situs slot pasti gacor

Jalan menuju keabadian itu sulit

Pengusaha Ungkap El Nino Bisa Tekan Produksi Sawit******

Gabungan Pengusaha Kelapa SawitIndonesia (Gapki) mengungkapkan kekeringanyang tengah terjadi saat ini bisa memicu keterlambatan kematangan buah sawit. Jika terus terjadi produksi sawit bisa turun pada beberapa tahun mendatang.

"Dampak kekeringan terhadap produksi kelapa sawit memang tidak langsung terjadi di tahun terjadinya kekeringan, kecuali terjadi kebakaran di kebun. Dampak pada tahun tersebut hanya keterlambatan kematangan buah," ujar Ketua Gapki Edi Martono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (30/8).

Kendati, kematangan buah yang terlambat membuat produksi hasil kelapa sawit sedikit menurun. Mengingat di beberapa wilayah anggota Gapki masih terjadi hujan, dampaknya belum terlalu mengkhawatirkan.

Menurutnya, jika El Nino betul-betul terjadi di Indonesia, maka bisa dipastikan produksi sawit akan turun pesat di tahun berikutnya. Bahkan bisa lebih dari 10 persen seperti saat ini.

"Tetapi apabila terjadi El Nino benar-benar terjadi, maka dampaknya tahun berikutnya bahkan sampai dengan dua tahun, produksi akan turun," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap El Nino tidak terjadi. Dengan demikian, pada periode September produksi akan meningkat lagi karena mulai memasuki musim hujan.

"Memang tren nya demikian, baru akan mulai naik (produksi) nanti biasanya di September dan nanti puncaknya di Februari sampai dengan April," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Buku Harian Kerakusan

Raksasa Properti China Evergrande Resmi Umumkan Kebangkrutan******

Raksasa properti China Evergrande Group resmi mengumumkan kebangkrutan.

Mengutip Reuters, perusahaan tersebut telah mengajukan perlindungan dari para kreditur di pengadilan kebangkrutan AS sebagai bagian dari proses restrukturisasi utang.

Perusahaan tersebut mencari perlindungan di bawah Bab 15 dari kode kebangkrutan AS, yang melindungi perusahaan non-AS yang sedang menjalani restrukturisasi dari para kreditur yang berharap dapat menggugat mereka atau mengikat aset di Amerika Serikat.

Restrukturisasi utang luar negeri perusahaan melibatkan total US,7 miliar, yang mencakup obligasi, jaminan, dan kewajiban pembelian kembali.

Sumber-sumber tersebut menolak disebutkan namanya karena sensitivitas masalah.

Begitu pun dengan Evergrande menolak untuk berkomentar.

Sebelumnya, Evergrande telah menjadi lambang krisis utang luar biasa di sektor properti negara tersebut, yang menyumbang sekitar seperempat dari ekonomi, setelah terperosok ke dalam krisis likuiditas pada pertengahan 2021.

Sejumlah pengembang properti China telah gagal membayar kewajiban utang luar negeri mereka sejak saat itu, meninggalkan rumah-rumah yang tidak selesai, penurunan penjualan, dan merusak kepercayaan investor dalam pukulan bagi ekonomi terbesar kedua di dunia.

Krisis sektor properti juga telah memicu risiko kontaminasi keuangan, yang dapat memiliki dampak yang merusak pada ekonomi yang sudah melemah akibat konsumsi domestik yang lemah, aktivitas pabrik yang terhenti, pengangguran yang meningkat, dan permintaan luar negeri yang lemah.

Morgan Stanley belum lama ini memangkas perkiraan pertumbuhan China pada 2023. Mereka memprediksi Sekarang mereka memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) China akan tumbuh 4,7 persen tahun ini, turun dari perkiraan sebelumnya sebesar 5 persen.

[Gambas:Video CNN]

Kronik Penyihir

Kala Badai Sektor Properti Porak******

Badai tengah melanda sektor properti China. Satu persatu raksasa real estat di Negeri Tirai Bambu bertumbangan dan mengancam ekonomi negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia itu.

Alarm mulai berbunyi saat salah satu perusahaan properti terbesar China, Evergrande Group, terancam gagal bayar utang pada 2021 lalu. Padahal, selama bertahun-tahun ekonomi China mendapat dorongan besar dari 'booming' properti.

