10 situs judi slot online terpercaya

tanda ukiran

GoTo Respons Soal Isu PHK, Saham Melesat Hari Ini******

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) buka suara terkait kabar akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada lebih dari 1.000 pekerjanya.

Chief Corporate Affairs GoTo Nila Marita mengatakan belum bisa memberikan komentar terkait rumor dan spekulasi yang beredar. Namun, ia menegaskan GoTo akan tetap fokus dalam membangun bisnis yang berkelanjutan.

"Fokus GoTo adalah membangun bisnis yang berkelanjutan dan membawa dampak positif bagi Indonesia," ujarnya kepadaCNNIndonesia.com, Jumat (11/11).

"Di saat yang sama kami melakukan kegiatan operasional secara efisien agar dapat terus memberikan solusi terbaik bagi para masyarakat di seluruh tempat kami beroperasi," jelasnya.

Di tengah kabar PHK ini, berdasarkan data Bursa Efek Indonesia (BEI), pada sesi I, saham GOTO justru melesat 9,57 persen di level Rp206/saham dengan nilai transaksi Rp240 miliar dan volume perdagangan 1,20 miliar saham.

Adapun saham GOTO memiliki kapitalisasi pasar Rp244 triliun, dan tercatat sebagai salah satu emitenbig cap(kapitalisasi pasar di atas Rp100 triliun).

[Gambas:Video CNN]

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Kemnaker Respons Usul No Work No Pay: Kunci di Serikat Pekerja******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusahasoal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.

"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).

Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay,maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan adanya permenaker.

Kedua, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.

"No work no payitu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tegasnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi menambahkan usulan aturan no work no paydari pengusaha masih dalam tahap pembicaraan. Kemnaker masih perlu mendengar suara dari buruh.

"Kita sendiri kan juga baru menerima, artinya kita akan mempelajari usulan itu, tentunya kita akan mempertimbangkan banyak aspek. Tadi saya katakan, ini kan usulan satu sisi, kita kan juga harus mempertimbangkan sisi yang lain. Pokoknya gini, apapun kebijakan itu prinsipnya kita mencari solusi terbaik dari segala pilihan yang ada," jelasnya.

Menaker Ida Fauziyah sejatinya hadir langsung dalam penandatanganan kerja sama pelatihan vokasi bersama Kementerian Federal Tenaga Kerja dan Ekonomi Republik Austria, Kamis (10/11). Namun, ia menolak mengeluarkan sepatah kata pun untuk menjawab pertanyaan wartawan seputar buruh.

Sementara itu, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjutak menuturkan usulan aturan tentang no work no payakan menyalahi hak-hak pekerja. Menurutnya, lebih baik industri melakukan PHK dari pada merumahkan pekerja dengan tanpa upah.

"Kalau memang tidak ada pekerjaan, lebih baik di-PHK. Jadi jelas status dan hak-haknya. Pemerintah juga jelas melakukan kebijakan untuk menyalurkannya. Pekerja juga boleh berupaya keras untuk mencari pekerjaan baru," kata Payaman.

"Pekerja boleh dirumahkan sementara sambil menunggu proses lebih lanjut tetaplah menerima upah untuk kelangsungan hidupnya dan keluarganya," imbuhnya.

Senada, Direktur Celios Bhima Yudhistira mengatakan selama ini pengusaha sudah menjadi anak emas pemerintah di mana setiap aturan tentang ketenagakerjaan lebih banyak berpihak ke dunia usaha.

Tak hanya itu, pengusaha juga sudah diguyur pelbagai stimulus oleh pemerintah dengan jumlah yang cukup besar. Baik stimulus pajak maupun non pajak.

Jika pemerintah mengabulkan permintaan pengusaha dengan menerbitkan aturan no work no pay, hal itu sama saja dengan memberikan ketidakpastian pendapatan pekerja.

"Jadi apa beda nya perusahaan yang menerima stimulus dan tidak? Pada saat pandemi juga berbagai regulasi berpihak kepada pengusaha, misalnya pengesahan UU Cipta Kerja yang di dalamnya justru memuat penurunan standar perlindungan dan perubahan aturan pengupahan yang pro pengusaha," kata Bhima.

"Kalau pemerintah di tengah pertumbuhan ekonomi 5,7 persen, kemudian meloloskan aturan no work no paymaka buruh tidak punya pelindung sama sekali," imbuhnya.

Sebab itu, ia menilai sangat tidak rasional jika pemerintah ingin ekonomi Indonesia pulih tapi di satu sisi menurunkan kemampuan daya beli kelas pekerja dengan meloloskan aturan no work no pay.

"Sebaliknya, apabila narasi yang dibangun adalah ancaman resesi tahun depan, justru pekerja sebagai kelompok yang paling rentan harusnya mendapatkan proteksi dari negara. Jadi aturan no work no payini harus ditolak," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hidup di dunia tanpa akhir

Pabrik di Banten Pelan tapi Pasti Setop Operasi******

Sebanyak tiga perusahaan di Serang, Banten, disebut akan merelokasi pabriknya ke beberapa daerah di Jawa Tengah (Jateng) tahun depan.

