mangga slot

Sistem transformasi tingkat dewa

AHY sebut pembangunan jalan di Kaltim dibutuhkan guna gerakkan ekonomi******

Ruas jalan yang dibangun di Kaltim sangat dibutuhkan masyarakat untuk gerakkan ekonomi

Pewarta: Nyaman Bagus Purwaniawan
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

hukum ilahi

Bos Bulog Beber Penyebab Harga Beras Masih Tinggi******

Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkapkan penyebab hargaberasmasih mahal saat ini lantaran stoknya kurang alias defisit.

Ia mengatakan saat ini produksi beras memang masih tertekan. Pasalnya, masa tanam sebagian petani mundur ke Januari.

"BPS perkirakan Januari-Februari defisit 2,7 juta (ton). Nanti baru ada panen besar di Maret, jadi sekarang sedang terjadi defisit makanya harganya naik," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

"Itu membuat transportasi muter lewat Afrika Selatan. Tadinya lewat Terusan Suez lebih pendek, sekarang lebih panjang. Itu menambah waktu dan biaya. Itu juga mendorong harga naik," katanya.

Untuk mengatasi menekan kenaikan harga beras, Bayu mengatakan pihaknya terus menyalurkan beras beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP). Dengan begitu, masyarakat bisa mempunyai alternatif sehingga bisa mengurangi tekanan kenaikan harga beras.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran beras SPHP akan ditingkatkan dari 50 ribu-80 ribu ton menjadi 100 ribu ton per bulan.

"Kedua bantuan pangan ini akan menekan demand di masyarakat. Tentu terus kita monitor," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi Menunggang Naga

Pengusaha Blak******

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia merespons mengenai angka pertumbuhan pemilik tabungan Rp5 miliar melambat pada awal tahun ini, sebagaimana diungkap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Berdasarkan data LPS, pertumbuhan tabungan di atas Rp5 miliar sebelumnya tercatat sebesar 14-15 persen di akhir 2023. Namun, saat ini pertumbuhannya hanya 3,51 persen. LPS menduga pemicunya adalah orang kaya memakai tabungannya sendiri untuk mengembangkan bisnis.

"Dugaan kami, ini sebagian besar korporasi. Kita takut apakah mereka tidak punya duit, cuma kalau kita lihat tren uang pemakaian korporasi, sepertinya sekarang mereka beralih pakai uang sendiri untuk ekspansi usahanya dibandingkan pinjam di bank," ujar Ketua DK LPS Purbaya Yudhi Sadewa, Selasa (30/1).

"Fenomenanya bahwa mereka masih punya dana simpanan dan dijadikan modal, itu masih ada kemungkinan sehingga mereka tidak mau untuk meminjam ke bank," ujar Sarman kepada CNNIndonesia.com, Kamis (1/2).

"Mungkin mereka ada pada posisi bisa menggunakan uang sendiri untuk tambah modal sehingga tidak perlu pinjam ke bank. Otomatis memang saldo mereka di bank menurun, yang tadinya mungkin di Rp5 miliar jadi di bawah Rp5 miliar. Itu yang kami lihat," imbuhnya.

Menurutnya, alasan pengusaha 'ogah' meminjam ke bank karena suku bunga tinggi dan kondisi ekonomi yang belum menentu. Sehingga, bagi yang masih memiliki kas cukup lebih memilih menggunakan tabungan.

"Mungkin pertama karena tingkat bunga kita masih tinggi. Kemudian kedua, kemungkinan juga karena kondisi ekonomi nasional yang saat ini juga boleh dikatakan masih terpengaruh kondisi ekonomi global," jelasnya.

Dengan kondisi ini, maka ia menekankan bukan karena pengusaha susah meminjam ke perbankan, tetapi lebih kepada takut gagal bayar jika terjadi kondisi yang tak sesuai perkiraan.

"Karena nanti kalau mereka pinjam ke bank dan ternyata memang kondisi ekonomi kita masih belum memungkinkan atau mungkin ada sesuatu hal yang terjadi seperti covid. Nah, tentu kan ini akan menjadi beban bagi pelaku usaha," jelasnya.

Sementara, untuk pengusaha yang tergabung di Kadin sendiri dipastikan kondisinya secara umum stabil. Tidak ada yang kesulitan untuk permodalan maupun mendapatkan pinjaman dari perbankan.

