rubiconslot88

Hanya dihormati

Demo di Depan Gedung MPR/DPR, Massa Apdesi Blokade Tol Dalam Kota Jakarta******

JAKARTA — Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menertibkan massa aksi dari Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) karena sempat terjadi kesalahpahaman dan memblokade Tol Dalam Kota dan jalan arteri depan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu (31/1/2024).

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Polisi M. Latif Usman menjelaskan blokade jalan tol yang dilakukan massa lantaran adanya kesalahpahaman.

Promosi Kolabs Ciamik BRI dan Telkomsel, Paket Data Spesial Hadir di BRImo

“Tadi sedikit ada salah paham, perwakilan sudah diterima, mereka tadi berusaha menutup pintu tol tapi alhamdulilah mereka sudah keluar dari tol,” katanya, dilansir Antara.

Latif menyebutkan arus lalu lintas sempat lumpuh imbas penutupan jalan, namun hanya beberapa menit saja.

Tampak, arus lalu lintas di ruas Tol Dalam Kota sudah mulai kembali mengalir. Mobil bisa melaju dengan kecepatan 30 sampai 40 kilometer (km) per jam. “Iya padat sebentar saja. Paling lima menit,” kata Latif.

Sebelumnya, Kepala Bagian Operasional Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Dermawan Karosekali, mengatakan dua jalur Tol Dalam Kota itu sempat ditutup sehingga pihaknya tadi meminta kepada masyarakat mencari alternatif jalan lain.

“Kami mohon, mengimbau kepada warga masyarakat yang ke bandara agar menggunakan Tol Lingkar Luar atau ke arah Tanjung Priok. Demikian juga yang datang dari arah bandara yang akan melintas ke depan DPR/MPR agar menggunakan akses Tol Lingkar Lar atau Tol Tanjung Priok, demikian yang kami sampaikan pukul 12.24 WIB,” katanya dalam keterangan tertulis, Rabu.

Sebelumnya Asosiasi Kepala Desa (APDESI) melakukan Aksi Bersama Desa Jilid III di depan kawasan Gedung DPR/MPR RI, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Akun instagram @tmcpoldametromengimbau kepada para pengendara untuk menghindari Jalan Gatot Subroto.

“Pukul 08.00-18.00 WIB diimbau bagi pengendara untuk menghindari ruas Jl. Gatot Subroto depan DPR/MPR dan seputar GBK karena ada penyampaian pendapat oleh kelompok masyarakat. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih,” demikian seperti dikutip dalam akun tersebut.

Perhatikan saya

Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol Danacita di ITB, Kampus Pertahankan Kerja Sama******

“Danacita juga mengacu kepada pedoman perilaku yang dikeluarkan oleh Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sebagai asosiasi yang mewadahi seluruh perusahaan penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) yang ditunjuk oleh OJK,” kata Alfonsus dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (31/1/2024), dilansir Antara.

Alfonsus menjelaskan sebagai salah satu perusahaan fintech peer to peer lending (P2P Lending), Danacita sudah menaati aturan dengan mencantumkan seluruh biaya yang timbul dari setiap pengajuan biaya pendidikan, termasuk biaya yang timbul di depan.

Adapun biaya tersebut termasuk biaya persetujuan, biaya bulanan atau disebut juga sebagai “bunga”, biaya keterlambatan, dan lainnya, yang dapat diakses dan dilihat secara transparan oleh para mahasiswa saat pengajuan.

Menurut Alfonsus, hal itu diharapkan dapat memberdayakan pelajar untuk menerima pendanaan secara bertanggung jawab dan dapat meminimalkan risiko penipuan ataupun praktik tidak etis.

“Pada dasarnya, semangat dari layanan pendanaan pendidikan yang Danacita berikan adalah untuk tidak memberikan masalah baru kepada pelajar dan/atau wali,” ujarnya.

Bukan Pinjol

Danacita memastikan bahwa pendanaan diberikan sesuai dengan kemampuan dari penerima dana atau wali, dengan tidak menyalurkan pinjaman yang melampaui kapabilitas peminjam.

