petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

lautanslot

buku mimpi 81 849Jutaan kata 573229Orang-orang telah membaca serialisasi

《lautanslot》

Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi******

Mahfud akan serahkan surat pengunduran diri langsung ke Jokowi
Arsip - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD melambaikan tangan saat orasi politik pada senam sehat dan tasyakuran harlah partai Hanura ke-17 di Stadion Wiradadaha, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (27/1/2024). (ANTARA FOTO/Adeng Bustomi/nz/aa)
Saya akan melaporkan, saya sudah selesai
Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (menko polhukam) kepada Presiden Joko Widodo.

"Saya akan melaporkan, saya sudah selesai," kata Mahfud di Lampung, Rabu.

Dalam siaran langsung yang dipantau secara daring dari Jakarta, Rabu, Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan begitu ia mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi. Mahfud memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

"Dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden (Jokowi), tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya sampaikan surat ini," kata Mahfud.

Dia juga menyebut pengunduran dirinya dari jabatan menko polhukam telah disepakati dengan capres Ganjar Pranowo serta seluruh partai politik yang mengusung pasangan calon Ganjar-Mahfud.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ari: Mahfud belum sampaikan surat pengunduran diri

Sebelumnya, keinginan untuk mundur dari jabatan menko polhukam itu telah diutarakan Mahfud pada acara "Tabrak Prof" di Semarang, Jawa Tengah, Selasa malam (23/1). Saat itu, Mahfud menyebut dirinya sedang menunggu waktu yang tepat untuk mundur dari kabinet pemerintahan Presiden Jokowi.

"Menunggu timing dan dengan rasa hormat kepada Presiden, Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud.

Mahfud mengatakan pengunduran dirinya itu akan dilakukan secara baik-baik, sehingga tidak ada pertentangan.

"Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal, bahwa saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar," kata Mahfud saat itu.

Baca juga: Mensesneg sebut Mahfud Md ajukan waktu bertemu Presiden Joko Widodo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras******

Presiden Jokowi dialog dengan warga Bantul soal bantuan pangan beras
Warga keluar Gudang Bulog Pajangan Bantul usai menerima bantuan pangan beras yang dihadiri Presiden Joko Widodo di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (30/1/2024). ANTARA/Hery Sidik/aa.
Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret,
Bantul (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan penyaluran bantuan pangan cadangan beras pemerintah kepada warga yang berhak menerima manfaat akan diberikan pada Januari, Februari, dan Maret 2024.

"Bapak ibu semua sudah terima yang 10 kilogram ya, sudah ya. Ada yang belum? ini nanti akan diberikan bulan Januari, Februari Maret," kata Presiden Jokowi saat menyapa para penerima dalam kunjungan kerja ke Gudang Bulog Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Selasa.

Kepala Negara lantas menanyakan kepada para masyarakat penerima bantuan apakah menyetujui bantuan pangan beras akan diberikan lagi bulan ke depan.

"Setuju mboten (tidak), yang tidak setuju angkat tangan," kata Presiden Jokowi yang disambut teriakan setuju oleh para warga Kabupaten Bantul yang hadir pada acara itu.

Baca juga: Jokowi bagikan bantuan pangan di Yogyakarta, respons harga beras naik

Presiden Jokowi kemudian melanjutkan pernyataan bahwa setelah bulan Maret, akan dilanjutkan lagi bantuan pangan beras tersebut untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setuju mboten, yang tidak setuju boleh tunjuk jari, kalau ada, atau silahkan maju saya beri sepeda," kata Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden Jokowi juga mengatakan setelah bantuan pangan beras untuk Juni disalurkan, maka pemerintah akan menghitung anggaran lagi untuk melanjutkan pemberian bantuan.

Baca juga: NFA : bantuan beras beri bantalan ekonomi ke 89 juta masyarakat

"Nanti setelah Juni saya akan hitung lagi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Nasional) kita, kalau memungkinkan akan dilanjutkan lagi," kata Presiden Jokowi.

Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menanyakan kepada warga tentang Bantuan Langsung Tunai (BLT) El-Nino, yang kemudian dijawab sebagian warga bahwa mereka tidak menerima bantuan tersebut.

"Ya memang itu tidak semuanya, BLT El-Nino tidak semuanya, tapi ini bulan Januari, Februari, Maret, juga akan diberikan lagi. Pasti ada sepuluh orang yang ada di sini pasti ada yang dapat," katanya.

Baca juga: Pemerintah sebut BLT El Nino akan diperpanjang hingga kuartal II 2024

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024

Airlangga: Kabinet Indonesia Maju solid di tengah mundurnya Mahfud******

Airlangga: Kabinet Indonesia Maju solid di tengah mundurnya Mahfud
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberi keterangan kepada awak media terkait pengunduran diri Menko Polhukam Mahfud MD di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Ali Khumaini/aa.
Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud
Karawang (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyebutkan bahwa kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid di tengah pengunduran diri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md.

"Saya ucapkan untuk Pak Mahfud Md. Semoga pilihan politik Pak Mahfud itu mencapai apa yang diharapkan oleh Pak Mahfud," kata Airlangga usai acara Konsolidasi Relawan Serikat Pekerja Nusantara, di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Rabu.

Ia memastikan kalau saat ini kondisi kabinet Indonesia Maju masih sangat solid.

Sampai saat ini, kata dia, para menteri masih terus bekerja dan menjalankan program yang diarahkan oleh Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi.

Baca juga: Ari Dwipayana: Keputusan pengganti Mahfud hak prerogatif Presiden

Baca juga: Jokowi tegaskan hargai keputusan Mahfud Md

"Masih solid. Saya dengan berbagai menteri kolega di kabinet sampai saat sekarang juga kita masih bekerja dengan arahan Bapak Presiden (Joko Widodo), misalnya, berbagai program terus kita jaga," ujar Airlangga.

Pada kesempatan itu, ia juga membantah desas-desus adanya sejumlah menteri yang juga akan mengikuti jejak Mahfud Md melepas jabatannya.

Airlangga memastikan pemerintahan masih terus berjalan dan masih bekerja untuk rakyat.

Mahfud Md yang maju sebagai calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo pada Pemilu 2024 akan menyerahkan secara langsung surat pengunduran dirinya sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan atau Menko Polhukam kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengatakan surat pengunduran dirinya akan dia sampaikan setelah dirinya mendapatkan jadwal untuk bertemu dengan Presiden Jokowi.

Ia memperkirakan surat pengunduran dirinya tersebut akan diserahkan pada Kamis (1/2).

Pewarta: M.Ali Khumaini
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:kakek zeus petir

Perbarui waktu:2024-07-12

Daftar bab terbaru
kumpulanmpo
rekomendasi situs slot
voucher gofood oktober 2022
pg slot88
man 777 slot login
angka main quezon malam ini
paito sydney
sodaslot
jam jam gacor slot pragmatic
Daftar isi semua bab
Bab 1 paito virginia day
Bab 2 judi slot yang gacor hari ini
Bab 3 paito xiamen lottery
Bab 4 situs investasi terpercaya
Bab 5 rtpcnn
Bab 6 liga surga slot
Bab 7 mpo8080
Bab 8 bonus288
Bab 9 kinislot org
Bab 10 slotter88
Bab 11 venuspoker
Bab 12 goltogel 88
Bab 13 judi game online slot
Bab 14 rtp daget77
Bab 15 69cuan
Bab 16 menang menang link alternatif
Bab 17 slot progresif
Bab 18 erek erek45
Bab 19 slot99
Bab 20 slot 77
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2830bab
fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Perhatikan saya

erek2 41
Presiden Jokowi salurkan bantuan pangan di Kabupaten Klaten
Masyarakat menerima bantuan pangan berupa beras 10 kg di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu (31/1/2024). ANTARA/Aris Wasita/aa.
Klaten (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyalurkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.

"Ini nanti, Januari, Februari, Maret akan diberikan kepada bapak ibu," katanya di depan ratusan penerima manfaat di Gudang Bulog Meger Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Rabu.

