suhu slot88 link alternatif

Tangkap Alam Abadi

Paritrana Awards BPJS Ketenagakerjaan Masuk Tahap Akhir Penjurian******

Penghargaan bergengsi Paritrana Awards Tahun 2023 periode penilaian Tahun 2022 memasuki fase akhir yaitu Tahapan Wawancara Kandidat.

Sekretaris Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Andie Megantara selaku Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award dan Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Zainudin selaku Wakil Ketua Panitia Tingkat Pusat Paritrana Award mengawal langsung kegiatan wawancara kandidat sejak 31 Maret hingga 5 April 2023.

Zainudin menjelaskan Paritrana Award merupakan bentuk apresiasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Pemerintah Daerah dan Perusahaan.

"Jadi setelah melalui proses di tingkat provinsi, saat ini total hanya 35 calon juara pada masing masing kategori yang berhak mengikuti tahap akhir wawancara kandidat," tambah Zainudin.

Terdapat beberapa inovasi dari ajang Paritrana Award tahun ini, antara lain diterapkannya sistem zonasi bagi Pemda. Terdapat 5 zona yaitu zona Sumatera, zona Jawa Bali, zona Kalimantan, zona Sulawesi. dan zona Nusra Maluku Papua.

Selain itu pada kategori perusahaan skala besar dibagi menjadi 3 sektor, yaitu sektor keuangan perdagangan dan jasa, sektor manufaktur pertambangan migas dan konstruksi, serta sektor perkebunan pertanian peternakan dan perikanan.

"Panitia Tingkat Pusat juga menambah kategori baru yaitu kategori usaha sektor layanan publik," ujar Zainudin.

Menurut Zainudin, setelah proses penjurian maka tahapan selanjutnya akan diumumkan para pemenang dan diserahkan Piala Paritrana Tahun 2023 oleh Presiden Republik Indonesia.

"Semoga para kandidat tahun ini bisa meraih hasil yang diharapkan sebagai upaya dalam mendukung dan mengimplementasi jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan perusahaan masing-masing," ucap Zainudin.

Adapun kandidat yang lolos hingga saat ini dari kategori Pemerintah Provinsi adalah Jambi, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Jawa Barat, Bali, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Papua Barat.

Untuk Kategori Pemerintah Kabupaten/ Kota terdiri dari Kepulauan Anambas, Kabupaten Bengkalis, Kota Tarakan, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Manado, Kabupaten Morowali, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Jember, Kota Jayapura, Kabupaten Raja. Ampat dan Kota Ambon.

Adapun dari kategori Perusahaan Skala Besar adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, PT Fonusa Agung Mulia, PT Wijaya Karya (Persero), PT Pratama Nusantara Sakti dan PT Ciomas Adisatwa.

Kemudian dari Perusahaan Skala Menengah diwakili oleh PT BPR Syariah Bangka, PT Sera Food Indonesia, PT Tawon Jaya Makassar, BPR Tanaoba Lais Manekat dan PT Bintang Muara Kieraha (Muara Group). Terakhir dari Usaha Sektor Layanan Publik adalah Universitas Gadjah Mada dan Rumah Sakit Syafira.

Sebagai informasi Paritrana Award ini merupakan inisiasi dari Pemerintah Republik Indonesia melalui Kemenko-PMK RI bersama Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Ketenagakerjaan RI dan BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang dinilai telah mengimplementasikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi para pekerja dengan baik.

"Paritrana Award ini agar dijadikan pemicu semangat yang memotivasi semua pihak, termasuk kepada pekerja, karena mereka sudah terlindungi, para pekerja dapat bekerja keras tanpa perlu cemas, dikarenakan seluruh risiko telah dialihkan kepada negara melalui BPJS Ketenagakerjaan," pungkas Zainudin.