Kepala Disnakertrans Banten Septo Kalnadi menyebutkan tiga perusahaan tersebut yaitu PT Nikomas Gemilang, PT KMK Global Sport dan PT Parkland World Indonesia (PWI).

Septo mengatakan untuk PT Nikomas Gemilang akan memindahkan pabriknya ke Pekalongan. PT KMK Global Sport akan pindah ke Salatiga dan Temanggung. Kemudian PT PWI 1 dan 2 pindah ke Pati.

Ia mengatakan hengkangnya ketiga perusahaan tersebut berpotensi menambah angka pengangguran di Banten. Pasalnya, relokasi tak hanya berdampak pada PHK pekerja melainkan efek domino lain yang dirasakan masyarakat di sekitar perusahaan tersebut.

Pengusaha memperingatkan perlahan tapi pasti seluruh pabrik yang ada di Banten bakal setop operasi dan pindah ke wilayah lain, salah satunya Jateng.

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakri  mengungkapkan hal itu terjadi lantaran pelaku usaha mengalami kesulitan keuangan menyusul penurunan permintaan dari negara mitra dagang imbas perang Rusia-Ukraina.

Kenaikan upah yang makin tinggi tiap tahunnya di wilayah, misalnya di Provinsi Banten tersebut dinilai tak sejalan dengan harga alas kaki atau sepatu yang cenderung tetap. Karenanya, biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk pekerja makin memakan porsi besar.

"Jadi semakin lama biaya input upah semakin tidak kompetitif. Jadi kemudian ada relokasi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Tak ayal, pelaku usaha memutuskan untuk memindahkan pabriknya ke wilayah dengan upah minimum provinsi (UMP) rendah, seperti Jateng. Tujuannya, perusahaan ingin mengurangi biaya.

"Hampir semua pabrik yang ada di daerah dengan UMK tinggi sudah memiliki pabrik satelit di daerah dengan UMK yang kompetitif. Secara bertahap maka fokus pengembangannya akan bergeser ke pabrik satelit yang baru," ujarnya.

Saat ini, ia menyebutkan perusahaan, utamanya alas kaki di Tanah Air masih menjalankan usahanya dengan posisi pabrik di dua wilayah. Pertama di wilayah dengan UMP tinggi dan wilayah yang tengah dijajaki dan dikembangkan usahanya.

Namun, ia tak memungkiri pekerja dari pabrik yang direlokasi pada akhirnya lebih berisiko terkena PHK ketika ada penurunan permintaan (demand).

"Pada pabrik yang sudah ada relokasi, karena beban di pabrik asal lebih berat beban gajinya maka ketika ada penurunan demandmereka (pekerja pabrik yang direlokasi) menjadi korban pertama PHK," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Film, apakah kamu ingin wajah?

PMO Kartu Prakerja Gandeng Penegak Hukum Cegah Penyalahgunaan KTP******

Manajemen pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja menggandeng aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dan meminimalkan potensi pelanggaran hukum seperti penyalahgunaan data kependudukan.

Pengawasan dengan melibatkan aparat hukum tersebut dilakukan di berbagai wilayah, salah satunya pada Provinsi Sumatera Utara (Sumut).

Sebagai provinsi dengan kondisi geografis dan jumlah penduduk yang besar, Sumut menjadi provinsi dengan penerima Kartu Prakerja terbanyak se-Pulau Sumatera yakni 806,97 ribu penerima dengan total insentif yang telah disalurkan mencapai Rp1,63 triliun.

Hal ini juga mencerminkan dukungan Kepolisian RI terhadap program strategis Pemerintah yang kian modern dan responsif. Hal tersebut disampaikan Rudy dalam Sosialisasi Perpres Nomor 113 Tahun 2022 bagi Aparatur Penegak Hukum lingkup Provinsi Sumatera Utara di Medan, Selasa (8/11).

"Komite Cipta Kerja menyampaikan terima kasih serta apresiasi setinggi-tingginya kepada Kapolda Sumut dan Kapolres Belawan beserta seluruh penyidik, atas upaya penanganan perkara yang telah dilakukan dengan baik," ujar Rudy dalam keterangan resmi.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari juga mengapresiasi kerja sama antara kepolisian dan kejaksaan dalam menangani perkara terkait penyalahgunaan data kependudukan untuk mengambil keuntungan dari Program Kartu Prakerja, serta memberikan efekdeterrentagar kejahatan serupa tidak terulang kembali.

Dalam kesempatan tersebut juga turut dibahas mengenai pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam mengawal tata kelola Program Kartu Prakerja untuk memberikan pelayanan dan keadilan bagi masyarakat, sekaligus mengamankan penggunaan keuangan negara.

Untuk itu, ke depannya berbagai institusi pemerintah diharapkan dapat terlibat baik dalam proses pengendalian internal dan manajemen risiko, maupun pengawasan eksternal pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Sejak diluncurkan April 2020 lalu, Program Kartu Prakerja hingga kini telah diikuti oleh 16,4 juta peserta.

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Bahlil Luncurkan Bali Kompendium 'Panduan' Investasi yang Adil******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia meluncurkan Bali Kompendium di InterContinental, Jimbaran, Bali, pada Senin (14/11).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kompendium adalah ikhtisar karangan ilmiah yang lengkap dan padat.