Setelah itu, dikatakannya, akan disalurkan bantuan pangan untuk bulan April, Mei, dan Juni.

"Setelah Juni saya akan lihat APBN lagi, kalau memungkinkan akan dilanjutkan. Paling tidak sampai Juni sudah," katanya.

Ia mengatakan untuk beras yang dibagikan kepada penerima manfaat merupakan beras dengan kualitas premium.

"Coba dicek saja sampai rumah, saya jamin berasnya baik dan premium. Ini kami berikan kepada 22 juta penerima di seluruh tanah air," katanya.

Baca juga: Presiden Jokowi sapa ratusan nasabah Mekaar PNM di Klaten

Pada kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengatakan bantuan pangan akan terus berjalan selama Januari, Februari, Maret kemudian lanjut lagi April, Mei, Juni.

Di samping itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga terus berjalan.

"Bisa dilihat di pasar tradisional, di modern market, di mini market, semua tersedia dan ditegaskan pak presiden berasnya baik. Ini jadi alternatif jelang panen," katanya.

Sementara itu, dikatakannya, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan Januari-Februari Indonesia mengalami defisit beras 2,7 juta ton.

Menyikapi hal itu, dikatakannya, sampai dengan saat ini Bulog telah menyusun rencana importasi beras. Ia mengatakan importasi itu sudah diatur sedemikian rupa sehingga bisa masuk ke Indonesia sebelum panen.

"Pada daerah yang terjadi panen maka impor akan dihentikan, tapi kami juga tahu produksi beras hanya terjadi di sebelas provinsi di Indonesia. Ada daerah-daerah yang memang sepanjang tahun minus atau tidak ada produksinya, seperti NTT, Indonesia Timur," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan mengarahkan agar sebagian importasi masuk ke daerah-daerah yang tidak mengalami panen sehingga bisa langsung mengisi kebutuhan masyarakat di sana.

"Jadi bantuan pangan dan SPHP ini tujuannya meringankan tekanan pasokan dari beras ke masyarakat terutama masyarakat yang paling membutuhkan. Importasi sudah dilakukan dan dijadwalkan baik dari waktu maupun pelabuhan impor beras akan tiba. Dipastikan tidak mengganggu panen di sentra produksi," katanya.

Sementara itu, pada bantuan pangan tersebut setiap keluarga penerima manfaat menerima beras seberat 10 kg/bulan.


Baca juga: Presiden Jokowi pimpin peletakan batu pertama Kampus MBZ CFS

Pewarta: Aris Wasita
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Dunia Dewa Bela Diri

suhu slot 2
Inggris didesak hentikan ekspor senjata ke Israel pascaputusan ICJ
Arsip foto - Seorang tentara Israel menggunakan telepon di samping tank, dekat perbatasan dengan Gaza, di Israel Selatan (17/11/2023). ANTARA/REUTERS/Amir Cohen/aa.
London (ANTARA) - Menyusul "keputusan penting" dari Mahkamah Internasional (ICJ) yang memerintahkan Israel untuk mencegah tindakan genosida di Gaza, Inggris menghadapi tekanan yang semakin besar untuk segera menghentikan ekspor senjata ke Tel Aviv.

Seruan itu muncul setelah keputusan pengadilan tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu, terkait perlunya langkah-langkah sementara, yang juga menyoroti kemungkinan terjadinya genosida di wilayah itu.

Yasmine Ahmed, yang merupakan direktur Human Rights Watch (HRW), menekankan bahwa Inggris harus memenuhi kewajibannya untuk mencegah genosida.

"Tidak diragukan lagi. Sehubungan dengan langkah-langkah sementara yang diambil ICJ, Inggris harus segera menghentikan ekspor senjata ke Israel," kata perwakilan HRW itu di jejaring media sosial X.

"Pengadilan menemukan risiko terjadinya genosida dan Inggris memiliki kewajiban untuk mencegah genosida dan tidak terlibat," katanya, menambahkan.