Dunia Dewa Bela Diri

Bulog Resmi Teken Kontrak dengan Vietnam Dkk untuk Impor Beras******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso atau Buwas mengatakan pihaknya telah meneken kontrak dengan empat negara untuk mengimpor 500 ribu ton beras. Keempat negara itu adalah India, Pakistan, Vietnam, dan Thailand.

"Saya sudah kontrak dengan beberapa negara itu untuk 500 ribu ton," katanya di Tanjung Priok, Jakarta Utara, Rabu (12/4).

Kendati, beras impor itu belum dipastikan kapan akan masuk ke Indonesia. 

"Bulog yang mengatur kedatangannya (beras impor) sesuai kebutuhan program pemerintah, bukan untuk jualan. Jadi tidak mempengaruhi harga beras di dalam negeri," kata Buwas.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelaskan alasan di balik rencana impor dua juta ton beras tahun ini. Ia mengatakan beras itu akan menjadi

CBP di tengah ancaman el nino yang menyebabkan kemarau panjang dan bisa mengganggu panen.

"Bulog, Badan Pangan mempersiapkan diri dengan memperkuat cadangan berasnya. Jangan sampai nanti pas sudah musim kering panjang kita bingung mau beli beras ke Thailand, ke Vietnam, ke India, ke Pakistan barangnya enggak ada," kata Jokowi di di Pasar Sambonggede, Kabupaten Tuban, Kamis (6/4).

Jokowi mengatakan el nino tidak hanya mengancam Indonesia, tetapi juga negara lain. Maka dari itu impor beras dilakukan sebagai antisipasi. Ia menjamin masuknya beras impor tidak akan mengganggu harga gabah petani karena akan datang secara bertahap.

"Itu (beras impor) tidak mengganggu harga gabah petani. Tadi sudah disampaikan oleh Henry Saragih (Serikat Petani Indonesia) dan datangnya juga bertahap ya," kata Jokowi.

[Gambas:Video CNN]

Dinilai sindrom kiamat

Perlukah Tarif TransJakarta Naik Jadi Rp5.000 di Jam Sibuk?******

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta berencana menaikkan tarif dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 per perjalanan di saat jam sibuk.

Wacana kenaikan tarif ini terlihat dari akun twitter TransJakarta yang mengajak pengguna mengisi survei sampai 13 April mendatang, apakah setuju dilakukan penyesuaian.

Rencana kenaikan ini berawal dari usulan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) yang melihat tarif TransJakarta tidak pernah naik sejak 2007.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan rencana kenaikan tarif TransJakarta masih dibahas hingga saat ini.

"Belum, masih dibahas," kata Heru di Jakarta Timur.

Kenaikan tarif ini memang tanpa alasan yang pasti. Pasalnya, Provinsi DKI Jakarta juga masih tetap memberikan subsidi tiket atau Public Service Obligation (PSO) setiap tahunnya.

Lihat Juga : Menkeu Blak-blakan Skandal Ekspor Emas Batangan Rp189 T di Bea Cukai

Tahun lalu, Pemprov DKI bahkan mengalokasikan anggaran subsidi tiket TransJakarta sebesar Rp3,9 triliun dari rencana awal Rp3,5 triliun.

Pengamat Transportasi Yayat Supriatna menilai rencana kenaikan tarif TransJakarta ini memang terlalu mendadak dan tanpa alasan yang jelas.

Kendati, ia menilai wacana kenaikan tarif wajar dilakukan jika pemerintah mengurangi subsidi atau kerugian perusahaan cukup besar.

Toh, sampai saat ini subsidi yang diberikan tetap besar dan mempertimbangkan jumlah pengguna yang bakal menggunakan moda transportasi umum tersebut setiap tahunnya.

Lihat Juga : Kemenhub Siap Kerja Sama dengan KPK Usai Pejabat DJKA Kena OTT

Karenanya, ia menekankan jika TransJakarta ingin menaikkan tarif, maka harus mengutarakan alasannya dengan jelas.