Evergrande babak belur hingga tersungkur kebijakan Beijing yang ingin mengerem pinjaman berlebihan perusahaan properti dan tingginya harga rumah. Kondisi diperparah oleh menurunnya permintaan di tengah pandemi covid-19.

Kabar tersebut mengguncang pasar modal Asia yang tengah berjibaku menghadapi pandemi covid-19. Bahkan, saham Evergrande sempat dihentikan sementara di perdagangan pada Oktober 2021 lalu.

Tak berselang lama, raksasa properti lainnya mengalami hal serupa. Kali ini, Fantasia Holding terbelit masalah gagal bayar surat utang (obligasi) sebesar US5,7 juta atau setara Rp2,9 triliun (kurs Rp14.255 per dolar).

Setelah itu, Shimao Group yang berbasis di Shanghai gagal membayar bunga dan pokok obligasi sebesar US miliar atau setara Rp15 triliun (kurs Rp15.004 per dolar) yang jatuh tempo pada Juli 2022.

Mengutip CNN, itu adalah pembayaran utang pertama terlewatkan pada obligasi dolar oleh Shimao yang telah bergulat dengan meningkatnya tekanan keuangan selama berbulan-bulan.

Tahun ini, kondisi sektor properti China belum membaik, malah memburuk. Baru-baru ini, utang yang membelit raksasa properti Country Garden sebesar US1,7 miliar atau setara Rp2.931 triliun (asumsi kurs Rp15.294 per dolar AS) membuat nyaris sejuta rumah di China mangkrak dan para pekerjanya tak digaji.

Evergrande juga belum pulih. Bahkan, pada Agustus lalu, perusahaan yang memiliki 1.300 proyek real estat itu mengumumkan bangkrut.

Mengutip CNN, Evergrande mengajukan perlindungan kebangkrutan Bab 15 di AS pada Jumat (18/8). Hal itu memungkinkan pengadilan Negeri Paman Sam untuk turun tangan ketika kasus kebangkrutan melibatkan negara lain.

Pemerintah China pun kalang kabut. Maklum, mengutip laporan Universitas Stanford, sektor real estat merupakan salah satu pendorong ekonomi China terbesar. Sektor tersebut menyumbang sekitar 26 persen terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) China sejak 2018.

Tercatat, pada kuartal II 2023 lalu, ekonomi China hanya tumbuh 6,3 persen atau di bawah ekspektasi sejumlah analis Reuters di kisaran 7,3 persen. Gegara lesunya pasar properti, Barclays memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi China pada 2023 dari 4,9 persen menjadi 4,5 persen pada Agustus lalu.

Tak ayal, pada 2022, Pemerintah China meluncurkan beberapa upaya untuk menyelamatkan sektor properti. Setidaknya ada 16 arahan internal untuk mempromosikan pertumbuhan industri yang sehat serta stabil.

Langkah ini termasuk dukungan kredit untuk pengembang perumahan yang rentan dengan utang, dukungan keuangan untuk memastikan penyelesaian dan penyerahan unit kepada pemilik rumah, serta bantuan penangguhan pembayaran pinjaman untuk pembeli rumah.

Pada Juli lalu, Bank Setral China (PBoC) juga mengatakan akan memberi pengembang waktu 12 bulan lagi untuk melunasi pinjaman mereka yang jatuh tempo tahun ini.

Namun, berbagai langkah tersebut nampaknya belum ampuh menahan krisis utang di sektor properti di tengah menurunnya permintaan terhadap hunian.

Berdasarkan laporan CNN, penjualan rumah baru oleh 100 pengembang China pada Juli lalu anjlok 33 persen (yoy). Harga rumah cenderung turun seiring merosotnya minat membeli rumah di tengah naiknya angka pengangguran.

Namun, di beberapa kota di China, harga rumah masih tetap tinggi. Hal itu membuat editorial koran China, Economic Daily, meminta pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel News Asia.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Ancam Ekonomi Global

Saya punya klien yang berdiri sendiri

Ombudsman Temukan Dugaan Maladministrasi BP Batam di Kasus Rempang******

Ombudsman RI menemukan potensi maladministrasi yang dilakukan oleh Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam(BP Batam) dan Pemerintah Kota Batam (Pemkot Batam) pada rencana relokasi warga Kampung Tua di Pulau Rempang.

Hal tersebut disampaikan Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro pada Senin (18/9) dalam keterangan resmi yang dipublikasikan di website Ombudsman RI, Senin (18/9).

