mencairkan dana kredivo

Pedang membuktikan langit

Jusuf Hamka soal Utang Rp800 M: Saya Minta Belas Kasihan Bu Menteri******

Bos jalan tolJusuf Hamka meminta belas kasihan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani untuk membayar utang pemerintah sebesar Rp800 miliar kepadanya.

"Saya cuma minta belas kasihan Bu Menteri (Sri Mulyani). Saya kan selama ini sudah banyak bantu Kemenkeu," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/6).

Jusuf mengaku sudah banyak membantu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) seperti menggerakkan para crazy richuntuk mengikuti programtax amnestyhingga membantu Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu ketika bermasalah dengan Nahdlatul Ulama (NU).

"Kemarin waktu ribut sama NU, DJP saya yang mediasi kan. Saya yang mengatur semua. Tadinya kan enggak mau ketemu itu PBNU, saya yang mediasi, ketemu. Saya cinta sama Kemenkeu, tapi kenapa Kemenkeu enggak cinta sama saya? Saya juga enggak ngerti," ungkapnya, kecewa.

Jusuf menjelaskan utang itu bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998. Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Lihat Juga : Melihat Surat Perjanjian yang Buat Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara

Namun, pria yang akrab disapa Babah Alun itu membantah tudingan tersebut. Sampai akhirnya ia menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015, di mana pemerintah diwajibkan membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

"Saya bukan mau ambilinuang negara. Bayar saja yang fair,tolong. Kalau hitung-hitungan MA, duitnya sudah sampai Rp1,25 triliun sebenarnya. Saya cuma minta Rp800 miliar saja," tagih Jusuf.

"Kalau mereka bilang hati-hati karena ini uang kepentingan buat rakyat. Lah, saya kan juga rakyat, saya enggak minta bantuan sosial (bansos), saya minta hak saya. Saya enggak cawe-cawe segala macam," tandasnya.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Kunang-kunang yang selalu berubah menari selama bertahun-tahun

8 Perusahaan RI Masuk Forbes Global 2.000, Ada Garuda Indonesia******

Forbes baru saja merilis daftar 2.000 perusahaan terbesar di dunia. Dalam laporan tersebut, ada delapanperusahaanIndonesia yang masuk dalam daftar.

Berdasarkan Global 2.000 World's Largest Public Company yang dikutip pada Senin (12/6), ada beberapa perusahaan Indonesia berhasil masuk daftar tersebut, mayoritas merupakan sektor perbankan.

Secara global, posisi pertama diduduki oleh perusahaan asal Amerika Serikat, JP Morgan Chase dengan keuntungan US,8 miliar.

Forbes menyebut peringkat diberikan berdasarkan analisis empat faktor, yakni penjualan, laba, aset, dan nilai pasar. Penilaian dilakukan berdasarkan data keuangan 12 bulan terakhir, yakni sejak 5 Mei 2022 hingga 5 Mei 2023.

Delapan perusahaan Indonesia tersebut adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) di posisi 307 dengan laba US,45 miliar

2. Bank Mandiri di posisi 418 dengan laba US,72 miliar

3. Bank Central Asia (BCA) di posisi 462 dengan laba US,93 miliar

4. Telkom Indonesia di posisi 787 dengan laba US,4 miliar

5. Bank Negara Indonesia (BNI) di posisi 930 dengan laba US,23 miliar

6. Bayan Resources di posisi 983 dengan laba US,18 miliar

7. Adaro Energy di posisi 1.393 dengan laba US,5 miliar

8. PT Garuda Indonesia (Persero) di posisi 1.572 dengan laba US,6 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Dao Zhen Xinghe

Pakar Ungkap Kerugian Fatal RI Jika Izinkan Keruk Pasir Laut******

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menjelaskan sederet kerugian dan dampak pengerukan dan ekspor pasir laut yang direstui Presiden Joko Widodo lewat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023.

Pertama, kata Zulhamsyah, bakal muncul lubang permanen imbas penyedotan pasir laut. Kedua, lumpur dan pasir laut bakal bercampur sehingga membuat air laut keruh.