"Pertimbangan kenaikan ini harus jelas dasar argumentasinya. Apakah karena subsidi dikurangi atau ada kebijakan lain terkait biaya operasional yang makin mahal atau tinggi atau terkait dengan bisnis plan dari TransJakarta," ujar Yayat kepada CNNIndonesia.com.

Dengan demikian, masyarakat pun bisa mempunyai gambaran bahwa tarif memang harus naik. Jangan sampai kenaikan tarif justru menurunkan jumlah pengguna transportasi umum.

Apalagi, meski beberapa masyarakat setuju kenaikan tarif karena akan tetap lebih murah dibandingkan transportasi lain. Namun, pasti tetap ada pelanggan yang memang tidak memiliki pendapatan yang memadai untuk membayar tarif lebih besar dari saat ini.

Lihat Juga : Kemenhub Buka Suara Soal OTT Pejabat DJKA Jateng di Semarang

"Kalau dinaikkan, sementara pendapatan masyarakat tidak banyak yang berubah ini akan jadi beban karena tarifnya akan menambah biaya pengeluaran atau mengurangi kesejahteraan karena tingginya biaya transportasi," jelasnya.

Sementara itu, Pengamat Transportasi sekaligus Dosen Teknik Sipil Universitas Indonesia Andyka Kusuma secara menilai kenaikan tarif TransJakarta sudah sewajarnya dilakukan. Apalagi, tarifnya tak berubah sejak 16 tahun lalu.

"Dengan layanan yang sudah cukup luas seperti sekarang ini, sepertinya tidak fair kalau kita masih mempertahankan tarif yang ada," kata dia.

Jika dihitung dengan kenaikan inflasi sejak 2007 sampai sekarang, penyesuaian tarif dari Rp3.500 - Rp4.000 menjadi Rp5.000 sangat tepat. Namun, memang kenaikan ini bisa dibarengi dengan peningkatan layanan, seperti integrasi lebih luas dengan moda transportasi lainnya.

"Penyesuaian tarif suatu keniscayaan, di mana kita mendorong TransJakarta untuk terus memperluas layanan dan integrasi tarif dengan moda lain secepatnya dapat terlaksana," jelasnya.

Dengan integrasi yang lebih luas dengan moda transportasi lain, tujuan pemerintah untuk masyarakat lebih banyak berpindah ke kendaraan umum akan makin cepat terwujud. Sehingga, kemacetan juga bisa berkurang terutama di DKI Jakarta.

"Layanan yang terintegrasi ini, akan lebih menarik minat untuk berpindah menggunakan transportasi publik dan meninggalkan kendaraan pribadinya," imbuhnya.

Adapun untuk besaran kenaikan tarif ideal setelah tidak ada perubahan sejak puluhan tahun lalu, Andyka menilai harus menunggu hasil survei yang dilakukan oleh TransJakarta.

"Harus dipastikan pakai survei preferensi dulu mbak untuk angka pastinya," pungkas Andyka.

Kondisi Keuangan TransJakarta

Sangat sulit untuk memupuk keabadian

Mengintip Bahaya jika RI Turuti Kemauan China di Proyek Kereta Cepat******

Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) kembali menjadi sorotan usai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan gagal menegosiasikan keinginan pemerintah Indonesia agar bunga pinjaman proyek itu turun dari 4 persen ke 2 persen.

Dari hasil negosiasi Luhut dengan China, Negeri Tirai Bambu hanya mau menurunkan bunga utang kereta cepat di level 3,4 persen.

Adapun total pinjaman yang dinegosiasikan Indonesia ke China Development Bank (CDB) sebesar US0 juta atau Rp8,3 triliun (kurs Rp14.841 per dolar AS). Utang itu akan digunakan untuk membiayai pembengkakan biaya (cost overrun) KCJB sebesar US,2 miliar atau Rp17,8 triliun.

