slot online pakai dana

Saya melakukan hiburan di dunia lain

merdeka4d

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Otak paling kuat dalam hiburan

slot resmi dan terpercaya

Otorita IKN: Istana dan Hotel Nusantara siap 17 Agustus 2024******

Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara

Samarinda (ANTARA) - Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono menyebutkan bahwa pembangunan istana negara dan hotel Nusantara sudah berjalan dengan baik sesuai target dan siap dipakai pada pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN pada 17 Agustus 2024 bersama Presiden Joko Widodo.
"Di depan istana sudah terpasang lapangan seremonial untuk tempat upacara. Kantor-kantor pemerintah juga Insya Allah nanti hampir semua sudah jadi dan Agustus terlihat," ucapnya melalui kanal YouTube di Samarinda, Minggu. Bambang melanjutkan bahwa nanti juga akan dipasang titik expoyang menampilkan beberapa bangunan yang menggambarkan visi IKN di tahun 2045. Ia berharap para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua. "Di sana nanti ada rumah-rumah kecil, ada robotik, benar-benar futuristik. Kami ingin para pengunjung bisa melihat dan merasakan bagaimana IKN akan menjadi kota dunia untuk semua," jelasnya.

Bambang mengatakan pihaknya terus melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi positif tentang pembangunan IKN sebagai kota cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. "Sampai saat ini kita juga tidak bisa menutup diri bahwa masih ada masyarakat yang apatis yang masih meragukan IKN. Oleh karena itu, kami ingin agar media sosial dan media massa bisa memberikan informasi kepada masyarakat apa sih fakta dan data sesungguhnya di lapangan," ujar Bambang. Bambang menerangkan bahwa pada tahun politik, Otorita IKN sudah melakukan beberapa kegiatan sosialisasi, seperti Nusantara Fairdi Jakarta, Nusantara Goes to Campus, dan road showke berbagai daerah. Ia menegaskan bahwa Otorita IKN bekerja profesional untuk mewujudkan amanah Undang-Undang yang mengamanatkan pembangunan IKN sebagai kota yang hijau, cerdas, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pembentukan Ibukota Negara, luas wilayah darat ibukota Nusantara adalah 252.600 hektar dan luas wilayah laut adalah 69.769 hektar. "Dari luas wilayah darat tersebut, hanya sekitar 22 persen atau 56.159 hektar yang akan menjadi Kawasan Inti Ibu Kota Nusantara, yang meliputi pusat pemerintahan, bisnis, pendidikan, dan budaya," sebut Bambang. Kemudian, tambahnya, sekitar 78 persen atau 196.500 hektar, akan menjadi kawasan pengembangan ibukota Nusantara, yang meliputi kawasan industri, pertanian, perkebunan, dan konservasi. Bambang juga menjelaskan bahwa pembangunan ibukota Nusantara mengusung konsep smart and forest city, yaitu kota pintar yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi. Konsep ini ditujukan untuk menjawab tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi ibukota Nusantara di masa depan, serta untuk menunjang kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. "Kami berharap IKN dapat menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa Indonesia, yang maju, beradab, dan berdaya saing di kancah global," tutup Bambang.

Baca juga: Kepala Otorita: Yang meragukan pembangunan IKN bisa langsung datang
Baca juga: OIKN sebut progres Gedung Kantor Presiden di IKN capai 72,19 persen

Pewarta: Ahmad Rifandi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

biarkan penyihir itu pergi

gacor 77

Bawaslu pimpin penertiban APK saat masa tenang di Kota Bandung******

Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada

Kota Bandung (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia memimpin penertiban alat peraga kampanye (APK) secara serentak saat masa tenang di Kota Bandung demi menjaga situasi kondusif pelaksanaan Pemilu 2024.

"Bagaimana proses penertiban di Kota Bandung sendiri tentu akan menjadi pemicu untuk seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat akan melakukan hal yang sama dengan secara baik dan maksimal," kata Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty usai melakukan penertiban APK di Bandung, Minggu dini hari.

Bawaslu RI bersama Satpol PP Kota Bandung melakukan penertiban APK pada hari ini meliputi sepanjang Jalan Pasteur, Jembatan Layang Prof Mochtar Kusumaatmadja hingga kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat.

“Satpol PP Kota Bandung menurunkan berbagai pasukannya, yang diturunkan saat ini 60 personel, tapi nanti akan terus berganti besok pagi dan akan ada yang melanjutkan lagi," ujar dia.

Dirinya memastikan Bawaslu telah menginstruksikan jajarannya untuk melakukan patroli pengawasan di masa tenang agar tidak ada kegiatan yang mengandung unsur kampanye.

"Berarti seluruh aktivitas kampanye tidak ada. Jadi seluruh alat peraga kampanye baik yang fisik maupun digital tidak ada," tuturnya.

Ia menambahkan pihaknya pun melarang bagi seluruh media massa untuk melakukan kampanye digital selama masa tenang Pemilu 2024.

Lolly menjelaskan langkah ini bertujuan untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh yang tidak seimbang dalam pengarahan opini publik menjelang hari pencoblosan.

