link gacor saat ini

Dosa Lumen

Titah Jokowi ke Zulhas: Misi Dagang Keliling Dunia, Saingi China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengaku mendapat perintah dari Presiden Joko Widodo melakukan misi dagang keliling dunia untuk menyerbu pasar potensial serta menyaingi China, Thailand, dan Vietnam.

"Sekarang saya diperintah Presiden (Jokowi) untuk melaksanakan misi dagang sebulan tiga kali. Kemarin saya satu hari ke India, dapat kontrak US,2 miliar. Bayangkan India itu 1 miliar lebih orangnya, Asia Selatan 1,5 miliar orang, mereka butuh barang banyak dan punya uang, bisa bayar. Selama ini kita kurang serius menggarap itu," jelasnya dalam Indonesia Digital Economy Conference Lazada Indonesia, Selasa (29/11).

Ia menyebut ada tiga kawasan pasar potensial yang akan disasar Indonesia yaitu Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika.

"Dengan (negara) luar kita buka pasar baru. Misi dagang sebulan tiga kali, saya nanti akan ke Mesir, Nigeria, India, dan Arab Saudi untuk membangun misi dagang. Aturannya kita bikin perjanjian agar bebas tarif sehingga pengusaha-pengusaha kita akan lebih mudah," tuturnya.

Lebih lanjut, langkah ini disebut Zulhas sebagai kunci yang bisa membawa Indonesia menjadi negara maju. Menurutnya, langkah pertama agar RI bisa menjadi negara maju adalah menyerbu pasar-pasar potensial tersebut.

"Kalau negara-negara yang saya sebutkan tadi kita gak serbu, sekarang Thailand, Vietnam, dan Tiongkok (China), mereka menyerbu Afrika, Asia Selatan, Asia Tengah, Eropa Timur, dan Amerika Latin. Mereka sudah masuk besar-besaran. Kalau kita tidak, kita akan terlambat," jelasnya.

Kedua, Zulhas menegaskan perlu ada pembenahan dari dalam negeri. Menurutnya, UMKM adalah kunci utama yang harus difasilitasi. Ia menekankan konsep segitiga yang membuat UMKM bekerja sama dengan marketplace dan ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

Naga perang datang ke pintu

Jokowi 'Bantu' Garuda Indonesia Beri Ekstra Modal Rp7,5 T******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyepakati bantuan menambah modal sebesar Rp7,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia(Persero) Tbk.

Hal tersebut ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43/2022 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara ke Dalam Modal Saham Perusahaan Negara (Persero) PT Perusahaan Penerbangan Garuda Indonesia.

"Nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar paling banyak Rp7,5 triliun," seperti dikutip dari JDIH Sekretariat Kabinet, Jumat (2/12).

"Besarnya nilai penambahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan penerbitan saham baru yang disampaikan oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara," ucapnya.

Sebelumnya, Garuda Indonesia juga menerima persetujuan dari pemegang saham untuk melakukan aksi korporasi terkait penambahan modal usaha dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Penambahan modal usaha dilakukan dengan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) dengan menerbitkan sebanyak-banyaknya 68.072.851.377 lembar saham (PMHMETD).

Upaya lainnya adalah dengan melakukan konversi utang perseroan kepada kreditur sehubungan dengan Putusan Homologasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, melalui penerbitan sebanyak-banyaknya 22,97 miliar lembar saham melalui PMHMETD.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pembukaan kunci tertinggi

Saham Bisnis Alat Tulis China Anjlok Gara******

Aksi unjuk rasa dengan memegang kertas putih kosong sebagai simbol protes terhadap penyensoran di Chinamembuat saham bisnis alat tulis terkemuka di negara itu merosot.

Saham perusahaan alat tulis M&G Stationery jatuh 3 persen pada Senin (28/11) setelah sebuah dokumen beredar luas di media sosial yang mengatakan perusahaan akan melarang penjualan lembaran kertas putih A4 secara nasional baik onlinedanofflinemulai Selasa, (29/11).

A4 mengacu pada ukuran kertas standar yang biasa digunakan di negara-negara di luar Amerika Serikat dan Kanada.

Dokumen yang dibagikan di media sosial mengatakan larangan menjual kertas putih itu diterapkan untuk menjaga keamanan dan stabilitas nasional serta "mencegah penjahat menimbun kertas putih A4 dalam jumlah besar dan menggunakannya untuk kegiatan subversif ilegal."

