pro slot88

Dua puluh tahun angin musim semi

Usai Meta Induk Facebook, Amazon Ikut PHK Lagi 9.000 Karyawan******

Amazon berencana memutus ikatan kerja atau PHK 9.000 karyawannya demi efisiensi perusahaan di tengah badai ketidakpastian ekonomi global.

Perusahaan multinasional teknologi dan e-commerce asal Amerika Serikat kini total telah memecat 27 ribu karyawan hanya dalam beberapa bulan terakhir atau sekitar 9 persen dari total 300 ribu tenaga kerjanya yang tersebar di berbagai negara di dunia.

Lihat Juga : Sri Mulyani Blak-blakan soal Transaksi Janggal Pegawai Kemenkeu

"Jawaban singkatnya adalah tidak semua tim menyelesaikan analisis mereka di akhir musim gugur. Mengingat ketidakpastian ekonomi tempat kami tinggal dan ketidakpastian yang ada dalam waktu dekat, kami memilih untuk lebih merampingkan biaya operasional dan jumlah karyawan kami," ucapnya lagi.

Gelombang PHK terbaru berfokus pada divis cloud dan periklanan Amazon yang selama ini menjadi salah satu pundi-pundi keuntungan perusahaan.

Pengurangan tenaga kerja juga akan terjadi pada unit streaming Amazon, Twitch, setelah gelombang PHK pertama pada November lalu yang berfokus pada perangkat perusahaan, e-commerce, dan divisi sumber daya manusia.

Dikutip Reuters, Amazon akan merampungkan daftar siapa yang akan terkena PHK pada April mendatang.

Akibat gelombang pemutusan kerja terbaru ini, saham Amazon (AMZN.O) di bursa efek AS anjlok 2%.

Selain Amazon, banyak raksasa teknologi lainnya seperti Microsoft, Alphabeth Inc, hingga induk Facebook Meta ikut melakukan PHK terhadap ribuan karyawannya.

"Kami tidak terkejut," kata analis teknologi dari D.A Analyst, Tom Forte.

Menurut Forte kekhawatiran soal ancaman resesi global menjadi alasan mengapa raksasa teknologi termasuk Amazon terus melakukan PHK massal.

sistem gangguan saraf

Mandor Masjid Zayed Akui Utang Rp145 Juta ke Warung Bikin Gaduh******

Mandor Masjid Sheikh Zayed yang beberapa waktu lalu viral karena menunggak utang Rp145 juta ke warung; Sugiyantoro, Sunandar dan Guntur Mustofa menyadari perbuatan mereka telah menimbulkan kegaduhan.

Mereka akhirnya melunasi utangnya setelah dimediasi oleh PT Waskita Karya (Persero) Tbk. Usai melunasi utang tersebut, ketiga mandor meminta maaf kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka.

"Kami selaku mandor meminta maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Walikota Solo Gibran Rakabuming sudah membuat kegaduhan seperti ini," kata mereka dalam pernyataan resmi yang dikeluarkan Waskita Karya pada akhir pekan kemarin.

"Untuk masalah ini tidak ada hubungannya dengan Waskita Karya sebenarnya, masalah ini mutlak urusan warung dan mandor karena dari pihak Waskita Karya sudah tidak ada masalah," kata mereka.

Sementara itu Dian Ekasari selaku pedagang warung tempat mandor itu berutang menyatakan terima kasihnya karena akhirnya masalah utang piutang yang dialaminya selesai. Ia juga menyatakan tak bermaksud membuat nama Waskita Karya buruk. Dia lantas berterima kasih karena perseroan memediasi pertemuan dengan para mandor guna mengatasi masalah ini.

"Terima kasih kepada Walikota Solo Bapak Gibran dan Waskita Karya sudah membantu dan menjembatani pertemuan ini. Tidak ada maksud sama sekali untuk membuat jelek nama Waskita Karya dan memviralkan kasus ini," ujar Dian.

Masalah utang Rp145 juta mencuat setelah pemilik warung bernama Dian mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Utang itu pun mencapai ratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp 65 juta, G sekitar Rp 55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Tapi, hingga memasuki 2023, utang ketiga orang tersebut tak juga dibayar. Dian pun mengadu kemana-mana lantaran pihak PT Waskita Karya (Persero) Tbk enggan melunasi utang makan tiga mandor tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Raja Sembilan Matahari

Kronologi Utang Mandor Masjid Zayed hingga Waskita Angkat Suara******

Mandor proyek pembangunanMasjid Sheikh Zayed Solo (SZGMS) Jawa Tengah, berutang ke warung hingga mencapai Rp145 juta.

