slot langsung maxwin

Pengkhianat menyayangi istrinya

Drama Jusuf Hamka vs Kemenkeu, dari CMNP Berujung Somasi******

Drama penagihan utang oleh Bos jalan tol Jusuf Hamka kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih bergulir.

Jusuf masih gigih menagih utang sebesar Rp800 miliar yang menjadi hak perusahaan miliknya, yakni PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP).

Terbaru, Jusuf mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail. Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Di sisi lain, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya.

Prastowo menekankan dirinya siap jika diminta untuk menjelaskan persoalan. Ia pun mengingatkan dalam semua tindakannya tidak ada tendensi buruk.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani menegaskan tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di CMNP. Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Prastowo itu merinci dia hanya mengutip data di Ditjen AHU. Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

Lihat Juga : Staf Menkeu Jelaskan Hubungan CMNP, Bank Yama dan Tutut Soeharto

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-upload di Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Utang pemerintah kepada Jusuf bermula dari deposito CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Lihat Juga : Jusuf Hamka Tetap Tagih Utang Negara Rp800 M Meski Ganti Presiden

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Labirin Orang Mati

Binance PHK Massal usai Digugat SEC AS atas Tuduhan Transaksi Ilegal******

Binance.US, cabang bursa kripto Binance di Amerika Serikat (AS) melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) setelah dituding menjalankantransaksiilegal oleh Securities and Exchange Commission (SEC).

Melansir Reuters, Sabtu (17/6), salah satu sumber yang tak mau disebutkan namanya mengatakan terdapat 50 pekerja terdampak PHK tersebut.

Meski demikian, Reuters menyatakan tidak bisa diverifikasi secara independen jumlah dan level pegawai yang terimbas PHK. Namun, pegawai di divisi hukum, compliances, dan risiko dikabarkan yang paling banyak terkena PHK.

SEC menuduh Binance melanggar undang-undang sekuritas AS. Lembaga itu juga menyebut CEO Binance Changpeng Zhao alias CZ sebagai terdakwa.

"Melalui 13 dakwaan, kami menuduh bahwa entitas Zhao dan Binance terlibat dalam jaringan penipuan yang luas, konflik kepentingan, kurangnya pengungkapan, dan penghindaran hukum yang diperhitungkan," kata Ketua SEC Gary Gensler seperti dikutip dari CNN Business.

SEC juga menuduh bahwa Zhao dan Binance mencampuradukkan aset pelanggan, bahkan mengalihkan sebagian ke entitas yang dikendalikan oleh Zhao. SEC menduga Zhao dan Binance secara sadar telah melanggar peraturan.

SEC juga meminta pengadilan federal untuk membekukan aset Binance.US, termasuk lebih dari US,2 miliar yang disimpan dalam kripto dan sekitar US7 juta dalam rekening bank. SEC was-was Binance dapat memindahkan dana tersebut ke luar negeri.

Seorang juru bicara Binance mengatakan perusahaan menanggapi tuduhan SEC dengan serius. Namun, perusahaan menyatakan tuduhan SEC tidak benar.

"Kami dengan hormat membantah tuduhan SEC bahwa Binance beroperasi sebagai bursa efek yang tidak terdaftar atau menawarkan dan menjual sekuritas secara ilegal," kata perusahaan.

"Karena ukuran dan pengenalan nama global kami, Binance telah menemukan dirinya sebagai sasaran empuk yang terjebak di tengah tarik ulur peraturan AS," imbuhnya.

Orang-orang menggali emas di Ghana, Afrika

Stafsus Menkeu Ketemu Jusuf Hamka: Tak Mau Kalah dengan Puan******

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo bertemu pengusaha jalan tol Jusuf Hamka usai ribut perkara PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

Pertemuan itu disampaikan lewat unggahan Prastowo di Twitter hari ini, Minggu (18/6). Dalam twitnya, Prastowo mengaku tak mau kalah dengan Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang bertemu pagi ini, meski punya hubungan panas dingin.

"Tak mau kalah dengan Mbak Puan dan Mas AHY yang ketemuan pagi tadi, saya pun merealisasikan janji ngopi-ngopi dengan sahabat lama saya, Pak Jusuf Hamka," demikian twit Prastowo.

[Gambas:Twitter]

Pertemuan Prastowo dan Jusuf Hamka terjadi di tengah kisruh keduanya soal PT CMNP selama beberapa waktu terakhir.