Ia menambahkan potensi maladministrasi itu disimpulkan usai lembaganya meminta keterangan kepada kepada pihak yang terdampak, serta pemeriksaan lapangan terhadap keberadaan Kampung Tua dengan merujuk Surat Keputusan Walikota Batam Nomor 105/HK/III/2004 Tentang Penetapan Perkampungan Tua di Kota Batam.

Ombudsman memperoleh informasi bahwa BP Batam telah mencadangkan alokasi lahan Pulau Rempang sekitar 16.500 hektar. Lahan ini akan dikembangkan sebagai proyek Strategis Nasional 2023 menjadi kawasan industri, perdagangan, hingga wisata dengan nama Rempang Eco Park Pulau Rempang.

Terhadap pencadangan alokasi lahan atau rencana pengalokasian tersebut, menurut Johanes hal ini tidak sesuai ketentuan. Pasalnya, lahan belum dikeluarkannya sertifikat Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh Kementerian ATR/BPN kepada BP Batam.

"Penerbitan HPL harus sesuai dengan mekanisme yang berlaku, salah satunya adalah tidak adanya penguasaan dan bangunan di atas lahan yang dimohonkan (clear and clean). Sepanjang belum didapatkannya sertifikat HPL atas Pulau Rempang maka relokasi warga menjadi tidak memiliki kekuatan hukum," ujar Johanes.

Karena masalah itu, Ombudsman kata Johanes  dengan tegas menentang segala bentuk represifitas yang dilakukan aparat kepolisian dalam melakukan pengamanan di Pulau Rempang.

Ia menambahkan turunnya ribuan aparat disertai penggunaan gas air mata dalam merespons penolakan masyarakat justru akan menambah konflik menjadi semakin besar.

"Masyarakat di Pulau Rempang sangat terdampak dengan konflik yang terjadi akibat upaya relokasi masyarakat karena merasa terintimidasi. Ketakutan untuk melakukan pekerjaan sebagai nelayan maupun anak-anak yang takut bersekolah karena adanya aparat di perkampungan mereka," katanya.

Ia mengatakan berdasarkan penelusuran Ombudsman, masyarakat di 10 Kampung Tua yang ada di Pulau Rempang sejatinya mendukung investasi di Pulau Rempang.

Namun, mereka menolak dilakukan relokasi. Mereka lebih mendukung apabila investasi dilakukan melalui penataan Kampung Tua.

"Sosialisasi yang dilakukan BP Batam masih tergolong belum masif dan butuh waktu yang lebih lama untuk berupaya meyakinkan masyarakat mau direlokasi atau berdialog untuk mencari jalan tengah," jelas Johanes.

Ombudsman akan meminta klarifikasi kepada BP Batam, Pemerintah Kota Batam, Kementerian Investasi/BKPM, Tim Percepatan Pengembangan Pulau Rempang serta pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah itu.

Selanjutnya, Ombudsman akan menerbitkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) berupa Tindakan Korektif untuk dilaksanakan pihak terlapor.

[Gambas:Video CNN]

"Proyek Strategis Nasional perlu memperhatikan mekanisme dan tahapan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum. Untuk itu Ombudsman akan melakukan proses pemeriksaan apakah pembangunan Rempang Eco City sudah dilakukan sesuai dengan tahapan pada aturan tersebut atau tidak," ujar Johanes.

Ombudsman juga akan mendalami penguasaan fisik bidang tanah masyarakat yang sudah puluhan tahun berada di Pulau Rempang, apakah ada unsur kelalaian negara yang tidak memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan hak milik di tanah yang sudah turun temurun ditempati.

Kawasan Repang akan dikembangkan menjadi Rempang Eco City. Namun, belakangan ini pengembangan terganjal oleh konflik agraria yang timbul karena masyarakat di sana menolak untuk direlokasi.

Catatan Mencuri Surga

Membangun Ekonomi dan Selamatkan Rugi Rp100 T dengan LRT******

Masyarakat ibu kota mendapatkan pilihan transportasimassal baru yang nyaman, aman dan cepat; LRT Jabodebek.

Setelah menunggu hampir 8 tahun, proyek bernilai Rp32 triliun itu akhirnya selesai juga. Jika tidak ada aral melintang, proyek sedianya akan diresmikan pada 28 Agustus mendatang.