Pinjaman tersebut merupakan bagian dari struktur pembiayaan KCJB yang membuat China dan Indonesia yang ikut menanggung beban cost overrun, di mana 25 persen berasal dari ekuitas konsorsium dan 75 persen dari pinjaman dari CBD.

Pemerintah sendiri sudah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) Rp3,2 triliun ke KAI untuk memenuhi porsi ekuitas konsorsium Indonesia di KCIC.

Sedangkan dalam porsi pinjaman 75 persen, Indonesia menanggung 60 persen dan China 40 persen. Maka dari itu porsi utang Indonesia adalah 75 persen dikalikan US,2 miliar kemudian dikalikan 60 persen sehingga diperoleh sekitar US0 juta.

Luhut menyebut pemerintah tidak akan menyerah dan akan kembali bernegosiasi agar bunga pinjaman utang itu bisa di bawah 3,4 persen.

"Kemarin dia sudah mau turun dari 4 persen, tapi angkanya kita mau lebih rendah lagi. Offer pertama 3,4 persen dari 4 persen, tapi kita masih ingin lebih rendah lagi kalau bisa. Maunya kita 2 (persen)," ujar Luhut dalam konferensi pers, Senin (10/4).

Kendati demikian, Luhut yakin pemerintah mampu membayar bunga 3,4 persen tersebut. Ia berharap jangan pernah ada yang meragukan pemerintah di tengah penerimaan pajak yang tokcer.

"Enggak ada masalah. Kamu kok meragukan negaramu sih. Kamu jangan underestimate, negara kita makin efisien makin baik. Lihat penerimaan pajak kita naik 48,6 persen tahun lalu. Karena banyak efisiensi, efisiensi batu bara efisiensi mesin segala macam. Itu kadang kita nggak sadar," pungkasnya.

Bukan hanya tak mau menurunkan bunga, China juga kekeh minta Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi penjamin untuk pinjaman untuk proyek tersebut.

Namun Luhut tak mengiyakan permintaan China itu. Ia justru merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) alias PII.

"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," kata Luhut.

Lantas apa dampak yang dirasakan Indonesia jika China tidak mau menurunkan bunga dan meminta APBN sebagai jaminan?

Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan meski China tidak mau menurunkan bunga, bukan berarti Indonesia berpotensi gagal bayar. Hanya saja, beban utang yang ditanggung akan sangat berat dan ujungnya akan mengandalkan APBN.

"Kalau asumsinya penerimaan pajak tinggi sehingga kemampuan bayar utang tinggi itu sepertinya kurang tepat. Bisa dilihat rasio pajak kita kan jelek naik turun di 8-10 persen, itu pun kemarin karena dapat durian runtuh batu bara saja jadi naik, tahun ini rasio pajaknya turun lagi," kata Bhima kepada CNNIndonesia.com, Rabu (12/4).

Namun, Bhima mengatakan kalau sampai utang tersebut gagal dibayar, maka konsesi pengelolaan kereta cepat bisa diambil alih kreditur China. Bahkan pemasukan dari tiket kereta pun akan langsung jadi pendapatan kreditur.

Lihat Juga : Elon Musk 'Pamer' PHK 80 Persen Karyawan Twitter

Gagal bayar utang juga bisa berimbas pada merosotnya rating surat utang pemerintah di mana investor tidak lagi percaya, dan bisa membuat rupiah melemah cukup dalam karena keluarnya dana asing. Defisit APBN pun bisa melebar dan sulit ditutup dengan penerbitan utang baru.

Menurut Bhima, yang menjadi masalah sebenarnya bukan soal negosiasi bunga, tapi persoalan menanggung biaya risiko cost overrun. Kalau bicara bunga, imbuhnya, pemerintah Indonesia yang tetap keluar uang baik melalui BUMN maupun APBN langsung.