"Kami punya patroli pengawasan siber untuk memastikan bahwa di masa tenang itu berjalan sesuai ketentuan yang berlaku," kata Lolly.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Bandung Rasdian Setiadi menyebut pihaknya akan menerjunkan 2.700 petugas untuk menertibkan APK di masa tenang yang berlangsung pada tanggal 11-13 Februari 2024.

"Karena memang kita melibatkan sampai tingkat kelurahan dan kecamatan termasuk juga pada kegiatan malam ini," ucap Rasdian.

Dia berharap dalam kegiatan tersebut berjalan lancar dan para peserta pemilu mengikuti serta menjalankan proses yang sudah ditetapkan.

"Kita harapkan memang semua APK yang ada di Kota Bandung sudah bersih. Tidak ada lagi kegiatan penertiban setelah penertiban, kita harapkan seperti itu," katanya.

Pewarta: Rubby Jovan Primananda
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Bagaimana menghadapi transformasi

6.28E+17

Bawaslu RI siapkan patroli pengawasan antisipasi "serangan fajar"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya menyiapkan patroli pengawasan untuk mengantisipasi "serangan fajar" atau politik uang.

"Kami pakai patroli pengawasan. Sejak kemarin masa tenang, patroli pengawasan sudah di-on-kan(diaktifkan), sehingga mereka bekerja 1x24 jam secara bergantian," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Oleh sebab itu, ia meminta masyarakat untuk dapat melaporkan kepada Bawaslu apabila mendapatkan "serangan fajar", terutama di hari pemungutan suara, 14 Februari 2024.

"Lapor ke Bawaslu. Boleh ke akun media sosialnya Bawaslu, ada yang namanya humasbawaslu atau bawaslu.go.id. Kami juga membuka hotlinepengaduan Bawaslu," ujarnya.

Lolly menjelaskan bahwa masyarakat dapat melapor melalui media sosial dengan menandai unggahan-nya kepada Bawaslu, sehingga akan dicek oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu.

"Biasanya dalam proses kami, kami akan menghubungi yang memberikan informasi. Kami cek dulu nih siapa pengirimnya, maka itu yang biasanya coba untuk dihubungi oleh tim humas-nya Bawaslu," tuturnya.

Lolly menjelaskan pengecekan kembali dengan cara menghubungi pelapor diperlukan untuk memastikan informasi yang didapatkan oleh Bawaslu adalah benar.

"Karena informasi, misalnya, soal suara-suara yang viral, kan Bawaslu tidak punya kemampuan untuk mengecek apakah betul suaranya ini suara yang bersangkutan? Maka kami harus memastikan informasi ini didapat dari mana. Itulah gunanya penelusuran," ujarnya.

Lolly mengatakan bahwa penelusuran oleh Bawaslu juga dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya agar dapat dikaji jenis pelanggaran-nya.

Baca juga: Bawaslu: Jangan kampanye di medsos selama masa tenang

Baca juga: Bawaslu RI kaji pelanggaran masa tenang oleh Kaesang Pangarep

"Sehingga begitu terang perkaranya, ada dugaan-dugaannya, informasi-nya cukup, kami lakukan kajian. Di kajian itulah kami nanti akan mencari apakah betul ada pasal yang dilanggar dan lain sebagainya," ujarnya.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dugaan politik uang yang dikaji oleh Bawaslu selanjutnya akan diproses oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu).

"Jadi begitu hasil kajian Bawaslu menyatakan, dugaannya pidana pemilu karena politik uang, misalnya, Pasal 523 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum), misalnya, yang dilanggar ya di masa tenang ini, maka kami akan berproses bersama teman-teman kepolisian dan kejaksaan melalui Sentra Gakkumdu, begitu ya," jelas Lolly

Walaupun demikian, ia tetap optimistis bahwa peserta Pemilu 2024 dapat menahan diri untuk tidak melakukan politik uang.

"Sebenarnya, ya, dalam situasi hari ini kalau kita mau punya tujuan yang sama soal Indonesia yang lebih baik, saya sih meyakini semua orang bisa menahan diri untuk tidak melakukan potensi politik uang karena kalau sudah berlangsung, maka Bawaslu tentu harus memprosesnya, begitu ya," tuturnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Setelah masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11—13 Februari. Selang sehari, 14 Februari 2024, pemungutan suara pileg, termasuk Pemilu Anggota DPD RI, bersamaan dengan Pilpres 2024.

