cara pasang bb togel

Perang Wu Geng Liuli

Bulog Bakal Utamakan Beras Lokal Penuhi Pasokan Dalam Negeri******

Direktur Utama PerumBulog Budi Waseso akan mengutamakan penyerapan produksi dalam negeri untuk memenuhi cadangan beraspemerintah (CBP) tahun ini sebanyak 2,4 juta ton.

Penyerapan beras produksi dalam negeri akan dioptimalkan saat musim panen raya pada Maret mendatang.

"Kita akan mengutamakan produk dalam negeri yang oleh prediksi baik oleh BPS (Badan Pusat Statistik) dan Kementan (Kementerian Pertanian) bahwasanya mulai Februari pertengahan sudah mulai ada panen di beberapa wilayah, tapi mulai panen startnya itu yang dianggap panen raya mulainya Maret," ujar Buwas di Kantor Pusat Bulog, Jakarta Selatan, Kamis (3/2).

Buwas menambahkan petani nantinya tidak lagi perlu menjual gabah kering giling (GKG) ke Bulog, tetapi cukup gabah kering panen (GKP). Nantinya GKG akan diolah di infrastruktur milik Bulog dari mulai pengeringan hingga diolah menjadi beras.

"Harapan saya tentunya kita akan membuat beras sendiri dengan harga yang murah," ujar Buwas.

Adapun jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini adalah sebanyak 594 ribu ton termasuk sisa beras impor yang sedang dalam perjalanan. Jumlah ini disebut sangat cukup untuk membanjiri pasar sampai dengan panen raya yang akan berlangsung sebentar lagi.

Sementara beras impor yang sedang dalam perjalanan berjumlah sekitar 200 ribu ton yang berasal dari Vietnam, Thailand, Pakistan, dan Myanmar. Beras impor tersebut ditargetkan masuk ke Indonesia paling lama 15 Februari 2023.

Buwas mengatakan dari awal tahun hingga sekarang Buwas udah menggelontorkan sebanyak 186 ribu ton beras operasi pasar di seluruh Indonesia. Maka dari itu, masyarakat diminta tidak perlu khawatir karena Bulog menjamin ketersediaan beras di masyarakat.

"Kami pantau secara terus menerus situasi sekarang ini dan kami akan terus membanjiri pasar dengan kekuatan stok CBP saat ini dimana sudah ada tambahan dari beras impor," ujar Buwas.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka

Benua Kelaparan

FedEx Akan Pangkas Jumlah Pejabat dan Direksi Demi Hemat Rp55,1 T******

FedEx akan memangkas atau PHK terhadap lebih dari 10 persen jajaran pejabat dan direkturnya. Hal ini demi menghemat biaya sebesar US,7 miliar atau setara Rp55,1 triliun.

Pemangkasan ini menyusul langkah PHK yang telah dilakukan oleh perusahaan tersebut terhadap 12 ribu pekerja sejak Juni tahun lalu. 

Mengutip Reuters, kabar PHK di level senior ini diberitahukan langsung oleh FedEx kepada para karyawannya melalui email. Kendati, tidak dirinci pasti berapa banyak bos-bos FedEx yang harus menjadi pengangguran.

Subramaniam menambahkan bahwa FedEx sedang mengkonsolidasikan beberapa tim dan fungsi yang ada di perusahaan. Ia menyalahkan penurunan bisnis global sebagai biang kerok keputusan PHK ini.

Dalih CEO FedEx tersebut diungkap ketika para pengamat melihat datarnya permintaan bahkan cenderung melambat dan tekanan keuntungan yang berkelanjutan dari unit bisnis FedEx yang mahal dan dijalankan secara terpisah.

Sementara itu, Juru Bicara FedEx Rachael Simmons mengungkap bahwa sebagian besar PHK terjadi adalah attrition dan upaya manajemen dalam mengelola jumlah karyawan.

Uniknya, saham FedEx malah naik 3,4 persen setelah pengumuman tersebut. Para investor diklaim memuji langkah berani perusahaan mem-PHK para karyawan senior.

Pada 2021, FedEx juga sempat melakukan PHK massal. Perusahaan pengiriman tersebut mengurangi tenaga kerja di Eropa antara 5.500 hingga 6.300 karena menyelesaikan integrasi dengan TNT Express.

