Pemerintah pun, kata dia, terus mendorong pertumbuhan industri tersebut menggunakan instrumen fiskal yang ada di Kementerian Keuangan selama pandemi covid-19. Sebab, jika disebutkan penyebabnya adalah ekspor yang turun, tapi data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Karenanya, pemerintah akan melakukan koordinasi untuk melihat apa penyebab terjadi banyak PHK di industri ini. Apalagi ada kemungkinan PHK terjadi akibat relokasi pabrik.

"Kami juga terus bersama K/L apakah terjadi fenomena relokasi dari pabrik-pabrik. Kita akan teliti sektoral dan daerahnya, karena mungkin ada nuansa berbeda," ujarnya.

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

Elon Musk Bakal PHK 3.700 Karyawan Twitter?******

Elon Musk dikabarkan bakal melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal kepada 3.700 karyawan Twitter. Jumlah itu setara hampir setengah dari total karyawan Twitter.

Musk bersama tim penasihatnya diklaim tengah mempertimbangkan berbagai skenario untuk melakukan PHK massal. Tujuannya, demi memangkas biaya oeprasional.

Namun, skema PHK ini masih bisa berubah. Yang pasti, karyawan yang kena PHK akan mendapat uang pesangon selama 60 hari.

Kendati demikian, Musk sempat membantah pemberitaan New York Times yang mengatakan akan terjadi PHK besar-besaran di Twitter setelah akuisisi dirampungkan bos Tesla dan SpaceX tersebut.

"Ini salah," bantah Musk soal kabar PHK, tulisnya di Twitter pada Senin (31/10).

Namun, kini muncul kabar bahwa daftar PHK disusun dan diberi peringkat berdasarkan kontribusi individu terhadap kode Twitter selama mereka bekerja di perusahaan. Penilaian diklaim dilakukan oleh personel Tesla dan manajer Twitter.

Terlepas dari kepastian kabar PHK ini, Musk sudah memecat tiga eksekutif Twitter usai dia merampungkan akuisisi pada Jumat (28/10). Yakni, mantan CEO Parag Agrawal, mantan CFO Ned Segal, dan mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde.

Secara total, Musk harus merogoh sekitar US1,9 juta (Rp1,9 triliun) untuk membayarkan pesangon ketiga eksekutif Twitter tersebut.

Menurut perusahaan riset Equilar, dikutip dari Forbes, pesangon khusus untuk mantan CEO Twitter Parag Agrawal menjadi yang paling besar.

Nominalnya mencapai US$ 57,4 juta atau setara Rp897 miliar (asumsi kurs Rp15.630 per dolar AS).

Sementara, eks CFO Ned Segal diperkirakan mendapatkan pesangon US,5 juta alias Rp696 miliar. Lalu, mantan Chief Legal Officer Vijaya Gadde akan mengantongi US juta (Rp312 miliar).

Rincian tersebut termasuk dengan gaji dan tunjangan satu tahun. Rinciannya, Agrawal menerima US3 ribu dan Segal serta Gadde masing-masing menerima US0 ribu.

"Eksekutif yang dipecat harus mendapatkan pembayaran (pesangon) ini, kecuali Elon Musk memiliki alasan untuk memberhentikan dengan penyebab dalam kasus ini biasanya karena mereka melanggar hukum atau melanggar kebijakan perusahaan," kata Direktur Penelitian Equilar Courtney Yu kepada Reuters, Jumat (28/10).

[Gambas:Video CNN]

Putri tertua dari keluarga terkenal

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Dugaan Sri Mulyani soal Ancaman Badai PHK di Industri Padat Karya******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan salah satu kemungkinan penyebab banyak terjadi PHKdi industri padat karyaadalah relokasi pabrik.

Menurutnya, relokasi pabrik bisa menjadi alasan karena memang perusahaan berusaha pindah ke wilayah yang upah minimum provinsi/kota (UMP/UMK) nya lebih kecil.

"Akan kita perhatikan lebih detail fenomena relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Bendahara negara ini menuturkan akan melakukan monitor meningkatnya tren PHK di industri dalam negeri bersama dengan kementerian/lembaga (K/L) lainnya, terutama di tekstil. Diharapkan, koordinasi yang dilakukan bisa mencegah terjadinya PHK besar-besaran.

"Fenomenal (PHK) ini kita akan monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, karena kalau kita lihat produk tekstil ini, data ekspor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," imbuhnya.

Di sisi lain, Ia menuturkan siap memberikan bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat untuk PHK di berbagai sektor. Bansos yang disiapkan akan menyesuaikan kondisi yang tengah dihadapi.

Seperti pada saat kenaikan harga minyak goreng dulu, diberikan BLT minyak goreng. Lalu pada saat ada covid-19 dan banyak pekerja yang dirumahkan, pemerintah memberikan bantuan subsidi upah (BSU) kepada buruh yang bergaji di bawah Rp5 juta per bulan.

"Jadi kita akan lihat berapa banyak space yang bisa diakselerasi dalam pemberian bansos (dari APBN)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan hidup yang anti rutinitas

Wamen BUMN Kejar Tol Trans Sumatera Tahap 1 dan 2 Kelar Akhir 2024******

Kementerian BUMN menargetkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 1 dan 2 rampung pada akhir 2024.

"Kami mengharapkan pada akhir 2024 nanti, kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 di mana Tol Trans Sumatera akan menghubungkan dari Bakauheni sampai dengan Jambi," ujar Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR, seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Pria yang akrab disapa Tiko ini mengungkapkan beberapa ruas tambahan itu mencakup utara Aceh sampai dengan Langsa dan beberapa ruas sayap seperti Bengkulu dan Padang.

Ia merinci PMN tersebut untuk pembangunan ruas-ruas Tol Trans Sumatera seperti Pekanbaru-Dumai Rp1,13 triliun, ruas Simpang Indralaya - Prabumulih Rp2,3 triliun, Kisaran - Indrapura Rp1,1 triliun, Taba Penanjung - Bengkulu Rp97 miliar, dan Sigli - Banda Aceh sebesar Rp2,8 triliun.

"Jadi itu kesepakatan bersama-sama pemerintah dalam hal ini Menteri PUPR, Presiden RI dan Menteri Keuangan bahwa kita menyelesaikan tahap 1 dan 2 Jalan Tol Trans Sumatera, dengan harapan nanti di pemerintahan berikutnya untuk tahap 3 dan 4 bisa dilanjutkan dalam rangka menyelesaikan seluruh ruas Tol Trans Sumatera," ujarnya.

Dalam kesempatan berbeda, Direktur Operasi III Hutama Karya Koentjoro mengungkapkan ruas JTTS tahap I memiliki panjang 1.064 km. Saat ini ruas yang operasional sepanjang 549 Km dan konstruksi sepanjang 515 Km.

Pada 2022, perusahaan menargetkan ruas JTTS yang beroperasi bisa tambah 77,26 km.

[Gambas:Video CNN]