Baca juga: Bawaslu telusuri dugaan surat suara tercoblos di Arab Saudi

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Su Xian'er Han Jin

agengacor

Satgas Pangan Polri awasi ketersediaan beraspada masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Satuan tugas (Satgas) Pangan Polri melakukan pengawasan dan monitoring di hulu dan hilir terkait ketersediaan dan distribusi beras serta kecukupan stok beras yang ada pada masyarakat. Kepala Satgas (Kasatgas) Pangan Polri Brigjen Pol. Whisnu Hermawan di Jakarta, Senin, mengatakan pengawasan dilakukan sebagai upaya Satgas Pangan Polri dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras. "Satgas Pangan Polri menyatakan terus melakukan monitoring dan pengawasan terkait ketersediaan dan pendistribusian beras," kata Whisnu. Jenderal polisi bintang satu itu menjelaskan, kegiatan monitoring yang dilakukan di tingkat hulu dengan memastikan tidak adanya kendala bagi petani beras dalam memproduksi hasil sawahnya. "Monitoring juga tingkat hilir agar tidak terjadi simpul-simpul yang dapat menghambat kelancaran jalur distribusi sampai ke konsumen," ujarnya. Selain itu, lanjut Whisnu, kegiatan pencegahan (preventif) lainnya berupa pengecekan rutin oleh Satgas Pangan bersama kementerian/lembaga terkait serta dinas provinsi di masing-masing wilayah terhadap beberapa tempat penyimpanan atau gudang beras. "Hal ini untuk memastikan tidak terjadinya penimbunan beras atau tindakan lain yang dilakukan oleh oknum spekulan," katanya. Hasil monitoring yang dilakukan Satgas Pangan Polri terkait kenaikan harga beras di sejumlah daerah, kata Whisnu, disebabkan beberapa faktor seperti gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, keterbatasan lahan dan air sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan hasil produksi di beberapa daerah sentra produksi beras. Namun, lanjut dia, terkait hal tersebut sudah dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh kementerian/lembaga terkait. Whisnu menekankan, pemerintah telah melakukan upaya-upaya menstabilkan harga serta ketersediaan beras di pasaran, dan memastikan pasokan mencukupi sampai saat ini. "Dalam hal ini, Satgas Pangan memastikan bahwa stok/ketersediaan beras masih mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat," kata Whisnu. Sebelumnya, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Arprindo) mengeluh kesulitan mendapat pasokan beras tipe premium lokal kemasan 5 kilogram. Menurut Ketua Umum Arprindo Roy Nicholas Mandey, kelangkaan beras premium di ritel-ritel modern disebabkan tingginya harga beras di produsen, sehingga banyak peritel memilih tidak memasok beras premium ke ritelnya. Dia menyebut peningkatan harga beras premium cukup signifikan, dari sekitar Rp13.000 per kilogram menjadi Rp16.000-Rp17.000 per kilogram. Sementara itu berdasarkan panel harga Bapanas (12/2), harga beras melambung tinggi di atas harga eceran tertinggi (HET). Harga beras jenis premium saat ini mencapai Rp15.860 per kilogram, sementara HET beras tersebut berkisar Rp12.900-Rp14.800 per kilogram.
 

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ujung pedang

77 di erek erek

Satu kompi Brimob Polri bantu pengamanan Pemilu di Kabupaten Jayapura******

Sentani (ANTARA) - Sebanyak satu kompi Brimob BKO Mabes Polri membantu pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 14 Februari 2024 di Kabupaten Jayapura, Papua.

Selain Brimob, Polres Jayapura juga mendapat dukungan 30 personel Polda Papua untuk membantu pengamanan dan menyukseskan Pemilu di Kabupaten Jayapura.

Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen di Sentani, Minggu mengatakan masa tenang, pencoblosan hingga rekapitulasi suara,  anggotanya terlibat sebanyak 577 personel.

“Satu pleton atau 100 personel anggota Polres Jayapura yang berjaga di Polsek maupun Polres menjaga kemungkinan terjadi gangguan pada Pemilu,” katanya.

Menurut Kapolres, pihaknya juga mendapatkan dukungan 30 personel dari Polda Papua selama masa tenang (11/2) hingga rekapitulasi suara (15/2) 2024.

“Satu setingkat kompi Brimob BKO dari Mabes Polri yang membackup (cadangan) Polres Jayapura dalam rangka pengamanan pada saat pencoblosan mulai dari hari ini (Minggu),” ujarnya.

Dia menjelaskan BKO Brimob dari Mabes Polri sudah ada di Polres Jayapura sejak Desember 2023 untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan Pemilu 2024 yang baik dan lancar.

“Saya mau sampaikan bahwa mulai hari ini (Minggu) personel Polres Jayapura sebagian sudah melekat pada logistik Pemilu terutama empat distrik yang lebih dulu mendapat distribusi logistik,” katanya.

Dia menambahkan Senin dan Selasa anggota Polres Jayapura langsung terlibat dalam pendistribusian logistik Pemilu di 15 distrik lainnya.

Polres Jayapura menggelar apel gelar pasukan dalam rangka serpas pengamanan pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 berlangsung di lapangan apel Mapolres Jayapura. Minggu (11/2) pagi.

Apel tersebut dipimpin langsung Kapolres Jayapura AKBP Fredrickus WA Maclarimboen diikuti para pejabat utama, anggota dan ASN Polres Jayapura serta BKO Polda Papua.
Baca juga: Polres Jayapura bangun komunikasi dengan masyarakat sukseskan Pemilu
Baca juga: Pemkab-Polres Jayapura dialog bersama warga pastikan Pemilu sukses

Pewarta: Yudhi Efendi
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024