FedEx mengakuisisi TNT pada 2016, menggunakan perusahaan pengiriman Belanda untuk memperluas jaringan pengiriman jalan daratnya di Eropa.

[Gambas:Video CNN]

Sistem masuk yang tak terkalahkan

Dishub DKI Evaluasi Tarif Integrasi, Pertimbangkan Jumlah Penumpang******

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan terus melakukan evaluasi penerapan tarif integrasi TransJakarta,MRT, dan LRT. Pihaknya melihat dari data penumpang untuk menentukan arah kebijakan, termasuk peluang menaikkan tarif.

"Belum, (tarif) tetap masih Rp10 ribu. Kami masih terus melakukan evaluasi, tentu hasil evaluasi itu akan kami lihat berapa banyak penumpang yang menggunakan prinsip penerapan tarif integrasi dari mereka yang menggunakan lebih dari dua moda," jelasnya di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1).

"Justru kami saat ini masih kepada pemanfaatan (tarif integrasi), belum kepada menaikkan tarif," sambungnya.

Kendati, ia menuturkan bahwa pemanfaatan tarif integrasi tersebut berlaku bagi masyarakat yang berkegiatan menggunakan minimal dua moda transportasi umum.

"Jadi yang menggunakan TransJakarta pindah ke MRT atau ke LRT, baru mendapatkan nilai manfaat dari penerapan tarif integrasi," tuturnya.

Sementara itu, pengguna yang hanya menggunakan satu moda saja, maka otomatis dikenakan satu tarif yang berlaku di moda transportasi tersebut. Syafrin mencontohkan pengguna TransJakarta membayar Rp3.500 satu kali perjalanan, begitu pula pengguna MRT dari Lebak Bulus-Bundaran HI yang harus bayar Rp14 ribu.

Integrasi antarmoda menjadi salah satu janji politik Anies Baswedan pada kampanye Pilkada 2017 silam bersama pasangannya saat itu, Sandiaga Uno. Pada akhirnya, Anies mewujudkan hal tersebut melalui program JakLingko, saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Lihat Juga : Cerita Penumpang MRT Jakarta Rasakan Tarif Terintegrasi: Lebih Hemat

Program JakLingko sebagai realisasi integrasi transportasi itu pertama kali diluncurkan 2018. Sejak peluncuran program JakLingko, Pemprov DKI Jakarta mengklaim terjadi peningkatan pengguna transportasi umum.

Merujuk data Pemprov DKI, sejak Anies menjabat pada 2017 hingga 2019 jumlah pengguna transportasi umum, khususnya Transjakarta, MRT, dan LRT meningkat dua kali lipat dalam dua tahun.

Pada 2017 tercatat 144,8 juta pengguna transportasi umum di Jakarta sepanjang tahun. Angka itu meningkat menjadi 288,4 juta pada 2019.

Besarnya tarif integrasi dihitung berdasarkan jarak dan waktu, dengan biaya awal LRT Rp4.000, TransJakarta Rp3.000, dan MRT Rp2.000. Sedangkan tarif untuk selanjutnya dikenakan Rp250 per kilometer.

Namun, penumpang hanya akan dikenai tarif maksimal Rp10 ribu ketika menggunakan dua atau lebih moda transportasi JakLingko selama tiga jam.

Kegilaan Evolusi Liar

Stok Minyakita Langka di Sulawesi Selatan******

Produk Minyakita ukuran 1 liter mulai langka di beberapa pasar tradisional Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, sejak awal Januari 2023.

Sedangkan untuk Minyakita ukuran 2 liter harganya tembus Rp30 ribuan, di atas HET Rp28 ribu per kemasan.

Para pedagang pasar juga mulai mengeluhkan kelangkaan Minyakita milik pemerintah tersebut.

Sementara itu, Leo yang juga pedagang mengatakan minyak goreng Minyakita menjadi yang paling laris bagi ibu rumah tangga serta pelaku UMKM, karena harganya terbilang murah.

"Sejak awal Januari Minyakita yang ukuran 1 liter sudah tidak ada dan 2 liter juga sudah langkah. Kalau pun ada harganya juga naik. Padahal banyak ibu-ibu yang cari Minyakita," kata Leo.

Kelangkaan Minyakita di pasaran diduga persediaan di distributor mulai kosong sehingga hal itu menjadi penyebab terjadinya kelangkaan.

[Gambas:Video CNN]

api bintang

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]