Proses analisis dan verifikasi yang mendalam untuk menilai kesanggupan mahasiswa atau wali untuk melunasi pendanaan yang diberikan selalu dikedepankan.

Untuk itu, mahasiswa atau penerima dana yang masih berusia kurang dari 21 tahun atau belum memiliki penghasilan yang cukup, wajib melakukan pengajuan di Danacita bersama orang tua atau wali.

Sejak berdiri, Danacita memastikan bahwa 100 persen pendanaan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

Hal itu, kata Alfonsus, diterapkan dengan tujuan guna menjamin bahwa dana yang disalurkan digunakan hanya untuk pembayaran kebutuhan pendidikan.

Selain itu, dalam penanganan data pribadi, Danacita telah menerapkan standard atau penilaian keamanan siber terpopuler di dunia yakni ISO 27001, yang memverifikasi kemampuan Danacita dalam memitigasi risiko dan melindungi informasi maupun data pribadi setiap pelajar.

Lebih lanjut, Alfonsus menjelaskan proses penagihan Danacita juga memastikan bahwa tim yang berkomunikasi langsung dengan pelajar telah tersertifikasi dan mendapatkan pelatihan dari asosiasi resmi yang ditunjuk OJK.

Hal ini memastikan operasional Danacita mulai dari proses pengajuan hingga proses penagihan dilakukan dengan prinsip dan etika yang sesuai standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Ia menambahkan Danacita menerapkan program pelunasan lebih awal tanpa biaya apapun maupun penalti pelunasan.

Di beberapa institusi pendidikan yang telah bekerja sama dengan Danacita, program ini dikenal sebagai “Dana Talangan” di mana setiap pelunasan lebih awal yang dilakukan.

Bisa dilakukan tanpa menghitung biaya-biaya yang belum jatuh tempo, tanpa adanya biaya tambahan atau penalti pelunasan.

MoU Danacita dan ITB

Adapun Danacita sudah mengantongi izin dan diawasi oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Komisioner OJK Nomor KEP-68/D.05/2021 tanggal 02 Agustus 2021. Memorandum of Understanding (MoU) antara Danacita dan ITB juga telah ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2023.

Melalui kerja sama ini, kedua belah pihak menyepakati bahwa Danacita hadir sebagai salah satu solusi alternatif bagi mahasiswa ITB. MOU tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa yang belum dapat membayar langsung biaya kuliah (UKT).

Sementara, ITB menyatakan akan terus mempertahankan kerja sama kerja sama antara Danacita sebagai pilihan pembayaran UKT bagi mahasiswa.

“Tidak (akan putus kerja sama) karena memang tidak ada masalah dengan praktik yang dilakukan karena memang pasarnya,” kata Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan dan Pengembangan ITB, Muhammad Abduh di Bandung, Rabu.

Abduh menambahkan pihaknya membuka peluang pada lembaga financial technology (fintech) lainnya di Indonesia untuk bekerja sama dengan ITB sebagai pilihan mahasiswa untuk membayar UKT.

“Kalau kami melihatnya begini, fintech ini adalah sebuah inovasi dan kita harus menguasai juga Indonesia, jangan sampai nanti malah fintech dari luar yang masuk ke Indonesia dan itu sangat mungkin sekali,” katanya.

Lebih lanjut, ia mengatakan kerja sama yang terjalin dengan Danacita bertujuan untuk membantu mahasiswa yang kesulitan membayar UKT serta ITB tidak sama sekali mengambil keuntungan dari kerja sama tersebut.

“Jangan mencoba memutarbalikkan kata-kata, Danacita itu kerja sama dengan ITB untuk membantu mahasiswa yang memiliki masalah keuangan, tidak ada hubungannya dengan pemasukan untuk ITB, pemasukan untuk ITB ya ketika mahasiswa itu membayar,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Keuangan ITB Anas Ma’ruf menjelaskan pada pelaksanaannya, Danacita terlebih dahulu melakukan seleksi ketat terhadap para mahasiswa yang akan melakukan peminjaman terhadap lembaga finansial tersebut.