Presiden Jokowi menggadang-gadang proyek ini. Usai menjajal LRT beberapa kali, ia mengatakan sarana transportasi massal baru ini cukup nyaman dan cepat. 

Hal itu tentunya akan berbeda jauh jika ditempuh dengan mobil. Bila macet, jarak 9 km bisa ditempuh berjam-jam bergantung dengan keparahan tingkat kemacetannya. 

Nah, berkaitan dengan macet ini, Jokowi memang mengatakan bahwa masalah ini sudah sangat serius dan karena itu perlu segera diatasi.

Pasalnya, berdasarkan perhitungan yang ia dapat, kemacetan lalu lintas menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar; Rp100 triliun per tahun. Kerugian itu akibat macet di Jabodetabek dan Bandung.

Dari jumlah itu, Rp71,4 triliun kerugian ekonomi terjadi di Jakarta. Kerugian didapat dari lumpuhnya aktivitas ekonomi, pemborosan pemakaian BBM serta kerusakan lingkungan akibat polusi udara yang ditimbulkan.

Data Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek saja menyebut, pemborosan BBM yang diakibatkan kemacetan lalu lintas di Jakarta dan daerah penyangganya tembus 2,2 juta liter per hari.

Sementara itu, waktu yang hilang akibat kemacetan 6 juta orang-jam per hari.  

Makanya, ia berharap hadirnya LRT bisa memberikan pilihan baru kepada masyarakat untuk menjalankan aktivitas atau pekerjaan mereka sehari-hari. Ia berharap setelah ada LRT, masyarakat mau pindah dari sarana transportasi pribadi seperti mobil dan motor ke alat transportasi massal.

 "Perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi massal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir Rp100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan Bandung, setiap tahun merugikan hampir Rp100 triliun dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali," ujarnya.

Lalu berapa besar kapasitas angkut LRT?

LRT Jabodetabek akan melayani masyarakat di lintasan sepanjang 44,3 kilometer yang membentang dari Jakarta, Bogor, Depok dan Bekasi. 

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAI menyatakan moda transportasi ini bisa mengangkut 137 ribu orang per hari pada tahap awal beroperasi. Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah 5 persen setiap tahunnya.

Untuk memenuhi kebutuhan penumpang itu, LRT Jabodebek akan mengoperasikan 27 trainset dengan kapasitas maksimal 1.300 penumpang. Kemudian frekuensi kereta per hari mencapai 434 perjalan pulang-pergi. Dengan begitu, LRT Jabodebek bisa menampung 137 ribu orang per hari.

"Semua peningkatan (penumpang) itu sudah kami antisipasi. Secara kondisi per rangkaian kereta LRT ini bisa menampung 740 penumpang. Namun maksimalnya 1.380 pengguna jasa Dari hitungan itu kami sudah menghitung bahwa jumlah trainset yang ada mencukupi menampung pengguna jasa," kata Kuswardoyo di kantor pusat KAI, Bandung, Jawa Barat, Rabu (7/6).

"Jadi 1.380 (penumpang) dikali 434 perjalanan per hari. Targetnya sekitar 10 tahun ke depan 500 ribu penumpang. Kalau saat ini baru 137 ribu per hari," lanjutnya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berharap dengan kapasitas angkut itu, sekitar 140 ribu orang yang selama ini menjejali jalanan ibu kota dengan kendaraan pribadi bisa beralih menggunakan LRT.

Dengan hal itu, ia berharap kemacetan lalu lintas yang selama ini membebani gerak ekonomi di Jakarta dan daerah penyangganya bisa dikurangi.

Nah, agar hal itu terwujud Kementerian Perhubungan secara intensif terus melakukan serangkaian pengujian LRT Jabodebek. Pengujian dilakukan baik dari sisi kesiapan sarana, prasarana maupun Sumber Daya Manusia (SDM).

Untuk prasarana, pengujian dilakukan terhadap stasiun, rel, persinyalan, dan lain-lain. Pengujian sarana juga dilakukan terhadap rangkaian kereta api.

Sementara terkait sumber daya manusia (SDM), pengujian dilakukan terhadap train attendant, penyelia, pengawas stasiun, pengendali operasi terpusat kereta otomatis, petugas pemeriksaan, dan petugas perawatan sarana dan prasarana. 

Pengujian dilakukan untuk memastikan kesiapan operasi dan aspek keselamatan dan kenyamanan telah terpenuhi ketika nantinya LRT Jabodebek dioperasikan.