ICJ memerintahkan Israel untuk mengambil "semua langkah sesuai kewenangannya" untuk mencegah tindakan genosida di Gaza. Namun, pengadilan tersebut tidak mengeluarkan perintah soal gencatan senjata.

Afrika Selatan, yang telah mengajukan kasus tersebut, meminta pengadilan untuk mengambil langkah-langkah sementara, termasuk mendesak Israel untuk segera menghentikan operasi militernya di Gaza.

Israel juga didesak untuk mengambil langkah untuk mencegah tindakan genosida terhadap warga Palestina dan memastikan bahwa para pengungsi untuk kembali ke rumah mereka dan mendapat akses bantuan kemanusiaan.

Israel meluncurkan serangan mematikan di Jalur Gaza setelah serangan dari kelompok Hamas Palestina pada 7 Oktober. Respons serangan Israel itu telah menewaskan 26.082 warga Palestina dan melukai 64.487 orang lainnya.

Sementara itu, hampir 1.200 warga Israel diyakini tewas akibat serangan Hamas.

Perang Israel telah menyebabkan 85 persen penduduk Gaza menjadi pengungsi secara internal di tengah kelangkaan bahan makanan, air bersih, dan obat-obatan, sementara lebih dari separuh infrastruktur di wilayah kantong itu mengalami rusak atau hancur, menurut PBB. 


Sumber: Anadolu

Baca juga: Mahkamah Internasional putuskan Israel harus cegah genosida di Gaza

Baca juga: Afrika Selatan bersumpah tak abaikan hak Palestina menentukan nasib

 

Mahkamah Internasional perintahkan Israel mencegah genosida di Gaza


Penerjemah: Katriana
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

slot top
Terdakwa Lutfi punya pendapatan Rp4,2 miliar saat jabat Wali Kota Bima
Sekda Kota Bima periode 2018-2023 Muhtar (tengah) yang hadir sebagai saksi dalam sidang lanjutan mantan Wali Kota Bima Muhammad Lutfi terkait perkara korupsi gratifikasi dengan mengatur pemenangan proyek pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkot Bima di Pengadilan Tipikor, Pengadilan Negeri Mataram, Senin (29/1/2024). ANTARA/Dhimas B.P./am.
Mataram (ANTARA) - Muhammad Lutfi yang menjadi terdakwa korupsi gratifikasi dalam pemenangan lelang proyek barang dan jasa di lingkup Pemerintah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, terungkap mempunyai pendapatan sedikitnya Rp4,2 miliar selama menjabat Wali Kota Bima periode 2018–2023.

Hal itu terungkap dari pemeriksaan Sekretaris Daerah Kota Bima periode 2018–2023 Muhtar sebagai saksi perdana pada sidang lanjutan perkara milik Muhammad Lutfi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, Senin.

"Yang berhasil kami himpun kemarin dan hasil berita acara pemeriksaan (BAP) di KPK lebih dari Rp4,2 miliar pendapatan yang diterima Muhammad Lutfi selama lima tahun menjabat," kata Muhtar pada sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gde Ariadi.

Muhtar menjelaskan sumber pendapatan yang menyentuh angka Rp4,2 miliar tersebut. "Ada dari gaji, honorarium, sewa rumah pribadi jadi rumah dinas, sama tunjangan operasional wali kota," ujarnya.

Baca juga: KPK akan hadirkan lima saksi pada sidang korupsi mantan Wali Kota Bima

Muhtar juga mengatakan ada sumber pendapatan lain yang masih dalam penelusuran. Sekretariat Daerah Kota Bima menelusuri dari bukti penerimaan, salah satunya kuitansi.

"Jadi, ada beberapa kuitansi yang masih kami telusuri lebih lanjut," tambahnya.

Setda Kota Bima menelusuri bukti penerimaan Muhammad Lutfi di luar pendapatan pokok tersebut melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bima.

"Waktu itu, BPKAD belum menemukan karena pindah kantor. Jadi, ada beberapa kuitansi penerimaan yang belum masuk pendataan, ini masih kami telusuri," kata Muhtar.

