situs slot gacor sekarang

Penebusan Xu Xian

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

kaisar kuno

Jusuf Hamka Ancam Gugat Staf Khusus Sri Mulyani******

Pengusaha jalan tol Jusuf Hamka mengancam akan mensomasi atau menggugat Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo.

Langkah itu ia lakukan terkait pernyataan Yustinus yang menyebut dirinya bukan siapa siapa di CMNP. Ia mengatakan pernyataan tersebut merupakan fitnah dan pencemaran nama baik.

"Dia mengatakan bahwa saya bukan siapa-siapa di CMNP, saya bukan siapa-siapa di daftar pemegang saham tak ada. Bagaimana tidak ada, matanya rabun ayam kali. Lihat saja di Ditjen AHU saya pemegang saham pengendali walaupun satu lembar doang, saya beneficial owener-nya," kata Jusuf kepada CNNIndonesia.com, Jumat (16/6).

Untuk mengambil langkah hukum itu, ia menjelaskan dirinya sudah sepakat bersama pemegang saham CMNP untuk menunjuk kuasa hukum Maqdir Ismail.

Pengacara diminta untuk mengumpulkan bukti guna memperkuat dalil somasi atau gugatan.

Staf Khusus Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Yustinus Prastowo mempersilakan Jusuf Hamka mengambil langkah hukum terhadapnya.

"Saya tidak personal. Saya menghormati hak beliau (Jusuf Hamka) untuk tidak terima. Kalau somasi, seperti apa yang disomasi saya juga belum menerima. Saya persilakan saja," katanya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Jumat (16/6).

"Prinsipnya kalau diminta penjelasan saya akan memberikan penjelasan, tapi sama sekali tidak ada intensi buruk. Tidak ada niatan buruk apapun dari saya. Cek dari awal saya tidak ada omong Jusuf Hamka," imbuh Prastowo.

Prastowo menegaskan dia tidak pernah menyebut Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP). Menurutnya, itu adalah kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

Anak buah Menkeu Sri Mulyani itu merinci dia hanya mengutip data di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU). Menurutnya, nama Jusuf Hamka memang tidak tercantum dalam nama direksi atau komisaris CMNP.

"Itu bukan saya yang ngomong (Jusuf Hamka bukan siapa-siapa di CMNP), lihat dulu. Saya tidak ngomong bukan siapa-siapa, kami Kemenkeu itu berperkara dengan PT CMNP. CMNP kalau mau ditunjuk dari 1997, 2003, 2010, 2023, pemiliknya berubah-ubah namanya perusahaan publik, maka kami harus berkomunikasi dengan siapa?" jelasnya.

Prastowo bahkan siap untuk kopi darat dengan Jusuf Hamka. Ia menyebut tidak punya masalah pribadi dengan Bos CMNP tersebut.

"Ya sebagai teman tentu saja mau (ngopi bareng Jusuf Hamka), tidak ada masalah saya. Tapi lagi-lagi ini bukan personal. Kalau saya salah, saya hanya membaca SK Ditjen AHU, nanti saya kasih SK-nya. Aktanya kan begitu. Saya berdasarkan akta yang di-uploaddi Ditjen AHU, tidak nambahin tidak mengurangi," tegas Prastowo.

Sengketa antara Jusuf Hamka dengan Kemenkeu termasuk dengan Yustinus Prasowo merupakan buntut dari kasus tagihan utang Rp800 miliar yang diajukan oleh bos jalan tol itu kepada Kemenkeu yang hingga kini tak lekas dibayar.

Pria yang akrab disapa Babah Alun itu menyebut utang pemerintah bermula dari deposito PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk alias CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 lalu.

Ia sukses dan memenangkan gugatan.

"Saya bilang mana ada itu, kami gugat di pengadilan 2012. Waktu 2014 atau 2015 kami sudah sampai Mahkamah Agung (MA), inkrah, menang. Harus dibayar berikut bunganya setiap bulan. Ada dendanya pemerintah," jelas Jusuf.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Mati di Siang Hari

'Sehelai' Kain Menembus Malaysia dan Mimpi Buka 1.000 Lapangan Kerja******

Sehelai kainternyata mampu 'menjuntai' hinggaMalaysia. Bahkan, kain tersebut terus dijahit demi membuka 1.000 lapangan kerja di Tanah Andalas.