“Dari total yang mengajukan dan lebih banyak yang ditolak daripada yang diterima karena apa? Karena sistem peminjaman ini tanpa agunan, sehingga pasti Danacita akan melakukan penyaringan secara ketat,” kata Anas.

Anas memastikan dana yang dipinjam mahasiswa dari Danacita akan disalurkan langsung kepada rekening institusi kampus, bukan ke rekening perorangan dari mahasiswa atau wali.

“Dana yang disetujui untuk dipinjam itu langsung ditransfer ke ITB dan tidak melalui mahasiswa. Sehingga ketika telah melakukan transfer, mahasiswa itu bisa langsung cek status akademik bahwa mahasiswa tersebut telah melunasi UKT,” katanya.

bibit jahat

OIKN: Pembangunan IKN Sesuai Target, Total Investasi Mencapai Rp47,5 Triliun******

JAKARTA-Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono menyampaikan perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) hingga akhir Januari 2024. Bambang mengatakan bahwa pembangunan IKN telah berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Sampai akhir Januari 2024, pembangunan IKN telah mencapai 71,47% dari target yang ditetapkan pada tahap 1, angka ini juga melebihi target. Ini membuktikan komitmen kami untuk terus bekerja mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai kota yang layak huni dan dicintai atau liveable and loveable city,” kata Bambang dalam konferensi pers pada Selasa (30/1/2024) di Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Bambang menjelaskan pembangunan IKN tahap 1 terdiri dari empat groundbreaking1 hingga 4 yang telah dilaksanakan pada September, November, Desember 2023, dan Januari 2024. Delapan sektor utama yang dibangun termasuk hotel, hunian, ritel dan logistik, perkantoran, pendidikan, kesehatan, energi dan transportasi, serta area hijau.

Menurut Bambang total investasi yang telah masuk untuk pembangunan IKN tahap 1 mencapai Rp47,5 triliun, dengan porsi investasi swasta mencapai Rp35,9 triliun. Lebih lanjut, saat ini sudah ada sekitar 350 letter of intent yang diterima oleh OIKN dan tengah dikaji. Proses yang mendetail dilakukan untuk dapat memberikan kerja sama yang saling menguntungkan, terutama bagi pembangunan IKN.

Pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) juga terus memberikan progres yang baik. Pembangunan Istana Presiden dan Lapangan Upacara telah mencapai 54,7%. Area Sumbu Kebangsaan Fase 1 juga sudah mencapai 96,41% sementara Bendungan Sepaku Semoi sudah 100%.

Bambang mengatakan penyelesaian berbagai sarana dan prasarana ini sesuai dengan target untuk mengukir sejarah baru, yaitu merayakan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN. Tidak hanya itu, pembangunan IKN juga menunjukkan dampak positif bagi area sekitar sehingga saat ini, pembangunan menjangkau area-area di luar KIPP.

Bambang menambahkan IKN dibangun dengan perencanaan yang matang berdasarkan kajian, studi, dan juga diskusi dengan berbagai ahli di bidang-bidangnya. Hal ini ditujukan agar masyarakat yang tinggal di IKN merasa betah dan nyaman karena IKN adalah liveable and lovable city.

Rumah Teknologi yang ada di IKN akan menjadi wadah untuk melakukan proof of conceptdan pengunjung dapat melihat secara langsung berbagai teknologi yang akan diterapkan di IKN.

“Kami ingin IKN punya ekosistem yang lengkap, tidak hanya fasilitas publik atau kantor pemerintah, tapi juga tempat untuk UMKM, tempat hangout, tempat stand-up comedy, atau tempat olahraga. Ini yang ingin kami ciptakan agar kota ini tidak hanya layak huni tapi juga dicintai,” ujar Bambang Susantono pada Selasa (30/1/2024).

Sebagai kota-kota pertama di Indonesia dengan perangkat keberlanjutan yang komprehensif, komitmen OIKN dalam memastikan pembangunan yang berkelanjutan juga penting, terutama untuk memberikan international confidencedan juga pembangunan yang berdampak positif.