Perusahaan juga disebut mengutuk keras gerakan kertas putih yang baru-baru ini terjadi di berbagai kota di China.

Tak lama setelah sahamnya jatuh, M&G Stationery mengatakan dokumen yang beredar secaraonlineitu palsu. Perusahaan juga telah melaporkan hal tersebut ke polisi.

"Produksi dan operasi perusahaan saat ini semuanya normal," kata M&G Stationery, dikutip CNN Business, Rabu (30/11).

Namun setelah M&G mengajukan laporannya, beberapa pengguna media sosial mengaku tidak dapat memesan lembaran kertas putih A4 dari toko online perusahaan.

Pengguna lain dengan alamat IP di provinsi Shandong mengatakan pengiriman bisa gagal jika alamat seseorang berada di kota besar seperti Beijing dan Shanghai.

Demonstrasi memprotes aturan lockdownpecah di berbagai kota di China, momen yang dianggap sangat langka di negara serba ketat itu. Demonstrasi terjadi di hampir seluruh kota besar China, seperti Shanghai dan Beijing, pada Minggu (27/11).

Berbeda dengan di demonstrasi pada umumnya, para pengunjuk rasa di China pada akhir pekan lalu tak membawa spanduk berisi protes, melainkan kertas putih kosong.

Kertas putih ini merupakan simbol frustrasi warga karena tak dapat menyuarakan protes mereka secara terbuka akibat sensor ketat di China.

[Gambas:Video CNN]

biarkan penyihir itu pergi

Pengusaha Siap Patuhi Putusan MA Jika Kalah Gugatan UMP 2023******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengaku siap mematuhi putusan Mahkamah Agung(MA) soal perdebatan penetapan upah minimum2023.

"Kita akan taati keputusan MA," kata Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo Anton J. Supit kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/12).

Sebelumnya, kelompok pengusaha yang dimotori Apindo menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023 ke MA.

Anton mengatakan pihaknya juga akan meminta kepastian hukum terlebih dahulu soal penetapan UMP 2023. Di daerah-daerah akan ditempuh melalui peradilan tata usaha negara (PTUN).

"PHK tidak secara langsung berhubungan dengan UMP. Sebab tanpa kenaikan UMP, khusus industri sepatu, garmen, dan padat karya orientasi ekspor lainnya sudah ada masalah dengan turunnya order 30-50 persen karena permintaan AS dan Eropa menurun drastis," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto buka suara apakah opsi pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal dipilih pengusaha jika kalah gugatan di MA.

Anne menegaskan PHK sepanjang 2022 ini dilakukan berbagai sektor karena turunnya daya beli akibat krisis 2023 yang sudah terasa di tahun ini. Menurutnya, industri manufaktur sudah melakukan produksi di kuartal ketiga dan keempat 2022 untuk pemenuhan penjualan di 2023.

"Untuk UMK dan UMP 2023, Permenaker 18/2022 sedang uji materi di MA. Masing-masing daerah akan diajukan ke pemda setempat apabila (kenaikan upah) tidak sama dengan PP 36/2021 yang menjadi dasar proyeksi kenaikan upah 2023," jelasnya.

Menurutnya, kehadiran Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai dasar kenaikan upah minimum 2023 melebihi yang ada di PP Nomor 36 Tahun 2021. Hal itu dipandang Anne sebagai tantangan ganda untuk pengusaha.

"Tentu saja double challenge dari dalam dan luar negeri ini perlu diwaspadai dengan mengencangkan ikat pinggang untuk tetap bertahan dan berjalan di 2023. Setiap subsektor dan tiap sektor berbeda. Pemerintah perlu hadir, suportif di industri padat karya supaya ekonomi berkelanjutan di 2023," pungkasnya.

Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) telah menyatakan sikap mendukung langkah Apindo untuk uji materi Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 di MA.

Menurut Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid, UMP sebetulnya tidak bisa diberikan sama kepada semua pengusaha yang memiliki sektor industri yang berbeda. Misalnya, di Kadin ada pelaku usaha yang besar, menengah, dan mikro yang kekuatannya tidak sama meski berada di satu wilayah.

Meski demikian, Rasyid menekankan bahwa Kadin akan mengikuti kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah. Pasalnya, Kadin tak bisa ikut-ikutan seperti asosiasi pengusaha dalam hal pengupahan.