"Pengajuan pinjaman baru untuk menutup cost overrun hanya untungkan pihak kreditur karena pembengkakan biaya juga dimulai dari kesalahan proses perencanaan di awal atau feasibility study. Waktu itu proses perencanaan proyek over optimis dan kreditur menawarkan bunga murah, tapi begitu dijalankan ada biaya bengkak. Apa semua full tanggung jawab BUMN dan pemerintah Indonesia? Ini kan kurang fair," kata Bhima.

Proyek kereta cepat harusnya tak dikaitkan dengan penerimaan negara

Sistem Kaisar Hongmeng

Operasional Tol Cisumdawu Dibatasi Mulai 06.00******

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil membatasi jam operasional Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) menuju arah Tol Cikampek-Palimanan (Cipali) saat mudik dan balik Lebaran 2023.

Pembatasan dilakukan mulai pukul 06.00 wib hingga 15.00 WIB.

"Saya mengimbau kepada masyarakat yang akan mudik untuk memanfaatkan jalan tol tersebut. Karena ada pembatasan, tolong manfaatkan jendela waktu dari jam 6 pagi sampai 3 sore, kalau mau ke Cisumdawu maksimal jam 3 sore. Artinya kalau sudah lewat jam 3 sore, harus lewat rute Cipularang ke Cipalinya," kata Ridwan Kamil, mengutip Antara, Rabu (12/4).

Sedangkan untuk arus balik diberlakukan skema yang sama yakni satu arah dari Cirebon dan Jawa Tengah ke Jakarta.

"Setelah 18 yang ke Jakarta akan ditutup karena Tol Cipali disatuarahkan dari arah Jakarta, sehingga satu arah ke Cirebon dan Jawa Tengah," kata dia.

Sebelumnya, Ridwan Kamil sempat meninjau kesiapan Tol Cisumdawu yang akan menunjang pergerakan kendaraan masyarakat pada saat arus mudik dan balik Lebaran 2023 di Kabupaten Sumedang.

Pengguna jalan Tol Cisumdawu dapat menuju Tol Cipali untuk bergabung dalam arus besar jalur utara menuju Cirebon dan Jawa Tengah pada 15 April 2023.

"Mulai 15 April, Cisumdawu sudah bisa tembus ke arah Kertajati bertemu di Cipali. Namun karena belum 100 persen, maka tembusnya bersifat satu arah, karena kepadatan akan mengalir ke arah mudik, Jawa Tengah, Cirebon," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Pemudik Diprediksi Naik 14 Persen, ASDP Padangbai Siapkan 23 Kapal******

PT Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP) Pelabuhan Padangbai Bali menyiapkan 23 unit armada kapalke tujuan Pelabuhan Lembar, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB) pulang-pergi, untuk angkutan mudik Lebaran2023.

Manager ASDP Padangbai Hermin Welkis mengatakan angka pemudik tahun ini diprediksi naik hingga 14 persen dibandingkan tahun lalu.

"Kapal yang kami siapkan sudah terkonfirmasi lintasan dari Lembar itu 23 unit yang sudah siap untuk melaksanakan angkutan Lebaran. Kami prediksi kurang lebih sekitar 14 persen (kenaikan penumpang) dari realisasi tahun 2022," katanya saat dihubungi, Senin (10/4).

"Yang dari Pulau Jawa mungkin menyebrang dari Pelabuhan Ketapang (Banyuwangi) langsung ke (pelabuhan) Lembar. Per hari (sekitar) ratusan tidak sampai ribuan. Kendaraan saya kira tidak terlalu signifikan, sama (jumlahnya)," imbuhnya.

Pada H-8 Lebaran, ASDP sudah menyiapkan sejumlah posko mudik di Pelabuhan Padangbai lantaran penumpang sudah mulai berdatangan, serta diprediksi akan padat pada H-2 Idulfitri.

"Pemudik sekitar H-2 itu yang padat. Perbaikan infrastruktur hari ini rampung semua," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]