“Dari 252.000 hektare luas IKN itu yang jadi bangunan atau yang dibangun hanya 25%. [Sebanyak] 65% nanti akan menjadi area hutan kembali,” jelas Bambang.

Adapun 10% untuk area produksi pangan. Penghutanan kembali (reforestasi) telah dilakukan di IKN yang juga turut didukung oleh komunitas-komunitas yang ingin terlibat dalam Green Movement: Sabuk Hijau Nusantara.

IKN juga telah meluncurkan Nusantara Net Zero Strategy 2045 di COP-28 di Dubai, dan akan meluncurkan Nusantara Nature Positive Plan (Rencana Induk Keanekaragaman Hayati) yang selaras dengan Kunming Montreal Global Biodiversity Framework. OIKN juga membentuk Komite ESG untuk memandu pembangunan IKN agar terus sejalan dengan prinsip-prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola internasional.

Selain itu, pembangunan IKN juga telah mendapat dukungan dari dunia internasional. Dukungan ini termasuk dukungan dari 13 badan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan dukungan pembangunan IKN sesuai bidang keahlian masing-masing, seperti UN HABITAT, UNDP, UNICEF, UNESCAP, dan UN Woman.

Bambang berharap pembangunan IKN dapat terus berjalan lancar dan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga berharap, pembangunan IKN dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat Indonesia. “Dan nantinya bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, mendorong pemerataan ekonomi untuk mencapai Indonesia emas pada 2045,” beber Bambang.

Negeri dongeng

ICIMS 2024 Terbitkan 390 Jurnal Atasi Isu Agama pada Masyarakat Kontemporer******

SOLO –Dalam upaya membumikan risalah Islam berkemajuan, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) menggelar International Conference on Islamic and Muhammadiyah Studies (ICIMS) 2024 bertema Discovering a Contemporary Approach of Islamic Studies in the Digital Era to Realize the Risalah Al-Islam Al-Taqaddumi.

Kegiatan tersebut terselenggara selama dua hari, Selasa dan Rabu (30-31/1/2024), secara blanded melalui platform Zoom Meeting dan secara langsung di Auditorium Mohammad Djazman, UMS di Pabelan Kartasura, Sukoharjo.

Promosi Jaga Kelestarian Danau Toba, BRI Peduli Grow & Green Tanam 2.500 Pohon

Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima kegiatan tersebut bertujuan mencari solusi dari dampak era digitalisasi pada masyarakat kontemporer melalui jurnal dan penelitian para akademisi dan kader Muhammadiyah baik dalam maupun luar negeri. Diikuti oleh sekitar 390 partisipan dengan jumlah jurnal yang sama dari 12 negara.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan tersebut sejumlah ahli dari berbagai negara yakni, Prof., Dr., Rasyid Manshur Muhammad Ash-Shobahi Guru Besar Ilmu Tafsir dari San’a University Yaman; Dr., Muhammad Abduh seorang Senior Assistant Professor School of Business and Economics Universiti Brunei Darussalam; Muhammad Zakki Azani, Ph.D., Prof.,Dr., Zaghloul al-Najjar Guru Besar di World Islamics Sciences and Education Amman University Jordan; Prof. Dr., Abdulmalek Yahya Al Hidabi Guru Besar Ilmu Pendidikan di International Islamic University Malaysia, dan Dr., Hakan Coruh dari Islamic Studies Faculty of Arts and Education Charles Sturt University.

Ketua pelaksana ICIMS 2024, Dr. Kharis Nugroho dalam sambutannya menyebutkan tema tersebut perlu diangkat melihat fenomena digitalisasi di tengah masyarakat yang Nampak semakin masif tetapi tidak berdampak positif dalam pemahaman agama, dengan menangkap berbagai dampak dan problem yang muncul terutama terkait dengan lingkungandan keadaban, seperti polusi lingkungan, lahan kurang produkif, dan destruksi nilai dalam interaksi sosial.