Baca juga: KPK sebut mantan wali kota Bima Muhammad Lutfi segera disidangkan

Berkaitan dengan BPKAD, jaksa penuntut umum dari KPK juga meminta penjelasan saksi soal pembelian tanah atas nama terdakwa Lutfi di Jalan Gajah Mada, Kota Bima.

Tanah tersebut digunakan Lutfi membangun rumah pribadi yang kemudian disewa sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Kalau tanah untuk rumah dinas itu dibeli saat menjadi anggota DPR RI. Soal kapan tahun belinya, saya tidak tahu, saya hanya mengurus masalah balik nama," ujar Muhtar.

Perihal tanggal akta jual beli tanah pada objek tersebut tercatat 9 Mei 2019, Muhtar mengatakan bahwa pada tanggal tersebut dilakukan proses balik nama kepemilikan tanah.

"Jadi, itu (9 Mei 2019) tanggal balik nama, bukan tanggal pembelian. Kebiasaan masyarakat Bima itu kalau beli tanahnya 10 tahun lalu, balik namanya sekarang," kata Muhtar.

Baca juga: KPK periksa istri Wali Kota Bima sebagai saksi korupsi di Pemkot Bima

Jaksa penuntut umum dari KPK kembali mendalami perihal penerimaan uang sewa rumah pribadi untuk rumah dinas senilai Rp1,13 miliar dari pemerintah selama Muhammad Lutfi menjabat Wali Kota Bima.

Muhtar menjelaskan bahwa penentuan harga sewa tersebut merujuk pada hasil tim appraisal. Sehingga ada ketentuan yang menjadi dasar Pemerintah Kota Bima membayar sewa rumah pribadi Lutfi sebagai rumah dinas Wali Kota Bima.

"Jadi, pembayaran sewa atas rumah pribadi itu langsung dilakukan ke rekening Muhammad Lutfi," ucap Muhtar.

Baca juga: KPK panggil Kabid Cipta Karya PUPR Kota Bima
Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait penyidikan korupsi di Pemkot Bima

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Petualangan seorang gadis cerdas

situs slot terpercaya
Istana jawab soal kritik dan pengunduran diri Mahfud Md
Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Senin (29/1/2024). ANTARA/Andi Firdaus/pri.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menjawab mengenai sejumlah kritik yang belakangan dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) sekaligus Calon Wakil Presiden RI Mahfud Md. kepada pemerintah.

Menurut Ari, Presiden selama ini tetap fokus bekerja dan juga meminta menteri melakukan pekerjaan dengan baik.

"Presiden tidak terlalu memberikan perhatian khusus terhadap persoalan-persoalan itu (kritik Mahfud). Fokus beliau bekerja. Menteri-menteri juga semua diharapkan dan sekarang ini fokusnya untuk bekerja menjalankan tugasnya masing-masing, membereskan hal-hal yang harus dilakukan dalam periode ini," kata Ari Dwipayana dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Ari mengajak publik memahami bahwa saat ini merupakan tahun politik. Menjelang pemilu sering kali muncul wacana, pro dan kontra, perdebatan dan sebagainya.

Hal itu menurut dia wajar dan tidak boleh mengganggu kerja pemerintah, sepanjang perdebatan itu substantif sebagai bagian dari upaya memperbaiki, menyempurnakan apa yang sudah dibangun saat ini.

Ia menyampaikan bahwa pada tahun politik akan muncul wacana yang bersifat politik dalam konteks pemilu. Di sisi lain, pemerintah juga melakukan evaluasi terus-menerus untuk menyempurnakan apa yang sudah berjalan.

Baca juga: Mahfud sebut sudah lama berencana mundur dari menteri
Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi
 

"Ikhtiar itu tetap berjalan. Jadi, apa yang memang belum cepat, dipercepat. Apa yang lambat, dipercepat. Apa yang belum baik, diperbaiki. Supaya apa yang jadi bagian dari masa pemerintahan Pak Jokowi bisa berjalan dengan baik," ujarnya.