Menurut Jusuf, Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemegang saham pengendali CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Masalah ini sendiri sebetulnya bermula dari sengketa utang Rp800 miliar negara ke bos jalan tol itu. Jusuf menyebut utang negara berawal dari deposito perusahaannya, PT CMNP, sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan alasan itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Ia lalu dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar namun Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda dua persen per bulan. Hitungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

Lelah dan tak mau ambil pusing, Jusuf pun menerima jumlah tersebut. Ia dijanjikan dua minggu selesai, namun utang itu malah diabaikan bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Onmyoji hebat tingkat dewa

Drama Gubernur NTB dan InJourney yang Gagal Kelola Mandalika******

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Zulkieflimansyah ingin mengambil alih pengelolaan Sirkuit Mandalika usai InJourney tidak bisa melanjutkan karena terhimpit utang.

Pernyataan Zulkieflimansyah ini dilontarkan merespons rencana InJourney yang ingin menghapus perhelatan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena harus merugi hingga Rp100 miliar.

"Kalau memang InJourney enggak sanggup diserahkan saja pengelolaan Sirkuit Mandalika itu pada kami Pemda NTB. Insya Allah jangankan WSBK dan MotoGP, yang lain pun banyak yang bisa kami lakukan dengan sirkuit yang luar biasa ini," ujar Zulkieflimansyah di Mataram mengutip Antara, Sabtu (17/6).

"Alih-alih ingin menambah kegiatan dan atraksi motor di Sirkuit Mandalika. Ini malah mengurangi," kata Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah menyebut kegiatan olahraga memang tidak selalu memberikan keuntungan saat pertama kali digelar karena sponsor biasanya terbatas, bahkan tak jarang pihak penyelenggara malah merugi.

Meski demikian, Zulkieflimansyah memilih untuk memandang sisi positifnya. Menurutnya, lebih baik terus ditingkatkan pengelolaan, promosi dan lain-lain agar agenda besar di Sirkuit Mandalika bisa menguntungkan di kemudian hari.

"Sebagaimana ditegaskan dari awal oleh Pak Jokowi penyelenggara boleh saja rugi tapi stigma atau dampak keseluruhan terhadap ekonomi ini yang harus dipertimbangkan dan dijadikan acuan," tutur Zulkieflimansyah.

Lihat Juga : Blak-blakan InJourney Soal Utang Rp4,6 T Proyek Mandalika

Sebelumnya, Holding BUMN pariwisata dan aviasi InJourney menyebut proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun.

Adapun utang ini terdiri atas kewajiban pembayaran jangka pendek senilai Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Imbas kondisi tersebut, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan PMN merupakan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short term (jangka pendek) ini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grandstand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event," katanya saat rapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

Lihat Juga : InJourney Minta PMN Buat Bangun Pusat Konvensi di KEK Sanur Bali

Menteri BUMN Erick Thohir mengakui arus keuangan InJourney negatif. Erick menyebut kondisi buruk yang menimpa BUMN holding pariwisata dan aviasi itu terjadi saat pandemi covid-19 menghantam dunia beberapa tahun belakangan.

Saat itu, pendapatan dari airport berada dalam posisi negatif.

Meski dunia sudah berangsur normal, Erick menjelaskan baru dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yakni di Bali dan Jakarta. Sementara, bisnis dari 70 persen bandara sisanya belum kembali normal.

Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau ITDC mendapat penugasan untuk mengembangkan KEK Mandalika.

"Dan itulah kenapa pendanaan ini (PMN) dibutuhkan," ucap Erick.

Keberuntungan membakar langit

Profil Hamish dkk, Crazy Rich yang Hilang dalam Kapal Wisata Titanic******

Lima orang turis menjadi penumpang kapal selamwisata bangkaiTitanic, OceanGate, yang hilang di lepas pantai tenggara Kanada, Samudra Atlantik, sejak Minggu (18/6) kemarin. Bos OceanGate, miliarder hingga peneliti dikabarkan menjadi korban hilang dalam peristiwa itu.

Hingga kini, aparat berwenang belum merilis daftar resmi penumpang OceanGate. Namun, sejumlah media merilis daftar penumpang berdasarkan pengumpulan data di lapangan.

Hasil penelusuran media, miliarder Inggris sekaligus bos perusahaan penerbangan Action Aviation Hamish Harding, menjadi salah satu penumpang OceanGate. Nama lainnya yang dikabarkan menjadi korban adalah CEO OceanGate hingga taipan Inggris keturunan Pakistan.

Hamish Harding

Dikutip Reuters, pebisnis penerbangan Hamish Harding sempat mengunggah foto sebelum menaiki kapal selam itu.

