pinjam uang 200 ribu online

Ratapan Ksatria

IHSG Diprediksi Menghijau Menanti Angka Pertumbuhan Ekonomi******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (7/11). Penguatan indeks sahamditopang oleh investor yang akan mencermati angka pertumbuhan ekonomi.

Siang nanti, Badan Pusat Statistik (BPS) akan merilis data Produk Domestik Bruto (PDB) kuartal III 2022, sedangkan Bank Indonesia (BI) akan mengumumkan data cadangan devisa.

Analis Artha Sekuritas Dennies Christoper Jordan mengatakan pergerakan indeks saham juga masih akan didorong musim rilis kinerja emiten.

Ia memperkirakan indeks saham akan bergerak dalam rentang support 6.997 dan resistance 7.069.

Sementara, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya melihat pola gerak IHSG masih belum terlihat ada kemauan beli yang kuat, sedangkan potensi tekanan masih terlihat cukup besar.

"IHSG masih ditopang oleh capital inflow(arus modal masuk) yang masih terus terlihat berlanjut ke dalam pasar modal Indonesia. Hari ini IHSG berpotensi melemah," jelasnya.

Ia memprediksi indeks saham bakal bergerak di rentang support 6.954 dan resistance 7.172.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, BBCA, KLBF, WTON, APLN, CTRA, SMRA, ASRI, dan PWON.

IHSG menguat ke level 7.045 pada Jumat (4/11). Indeks saham menguat 10,95 poin atau plus 0,16 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp12,14 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,99 miliar saham.

[Gambas:Video CNN]

Pahlawan Tak Terkalahkan Orde Baru

JakPro Sebut Formula E Raup Laba Rp6,41 Miliar******

VP Corporate Secretary PT Jakarta Propertindo atau JakPro Syachrial Syarief mengklaim penyelenggaraan Jakarta E-Prix atau Formula E 2022 mencatatkan labasebelum pajak senilai Rp6,41 miliar.

Data itu ia sebut berdasarkan laporan inhouse penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022.

"Jadi kami sampaikan kembali bahwa Rp6,41 miliar merupakan laba dalam penyelenggaraan Jakarta E-Prix 2022. Tentunya sudah memperhitungkan keseluruhannya, termasuk pemenuhan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan kewajiban kepada Jaya Ancol sudah dilakukan pada bulan Agustus 2022 lalu," ujar Syachrial dalam keterangannya, Sabtu (5/11).

Selanjutnya, Jakpro menunggu hasil audit yang dilakukan KAP independen yang diperkirakan selesai akhir tahun 2022 ini.

"Audit keuangan Jakarta E-Prix 2022 masih berlangsung oleh KAP" ujar dia.

Syachrial menegaskan audit laporan keuangan Formula E 2022 masing berlangsung sampai saat ini. Audit dilakukan oleh lembaga independen atau Kantor Akuntan Publik (KAP). "Bukan oleh BPK sesuai informasi sebelumnya," kata dia.

Audit merupakan review laporan keuangan sebuah perusahaan atau bisnis yang dilakukan secara independen dan obyektif.

Tujuan audit tersebut untuk memberi kepastian bagi setiap pemangku kepentingan bahwa laporan dibuat sudah akurat, lengkap, dan sejalan dengan standar ketentuan audit.

Sebagai informasi, polemik ajang Formula E di Jakarta tengah menuai perhatian publik. Hal ini tak lepas dari pemanggilan oleh KPK terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 7 September lalu.

Anies diminta keterangan oleh KPK yang tengah melakukan penyelidikan dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E di DKI Jakarta. Pada 5 Oktober lalu, Anies menjamin tak menerima duit sepeserpun dari gelaran Formula E.

[Gambas:Video CNN]

Teknik Menelan Surga Kuno

Pemerintah Janji UMP Naik, Tapi Idealnya Berapa?******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan ada kenaikan pada upahminimum provinsi (UMP) 2023. Hanya saja, besarannya masih dirahasiakan.

"Ada beberapa (persen kenaikannya)," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam acara Festival Pelatihan Vokasi, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Minggu (30/10).