Dian, pemilik warung, mengaku ada tiga mandor proyek Masjid Raya Sheikh Zayed Solo yang masih punya utang di warung makannya. Tak tanggung-tanggung, utang mandor proyek itu mencapai seratusan juta rupiah.

"Ya perjanjian di awal-awal dua minggu sekali pasti terbayarkan," kata Dian kepada wartawan di Solo, Jumat (17/3) sebagaimana dilansir dari Detik.com.

"Yang N utangnya sekitar Rp65 juta, G sekitar Rp55 juta, dan G satunya Rp35 juta-an," ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming mengancam akan menemui para mandor pembangunan proyek Masjid Zayed jika tidak segera melunasi utang kepada warung. Gibran mengklaim telah mengantongi informasi para mandor.

"Saya sudah tahu orangnya, nanti tinggal ditagih wae(saja). Dirampungke koyo cah lanang(diselesaikan secara jantan), ngebon kok ngasi(utang kok sampai) ratusan juta," kata Gibran.

Padahal mandor tersebut menurutnya sudah mendapatkan uang makan dari PT Waskita Karya Tbk selaku pengembang. Gibran pun mengancam akan mendatangi mandor tersebut apabila utang ratusan juta rupiah itu tak segera dilunasi pada pekan ini.

Gibran mengaku kasus ini harus segera diselesaikan lantaran korban pemilik warung juga merupakan warga asli Kelurahan Gilingan. Ia tak bisa membayangkan bagaimana operasional warung dapat berjalan normal akibat utang tersebut. 

"Mesake diutangi semonoya (kasihan diutangi segitu). Warung di-boni Rp1 juta wis ambruk(warung diutangi Rp1 juta saja bisa tutup), ini Rp100 juta," keluh Gibran.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk pun angkat suara terkait utang para mandor tersebut.

Project Manager Sheikh Zayed Grand Mosque (SZGMS) Solo Adriansyah mengatakan pihaknya sudah melunasi pembayaran kepada pihak kontraktor. Karenanya, permasalahan utang di warung bukan tanggung jawab perseroan.

"Dapat perseroan sampaikan untuk pembayaran utang mandor ke warung bukan tanggung jawab Waskita. Hal itu dikarenakan para mandor Masjid Sheikh Zayed sudah dibayar 100 persen oleh perseroan sesuai hak atas tanggung jawab pekerjaannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/3).

[Gambas:Video CNN]

Sistem Penukaran Poin Super

Prediksi Puncak Arus Mudik dan Arus Balik Lebaran 2023******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memprediksi puncak arus mudik akan jatuh pada 21 April, atau tepat sehari sebelum lebaran. Sementara itu, puncak arus balik diproyeksi terjadi pada 25 April atau H+2 setelah Idulfitri.

"Melihat potensi pergerakan masyarakat yang begitu tinggi pada masa mudik tahun ini, kami bersama pemangku kepentingan terkait akan menyiapkan langkah-langkah antisipasi," ungkap Menhub Budi Karya Sumadi dalam keterangan resmi yang dirilis Senin (6/3) lalu.

Budi memperkirakan jumlah pergerakan pada puncak arus mudik tahun ini mencapai 17,7 juta orang atau 14,3 persen dari proyeksi pergerakan masyarakat selama masa lebaran 2023, yakni sebanyak 123,8 juta orang.

Sementara itu, pergerakan pada arus balik diperkirakan masih cukup tinggi hingga H+3 lebaran, yakni 26 April. Berdasarkan hasil survei, asal pergerakan masyarakat bakal didominasi dari Pulau Jawa sebanyak 77,3 juta orang atau 62,5 persen.

Kemenhub juga menyiapkan sejumlah langkah antisipasi lonjakan pergerakan penumpang yakni penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek keselamatan, hingga manajemen rekayasa lalu lintas.

Adapun 5 daerah asal pemudik terbanyak, yaitu Jawa Timur 17,1 persen (21,2 juta orang), Jawa Tengah 15,1 persen (18,7 juta orang), Jabodetabek 14,8 persen (18,3 juta orang), Jawa Barat 12,1 persen (14,9 juta orang), dan Sumatra Utara 3,6 persen (4,4 juta orang).

Kemudian 5 daerah tujuan perjalanan masyarakat tertinggi adalah Jawa Tengah 26,45 persen (32,75 juta orang). Disusul oleh Jawa Timur 19,87 persen (24,6 juta orang), Jawa Barat 16,73 persen (20,72 juta orang), Jabodetabek 6,52 persen (8,07 juta orang), dan Yogyakarta 4,78 persen (5,9 juta orang).