Menurut Ari, apa yang telah dilakukan pemerintahan Joko Widodo saat ini dapat pula dilihat dari berbagai opini positif dari publik meskipun hal itu tidak membuat pemerintah serta-merta merasa puas.

"Ada upaya terus-menerus perbaikan-perbaikan yang harus kami lakukan," kata dia.

Terkait dengan rencana Mahfud Md. mundur dari jabatan Menko Polhukam, Ari mengatakan bahwa sampai Senin siang belum ada surat pengunduran diri yang disampaikan Mahfud kepada Kementerian Sekretariat Negara.

"Sampai siang ini kami belum menerima surat pengunduran diri dari Pak Mahfud Md. Saya kira seperti yang disampaikan Bapak Presiden di Lanud Halim, pengunduran diri menteri adalah hak pribadi dari yang bersangkutan. Jadi, itu sesuatu yang menjadi haknya dari Pak Mahfud kalau beliau mau mengundurkan diri," kata Ari.

Presiden menghargai dan menghormati hak itu karena bagian dari pilihan-pilihan politik yang disampaikan oleh Mahfud Md. dengan berbagai pertimbangan.

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga, Andi Firdaus
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

raja ciptaan

gunung388
Istana tekankan tidak ada sekat suasana pemilu dalam rapat kabinet
Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) menyampaikan pengarahan saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/1/2024). Sidang Kabinet tersebut terkait Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara Melalui Keterpaduan Layanan Digital Pemerintah. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/nym/aa.
Jakarta (ANTARA) - Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menekankan tidak ada sekat-sekat suasana pemilu dalam rapat-rapat kabinet maupun rapat paripurna di tengah kontestasi Pilpres 2024.

"Saya kira tidak ada sekat-sekat suasana Pemilu 2024 di dalam rapat kabinet," kata Ari Dwipayana di Jakarta, Rabu.

Ari menyampaikan suasana di antara para menteri sebelum, saat dan setelah rapat kabinet maupun sidang paripurna sangat akrab, sangat dekat, dan sangat cair, terlepas dari perbedaan partai maupun pandangan politik para menteri.

"Sebelum rapat kabinet, di ruang tunggu bersama-sama bicara, ngobrol bersama, berinteraksi, berkomunikasi saling sapa, kemudian bahkan ada bercanda. Bahkan dalam sidang kabinet paripurna itu disediakan ngopi dulu, ngeriungbegitu, ngopi menikmati hidangan sambil ngobrol," kata Ari.

Baca juga: Istana tepis menteri kabinet pemerintahan Jokowi tak kompak

Ari membantah ada ketidaknyamanan suasana dalam rapat kabinet belakangan ini, layaknya kabar beredar, termasuk soal pemeriksaan ketat para menteri yang akan menghadiri rapat dengan presiden.

"Itu jelas tidak ada. Teman-teman (wartawan) sendiri di Istana pasti mengetahui bahwa ada SOP pengamanan yang sudah baku, yang dijalankan oleh Paspampres, dan sistem pengamanan itu tidak berubah seperti yang berjalan sebelumnya," jelasnya.

"Termasuk juga ketika menteri-menteri akan ratas atau sidang kabinet paripurna, tidak ada perubahan terhadap SOP pengamanan. Itu bisa di-cross check. Teman-teman sendiri di Istana juga bisa melihat bagaimana suasana ketika pengamanan menjelang sidang paripurna dan lingkungan Istana," imbuhnya.

Baca juga: Menparekraf sebut Kabinet Indonesia Maju baik-baik saja

Ari mengatakan bahwa suasana kompak tetap terbangun di dalam sidang-sidang kabinet, termasuk dalam pengambilan keputusan.

Dia menyampaikan dalam pengambilan keputusan, presiden mengundang semua menteri terkait dengan tema-tema yang dibahas.

"Pengambilan keputusan semua menteri yang terkait dengan tema yang dibahas juga diundang, dan kemudian proses pengambilan keputusan rapat juga setiap menteri diberikan ruang untuk berbicara menyampaikan pendapat dan gagasannya dalam perdebatan sebelum nanti diputuskan oleh Bapak Presiden. Jadi, semua terlibat dalam proses sidang-sidang kabinet atau rapat-rapat kabinet," jelas dia.