"Yang jelas di Kadin sampai saat ini posisi teman-teman pelaku usaha masih berjalan baik, normal dan pada posisi produktif. Dalam hal ini ya tentu memang tetap waspada ada karena memang kondisi ekonomi global masih tanda tanya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kota Akademi Seni Bela Diri

IHSG Menguat ke Posisi 7.157 Meski 284 Saham Ambruk******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.157 pada Senin (29/1) sore. Indeks saham menguat 20,08 poin atau 0,28 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,45 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 18,7 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 216 saham menguat, 284 terkoreksi, dan 264 lainnya stagnan.

Beralih ke asing, bursa saham Asia kompak bergerak di zona hijau. Tercatat Nikkei 225 di Jepang menguat 0,77 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong 0,64 persen, dan indeks Kospi Korea Selatan 0,89 persen.

Sementara, bursa saham Eropa bergerak bervariasi. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,34 persen, indeks DAX di Jerman melemah 0,28 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,14 persen.

Seperti Eropa, bursa saham AS juga bergerak bervariasi. Indeks S&P 500 melemah 0,07 persen, indeks NYSE Composite menguat 0,35 persen, dan indeks NASDAQ Composite minus 0,36 persen.

[Gambas:Video CNN]

Pak, saya akan bertengkar di rumah

Terminal Kalideres bakal dirikan sejumlah posko menjelang Idul Fitri******

Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Memasuki jalan iblis

Bali Turunkan Pajak Hiburan Diskotek Cs di Bawah 40 Persen******

Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tito Karnavian mengatakan pemerintah daerah (pemda) Bali bakal memberikan insentif agarpajak hiburanuntuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa di bawah 40 persen.

Hal itu sesuai dengan pasal 101 Undang-Undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Yang di Bali mereka sudah melakukan itu (insentif) karena saya kan zoom meeting dengan gubernur, bupati walikota se-Bali, mereka sudah rapat mengundang pengusaha tempat hiburan. Mereka akan memberikan Pasal 101, memberikan insentif, berapa insentifnya ya yang jelas di bawah 40 persen," katanya di Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (29/1).

Tito pun mendorong pemda lainnya untuk memberikan insentif pajak hiburan.

"Saya mendorong daerah-daerah lain unuk kesinambungan lapangan pekerjaan dan kesulitan usaha pasca covid, kita mendorong untuk mereka menggunakan kewenangan diskresi yang diberikan dari UU itu Pasal 101," katanya.

Pemberian insentif pajak hiburan oleh pemda tertuang dalam Pasal 99 PP PDRD Nomor 35 tahun 2023 yang menyatakan bahwa pemda bisa memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya sebagai upaya mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi.

"Insentif fiskalnya berupa apa? pengurangan. Jadi kalau saat ini memang belum mampu dengan tarif 40 persen silahkan berdasarkan assesment daerahnya, melakukan pengurangan pokok pajaknya, memberikan keringanan, memberikan pembebasan ataupun penghapusan dari pokok pajak," jelas Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Lydia Kurniawati dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Namun, ia menekankan tidak semua pelaku usaha bisa mendapatkan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen. Sebab, pemberiannya harus berdasarkan assesment dari pemerintah atas pengajuan dari pengusaha.

Ada empat faktor yang harus dipertimbangkan untuk bisa memberikan pajak hiburan tertentu di bawah 40 persen kepada pelaku usaha. Pertama, kemampuan membayar wajib pajak/ wajib retribusi.

"Jika memang pelaku usaha dalam kategori wajib pajak yang belum mampu secara usaha ditetapkan dengan tarif 40 persen, maka kepala daerah berapa bisa memberikan insentif," ujarnya.

Kedua, mempertimbangkan kondisi tertentu wajib pajak. Misalnya usaha terdampak bencana alam, mengalami kebakaran, dan kondisi yang tidak menguntungkan lainnya.

Ketiga, pelaku usaha mikro dan menengah yang bisa dibuktikan dengan izin usaha sebagai pelaku UMKM, maka bisa diberikan insentif.

Keempat, mempertimbangkan kemampuan daerah untuk mendukung kebijakan pemda mencapai program prioritas daerah atau yang terkait dengan nasional.

"Memberikan kemudahan insentif ini tentu harus di-assessment dulu ya jika itu pengajuannya dari wajib pajak. Jika itu merupakan prioritas daerah, ya silahkan diberikan secara massal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]