"Lalu (ketiga), lumpur mengandung nutrien yang merupakan sumber primer untuk fitoplankton, produktivitas perikanan tangkap. (Ekspor pasir laut) untuk perikanan sangat tidak baik. Traffic Separation Scheme (TSS) semakin tinggi, sinar matahari tidak masuk, tidak terjadi fotosintesis," ujar dia dalam diskusi virtual di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

"Ini terdampak ke Jakarta sekalipun, main island. Pulau Pramuka akan terjadi abrasi, pohon-pohon mangrove bisa roboh. Di Papua, Mimika pohon-pohon tinggi roboh, akibatnya abrasi," katanya soal ancaman kelima.

Keenam, Zulhamsyah mewanti-wanti pulau kecil di Indonesia akan hilang. Ia merinci ada 24 pulau kecil tenggelam sejak 2005. Jika pengerukan dan ekspor pasir laut dilanggengkan, ia menyebut Indonesia tinggal menunggu waktu melihat langsung kota-kota dan pulau tenggelam.

"Ada 24 pulau kecil sudah tenggelam sejak 2005. Apakah akan kita tenggelamkan lagi pulau-pulau kita dan pindahkan ke negara lain? Apakah kita berpikir negara akan rugi hanya untuk kepentingan kapitalis? Bicara banjir rob, kota tenggelam tinggal menunggu waktu. Bisa dipercepat dengan proses ini," katanya.

Lihat Juga : 5 Alasan Walhi dan Greenpeace Tolak PP Soal Sedimentasi Pasir Laut

Selain itu, Ketua Umum KNTI Dani Setiawan menilai Presiden Jokowi dan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono melakukan praktik bisnis barbar dengan mengizinkan pengerukan dan ekspor pasir laut.

Ia pun meminta pemerintah mengakui bahwa beleid tersebut merugikan lingkungan. Menurutnya, pemerintah jangan menganggap rakyat dan nelayan bodoh soal dampak eksploitasi pasir laut.

"Ini satu model praktik eksploitasi sumber daya alam yang sangat barbar, sangat purba. Dulu kita lihat sampai sekarang proses eksploitasi menggali lubang tambang lalu diekspor dengan tanah-tanahnya ke luar negeri. Ditolak, sekarang mau diulang lagi. Ini praktik model bisnis purba, kuno, barbar, ingin diulang dalam PP ini," kata Dani.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Sementara itu, Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya mengatakan penerbitan PP Nomor 26/2023 dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dia mengungkapkan sedimentasi pasir setiap tahun di Indonesia terjadi 20 miliar kubik. Maka, permintaan reklamasi dalam negeri harus menggunakan pasir sedimentasi tersebut.

Dewa Pedang yang Tak Tertandingi

BEI Ancam Setop Sementara Perdagangan Saham Krakatau Steel******

PT Bursa Efek Indonesia (BEI) mengancam akan menghentikan perdagangan sahamsementara atau suspensi saham PT Krakatau Steel Tbk (KRAS) apabila mereka tidak menyampaikan laporan keuangan tahun buku 2022 sampai dengan akhir Juni 2023.

"Apabila belum menyampaikan atau belum bayar denda, KRAS bisa di-suspend," ujar Direktur Penilaian Perusahaan BEI I Gede Nyoman Yetna seperti dikutip dari Antara, Senin (12/6).

Nyoman menyebut pihaknya telah memberikan Surat Peringatan Pertama (SP1), serta Surat Peringatan Kedua (SP2) yang disertai dengan pemberian denda sebesar Rp50 juta kepada KRAS, karena keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022.

Sampai saat ini, PT Krakatau Steel Tbk belum menyampaikan penjelasan terkait keterlambatan penyampaian laporan keuangan tahun buku 2022 teraudit.

Namun demikian, Krakatau Steel telah menyampaikan laporan keuangan kuartal I- 2023 pada 30 April 2023, yang mencatatkan rugi bersih senilai US,263 juta atau memburuk dibandingkan membukukan laba bersih US,459 juta pada periode sama 2022.

Perseroan membukukan pendapatan yang meningkat 2,05 persen (yoy) menjadi US9,8 juta pada kuartal I-2023, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar US5,9 juta.

Berdasarkan Ketentuan II.6.2 Peraturan Bursa Nomor I-H tentang Sanksi, BEI memberikan Peringatan Tertulis II dan denda sebesar Rp50 juga kepada perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Keuangan Teraudit yang berakhir 31 Desember 2022 sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Jokowi Ajak Pengusaha Singapura Investasi di Indonesia******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada para pengusaha Singapura tak perlu khawatir berinvestasi di Indonesia. Termasuk berinvestasi dalam pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal ini disampaikan Jokowi saat menghadiri agenda Ecosperity Week 2023 bertema 'Breakthroughs for Net Zero' yang diselenggarakan oleh Temasek Holding pada 6-8 Juni 2023 di Singapura.