Ida mengatakan Kemnaker tengah mempertimbangkan aspirasi para buruh yang menuntut agar upah buruh 2023 naik setelah tidak mengalami kenaikan dalam tiga tahun terakhir.

"Saya sudah minta ke Bu Dirjen untuk mendengarkan aspirasi para buruh, sekarang dalam proses memfinalisasi pandangan dari aspirasi tersebut," terang dia.

Dirjen PHI dan Jaminan Sosial Kemnaker Indah Anggoro Putri menuturkan besaran kenaikan UMP akan disesuaikan dengan data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

"Masih menunggu data BPS," kata Indah seraya memastikan besaran UMP nantinya akan diumumkan pada 21 November ini.

Sementara itu, serikat buruh akan menggelar aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) besok. Dalam unjuk rasa tersebut, serikat buruh menuntut kenaikan UMP sebesar 13 persen. Besaran angka tersebut dianggap sesuai dengan kondisi ekonomi dan inflasi saat ini.

Apalagi, ini pertama kalinya pemerintah kembali menaikkan besaran UMP setelah tiga tahun berturut-turut tidak ada kenaikan.

Tuntutan UMP sebesar 13 persen sebetulnya bukan hal baru yang disampaikan oleh serikat buruh. Permintaan itu bahkan berulang kali disampaikan oleh Presiden KSPI Said Iqbal di berbagai kesempatan.

"Rencana aksi puluhan ribu di kantor Kemnaker pada 4 November terkait dua isu, yaitu menolak PHK dengan alasan resesi global, meminta kenaikan UMP/UMK 2023 sebesar 13 persen," imbuh Presiden KSPI Said Iqbal.

Jika melihat besarannya, apakah kenaikan 13 persen memang sudah cukup ideal di tengah kondisi ekonomi yang rentan dan inflasi yang terus melonjak?

Ekonom CORE Indonesia Mohammad Faisal mengatakan pada dasarnya kenaikan UMP harus disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Dalam hal ini, ia menghitung besaran UMP mengacu pada angka inflasi ditambah dengan capaian pertumbuhan ekonomi.

"Kalau kita lihat nasional, ini kan pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, nah inflasinya sampai akhir tahun 6 persen jadi totalnya 11 persen, tapi itu di level nasional ya. Nah di level daerah kan bisa beda-beda pertumbuhan ekonominya beda, inflasinya juga beda. Kalau saya sih usulkan tidak seragam setiap daerah," kata Faisal kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Faisal, angka tersebut cukup masuk akal di tengah situasi ekonomi saat ini. Namun, ia tak menampik penolakan dari kalangan pengusaha jika besaran UMP yang dihitung dari jumlah inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Sebab, saat ini kondisi ekonomi dunia masih tidak stabil. Apalagi, bayang-bayang resesi masih mengintai tahun depan.

"Pengusaha juga kesulitan karena biaya produksi kian meningkat karena inflasi. Karena itu, perlu insentif dari pemerintah untuk membantu pelaku usaha meringankan biaya produksinya yang naik," jelasnya.

Ekonom Celios Bhima Yudhistira menambahkan wajar jika pekerja/buruh menuntut kenaikan 13 persen karena efek inflasi yang tinggi masih terjadi pada 2023.

Ia menjelaskan tuntutan pekerja juga mengingatkan kembali kalau sebelum UU Cipta Kerja, ada PP 78/2015 di mana kenaikan upah mempertimbangkan laju inflasi dan rata-rata pertumbuhan ekonomi.

"Sekarang data inflasi 5,7 persen year on year ditambah pertumbuhan ekonomi 5 persen. Itu artinya upah berkisar kenaikan 10,7 persen," terang Bhima.

Masalahnya, dengan UU Cipta Kerja, pengupahan ini makin tidak berpihak ke pekerja.

"Sudah jaring pengaman sosial dari pemerintah kecil, ditambah kenaikan upah dibawah inflasi. Jadi, idealnya masalah upah dikembalikan lagi ke formulasi PP 78/2015 minimum naik 10,5 persen tahun depan paling tidak bisa mengcover daya beli dari gerusan inflasi dan ketidakpastian daya beli," lanjutnya.

Jika upah buruh berada dibawah inflasi seperti 2022, maka daya beli kelas masyarakat rentan jatuh. Ujung-ujungnya hal tersebut akan merugikan pengusaha karena permintaan barang domestik bisa turun.