Harding merupakan pendiri sekaligus bos perusahaan penerbangan Action Aviation. Perusahaan ini ia bangun pada 2004. Bisnisnya bergerak di bidang jual-beli pesawat terbang. Kantornya Action Aviation berada di Dubai dan Bandara Stansted, London, Inggris.

Sebelum mendirikan bisnisnya sendiri, Harding bekerja di perusahaan logistik India selama lima tahun sebagai direktur pelaksana.

Pada Juni 2022, Harding menjajal 'piknik' ke luar angkasa dengan menumpang roket New Shepard milik Blue Origin, perusahaan milik Jeff Bezos, yang juga dikenal sebagai pendiri Amazon.

Stockton Rush

Stockton Rush merupakan pendiri sekaligus CEO OceanGate Expeditions, perusahaan yang mengoperasikan kapal selam wisata OceanGate.

Ia mendirikan OceanGate pada 2009 sebagai perusahaan operasi kapal yang berbasis di Amerika Serikat.

Lihat Juga : Dirut Pertamina Bocorkan Harga BBM Bioetanol: Seharga RON 95

Shahzada Dawood dan Suleman Dawood

Miliarder Inggris berdarah Pakistan, Shahzada Dawood juga dikabarkan menjadi turis di liburan mewah OceanGate. Ia menumpang kapal selam wisata itu bersama putranya yang bernama Suleman Dawood.

Shahzada adalah pejabat penting di bisnis konglomerasi, Engro Corporation, yang bermarkas di Karachi, Pakistan. Ia berposisi sebagai vice chairman. Perusahaan ini berinvestasi dalam bisnis pengembangan pupuk, manufaktur kendaraan, energi, dan teknologi digital.

Bisnis pupuk Engro Corporation termasuk perusahaan raksasa.

Shahzada juga memiliki perusahaan telekomunikasi Dawood Hercules Corporation Limited. Crazy rich berusia 48 tahun itu juga dipercaya Raja Charles III untuk menjabat dewan organisasi amal Prince's Trust.

Adapun putranya, Suleman, tercatat sebagai mahasiswa.

Paul-Henri Nargeolet

Mr. Titanic. Julukan itu disematkan kepada Paul-Henri Nargeolet. Penjelajah asal Inggris ini merupakan direktur riset bawah laut di sebuah perusahaan yang memiliki hak atas bangkai kapal Titanic.

Nargeolet adalah pensiunan Angkatan Laut Prancis, yang kini berusia 77 tahun. Ialah yang menjadi operator kapal selam OceanGate.

Kapal selam OceanGate hilang kontak pada Minggu (18/6) pagi sekitar satu jam 45 menit setelah kapal menyelam. Ekspedisi 'mewah' itu dibanderol US0 ribu atau setara Rp3,7 miliar per orang (asumsi kurs Rp15.023 per dolar AS).

Perjalanan dimulai dari St John's Newfoundland, sebelum menuju sekitar 400 mil atau 640 kilometer ke Atlantik guna mencapai lokasi puing Titanic, menurut situs web OceanGate.

Mantan Komandan Komando Indo-Pasifik AS Harry B. Harris Jr mengatakan fakta kapal selam tersebut belum muncul hingga saat ini mengindikasikan adanya masalah. Pencarian menjadi sulit jika kapal selam tersebut tidak mengeluarkan suara atau sinyal apapun.

"Karena kemungkinan tidak mengeluarkan suara menjadi sulit untuk menemukannya," kata Harris.

Amerika Serikat dan Kanada mengerahkan kapal hingga pesawat untuk mencari kapal selam wisata penjelajah Titanic yang hilang.

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Tiket Kereta Cepat Jakarta******

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan masyarakat yang tinggal di sekitar rel Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bisa mencoba transportasi tersebut gratis mulai Juli depan. Hal tersebut sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kita berikan rakyat kita (yang tinggal) di sepanjang rel kereta api ini untuk mencoba secara gratis kereta api ini, dan itu kita harapkan mungkin Juli sudah bisa kita lakukan," kata Luhut di Stasiun Halim KCJB, Kamis (22/6).

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan uji coba bagi masyarakat akan dilakukan hingga Oktober mendatang.

Terkait izin operasi KCJB, Budi mengatakan akan diterbitkan paling lambat 1 Oktober 2023. Budi mengatakan pihaknya bekerja sama dengan Prancis untuk melakukan pengamatan terhadap KCJB.

"InsyaAllahizin operasi akan kita terbitkan sebelum atau paling lambat 1 Oktober. Kalau mungkin kita lakukan sebelum 18 Agustus, kita lakukan," kata Budi.

[Gambas:Video CNN]