Seorang karyawan swasta di Jakarta bernama Akbar merespons positif hadirnya LRT Jabodebek tersebut. Ia mengatakan memang bukan pengguna angkutan umum sejati.

Pasalnya, mobilitas kerjaannya yang cukup tinggi menyulitkannya untuk memanfaatkan sarana transportasi publik seperti LRT. Maklum, mobilitasnya ke daerah yang memang jarang dilewati angkutan umum. 

Dan pergerakan itu tidak hanya dua sampai tiga titik, tapi lebih dari itu

" Kalau untuk sehari-hari mungkin saya tetap pakai motor. Tapi untuk perjalanan jauh seperti ke Bekasi atau Depok dengan tujuan satu titik saja, mungkin saya tertarik mencoba," katanya. 

Akbar mengatakan agar orang-orang seperti dia ke depan bisa beralih ke transportasi massal seperti LRT, ia berharap pemerintah ke depan bisa mengkombinasikannya dengan integrasi ke sarana transportasi publik lain. 

"Harus diperhatikan juga transportasi penyanggahnya apa sudah tersedia apa belum. Kalau ada itu akan menarik," katanya. 

[Gambas:Video CNN]

Yan Shuai

Harga Gula Industri Diramal Naik Imbas India Akan Setop Ekspor******

Harga gula industri diprediksi akan naik imbas Indiaakan menyetop ekspor gulanya mulai Oktober 2023.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (Gapmmi) Adhi S. Lukman mengatakan kenaikan harga gula industri kemungkinan terjadi pada awal 2024. Ia memprediksi harga gula akan berada di atas Rp14 ribu per kg.

"Prediksi saya, gula rafinasi tahun depan naik lagi, mungkin tak sebesar tahun ini, mungkin sekitar Rp14 ribu atau lebih," kata Adhi, Jumat (15/9), dikutip dari detik finance.

"Normalnya (harga gula rafinasi) di bawah Rp10 ribu per kg, Rp8.000 atau Rp9.000," lanjutnya.

Meski India bukan menjadi negara asal impor gula utama bagi Indonesia, imbuhnya, Namun, dampak penyetopan ekspor itu akan melebar ke harga internasional.

"Ini terus terang akan menjadi berat terutama harga. Kalau ketersediaan tidak terlalu khawatir kita sourcing dari lain lain dari Thailand, Brasil meskipun sudah sulit dari Australia. Tetapi sedikit ada satu negara melarang itu akan berpengaruh terhadap harga," terang dia.

Imbas kenaikan harga gula rafinasi pada awal tahun depan, harga makanan dan minuman berpemanis juga diperkirakan naik. Adhi mengatakan kenaikannya tidak akan mencapai 30 persen tetapi naik 10 persen.

"Perkiraan awal tahun depan. Nggak mungkin (kalau naik 30 persen), sulit perkiraan saya, maksimum 10 persen. Itu kita mengurangi margin lagi jadi kita melakukan efisiensi," pungkasnya.

Sebelumnya, India diperkirakan akan melarang ekspor gula mulai Oktober mendatang karena musim kemarau membuat hasil panen tebu berkurang.

"Fokus utama kami adalah memenuhi kebutuhan gula dalam negeri dan memproduksi etanol dari kelebihan tebu." kata sumber pemerintah yang meminta tidak disebutkan namanya karena belum ditetapkan secara resmi kepada Reuters.

Lihat Juga : Pendaftaran Uji Coba Kereta Cepat Untuk Masyarakat Umum Dibuka Sabtu

"Untuk musim mendatang, kami tidak akan memiliki cukup gula untuk dialokasikan pada kuota ekspor," ucapnya.

Larangan ekspor ini kemungkinan besar bakal membuat harga acuan gula pasir di New York SVc1 dan London LSUc1 yang sudah menyentuh harga tertinggi dalam beberapa tahun terakhir semakin meroket.

Kenaikan harga gula global juga dikhawatirkan akan memicu inflasi lebih lanjut di pasar pangan global.

Sementara itu, India selama ini mengizinkan pabrik gula mengekspor hanya 6,1 juta ton gula selama musim berjalan hingga 30 September. Ini telah berkurang dari jumlah ekspor musim sebelumnya yang mencapai 11,1 ton gula.

[Gambas:Video CNN]