qqmega

Dewa Dharma One Piece ingin mengatakan sesuatu

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.

Musim semi Xianxia

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Medan Pertempuran PlayerUnknown di Luar Alam Dewa

IHSG Diprediksi Perkasa Pagi Ini******

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Kamis (27/4).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks berpotensi bergerak dalam rentang konsolidasi dengan potensi penguatan terbatas.

"Hal ini tentunya juga ditopang oleh faktor perekonomian negara yang masih dalam kondisi stabil, serta proyeksi membaiknya kinerja emiten di tengah kembalinya mobilitas masyarakat," kata William seperti dikutip dari riset hariannya.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan UNVR, INDF, ICBP, ROTI, MYOR, JSMR, KLBF, EXCL, dan BBCA.

Sementara itu, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan IHSG akan menguji resisten terdekat di 6.962 di mana kenaikan di atasnya dapat memicu rally menuju 7.059.

"IHSG mengonfirmasi pembentukan wavec ke atas karena telah menembus ke atas resisten 6.868 yang dibentuk oleh level tertinggi 30 Maret sebagai akhir dari wavea," jelasnya.

IHSG ditutup di level 6.910 pada Rabu (26/4) sore. Indeks saham menguat 88.340 poin atau plus 1,29 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp14.724 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 13.732 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 325 saham menguat, 210 terkoreksi, dan 201 lainnya stagnan. Terpantau, 7 dari 11 indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi sebesar 2,09 persen. Sementara 4 sektor lainnya melemah dipimpin oleh teknologi yang turun 0,54 persen.

[Gambas:Video CNN]

Jenderal Dinasti Song

Kemenhub: 50 Persen Kendaraan Belum Balik dari Sumatra via Bakaheuni******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat 50 persen kendaraan belum kembali dari Sumatra ke Jawa melalui Pelabuhan Bakauheni pada mudik Lebaran 2023. Lonjakan arus balik fase kedua diprediksi terjadi di akhir pekan.

Maka dari itu, Kemenhub beserta pihak terkait melakukan antisipasi lonjakan arus balik dari Pelabuhan Bakauheni ke Merak hingga akhir pekan ini.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan salah satu langkah yang disiapkan untuk mengantisipasi lonjakan arus balik di Pelabuhan Bakauheni dengan mengalihkan kendaraan dari Bakauheni ke Pelabuhan Panjang, dan sebaliknya jika terjadi kepadatan.

Menurutnya, penyelenggaraan arus mudik dan balik Lebaran tahun ini berjalan lancar baik di di Merak-Bakauheni maupun di tempat lainnya. Itu terlihat dari pemudik yang kooperatif untuk membeli tiket secara daring jauh-jauh hari, jumlah pengguna sepeda motor yang menurun, serta kecelakaan lalu lintas yang menurun.

"Di Tol Trans Jawa kecepatan meningkat, serta waktu tempuh menjadi lebih cepat. Ini adalah suatu indikator yang baik. Saya mengapresiasi pihak yang telah membantu, termasuk rekan media yang ikut mensosialisasikan pembelian tiket secara daring, sehingga penggunaannya sudah mencapai 90 persen lebih," kata Budi.

Ditjen Perhubungan Darat Kemenhub mencatat jumlah penumpang dan kendaraan yang telah menyeberang dari Jawa ke Sumatera pada arus mudik mulai H-10 hingga H Lebaran sebanyak 920.054 orang dan 213.737 unit kendaraan.

Sementara, yang telah menyeberang dari Sumatera ke Jawa pada arus balik mulai H-2 hingga H+4 Lebaran sebanyak 463.847 penumpang dan 104.046 unit kendaraan.

[Gambas:Video CNN]

Lin Han Lin Yao

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Saya dipermainkan oleh dunia

Tak Bayar THR Sesuai Aturan, 1.537 Perusahaan Diadukan ke Kemnaker******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menerima 2.303 aduan soal pembayaran Tunjangan Hari Raya(THR) per 23 April 2023. Aduan tersebut melibatkan 1.537 perusahaan di seluruh Indonesia.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menyebut perusahaan di DKI Jakarta menjadi yang paling banyak dilaporkan yakni sebanyak 425 perusahaan. Kemudian disusul Jawa Barat sebanyak 305 perusahaan.

"Sedangkan yang sudah ditindaklanjuti adalah 278 aduan. Lainnya sedang proses validasi dan verifikasi," kata Anwar dalam keterangan resmi, Minggu (23/4).

Anwar mengatakan usai Cuti Bersama, pihaknya akan menggelar rapat koordinasi guna menindaklanjuti aduan-aduan tersebut.

"Kita akan laksanakan koordinasi dengan dinas-dinas ketenagakerjaan provinsi untuk mengakselerasi penyelesaian aduan, sembari menunggu H+7 untuk melihat jumlah terakhir aduan," ujarnya.

Pemerintah mewajibkan pengusaha memberikan THR bagi pekerja/buruh paling lambat tujuh hari sebelum Idulfitri secara penuh alias tak boleh dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjelaskan larangan mencicil pembayaran THR karena ekonomi Indonesia sudah mulai pulih.

[Gambas:Video CNN]

Ida menekankan THR diberikan kepada pekerja atau buruh baik statusnya tetap maupun kontrak, yakni PKWTT dan PKWT. Selain itu, THR juga wajib diberikan kepada pekerja atau buruh harian lepas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundangan.

Untuk besarannya, pengusaha wajib memberikan kepada pekerja atau buruh sesuai aturan perundangan. Misalnya, untuk pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan atau lebih, maka diberikan THR sebesar satu bulan gaji.

Sedangkan, bagi pekerja yang masa kerjanya di bawah 12 bulan, tetap diberikan THR sesuai dengan hitungan proporsional.

Bila pengusaha yang berani tak membayar THR ataupun diberikan secara cicil akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, yakni sanksi teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.