Agenda ini bertujuan untuk mempertemukan para pemimpin bisnis global, pemangku kebijakan, investor, dan masyarakat sipil dari berbagai sektor industri. Fokus kegiatan pada fast-tracking decarbonisation, merealisasikan net-zero cities, dan financing Asia's net-zero transition.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa Nusantara sebagai kota pintar berkelas dunia akan mengedepankan sisi lingkungan hidup. Melalui konsep kota hijau dengan 65 persen adalah hutan.

Nantinya, Nusantara merupakan kota netral karbon pertama di Indonesia, dengan fasilitas pendidikan dan kesehatan berkelas dunia. "Ini akan menjadi kota yang nyaman, untuk dihuni dan untuk bisnis," tambahnya.

"Saat ini pembangunan Nusantara sedang dalam pengerjaan, infrastruktur dasar dan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan KIPP, akan selesai tahun depan dengan menggunakan anggaran negara (APBN)," kata Presiden.

Dalam acara ini, Jokowi hadir bersama Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono. Dalam kesempatan ini, Bambang mengatakan, Nusantara mempunyai dua mesin untuk saling bekerja sama.

Pertama APBN untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024. Kedua adalah investor domestik. Menurutnya sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.

"OIKN tidak hanya menyasar Investor besar, namun juga UMKM. Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini," kata Bambang.

Hingga akhir tahun OIKN mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara. Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses kesepakatan.

"Antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UAE (Uni Emirat Arab)," ujar Bambang.

Agenda kerja sama saat ini yang dilakukan OIKN dengan berbagai institusi yakni, dalam membuat blue print dan masterplan untuk Nusantara. Hal lain adalah dalam mengampanyekan proses dan perwujudan SDGs.

Khususnya untuk investor, Nusantara akan menjadi kota yang secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan komitmennya dalam bidang Environment, Social, and Governance (ESG).

Presiden juga menjelaskan bahwa sektor swasta yang sudah masuk pada tahap awal, akan disiapkan sebesar 300 paket investasi dengan total nilai sebesar 2,6 miliar dolar. Sektor yang dapat dijajaki investor yakni sektor perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya.

Untuk itu, Presiden menghimbau kepada para peserta untuk tidak kuatir terhadap jumlah minimal populasi, Indonesia mempunyai populasi terbesar keempat di dunia.

Ia juga menjelaskan terkait insentif yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia kepada Investor Nusantara, utamanya insentif fiskal seperti tax holiday, non-collective value-added tax, super deduction tax, dan bea impor.

Diketahui bahwa terdapat tiga hal yang menjadi fokus investor. Pertama, terkait jumlah warga yang menghuni, dimana setidaknya di tahun 2024 Nusantara akan dihuni oleh 200 ribu orang.

Kedua, terkait akses dan konektivitas, di tahun 2024 akan ada jalan tol yang menghubungkan Balikpapan-Nusantara dengan rentang waktu 40-50 menit saja. Ketiga, terkait stimulus insentif.

Menurut Kepala OIKN, Ibu Kota Nusantara sangat menjanjikan dan akan berkelanjutan. Pertama memiliki hukum yang sangat kuat, sebuah dasar legalitas untuk melanjutkan dan menggaransi keberlanjutan proyek ini pembangunan Nusantara.

"Kedua kami menyediakan beberapa insentif, yang melebihi insentif rata-rata yang kami miliki di Indonesia," kata Bambang.

Ia menyebutkan, pada umumnya tax holiday sebesar 100 miliar rupiah, namun di Nusantara cukup dengan 10 miliar rupiah saja untuk mendapatkan 20 atau 30 tahun tax holiday. Selain itu rate of return akan mendapat lebih dari biasanya (lebih dari 11-13 persen)

"Dalam hal daya tarik investasi tersebut, saya percaya, ini sangat menarik berdasarkan karakter pada bisnis Anda untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara di Indonesia," ungkap Kepala OIKN.

Pemerintah Indonesia akan memfasilitasi energi hijau dan industri hijau. Untuk itu yang dibangun pertama kali di Nusantara adalah pusat pembibitan/persemaian, di antaranya Rumpin dengan kapasitas produksi sebesar 16 juta bibit per tahun, dan Mentawir sebesar 15 juta produksi bibit per tahun.

