tarikan jp paus gacor

Selir Chunqiu

cara cek pin kredivo

IHSG Loyo ke 7.224 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 7.224 pada Senin (15/1).

Indeks saham melemah 17,13 poin atau minus 0,24 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,74 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,61 miliar saham.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia bervariasi. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang tumbuh 0,91 persen dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,32 persen. Sedangkan indeks Hang Seng Composite di Hong Kong turun 0,14 persen.

Berbeda, bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 0,15 persen, indeks CAC 40 di Prancis tumbuh 0,16 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,08 persen.

Begitu juga bursa Amerika mayoritas ditutup perkasa. Indeks S&P 500 menguat 0,08 persen, indeks NYSE naik 0,11 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,02 persen.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Perjalanan Waktu: Gadis Petani Itu Sulit

rtp admin bagus

Usai lomba, Bartek Marszalek akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur******

Kabupaten Toba, Sumatera Utara (ANTARA) - Pembalap F1 Powerboat dari Tim Stromoy Racing Bartek Marszalek mengaku akan kembali ke Danau Toba untuk berlibur, usai mengikuti lomba seri pembuka F1 Powerboat di danau super vulkanik tersebut. Bartek mengatakan akan memanfaatkan waktu untuk berlibur bersama keluarga di danau itu, setelah melewati putaran pertama F1 Powerboat Danau Toba 2024 di Pelabuhan Mulia Raja Napitupulu, Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, pada 2-3 Maret. "Saya akan kembali untuk berlibur dan pasti akan mencoba segalanya dan menikmati sinar matahari, cuaca yang bagus, pantai, dan makanan yang luar biasa juga," kata Bartek di sela memeriksa kondisi mesin perahu motor super cepat itu saat di dalam paddocktim, Jumat. Pemenang F1 Powerboat Danau Toba tahun lalu itu mengatakan bahwa dirinya tidak sempat menikmati keindahan Danau Toba, serta belum mencicipi kuliner khas dari kawasan destinasi wisata itu. "Jadi sejujurnya yang diberikan kepada kami bukanlah liburan, kami bekerja di sini. Jadi, tidak ada waktu untuk menjelajahi semua makanan lokal yang lezat," ujar dia. Baca juga: Jonas Andersson tercepat kualifikasi F1 Powerboat Danau Toba 2024

Dalam sesi kualifikasi yang berlangsung pada Jumat siang, Bartek berada di posisi kelima dengan catatan waktu terbaik 1 menit 03,742 detik, sedangkan posisi pertama ditempati oleh Jonas Andersson dari Team Binh Dinh - Vietnam. Bartek berharap akan kembali memenangi balapan Danau Toba dan mendulang poin dalam seri pembuka tersebut. Pada 2-3 Maret nanti, Indonesia untuk kedua kalinya menjadi tuan rumah penyelenggaraan balapan perahu motor super cepat atau F1H2O (F1 Powerboat) seri Danau Toba.

F1 Powerboat tahun ini diikuti 18 pembalap dari sembilan tim dan berasal dari 10 negara. Penyelenggaraan seri pembuka kali ini juga spesial, karena merupakan edisi ke-300 sejak diselenggarakan pada 1984 di 39 negara. Di Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) atau InJourney menjadi penggawa atau penyelenggara utama kegiatan yang setara dengan balapan jet darat atau Formula 1 (F1) itu.
Baca juga: InJourney: Pembalap dibawa "tour area" untuk melihat Danau Toba
 

Pewarta: Donny Aditra
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi Menunggang Naga

daftar game slot terbaik

Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen******

Badung, CNN Indonesia--

Pengacara Hotman Paris Hutapea meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk membatalkan kenaikan pajak hiburan 40 hingga 75 persen.

Kebijakan kenaikan pajak hiburan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Makanya, sekarang mumpung menjelang 14 Februari, gerakkan semua agar Perppu keluar. Itu cara terbaik untuk pertama dulu. Kalau Perppu sudah keluar, nanti MK akan lebih mulus," imbuhnya.

Hotman mengajak seluruh pelaku usaha yang terdampak kebijakan ini bergerak dan menyuarakan penolakan. Menurutnya, aksi penolakan ini harus bisa menarik perhatian Jokowi.