Baca juga: Mendag pastikan kabinet Jokowi tetap solid
Baca juga: Kepala Bappenas: Situasi kabinet baik-baik saja
Baca juga: Jokowi bantah kabar sebagian menteri akan mundur

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perjalanan melalui kemalangan

ligaciputra88
MUI: Putusan ICJ ke Israel langkah penting secara hukum internasional
Arsip foto - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Sudarnoto Abdul Hakim, usai menyampaikan hasil fatwa MUI, di Jakarta, Jumat (10/11/2023). ANTARA/Erlangga Bregas Prakos/pri.
Jakarta (ANTARA) -
  1. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice) terkait gugatan Afrika Selatan adalah langkah awal yang sangat penting secara hukum internasional.
“Melalui Afrika Selatan, masyarakat dunia dan juga negara-negara pembela kemanusiaan dan kemerdekaan memperoleh energi dan momentum penting untuk secara terus menerus melakukan tekanan publik melalui berbagai saluran antara lain boikot, blokade, tekanan politik dan diplomasi,” ujar Prof Sudarnoto Abdul Hakim dalam keterangan MUI yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Keputusan ICJ semakin memperkuat keyakinan masyarakat global bahwa supremasi hukum harus tetap dikawal, kata dia.
Baca juga: Palestina sambut baik putusan sementara ICJ pada kasus genosida Israel

Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada Afrika Selatan yang telah dengan sangat meyakinkan dan optimis menyampaikan gugatan kasus genosida Israel terhadap warga Palestina di ICJ.

Langkah berani ini sangat penting pada saat ketidakadilan global dan konspirasi jahat Israel-Amerika dan para mitra negara Barat sedang gencar dilakukan dengan penuh kecongkakan.

“Afrika Selatan melakukan langkah hukum secara total untuk memperlihatkan dan menegaskan bahwa supremasi hukum internasional harus ditegakkan. Bersyukur, banyak kalangan negara dan civil societymemberikan dukungan terhadap langkah Afrika Selatan,” Prof Sudarnoto.
Baca juga: Afrika Selatan puji putusan Mahkamah Internasional kasus genosida Gaza

Ia mengingatkan kepada Israel dan semua negara mitranya untuk menghormati, mentaati dan menindak lanjuti semua butir keputusan ICJ.

Jangan ada lagi pengkhianatan dan mempermainkan keputusan penting tingkat internasional apalagi ini menyangkut kedaulatan wilayah dan penduduk, tegasnya.

“Kepada negara-negara Barat yang selama ini menggaungkan demokrasi dan HAM, saya serukan agar hentikan kemunafikan yang selama ini telah ditunjukkan secara kasat mata tanpa rasa malu. Kembalilah ke jalan yang benar yaitu jalan yang menghormati nilai-nilai kemuliaan universal; yang menghentikan seluruh bentuk diskriminasi, rasisme, rasialisme dan supremasisme. Junjung dan lindungi kemanusiaan, kedaulatan, perdamaian dan kesejahteraan, dan tegakkan hukum internasional,” kata dia.
Baca juga: Netanyahu: Israel lanjutkan perang di Gaza terlepas putusan ICJ

Ia menyerukan kepada semua pihak untuk secara terus menerus mengawal keputusan ICJ ini agar bisa diterapkan secara efektif sehingga Palestina memperoleh perlindungan maksimal.

“Tidak ada korban lagi sebagai akibat pembunuhan massal yang dilakukan Israel. Pascakeputusan kemarin, semua pihak perlu kepastian bahwa semua butir keputusan ICJ benar-benar dipatuhi oleh Israel,” kata dia.

Untuk itu, ujar dia, khususnya bagi negara-negara anggota OKI, agar perlu melakukan langkah-langkah politik penting untuk mengawal keputusan ICJ ini.

Baca juga: PM Palestina: Putusan pengadilan PBB 'akhiri era impunitas Israel'

Pewarta: Azis Kurmala
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024