"Indonesia benar-benar berkomitmen dalam transisi energi, kami punya potensi yang besar," ujar Presiden Jokowi.

"Kita akan menjadi kota pertama di Indonesia yang sepenuhnya menerapkan sebagai Carbon Neutral City di tahun 2045," imbuh Kepala OIKN.

Nusantara akan memiliki pembangkit listrik tenaga uap dan gas (PLTGU) dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dalam menyokong energi ramah lingkungan.

Ia juga menegaskan bahwa pembangunan Nusantara tidak akan merusak alam/deforestasi, namun justru melakukan reforestasi. Kota Nusantara akan menjadi eco-tourism, bahkan kota yang sangat atraktif, bukan sekedar kota, tapi kota yang memiliki jiwa dan daya tarik bagi semua warga, bahkan warga global.

Dalam kesempatan kesertaan OIKN di acara Ecosperity Week 2023 yang digagas oleh Temasek Holding di Marina Bay Sand Singapore ini, Direktur Investasi dan kemudahan Berusaha OIKN Indra Yuwana menyampaikan apresiasi bagi BNI'46 yang memberikan dukungan bagi OIKN.

"Dengan adanya booth IKN yang estetik di acara ini menjadi sarana penyampaian informasi investasi yang sangat efektif. Terlebih lagi banyaknya perusahaan yang mengunjungi booth OIKN menunjukkan besarnya minat para investor terhadap investasi di IKN," ujar Indra.

Perang Tianjiao

Ombudsman Bakal Turun Tangan Atasi Mafia Impor Bawang Putih******

Ombudsman RI akan menginvestigasi tata kelola impor bawang putih di tengah dugaan adanya mafia.

Langkah Ombudsman sebagai tindak lanjut usai Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan) tak merespons permintaannya terkait informasi proses impor bawang putih pada Mei 2023.

Anggota Ombudsman Yeka Hendra Fatika mengatakan pihaknya sudah meminta surat izin impor yang diberikan Kemendag kepada importir bawang putih dalam lima tahun.

Yeka menegaskan dugaan mafia impor bawang putih juga sudah menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia menyayangkan sikap Kemendag dan Kementan yang tidak kooperatif untuk membongkar mafia ini.

"Kalau ternyata gejolak sampai saat ini, berarti kepatuhan dari kementerian terkait terhadap upaya-upaya pembenahan ini masih kurang. Ini kita harus buktikan kenapa ini terjadi. Apakah prosedurnya ribet atau ada udang di balik batu?" tegasnya.

Lihat Juga : DPR Duga Ada Mafia Keruk Rp1,5 T dari Impor Bawang Putih

Menurutnya, masalah importasi bawang putih harus transparan. Jika yang menjadi pemicu lonjakan harga bawang putih adalah pasokan kurang, bisa jadi baik Kemendag maupun Kementan belum mampu memberikan izin impor sesuai dengan kebutuhan dalam negeri.

Ia menegaskan memberantas mafia impor bawang putih sebenarnya hal yang mudah, asalkan kementerian/lembaga (K/L) terkait guyub. Namun, yang terjadi malah potensi konflik kepentingan dan pungutan-pungutan yang tak sesuai.

Sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan akan memeriksa importir bawang putih yang sulit mendapatkan izin impor. Namun, ia menjamin tidak ada jajaran Kemendag yang meminta importir untuk membayar demi mendapat izin impor.

"Kalau ada isu (bayar) Rp2.000, Rp3.000 laporkan pak ada badan hukum. Saya jamin anak buah saya enggak ada main-main gitu. Tapi kalau ada laporkan saja," kata Zulhas dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (6/6).

Bantahan Zulhas menyusul tuduhan Anggota Komisi VI DPR Mufti Anam yang menduga ada mafia dalam importasi bawang putih. Ia menyebut mafia itu meminta para importir untuk membayar agar menerima izin impor.

Mufti merinci ada 163 importir yang mengantongi RIPH dari Kementan pada Februari 2023. Namun, Kemendag baru mengeluarkan 35 Surat Persetujuan Impor (SPI).

Importir yang belum menerima SPI diklaim ditawarkan oleh mafia untuk membayar Rp3.000 hingga Rp4.000 per kilogram (kg) bawang impor agar bisa mendapatkan izin.

[Gambas:Video CNN]