"Ya, you knowIndonesia. Kalau semakin banyak postingan, semakin banyak di media, media mendukung, itu akan mendapat perhatian. Kamu harus dapat perhatian pemerintah sebelum 14 Februari, kamu perlu Perppu. Tapi kalau Perppu keluar itu sudah menang 60 persen," ujarnya.

Lihat Juga : Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen, Inul hingga Hotman Paris Protes

Hotman menilai pajak hiburan 40 persen hanya akan mematikan industri Pariwisata. Ia mencontohkan saat harga tiket pesawat mahal pada Desember 2023 lalu, kunjungan wisatawan ke Pulau Dewata menurun.

"(Akibatnya) Itu akan sangat fatal, lihat saja nanti. Sekarang aja gara-gara tiket mahal pariwisata berkurang di Bali," katanya.

Lebih lanjut, Hotman mengaku khawatir wisatawan mancanegara tak akan mau datang lagi ke Indonesia, khususnya Bali. Menurutnya, mereka justru memilih berlibur ke Thailand.

"Sudah terjadi, karena ongkos ke Thailand cuma Rp1 juta. Sekarang ini pergi ke Turki nggak sampai Rp15 juta sudah bisa ke Turki," ujarnya.

Lihat Juga : Pengusaha Spa Gugat Aturan Pajak 40 Persen ke MK

Sebelumnya, pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen.

Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa. Sementara itu pengusaha spa telah mendaftarkan gugatan ke MK terkait aturan baru ini.

(kdf/fra)

[Gambas:Video CNN]

Pemurni Teknologi

gacor slot 168

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

Lihat Juga : Sandiaga Respons Protes Inul Cs soal Pajak Hiburan Naik Jadi 40 Persen

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

Lihat Juga : Pegawai Inul Protes Pajak Hiburan ke Sandi: Anak Istri Saya Makan Apa?

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

Li Shifan

ini bet slot

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

Lin Han Lin Yao

jitu hoki slot

Bamsoet ingin penyesuaian tarif KRL Jabodetabek terjangkau rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menginginkan penyesuaian tarif Kereta Rangkaian Listrik (KRL) Jabodetabek tahun 2024 yang tengah dibahas oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama PT Kereta Commuter Indonesia (KCI), masih tetap terjangkau oleh rakyat.
Menurutnya penyesuaian itu harus menyesuaikan dengan daya beli dan tidak memberatkan bagi masyarakat. Selain itu, menurutnya penyesuaian tarif itu harus diiringi dengan peningkatan kualitas. "Meminta pemerintah, dalam hal ini Kemenhub, bersama PT Kereta Commuter Indonesia untuk memastikan adanya peningkatan kualitas dan pelayanan KRL Jabodetabek yang sesuai dengan besaran penyesuaian tersebut," kata Bamsoet dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Jumat. Menurutnya Kemenhub dan PT KCI perlu menjelaskan kepada masyarakat terkait faktor yang menyebabkan adanya rencana penyesuaian tarif KRL, sehingga masyarakat khususnya yang kontra dengan rencana tersebut dapat memahami. Dia juga berharap pihak pemerintah bisa mendengarkan masukan dan kritikan dari masyarakat. Dia pun mengingatkan bahwa pemerintah harus menjamin bahwa KRL Jabodetabek tetap dapat digunakan oleh semua masyarakat dari berbagai kalangan. Pasalnya, sarana transportasi itu memiliki tingkat mobilitas yang cukup tinggi. Selain itu, menurutnya penyelenggara layanan publik itu harus memperhatikan rakyat yang kurang mampu dan miskin, yang masih tetap memerlukan subsidi dalam penggunaan transportasi massal tersebut. Sebelumnya pada Januari 2024, Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia (KAI Commuter) Asdo Artriviyanto mengatakan bahwa penyesuaian tarif layanan KRL Jabodetabek merupakan wewenang dari regulator atau dalam hal ini pemerintah. Ia mengatakan bahwa penyesuaian tarif Kereta Rel Listrik (KRL) terakhir pada tahun 2016. Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa biaya operasi KRL seluruhnya ditanggung oleh pemerintah melalui skema public service obligation atau PSO.

Baca juga: Bamsoet minta Ditjen Pajak serius merespons penipuan bermodus pajak

Baca juga: Bamsoet terima Dubes Singapura dan mengajak berinvestasi di IKN

Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024