[Gambas:Video CNN]

Tuan datang ke dunia lain

Buruh Kecam Heru Budi soal UMP DKI 2023 Naik 5,6 Persen******

Partai buruhbersama organisasi serikat buruh menolak upah minimumprovinsi (UMP) DKI Jakarta 2023 yang hanya naik 5,6 persen. Mereka mengecam Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono karena hanya menetapkan UMP tahun depan sebesar Rp4,9 juta.

"Tidak punya hati pada buruh. Tidak punya rasa empati pada buruh. Kami mengecam keras kebijakan Pj Gubernur DKI," ujar Presiden Partai Buruh sekaligus Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, dalam keterangan resmi, Rabu (30/11).

Dalam hal ini, Said menyebut ada beberapa alasan penolakan kenaikan UMP DKI.

Pertama, kenaikan 5,6 persen atau Rp259.944 akan membuat buruh semakin miskin. Apalagi tidak ada kenaikan upah di masa pandemi covid-19, padahal harga bahan pokok dan bahan bakar minyak (BBM) naik. Kondisi itu disebut membuat daya beli buruh turun 30 persen.

Ia menyebut kenaikan UMP 2023 DKI sebesar 5,6 persen berada di bawah tingkat inflasi 2022.

"Kenaikan UMP tersebut menggunakan inflasi year to year, September 2021 - September 2022. Sehingga hal itu tidak bisa mendeteksi kenaikan harga BBM yang yang diputuskan Oktober (2022)," ujarnya.

Kedua, kenaikan UMP DKI lebih kecil dibandingkan dengan daerah sekitar. Misalnya Bogor di mana bupati wilayah tersebut merekomendasikan kenaikan upah sebesar 10 persen, serta daerah lainnya termasuk Subang, Majalengka, dan Cirebon.

Said menilai Heru Budi tidak berhasil meningkatkan daya beli kaum buruh dan masyarakat kecil. Namun justru berpihak pada kelas menengah atas dan pengusaha.

Menurutnya, kebijakan Heru Budi jauh lebih buruk dibandingkan dengan Gubernur DKI sebelumnya, Anies Baswedan terutama terkait upah minimum dan beberapa kebijakan bagi masyarakat kelas bawah.

Atas dasar itu, buruh akan melakukan aksi besar-besaran di berbagai daerah mulai 1-7 Desember 2022 mendatang.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Jokowi soal RI Kalah di WTO: Nggak Apa******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan akan mengajukan banding atas kekalahan Indonesia dalam gugatan larangan ekspor nikeloleh Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Meski kalah, Jokowi bersikukuh untuk tetap melakukan hilirisasi bahan mentah demi mendapatkan nilai tambah.

"Meskipun kita kalah di WTO, kita kalah urusan nikel, digugat Uni Eropa, enggak apa-apa, saya sudah sampaikan ke Menteri (ESDM) (ajukan) banding," katanya dalam Rakornas Kementerian Investasi, Rabu (30/11).

Atas dasar itu, Jokowi menegaskan Indonesia tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan soal larangan ekspor nikel. Ia mengatakan langkah itu dilakukan karena Indonesia ingin menjadi negara maju.

"Kalau kita digugat saja takut, mundur, ya enggak akan kita menjadi negara maju," ujarnya.

Kendati demikian, Jokowi memahami alasan Uni Eropa mengajukan gugatan. Hal ini karena banyak industri nikel yang ada di Uni Eropa, sehingga jika larangan dilakukan bisa mengganggu industri tersebut.

"Kalau dikerjain di sini (pengolahan nikel), artinya di sana akan ada pengangguran, di sana akan ada pabrik yang tutup, di sana akan ada industri yang tutup. Tapi kan kita juga mau maju, kita ingin menjadi negara maju," ujar Jokowi.

Sebelumnya, Indonesia dinyatakan kalah dari UE terkait sengketa gugatan larangan ekspor nikel. Menteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan alasan Indonesia dari gugatan tersebut, karena terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994, dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

"Memutuskan bahwa kebijakan larangan ekspor dan kewajiban pengolahan dan pemurnian mineral (nikel) dalam negeri terbukti melanggar ketentuan WTO," kata Arifin.

Beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan Indonesia yang dinilai melanggar ketentuan WTO, antara lain UU No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Lalu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2019 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

[Gambas:Video CNN]