“Konferensi ini diharapkan mampu menggali peran dari nilai-nilai agama bisa menjadi solusi efektif untuk mengatasi berbagai problem dan tantangan,” ujar Kharis.

Keynote speaker pertama Rasyid Ash Shobahi dari Yaman, menyampaikan perlunya ide-ide untuk menyampaikan Islam dengan semangat progresifitas. Untuk menjawab era digitalisasi, menurutnya diperlukan situs-situs dan website dengan konten Islami dengan menggunakan bahasa-bahasa dunia. Harapannya, akan terjadi diskusi dan dialog aktif antar beragam masyarakat dunia.

Sementara it, Hakan Coruh dari Charles Sturt University Australia turut memetakan kecenderungan pemikiran masyarakat Islam kontemporer yang cenderung tradisional, sekaligus tawaran solusi yang diberikan sesuai dengan gagasan dari pemikir muslim, Muhammad Abduh.

“Ada 5 trends atau kecenderungan dalam pemikiran Islam yaitu neo-traditionalism and scripturalism, neo-modernist reformism, socio-political and cultural Islamism, liberal humanism, dan sufi spirituality,” jelas Hakan.

Kepala Penyihir

Deputi V Staf Presiden Ikut Mundur, Tak Mau Jadi Beban Politik******

Jaleswari yang diketahui masuk dalam Tim Pemenangan Nasional Ganjar Pranowo-Mahfud Md sejak November 2023, menyatakan mundur karena tidak ingin dipersepsikan sebagai beban politik Presiden Joko Widodo.

“Alasan pengunduran diri saya didasari pada etika dan keyakinan yang saya harus pegang. Dalam hal ini, saya menyadari penuh bahwa saya perlu menghindari situasi dimana saya dapat dipersepsikan sebagai beban politik bagi Bapak Presiden maupun lembaga kepresidenan secara umum dikarenakan pilihan politik pribadi saya,” tutur Jaleswari.

Dia juga menyatakan memahami dan menangkap kebutuhan publik atas netralitas dan profesionalisme pemerintah terutama di tahun politik.

“Saya pribadi memohon maaf apabila dalam mengemban jabatan sebagai Deputi V Kepala Staf Kepresidenan, terdapat ruang penyempurnaan yang belum saya isi secara maksimal,” ujar Jaleswari.

Dia mendoakan Indonesia terus bergerak ke arah yang lebih baik dan senantiasa diterangi jalannya oleh Allah SWT.

Jatuh ke dalam debu

Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif, Berikut Indikasinya******

Solopos.com JAKARTA — Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengklaim kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah tidak kondusif.

Seperti dilansir Bisnis.com, Hasto merinci ada tiga indikator yang menjadi indikasi tidak kondusifnya kabinet Jokowi saat ini.

Promosi Turut Kuatkan IHSG, BRI Sabet 2 Penghargaan Best Stock Awards 2024

Pertama, penentuan akhir dalam menentukan penjabat (Pj) kepala daerah tidak melibatkan banyak kementerian.

Kedua, lanjutnya, jajaran menteri juga sudah terfragmentasi alias terbelah. Apalagi, Hasto berpendapat Jokowi sudah menyatakan ingin berpihak ke salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu lewat pernyataannya beberapa waktu lalu.

Ketiga, dia mengungkapkan Menteri Sosial Tri Rismaharini telah memberikan  testimoni bahwa kini para menteri diperiksa secara berlebih ketika ingin rapat kabinet.

Oleh sebab itu, Hasto meminta Jokowi fokus menjalankan tugasnya sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Presiden, lanjutnya, harus berada di atas semua golongan.

“Inilah yang sebenernya suasana terjadi. Kami berharap Pak Jokowi benar-benar fokus sebagai Presiden Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Itu amanat konstitusi,” katanya.

Lebih lanjut, Hasto juga mengungkapkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri juga sudah merestui calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD untuk mundur sebagai Menko Polhukam.

Artikel ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Blak-blakan Hasto Sebut Kabinet Jokowi Sudah Tak Kondusif”