Itulah sepotong perjalanan panjang Elsa Maharrani yang sukses membesarkanbrandfesyen Maharrani dan Hamka. Dua brandyang kini merambah Negeri Jiran itu bermula dari beberapa helai kain saja.

Dara kelahiran 5 Maret 1990 itu bergulat dengan keresahan hidup di pinggiran Padang, Sumatra Barat, tepatnya di Simpang Koto Tingga.

Elsa mengibaratkan geliat ekonomi warga kampungnya seperti 'pagi dan petang', petang dapat uang lantas habis seluruhnya saat fajar datang.

Lalu muncul ide dari sang suami, Fajri Gufran Zainal, untuk melebarkan bisnis online shopkeluarga ke arah pemberdayaan masyarakat setempat. Terciptalah Kampung Jahit yang eksis di pinggiran Padang tersebut sejak 2019.

Elsa berucap ada banyak kendala yang dihadapi dalam merealisasikan gagasan tersebut. Dimulai dari terbatasnya kain, keengganan masyarakat setempat hidup dari menjahit, dilema upah pekerja, hingga hantaman pandemi covid-19.

"Enggak ada yang mau di kampung kami diupah dengan standar yang enggak kayak di Jawa. Tapi kami meyakini, kami niatnya bangun kampung, alhamdulillah ketemu satu orang penjahit, lalu penjahit kedua, ketiga, dan alhamdulillah sekarang sudah lebih dari 74 yang tergabung," cerita Elsa dalam Bincang Inspiratif SATU Indonesia Awards 2023 di Deli Serdang, Sumatra Utara, Rabu (14/6).

Pada akhirnya, lahir banyak penjahit andal di kampung tersebut dari berbagai latar belakang pendidikan, mulai lulusan Sekolah Dasar (SD) hingga jebolan Strata 2 (S2).

Elsa bahkan kini memberdayakan perempuan difabel agar bisa mendapatkan penghidupan yang layak.

Kampung Jahit makin kesohor setelah Elsa dan Fajri menjadi salah satu peraih Semangat Astra Terpadu Untuk (SATU) Indonesia Awards pada 2020. Penghargaan serta dukungan dari PT Astra Internasional Tbk membawa brand Maharrani dan Hamka menjahit asa untuk menciptakan 1.000 lapangan kerja di masa depan.

"Rencana ke depan bukan hanya 74 (pekerja), tapi 1.000. Mimpi kami adalah menciptakan 1.000 lapangan pekerjaan," tegasnya.

"Sebelumnya, di 2019 itu kami enggak punya workshop.Kebetulan ketika menang SATU Indonesia Awards kami dapat hadiah Rp60 juta. Itu kami bangun untuk workshop pertama. Alhamdulillah di 2023 ini kita ada 3 bangunan dan bangunan keempat dua lantai lagi dibangun," sambung Elsa.

Tembus Pasar Malaysia

Elsa juga berbagi kisah ketika merek fesyen miliknya sukses merambah pasar global. Mulanya, ia mengikuti pameran di Malaysia International Show Case pada 2022.

"Di sana kami ketemu buyerkarena fasyen Malaysia itu salah satu kiblatnya Indonesia ya kan. Jadi ketemu vendor-vendor yang nyari, mereka mau jadi suplier juga di sana. Di situlah kita ketemu sama salah satu pengelola mal, mereka mau bikin Nusantara Fashion House di Strand Mall Malaysia. Di situ mereka ajak kerja sama," ungkapnya.

Elsa menyebut tanda tangan kerja sama lantas dibuat dalam gelaran Jakarta Muslim Fashion Week (JMFW) 2022. Akhirnya, produk fesyen Maharrani dan Hamka bisa diekspor ke Negeri Jiran hingga sekarang.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: Dewa Kota

<句子>

Tuan Tianqi

<句子>

Selir kekaisaran yang terlahir kembali sebagai istri peri bersenang-senang bertani

<句子>