slot demo pdc

slot gacor pasti wd 627Jutaan kata 561099Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot demo pdc》

Dinas LH Kapuas Hulu soroti kerusakan lingkungan akibat PETI******

Kapuas Hulu (ANTARA) - Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Pertanahan Dan Lingkungan Hidup Kapuas Hulu Jantau menyoroti kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambangan emas tanpa izin (PETI) di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu yang sudah cukup parah, sehingga memerlukan perhatian serius dari semua pihak.

"Kami minta tambang emas ilegal dihentikan karena dampak kerusakan lingkungan cukup parah dan butuh waktu lama bahkan 40 sampai dengan 50 tahun untuk pemulihannya," kata Jantau kepada ANTARA di Putussibau Kapuas Hulu, Senin.

Ia menyebutkan ada tiga kecamatan yang mengalami kerusakan lingkungan cukup parah akibat aktivitas tambang emas secara ilegal yaitu Kecamatan Boyan Tanjung, Kecamatan Bunut Hilir dan Kecamatan Bunut Hulu.

Menurut dia, pemerintah daerah terus berupaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak melakukan penambangan secara ilegal, baik melalui sosialisasi maupun dengan memfasilitasi pengurusan usulan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR).

Untuk saat ini sedang tahap pengusulan delapan IPR, sedangkan empat IPR sudah keluar, katanya.

Selain itu, tahun ini akan ada bantuan dari pemerintah pusat melalui kementerian terkait berupa alat pengolahan emas tanpa bahan merkuri di Desa Entibab Kecamatan Bunut Hilir

Sebelumnya sudah ada satu lokasi yang menggunakan alat pengolahan emas tanpa merkuri di Desa Penemur yang dalam waktu dekat akan diresmikan.

Baca juga: Walhi minta Kapolri turun tangan hentikan PETI di Sanggau

Baca juga: DLHK: Kerusakan lingkungan 197.065 hektare di Babel picu konflik buaya

"Terkait penertiban tambang emas ilegal itu kewenangan pihak kepolisian, kami hanya penanganan lingkungan," ucapnya.

Meskipun demikian, Jantau meminta masyarakat yang melakukan pertambangan ilegal untuk segera menghentikan kegiatan mereka.

Walaupun mau tetap bekerja di tambang emas, sebaiknya masyarakat mengurus perizinan baik WPR maupun IPR.

Dikatakan Jantau, meskipun ada WPR dan IPR lingkungan harus tetap dijaga, bahkan di lokasi IPR juga berkewajiban melakukan reboisasi.

"Bagi yang tidak punya izin tolong hentikan, kami berharap ada kebijakan pemerintah pusat untuk mempercepat pengurusan perizinan," katanya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ANTARA, aktivitas tambang emas ilegal di sejumlah kecamatan di Kapuas Hulu semakin marak, bahkan ada beberapa di antaranya menggunakan alat berat terutama di Kecamatan Bunut Hulu.

Selain itu, aktivitas tambang emas ilegal juga terjadi di hulu sungai Kapuas di Kecamatan Putussibau Selatan dan di hulu sungai Manday Kecamatan Kalis, termasuk juga di Kecamatan Empanang daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.

Baca juga: Pemprov Papua Barat Daya siap berkolaborasi berantas tambang ilegal

Pewarta: Teofilusianto Timotius
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024

BI Sultra siapkan uang tunai Rp1,9 triliun untuk Ramadhan 1445 H******

KENDARI (ANTARA) - Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Sulawesi Tenggara (Sultra) menyiapkan uang tunai sebesar Rp1,9 triliun untuk kebutuhan masyarakat di masa Bulan Suci Ramadhan 1445 Hijriah(H)/2024 Masehi.

Kepala KPw BI Sultra Doni Septadijaya saat ditemui di Kendari, Minggu, mengatakan bahwa jumlah yang telah disiapkan itu melebihi proyeksi kebutuhan perbankan di wilayah Provinsi Sultra, yakni sebesar Rp1,5 triliun.

"Sehingga dengan disediakan itu, dipastikan untuk kecukupan uang layak edar atau ULE bagi masyarakat di Sultra sudah bisa terjamin," kata Doni Septadijaya.

Dia juga menyebutkan bahwa jumlah uang yang telah beredar di masyarakat periode Januari hingga Februari 2024 mencapai angka Rp705,96 miliar. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar 177,98 persen dibanding dengan periode yang sama pada tahun 2023 lalu.