Selain itu, ia menilai kenaikan UMP tak akan memberatkan pelaku usaha. Sebab, mengacu pada pasal 24 ayat (1) PP 36/2021 menyebut bahwa upah minimum hanya berlaku bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun.

Sementara, upah bagi pekerja dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih harus berpedoman pada struktur dan skala upah yang wajib disusun dan diterapkan oleh perusahaan.

"Karena sifatnya upah minimum sebenarnya hanya melindungi pekerja yang baru masuk ya, jadi bukan berarti semua pekerja upahnya naik setara kenaikan UMP," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

Enam Sektor Kompak Menguat, IHSG Bangkit di Level 7.034******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.034 pada Kamis (3/11). Indeks saham menguat 18,88 poin atau plus 0,27 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,08 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,85 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 248 saham menguat, 280 terkoreksi, dan 164 lainnya stagnan. Terpantau, enam dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor teknologi di angka 1,07 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia mayoritas melemah. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang melemah 0,06 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong layu 3 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan turun 0,33 persen.

Bursa saham Eropa pun kompak melemah. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris minus 0,58 persen, indeks CAC 40 di Prancis turun 0,81 persen, dan indeks DAX di Jerman melemah 0,61 persen.

Berbeda, bursa Amerika mayoritas memerah. Indeks S&P 500 turun 2,50 persen, indeks NYSE melemah 1,98 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 3,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah pemimpin Jalan Abadi

Sri Mulyani Sebut Ekspor Tekstil Melonjak di Tengah Ancaman PHK Massal******

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan kinerja industri tekstilbagus di tengah ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang mengintai pekerja sektor tersebut.

Kinerja bagus terlihat dari pertumbuhan ekspor. Berdasarkan data yang dimilikinya, hingga September 2022, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan tumbuh 19,4 persen. Kemudian, ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen.

"Fenomenal (PHK) ini kita akan monitor secara spesifik dengan kementerian/lembaga (K/L) lain, karena kalau kita lihat produk tekstil ini, data ekspor ini menunjukkan pertumbuhan yang tinggi," ujarnya dalam konferensi pers KSSK, Kamis (3/11).

Lanjutnya, jika PHK terjadi karena relokasi pabrik, maka tidak akan mendorong angka pengangguran tinggi. Sebab, sudah pasti wilayah baru yang dituju pabrik tersebut menciptakan lapangan kerja baru.

"Akan kita perhatikan lebih detail relokasi dari posisi manufaktur di Indonesia, terutama dari daerah yang relatif upahnya tinggi ke daerah yang relatif upahnya rendah sehingga ini mungkin terlihat PHK di satu daerah dan muncul kesempatan daerah lain," jelasnya.

Kendati, sekali lagi ia menekankan pemerintah akan melakukan koordinasi lebih lanjut dan melihat apa sebenarnya penyebab adanya ancaman PHK di industri tekstil ini.

"Kita akan teliti sektoral dan daerahnya karena mungkin akan ada nuansa berbeda," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi, saya tiba-tiba memahami tubuh kekacauan

Waroeng SS Cabut Surat Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi mengatakan Waroeng SS (Spesial Sambal) akhirnya mencabut surat pemotongan bantuan subsidi upah (BSU) bagi karyawannya yang menerima subsidi tersebut.

"Setelah dilakukan mediasi akhirnya Dirut Waroeng SS mencabut surat pemotongan bagi karyawannya yang menerima BSU. Hal ini tertuang dalam pernyataan yang diketuai Kadisnakertrans DIY, Arya Nugrahadi," kata Anwar kepada CNNIndonesia.com, Kamis (8/11).

Sebelumnya, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS untuk membatalkan pemotongan gaji bagi pekerja penerima BSU.

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

Pertama, isinya mengingatkan untuk mencabut surat edaran terkait dengan pemotongan gaji atau upah pekerja penerima BSU. Intinya, mencabut atau membatalkan. Itu saja. Sudah dikasih nota peringatan," ujarnya saat dihubungi pada Rabu (2/11).

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain.

Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

[Gambas:Video CNN]