Dalam praktik negosiasi internasional, kompendium berarti kumpulan ringkasan praktik kebijakan yang dalam hal ini terkait kebijakan investasi berkelanjutan.

Bahlil menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai antar negara G20 dalam menentukan arah kebijakan investasi masing-masing negara berdasarkan keunggulan kompetitifnya, menjadi latar belakang penyusunan Bali Kompendium.

Ia mengungkapkan ada negara-negara yang merasa lebih berhak dan mengatur negara lainnya. Menurut Bahlil, hal ini tidak relevan dengan perkembangan global saat ini.

"Gak bisa Indonesia disamakan dengan Amerika atau negara Eropa lainnya. Kita merebut kemerdekaan dengan cara perjuangan. Kita punya adat ketimuran, kita punya budaya yang berbeda dengan mereka. Masa mereka harus samakan itu dengan pola investasi. Saya katakan tidak," katanya.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal UNCTAD Rebeca Grynspan menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Bahlil atas dukungan dan solidaritasnya terhadap negara berkembang lainnya.

Ia menyampaikan Bali Kompendium ini memuat berbagai pengalaman yang relevan terkait promosi investasi berkelanjutan dari seluruh negara G20 dan negara mitra lainnya.

Hal ini juga akan menjadi dasar bagi para pembuat kebijakan dari berbagai negara anggota G20 untuk menyusun strategi promosi investasi serta cara mempromosikan jenis investasi yang tepat untuk pembangunan berkelanjutan.

"Kompendium ini hadir di waktu yang tepat saat dunia berada dalam krisis, ketimpangan yang parah, dan ketidakstabilan yang kronis. Kompendium ini menawarkan solusi cerdas untuk tantangan investasi yang kita hadapi" ungkap Rebeca.

Dalam kesempatan itu, Kementerian Investasi/BKPM juga meluncurkan Sustainable Investment Guidelines (SIG) atau Panduan Investasi Lestari. Panduan ini menjadi komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ekonomi hijau.

Penyusunan Panduan Investasi Lestari ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian Investasi/BKPM dengan Koalisi Ekonomi Membumi, KADIN, APINDO, perwakilan dari organisasi masyarakat, akademisi, investor, lembaga keuangan, dan pelaku UMKM.

[Gambas:Video CNN]

Lagu Yin Liting Qiaoxia

Buka Peluang Usaha, Sandiaga Uno Ajak Peserta B20 Keliling Nusantara******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno turut hadir sekaligus memberikan materi terkait update kebangkitan sektor parekraf Indonesia dalam forum Business 20 (B20) di Bali, Minggu (13/11).

Dalam forum dialog resmi yang menjadi bagian dari Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 itu, Sandiaga Uno mengungkapkan besarnya optimisme para investor yang berasal dari 19 negara dan satu lembaga Uni Eropa.

Mereka katanya memberikan apresiasi tentang kebangkitan sektor, baik kesehatan, energi dan ekonomi.

Lebih lanjut dipaparkannya, kualitas pariwisata para wisatawan, baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara semakin baik. Waktu tinggal kunjungan wisatawan sekarang lebih panjang.

Begitu juga dengan kualitas belanja lebih besar, terutama kepada sektor-sektor ekonomi kreatif yang sangat berkaitan dengan kepariwisataan.

Terkait hal tersebut dirinya secara langsung mengajak para peserta forum diskusi B20 maupun G20 untuk berkeliling dan menikmati keindahan Nusantara.

"Tadi kami mengajak agar mereka memperpanjang tinggalnya di Indonesia dengan berkunjung ke lima destinasi super prioritas, mulai dari Likupang, Mandalika, Labuan Bajo, Borobudur dan Danau Toba sudah kami siapkan untuk menyambut kunjungan dari wisatawan yang hadir pada acara B20 dan nanti saat selesai G20," ungkap Sandiaga Uno.

"Ini tentunya membuat lama mereka tinggal akan semakin panjang dan juga mereka akan menjadi Rojali, rombongan yang jadi beli produk-produk ekonomi kreatif lokal kita, baik kuliner, fesyen maupun produk-produk kerajinan tangan kita," ujarnya berharap.

Atas kunjungan tersebut, dirinya berharap ada peningkatan penjualan dari sektor ekonomi kreatif, khususnya di Bali. Sehingga perekonomian Bali yang tumbuh di atas 8 persen pada triwulan ketiga tahun 2022 ini dapat terus meningkat dan mencetak rekor.

"Waktu kami membuka perbatasan dan berkunjung ke Australia, target (jumlah kunjungan wisatawan) kami hanya 1,5 juta untuk Bali dan baru bulan September (2022) sudah terlampau," ungkap Sandiaga Uno.

"Jadi ini adalah suatu prestasi yang harus kita maknai dan syukuri, tapi kita tidak boleh lengah, tidak boleh jumawa, kita harus terus bekerja keras agar kebangkitan pariwisata kita akan semakin meningkat dan juga terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja yang semakin banyak," paparnya.