Doni Septadijaya menyampaikan bahwa peningkatan yang signifikan itu terjadi disebabkan oleh penarikan yang cukup besar dikarenakan penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) pada Februari 2024.

"Nilainya itu sebesar Rp477,10 miliar yang tersebar di berbagai wilayah di Sulawesi Tenggara," sebut Doni Septadijaya.

Ia menambahkan bahwa dalam rangka menyambut momen Ramadhan dan Idul Fitri 1445 H, pihaknya melaksanakan program semarak Ramadhan dan berkah Idul Fitri atau Serambi. BI Sultra akan bersinergi dengan 24 perbankan daerah dalam pelayanan penukaran uang tunai di pusat keramaian di Kota Kendari.

"Serta 90 titik layanan penukaran uang yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara hingga tanggal 4 April 2024 mendatang," tambah Doni Septadijaya.

Diketahui, dalam rangka pemenuhan kebutuhan uang tunai untuk seluruh masyarakat Provinsi Sultra, BI juga melaksanakan penukaran uang tunai di kas keliling yang dilakukan di daerah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil), yakni di Pasar Sampolawa, Kabupaten Buton Selatan (Busel) dan Pasar Sabho, Kabupaten Buton.

Pewarta: La Ode Muh. Deden Saputra
Editor: Evi Ratnawati
Copyright © ANTARA 2024

Pernikahan di Korea Selatan anjlok 40 persen selama 10 tahun terakhir******

Seoul, Korsel (ANTARA) - Jumlah pernikahan di Korea Selatan anjlok sebanyak 40 persen selama 10 tahun terakhir, menyebabkan penurunan angka kelahiran di negara tersebut, menurut data pemerintah pada Minggu (3/3).

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, sebanyak 193.673 pernikahan dilaporkan pada tahun lalu, turun tajam dari 322.807 kasus pada tahun 2013.

Jumlah pernikahan pada tahun 2023 sedikit lebih tinggi dibandingkan 191.690 pernikahan yang dilaporkan pada tahun 2022, tetapi jumlah pernikahan tahunan tersebut menurun selama 11 tahun berturut-turut dari tahun 2012 hingga 2022.

Menurut survei yang dilakukan oleh Statistics Korea, hanya 15,3 persen dari mereka yang berusia 13 tahun ke atas mengatakan “pernikahan adalah suatu keharusan” pada tahun 2022, turun dari angka yang sama sebesar 20,3 persen pada 10 tahun lalu.

Proporsi mereka yang menjawab “menikah lebih baik” juga turun menjadi 34,8 persen, dari 42,4 persen pada periode yang sama.

Survei tersebut juga menunjukkan bahwa lebih dari 30 persen dari mereka yang berusia 20-an atau 30-an menyebutkan “kekurangan uang” sebagai alasan mereka tidak menikah.
Baca juga: Tingkat kelahiran di Korea Selatan terus turun

Sekitar 19 persen dan 14 persen dari mereka yang berusia 20-an dan 30-an mengatakan mereka “tidak merasa perlu” untuk menikah.

Lebih sedikitnya pernikahan juga menyebabkan penurunan tingkat kesuburan negara tersebut dalam beberapa tahun terakhir, karena kebanyakan orang di Korea Selatan melahirkan bayi setelah mereka menikah.

Menurut data yang dikumpulkan oleh Statistik Korea, jumlah bayi baru lahir di Korea Selatan turun selama delapan tahun berturut-turut pada tahun 2023 menjadi 230.000, turun 47,3 persen dari 436.455 pada tahun 2013,

Tingkat kesuburan total di Korea Selatan – jumlah rata-rata anak yang diharapkan dilahirkan oleh seorang perempuan sepanjang hidupnya – turun ke titik terendah sepanjang sejarah triwulanan sebesar 0,65 pada periode Oktober-Desember tahun 2023, jauh lebih rendah dibandingkan tingkat penggantian sebesar 2,1 yang akan menjaga populasi Korea Selatan tetap stabil di angka 51 juta.

Baca juga: Jumlah penduduk China menyusut dua tahun berturut-turut
Baca juga: Jepang catat rekor penurunan populasi pada 2023

Sumber: Yonhap

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara pinjaman online akulaku、king4d terbaru、cuan365

Terkait：wargaqq、situs 100 new member、sepatu di erek erek、erek erek bergambar lengkap、pasjudi、apk judi slot online terpercaya、buku mimpi bergambar 2d、bidadari 88 slot login、daftar pinjol resmi ojk 2022 terbaru、situs slot wd

---

---

bab terbaru：neonwin386（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08