trik jam gacor slot 489Jutaan kata 54675Orang-orang telah membaca serialisasi
《qqsot》
Pengunjung Jajal dan Borong Sepeda Listrik di Transmart Full Day Sale******Jakarta, CNN Indonesia--
Sejumlah pengunjung Transmart Kota Kasablanka Jakarta Selatan 'melirik' deretan sepeda listrik yang dijual dengan diskon gede-gedean dalam momen Transmart Full Day Sale.
Transmart Full Day Sale berlangsung pada hari ini, Minggu (29/10) dari pukul 10.00 hingga 22.00.
Ahmad Fadhilah (47) mengaku tertarik dengan promo dan produk yang dijual. Ia pun menjajal sepeda tersebut di area perbelanjaan Transmart Kokas.
Ahmad hanya perlu merogoh kocek sebesar Rp3.560.000 dari harga normal Rp4.950.000 lantaran dirinya juga mendapat tambahan diskon 20 persen karena membayar menggunakan Allo Prime.
"Buat istri saya kalau belanja-belanja dekat rumah gitu kan," kata Ahmad.
Senada, Zulkifli (35) memilih sepeda listrik merek Exotic E-Bike Groza MX berwarna merah dengan harga yang lebih murah usai dirinya menggunakan sistem pembayaran kartu kredit Bank Mega. Ia berhasil membawa sepeda listrik tersebut dengan harga Rp3.320.000 dari harga normal Rp4.650.000.
"Lumayan buat aku sendiri di rumah. Ramah lingkungan kalau kata orang-orang," ujarnya terkekeh.
Di sisi lain, Mubarok (43) mengaku masih pikir-pikir ulang usai menjajal sepeda Pacific berwarna kuning seharga Rp6.250.000.
"Tapi ini cocok ya, dia tinggi gitu, jadi pas buat cowok. Tapi nanti deh kalau saya pengen lagi," kata dia.
Pengunjung juga bisa membeli sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.250.000, diskon jadi Rp3.800.000 per unit, berlaku untuk pembelian di seluruh gerai Transmart di Pulau Jawa. Pembeli hemat Rp1.450.000.
Sedangkan khusus luar Pulau Jawa sepeda listrik Exotic E-Bike Cooltech 5.0 dari harga normal Rp5.550.000, diskon jadi Rp4.040.000 per unit. Pembeli hemat Rp1.510.000.
Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.
(khr/pua)Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:cucukake89、zeus88、topstar999 slot
Terkait:bonus freechip new member 2022、erek erek berkelahi、manilabet365、slot86、prediksi togel hongkong 4d、foxibet、pinjol tanpa scan wajah、dapetin uang cepat、dunia gacor77、seribu mimpi 04
bab terbaru:gacor368 slot(2024-07-04)
Perbarui waktu:2024-07-04
《qqsot》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,slot gacor pola zeus maxwinHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《qqsot》bab terbaru。