Selanjutnya, Kemenhub memperkirakan dominasi pemudik ada di moda perjalanan darat, yaitu mobil pribadi 22,07 persen (27,32 juta orang), sepeda motor 20,3 persen (25,13 juta orang), bus 18,39 persen (22,77 juta orang), kereta api antarkota 11,69 persen (14,47 juta orang), dan mobil sewa 7,7 persen (9,53 juta orang).

Survei ini memperhatikan berbagai faktor, antara lain sosiologis, ekonomi, budaya, dan dinamika yang terjadi di masyarakat. Ada juga unsur perubahan kebijakan dan regulasi terkait penanganan kondisi covid-19 yang semakin membaik.

Hasilnya menjadi dasar dan masukan penyiapan rencana operasi (renops) penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2023 yang dilakukan Kemenhub, kementerian/lembaga (K/L), dan pihak terkait lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Menkes Budi Disebut Setuju BPJS Tetap di Bawah Presiden******

Menteri Kesehatan Budi Gunadi disebut setuju jika dilakukan penghapusan pasal 425 RUU Kesehatan yang mengatakan bahwa BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri.

Hal itu disampaikan oleh Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar usai berdialog di kediaman Budi Gunadi bersama pengamat ekonomi, Faisal Basri, dan pengamat kebijakan publik, Agus Pambagio pada Kamis (16/03).

"Saya bilang kepada Pak Menteri yang menjadi masalah RUU Kesehatan di masyarakat adalah jika lembaga BPJS bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri, itu akan menjadi kontraproduktif buat masyarakat. Selama ini BPJS sudah berjalan dengan baik," kata Timboel.

Timboel mengungkapkan, saat berdialog Menkes Budi menyampaikan setuju jika pasal 425 dibatalkan. Menurut Budi, lebih penting koordinasi melalui Komite Kebijakan Sektor Kesehatan seperti yang tertuang pada pasal 426 RUU Kesehatan.

"Koordinasi itu bukan berarti ada atasan dan bawahan, setara saja antara menteri dan BPJS," katanya.

Menurut Timboel, respons Budi yang sepakat bahwa BPJS tetap bertanggung jawab langsung kepada presiden dan tidak mendapatkan penugasan khusus dari menteri itu merupakan perkembangan yang baik.

Di sisi lain, Undang-Undang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) yang berisi hal-hal teknis dalam Peraturan Presiden menjadi salah satu bagian yang direvisi dalam RUU Kesehatan. Misalnya, Perpres No. 82 Tahun 2018 Pasal 52 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa korban kekerasan seksual, penganiayaan, trafficking, terorisme, sekarang tidak dijamin JKN.

Diharapkan, saat naik menjadi draf RUU Kesehatan, korban kekerasan seksual dan kecelakaan tunggal dapat dijamin oleh JKN.

"Menurut saya enggak perlu menjadi undang-undang, karena kebutuhan ke depan akan berubah cepat. Apakah ke depannya jika ada perubahan harus berganti undang-undang lagi? Sebaiknya tidak perlu menjadi undang-undang, sebatas Perpres saja sudah cukup," papar Timboel.

Senjata pamungkas sihir dan sains

Jokowi Bubarkan Dua BUMN, Salah Satunya Karena Pailit******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni PT Istaka Karya yang dibubarkan karena pailit dan PT Industri Sandang Nusantara (Persero).

Pembubaran itu masing-masing diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Istaka Karya dan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara.

Kedua aturan itu diteken Jokowi pada Jumat (17/30. Dalam aturan yang membubarkan PT Istaka Karya disebutkan, pembubaran dilakukan karena perusahaan berpelat merah itu dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt. Pembatalan Perdamaian/2o22/PN.Niaga.Jkt.Pst.tanggal 12 Juli 2022.

Dalam aturan itu, pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran PT Istaka Karya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 PP 13/2023 dilakukan sesuai dengan ketentuan. Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Sedangkan pembubaran PT Industri Sandang Nusantara dengan alasan likuidasi dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.

"Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan sesuai dengan ketentuan," bunyi pasal 2.

Antara lain peraturan peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.

Lihat Juga : Alasan Jokowi Bubarkan BUMN Istaka Karya

Kemudian peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, peraturan perundang-undangan di bidang Perseroan Terbatas, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Penyelesaian pembubaran PT Industri Sandang Nusantara, termasuk likuidasi dilaksanakan paling lambat 6 tahun, terhitung sejak pengundangan peraturan pemerintah tersebut.

"Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Sandang Nusantara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 disetorkan ke kas negara," demikian bunyi pasal 4 beleid tersebut.